Ditemukan 944 data
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
70 — 29
sehingga kewenanganpelaporan tersebut adalan merupakan kewenangan PIHAKKEHUTANAN, oleh karena itu kapasitas Pelapor dalam Permohonanini perlu dipertanyakan karena Pelapor bukanlah seseorang yangmemilik hak untuk mengajukan Laporan di Mapolres Toba, Selain itudalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang BadanOtorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, kawasansebagaimana dimaksudkan dalam Laporan diatas merupakan bagianintegral dari Kawasan Danau Toba yang menjadi kewenangan dariBadan Otorita
Pengelola Kawasan Danau Toba, Maka dengandemikian Kapasitas Pelapor perlu dipertanyakan dan kewenanganMapolres Toba dalam menangani perkara ini merupakanpenyalahgunaan wewenang;e Bahwa apabila berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 PEMOHONdiduga melakukan kekerasan terhadap barang/pengrusakan di arealkawasan Kehutanan dan/atau Kawasan Badan Otorita PengelolaKawasan Danau Toba, Pasal yang disangkakan bukanlah Pasal 170ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1)
Pembanding/Penggugat II : Nurita Lbn Tobing Diwakili Oleh : TEKAD KAWI SH
Terbanding/Tergugat : Tekarjo Angkasa
Terbanding/Intervensi I : Mahyudin
109 — 20
Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;
- Menyatakan sebagai hukum tanah obyek terperkara seluas 5.586M2;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Jalan Access Road/Otorita
( lima ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi ) yang terletak di Dusun IV Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas:
MICHAEL STODDART
Tergugat:
1. MIRTA FEBRIANTY
Turut Tergugat:
1.PT. BPR DANAMAS SIMPAN PINJAM
2.PT. BPR LSE MANGGALA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
96 — 62
Bahwa pada sekitar tanggal 29 Desember 2020 Tergugatdatang meminta uang kepada Penggugat untuk pengurusanperpanjangan dan pembayaran tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) rumah di Komplek Perumahan Bellavista Blok G Nomor 3tanpa memberikan penjelasan dan bukti tagihan, sehinggaPenggugat tidak memberikan uang yang diminta Tergugat tersebut;12.
sewa rumah diKomplek Perumahan Palm Spring Orchard Blok D Nomor 248,Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bahwabahwa Tergugat telah menyewakan Komplek Perumahan Palm SpringOrchard Blok D Nomor 248, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan BatamKota, Kota Batam;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan olehPenggugat yaitu alat bukti surat P16 Invoice No. 03/AT/INV/I/2021tanggal 05 Januari 2021, Tergugat meminta uang kepada Penggugatuntuk pembayaran tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita
81 — 8
Sampai hurufi...Sementara Legal Standing dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tidakjelas dan tidak sesuai dengan Otorita UndangUndang Perseroan Terbatas,Karena hal tersebut maka para Tergugat akan memberikan contoh kuasakhusus baru dari direksi PT kepada pihak lain, dalam kepentinganmewakili perseroan terbatas di pengadilan atau sebagai Penggugat(terlampir).8. Bahwadisamping halhal tersebut dimana ada beberapa Yurisprudensi yaitu:a.
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
62 — 44
sehingga kewenanganpelaporan tersebut adalan merupakan kewenangan PIHAKKEHUTANAN, oleh karena itu kapasitas Pelapor dalam Permohonanini perlu dipertanyakan karena Pelapor bukanlah seseorang yangmemilik hak untuk mengajukan Laporan di Mapolres Toba, Selain itudalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang BadanOtorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, kawasansebagaimana dimaksudkan dalam Laporan diatas merupakan bagianintegral dari Kawasan Danau Toba yang menjadi kewenangan dariBadan Otorita
Pengelola Kawasan Danau Toba, Maka dengandemikian Kapasitas Pelapor perlu dipertanyakan dan kewenanganMapolres Toba dalam menangani perkara ini merupakanpenyalahgunaan wewenang;e Bahwa apabila berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 PEMOHONdiduga melakukan kekerasan terhadap barang/pengrusakan di arealkawasan Kehutanan dan/atau Kawasan Badan Otorita PengelolaKawasan Danau Toba, Pasal yang disangkakan bukanlah Pasal 170ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1)
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
57 — 38
sehingga kewenanganpelaporan tersebut adalan merupakan kewenangan PIHAKKEHUTANAN, oleh karena itu kapasitas Pelapor dalam Permohonanini perlu dipertanyakan karena Pelapor bukanlah seseorang yangmemilik hak untuk mengajukan Laporan di Mapolres Toba, Selain itudalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang BadanOtorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, kawasansebagaimana dimaksudkan dalam Laporan diatas merupakan bagianintegral dari Kawasan Danau Toba yang menjadi kewenangan dariBadan Otorita
Pengelola Kawasan Danau Toba, Maka dengandemikian Kapasitas Pelapor perlu dipertanyakan dan kewenanganMapolres Toba dalam menangani perkara ini merupakanpenyalahgunaan wewenang;e Bahwa apabila berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 PEMOHONdiduga melakukan kekerasan terhadap barang/pengrusakan di arealkawasan Kehutanan dan/atau Kawasan Badan Otorita PengelolaKawasan Danau Toba, Pasal yang disangkakan bukanlah Pasal 170ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1)
AMIN SUDARTIO
Tergugat:
Fong A Foe alias Ibu Mey
83 — 84
No. 7, seluas 200 M2, denganharga Rp. 110. 000,Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.7. berupa Kartu Tanda BuktiPembayaran kapling Teluk Gong NO. 434/P.Kav/1992 yang diterbitkan olehKetua Badan Pelaksana Otorita Pluit Daerah Khusus lbukota Jakarta tanggal 7Oktober 1972, telah membuktikan pewaris telah membayar lunas sebesar Rp.110.000, Tanah Kapling Teluk Gong Blok F.I.
Terbanding/Tergugat I : P.T. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Persero pusat di Jakarta cq PT.Bank Pensiunan Nasional cabang Bekasi Cq P.T. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Mitra Bisnis Tbk Jakarta Selatan Cabang Bekasi Mas
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI, Mentri Keuangan RI Cq Departemen Keuangan RI Cq Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah IV DJPLN Bandung Cq Kantor Pelayanan Utang dan Lelang Negara Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat : Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Pusat Jakarta Cq Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Cabang Bandung
73 — 77
Dr.Wahidin Sudirohusodo No.48 Kota Cirebon, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II;Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan No. 464/PDT/2020/PT.BDG.DANLEMBAGA OTORITA JASA KEUANGAN PUSAT JAKARTA Cq LEMBAGAOTORITAS JASA KEUANGAN CABANG BANDUNG, beralamat Kantor di Jl. Ir. H.Juanda No.152 Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDINGSEMULA TURUT TERGUGAT;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah Membaca :1.
733 — 489 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan Otorita Pengaturan Akutansi danKorporasi (ACRA) melalui Biz File perihal Profil Bisnis (Perusahaan)Greenfinch Premier Fund, Pte., Ltd., tanggal 25/06/2015 (selanjutnya disebutProfil Perusahaan) ditemukan fakta telah berdiri perusahaan dengan namaGreenfinch Premier Fund, Pte., Ltd., pada tanggal 18 Juni 2015;18.Bahwa konsep hukum di Singapura tidak mengenal adanya pembuatannama suatu entitas (Perusahaan) dengan nama yang sama, apabila dikaitkandalam perkara
Terbanding/Tergugat I : SOBARI S.Sos. Bin KUNIM
Terbanding/Tergugat II : Drs. IDA NURYADI SE, M.Si
Terbanding/Tergugat III : HAJI PAYUMI bin MESANI
Terbanding/Tergugat IV : ROHIMAH binti MESANI
Terbanding/Tergugat V : ZAINAL
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Terbanding/Turut Tergugat : LURAH JATIMULYA
127 — 59
Adhi Karya, merupakan aset lahan milik KementerianPekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, yang diserahoperasikan kepadaPerusahaan Umum Jasa Tirta Il Sesuai dengan Surat Keputusan MenteriHalaman 11 dari 64 halaman, Putusan Nomor 572/PDT/2020/PT BDG.Pekerjaan Umum Nomor : 39/KPTS/1994 tertanggal 6 Februari 1994tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/MilikNegara yang Dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur.Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentangPenambahan
Adanya surat Lurah Jatimulya No. 590/108/2013 tertanggal 3 Juli 2013kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasiyang pada intinya membatalkan peningkatan hak atas tanah adatdengan peta obyek tanah atas nama TERGUGAT V dan TERGUGAT III(pemilik Sertipikat 11035 dan Sertipikat 11036) dikarenakan tanahtersebut dikuasai oleh Perum Otorita Jatilunur (Selanjutnya disebutdengan Surat 590):B.
DEDI JANUARTO SIMATUPANG, SH
Terdakwa:
1.ISA ALOMOAN SIMAMORA Als POGOS
2.HERI SIMANJUNTAK Bin RUSLI SIMANJUNTAK Alm
54 — 15
melakukan kontrol lokasi PT.Metallwerk Industri Batamyaitu saudara Didit terakhir melakukan kontrol pada hari Jumat tanggal30 Oktober 2021 pukul 03.00 wib, yang melaporkan kepada saksidillhatnya bahwa kondisi atap workshop masih terpasang utuh sepanjangworkshop;Bahwa Legalitas yang dimiliki oleh PT.Metallwerk Industri, adalah AktaPendirian Perusahaan, Domisili, Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan),Bahwa pada saat sekarang ini PT.Metallwerk Industri sedang dalampengurusan UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita
35 — 8
Fotokopi Kartu Slip gaji atas Pemohon Tanggal 22 Februari 2021yang dikeluarkan oleh Kepala Devisi Umum kementrian pariwisata danEkonomi Kreatif/ badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif badanpelaksana otorita Borobudur, bermeterai cukup, kemudian diberitanda(T5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;B.
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.MAHDALENA
3.Kepala Kantor BPN Agam
4.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
105 — 18
Persero, Badan Otorita dan badanbadan hukum Pemerintah lainnyayang ditunjuk Pemerintah;Menimbang, bahwa Hak Pengelolaan (HPL) dapat terjadi karena 2 (dua)hal, yaitu:1. Konversi hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalam PermenagNo.9/1965.2.
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM
Terbanding/Tergugat II : RUKI LIM
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Terbanding/Tergugat I : PT PRATAMA DWINIAGA SEJATI
Turut Terbanding/Penggugat II : RUDY LU
42 — 15
adapemberitahuan sebelumnya atau izin dari warga yangbersempadan dengan lokasi yang ingin diubah peruntukannya.Adapun persyaratan Revisi Fatwa Planologi sebagai berikut:a) Pemohon mengisi permohonan pendaftaran fatwa planologiyang disediakan di loket pendaftaran, yang disertai dengan: Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) identitas pemilikuntuk pribadi dan atau sesuai Akta Perusahaan; Foto copy Akta Perusahaan; Foto copy jin Prinsip; Foto copy Penetapan Lokasi (PL); Foto copy Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita
29 — 9
bahwa Terdakwa PUTU ADE NOVA SUDIASAtidak memiliki usaha kayu di Benoa Denpasar dan termasuk saksipun tidakmemiliki usaha kayu bingkarai dan kayu ulin di Benoa ;Atas keterangan saksi yang dibacakan , Terdakwa membenarkannya ;2 Saksi AAMUH KASIM EKA Y.T dibawah sumpah menurut agama Islam padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada saat diperiksa saksi menyatakan bersedia menjelaskan tentangapa yang diketahui berkaitan dengan prosedur administrasi keluar masukkontener di Pelabuhan Benoa ;Bahwa sebagai otorita
18 — 7
Sebagai dokter yang bekerja diRSUD Raden Mataher Jambi, menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2014 sekirajam 18.30 Wib di Instalasi Kamar Jenazah Rumah Sakit Otorita Batam telah memeriksajenazah, yang bemama Isyak Timung umur. 47 tahun, jenis kelamin lakilaki, alamatKampung Nusa Indah Blok H, No. 17 Rt.002/Rw.011 Kel.
101 — 45
VCD,MP3, DVD.Bahwa sedangkan terkait dengan kegiatan komersial yang dilakukanoleh suatu Pihak adalah kualifikasi perbuatan yang Diperbolehkan /bersifat Sah legal menurut Hukum/Undangundang adalh kegiatanusaha komersial (khususnya pada Pengelolaan atas produk CakramOptik Isi Karya rekam Musik/lagu, film, dan karyakarya Ciptaanlainnya) antara lain mencakup kegiatankegiatan: Produksi,Perbanyakkan, Pembuatan Replikasi, dan atau Pengalihwujudan Ciptaanbaik sebagian maupun bagian yang substansi maka otorita
108 — 43
Menimbang, bahwa sebelumnya Kepala Divisi Pengelolaan Air I Perum Jasa Tirta IImelalui suratnya Nomor 20/DPA/1160/2012, tertanggal 03 September 2012 juga telahmengajukan pemblokiran penerbitan sertipikat atas lokasi obyek sengketa dengan alasanlokasi obyek sengketa adalah tanah/lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum kelola PerumJasa Tirta II berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/KPTS/1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara yang dikelola olehPerum Otorita
108 — 501
Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan SuratKeputusan Ketua Otorita Batam No. : 41/IUT/PMDN/XII/2000 tanggal 06Desember 2000, maka IZIN USAHA TETAP Penggugat akan berakhirsampai dengan bulan September 2030;C. Bahwa selain Penggugat, masih ada perusahaan lain yangberstatus PMDN yang di dalamnya terdapat pemegang saham asing,antara lain PT.
ARIE PRASETYO, SH
Terdakwa:
1.FREDI BUTAR BUTAR
2.SULAIMAN NJ Bin NAJI MUDDIN
3.SAFRIZAL MAULANA Bin Alm USMAN
24 — 9
Tempat tinggal : Perum Otorita, No. 09, Kelurahan Sungai Beduk,Kecamatan Muka Kuning, Kota Batam ;7. Agama : Islam ;8. Pekerjaan : Wiraswasta ;Terdakwa Safrizal Maulana Bin (Alm) Usman ditahan dalam tahanan Rutanoleh :1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2018sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni2018 ;4.