Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra rekor refri reforma refort refor reforman ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 569 PK/Pdt/2015
Tanggal 21 Maret 2016 — T.P. MARPAUNG VS LEOPOLD HUTAGALUNG, S.H., M.H.,
74 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat memperoleh hak milik atas tanah a quo berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utarayang memberikan tanah sebagai hak milik dimana status tanah dikuasailangsung oleh Negara sebagai objek Land Reform, dengan Nomor 592.1205/SIM/IX/1985, tanggal 7 September 1985;3.
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum Kehutanan
Register : 06-02-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN SELONG Nomor -50/Pid.Sus/2017/PN Sel
Tanggal 25 April 2017 — -Adep alias Amaq Mahar, Dkk
396 — 46
  • Lombok Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Tani;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Hendro Purba, S.H.advokad/pengacara dari lembaga bantuan hukum Reform beralamat di jalanPemuda no 04 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Mataram Kota MataramNTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2017 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Pebruari2017;Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/PID.SUS-LH/2016
Tanggal 22 September 2016 — Hi.Mangkau
304 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti dalampertimbangannya halaman 58 yang menyebutkan sebagai berikut:Pasal 8 Ayat (2), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yang dikuasaikurang dari 20 (dua puluh) hektaredapat diberikan hak atas tanah dalamrangka reform agraria sesuai denganketentuan perundangundangan;Pasal 8 Ayat (3), menerangkan : Dalam hal bidang tanah yang dikuasaitidak masuk dalam kriteriasebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dapat dikelola melaluipola pemberdayaan masyarakat didalam/sekitar kawasan hutan;Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-02-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 28 Februari 2017 — ACHMAD ANWAR bin M.MUCHRANI
143 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONODirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya :Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikanpasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebagaipasal "KERANJANG", karena itulah Hakim menyebutkan bahwapenggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) harus dilekatkanpada tujuan maupun Niat untuk apa Narkotika
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-08-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/PID.SUS/2017
Tanggal 9 Agustus 2017 — SETYO RAHARJO bin YAHOJID
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DirekturEksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICUR) mengatakan bahwa isuini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapa putusanMahkamah Agung Republik Indonesia yang menyoal praktek penggunaanPasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 danPasal 112 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannyahanya dijenis Narkotika, Pasal
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2003/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr
Tanggal 21 Oktober 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
11 — 0
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 20-07-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1225 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — BUDI KUSBINI alias PAMAN bin ISNAN
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WEddyono, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR): Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudahada dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang menyoalpraktek penggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111dan Pasal 112 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanyadijenis
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama Perceraian
Register : 29-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 28/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pembanding vs Terbanding
56 — 25
  • Jaffer Husssain dalam bukunya Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126, yang kemudian diambil alin MajelisHakim sebagai pertimbangannya sendiri menyatakan :If on the object of the marnage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived of a happy marriedstate of life(Apabila tujuan perkawnan gagal
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 12-11-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1737/Pdt.G/2015/PA.Bms
Tanggal 12 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 4
  • JAFFER HUSSAIN(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2278 K/PID.SUS/2017
Tanggal 28 Desember 2017 — SYECH RODI bin ZAINAL ARIFIN.
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi WEddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalamtulisannya :Hal. 12 dari 18 hal. Put.
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI
Register : 03-06-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 08-08-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1834/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr
Tanggal 21 Oktober 2013 —
9 — 0
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal,Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived o f a happymarried state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-09-2017 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1441 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 14 September 2017 — MOCHAMMAD ICHWAN BASONI
68 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) :Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalambeberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyoalpraktek penggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,memang Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memilikirumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 30-08-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1579 K/PID.SUS/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — EDI SETIAWAN bin KASMAUN;
51 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EDDYONO,Direktur Eksekutif /nstitute for Criminal Reform (ICJR), dalam tulisannya:Bahwa rumusan memiliki, mMenyimpan dan menguasai tersebut menjadikanPasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MahkamahAgung RI sebagai pasal keranjang, karena itulan Hakim menyebutkanbahwa penggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) harusdilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut, karenasecara logika, setiap orang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-07-2012 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 169/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 11 Juli 2012 — Drs. PUDJI DIPO UTOMO M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
47 — 10
  • .,26 Cover dan jilid daftar isian 2,068,000, Jumlah 1,613,970,859, e Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyekLandreform tahun anggaran 2008 tentang pelaksanaan kegiatan bahwa kegiatanlandreform redistribusi tanah sampai dengan acces reform merupakan serangkaiansubsub kegiatan, yang melibatkan semua bidang yang ada di dalam BPN RI baik dipusat, propinsi maupun Kabupaten Kota.
    sertifikat 70,500,000,20 Kontrol kualitas 47,000,000,21 pengadministrasian 11,750,000,22, Penjilidan dan pengarsipan 11,750,000,23 Pembuatan laporan akhir 2,500,000,tingkat II24 Pengolahan data tingkat I 36,350,000,25 Cover dan jilid SK 1,184,334,26 Cover dan jilid daftar isian 2,068,000,Jumlah 1,613,970,859, e Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyekLandreform tahun anggaran 2008 tentang pelaksanaan kegiatan bahwa kegiatanlandreformredistribusi tanahsampai dengan acces reform
    70,500,000,20 Kontrol kualitas 47,000,000,21 pengadministrasian 11,750,000,22, Penjilidan dan pengarsipan 11,750,000,23 Pembuatan laporan akhir 2,500,000,tingkat II24 Pengolahan data tingkat I 36,350,000,25 Cover dan jilid SK 1,184,334.,26 Cover dan jilid daftar isian 2,068,000,Jumlah 1,613,970,859, e Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyekLandreform tahun anggaran 2008 tentang pelaksanaan kegiatan bahwa kegiatanlandreformredistribusi tanahsampai dengan acces reform
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 18-12-2019 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 258/Pdt.Bth/2019/PN Mtr
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
1.AGUS USMAN
2.MASRIK
3.AGUS KARDIAN
4.IRPAN
5.IWAN FAUZI
6.M. NASIHIN
7.SAHLAN
8.SYARIPUDIN
9.AWALUDIN
10.NURSEHAN
11.ENI
12.NIKMAH
13.OPAN SUPRIADI
14.M. SAHIR
Tergugat:
Hj. RATNA SARI DEWI
Turut Tergugat:
1.AMRULLAH
2.MUKSIN
98 — 56
  • bangunan rumah yang ditempati oleh para Pelawan saat inikarena tanggal 27 Oktober tahun 1998 telah ada jjin disposisi dari SekwildaHalaman 5 dari 22 halaman Perkara No:258/Pdt.Bth/2019/PN.MtrGubernur Provinsi NTB, sehingga sepengetahuan dari para Pelawan tanah yangmenjadi Obyek Eksekusi dalam perkara Aquo adalah tanah redis/Land Reformsebagaimana dalam pembahasan hasil Musyawarah dikantor Gubernur ProvinsiNTB tertanggal 18 Juli 1998 dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatantanah Redis/ Land Reform
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbp
Tanggal 14 Juni 2021 — Open D Sijabat, S.H., berkedudukan di K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Albertinus.SH.MH, James Siagian,S.H.,M.H., Veronika Endang K. Purba, S.H., Subhan Afif Batubara, S.H., Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., Sanriko Marpaung, S.H., Hotnida Jumei Hutauruk, S.H., Rentha Zeliya, S.H., Saut Turnip, S.H., Ayu Rosalin, S.H., dan Sarah Sediana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 11 No. 86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat; Lawan: 1. Siti Chairani Samosir, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat I; 2. Susilawati, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat II; 3. Nanang Suhendra, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Samsir, S.H. dan Luthfi Azhari, S.H., Advokat & Legal Consultant yang berkantor pada Law Office, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan STM Ujung Suka Tirta No. 82 A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, SUMUT 20146 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
57 — 12
  • (Elly Erawati danHerlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, NasionalLegal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.48);Bahwa Subekti mengatakan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjiansebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 2 (dua) syaratpertama dinamakan syaratsyarat subjektif karena mengenai orangorangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan 2 (dua)syarat terakhir dinamakan syaratsyarat objektif, karena mengenaiperjanjiannya sendiri atau objek dari perouatan
    (EllyHalaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN LbpErawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang KebatalanPerjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.65); Bahwa syarat pertama tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harusbersepakat atau setuju mengenai halhal yang pokok dari perjanjian yangdiadakan itu.
Pengadilan PN AMUNTAI Perdata
Register : 06-04-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Amt
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
M.RIZANI HASAN BIN H.JOHANSYAH ASRI
Tergugat:
1.Hj.ROSTINAWATI
2.HARISTIAN Bin H.SOPYAN
3.ERNAWATI Binti H.SOPYAN
4.H.NOOR ASIKIN
5.H.HENDRA HERYANTO
6.H.M.JUHDI
7.Hj.Laila Suharni
8.H.MAHRIADI
9.HAJJAH NURLAILA RAHMAWATI
10.H.Mukhlis
11.HAJJAH MASRIAH
12.H.NURUL HAKIM
13.H.MURSIDI
14.H,RASIDI
15.MUHAMMAD YANDI ISNANI Als H.NANI
16.H.BAHRANI Alias H.BABAH
Turut Tergugat:
1.CAMAT AMUNTAI TENGAH SELAKU NOTARIS DAN PPAT
2.KANTOR PERTANAHAN .BPN.KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
174 — 33
  • Kata Landreform terdapat di dalampenjelasan bagian nomor Il Tentang DasarDasar Dari Hukum AgrariaNasional UUPA, sebagaimana terdapat pada Nomor 7 Bab II tentangDasarDasar Dari Hukum Agraria Nasional UUPA:Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang padadewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahanperubahandalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebutlandreform atau agrarian reform.3.
    Kata Landreform terdapat didalam penjelasan bagian nomor Il Tentang DasarDasar Dari HukumAgraria Nasional UUPA, sebagaimana terdapat pada Nomor 7 Bab Iltentang DasarDasar Dari Hukum Agraria Nasional UUPA:Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang padadewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahanperubahandalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebutlandreform atau agrarian reform.5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-06-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penggugat:
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tergugat:
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
356 — 244
  • Bahwa tanggal 19 November 2020, PENGGUGAT, Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan RumahCemara dengan mengajukan uji materiil (judicial review) UUNarkotika terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkaitlarangan narkotika untuk pelayanan kesehatan dengan nomorperkara: 106/PUUXVIII/2020;74.
    Bahwa PENGGUGAT, Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), dan Perkumpulan Rumah Cemara mengajukan permohonanpengujian penjelasan terhadap pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 8ayat (1) pada UU Narkotika terhadap pasal 28C ayat (1) dan pasal28H ayat (1) pada UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945;75. Bahwa gugatan tersebut menjadi bukti nyata adanyakebutuhan untuk mereformasi hukum narkotika yang dilakukan olehPENGGUGAT;76.
Pengadilan PA Pasangkayu Perdata Agama
Register : 22-08-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA Pasangkayu Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Pky
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 16
  • Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Perceraian
Register : 05-09-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PA RANTAU Nomor 0298/Pdt.G/2016/PA.Rtu
Tanggal 20 Oktober 2016 — Penggugat vs Tergugat
20 — 5
  • Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam :A Comparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happytemarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan