Ditemukan 7992 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-02-2023 — Putus : 24-03-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN RANAI Nomor 1/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ran Tanggal 24 Maret 2023 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA, berkedudukan di Jalan Pramuka, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.-------------------------
Untuk selanjutnya disebut-----------------------------------------TURUT TERGUGAT III.
156 — 53
156 — 53
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA, berkedudukan di Jalan Pramuka, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.-------------------------Untuk selanjutnya disebut-----------------------------------------TURUT TERGUGAT III.
Register : 17-09-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 11 Maret 2014 — DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
61 — 35
61 — 35
Contoh pengecualianadalah Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh KPU / KPUDmaka ujinya adalah bukan~ kePengadilan Tata Usaha Negara.Demikian pula Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan pegawaipengawas ketenagakerjaan, ujinya jugabukan ke Pengadilan Tata UsahaNegara ;ren untuk putusan (vonnis), makapengujianya adalah melalui upayahukum yang disediakan oleh peraturan1.perundangundangan, misalnya upayahukum Banding, Kasasi, PK, dansejenisnya ;Dalam perkara a quo, maka Surat Direktur Pendidik
Putus : 16-12-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 34 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm. Tanggal 16 Desember 2015 — Drs.H.FAHMI SABERI, M.AP Bin SABERI.
104 — 13
104 — 13
pada tanggal 07-10 Juni 2012 Atas Nama Drs.H.M.Arifin Arpan, MM, DKK ;29. 23 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab.Tapin Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bagi Pansus RTRW DPRD Kab.Tapin Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pansus RTRW ke Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mempelajari RTRW pada tanggal 19-20 Juni 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;30. 16 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah Propinsi Kalimantan Selatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Tapin dlm rangka Mendampingi KPU
Tapin ke Bandara Syamsudin Noor dalam rangka mendampingi kenjungan kerja KPU Kab. Tapin ke Kab. Bekasi pada tanggal 19 s.d 21 Juni 2012 atas nama HERRY IRAWAN daN RAHMAN. Pengesahan tanggal 11 Juli 2012.98. 16 (enam belas ) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mendampingi pimpinan dan anggota DPRD Kab.
Tapin ke Bandara Syamsudin Noordalam rangka mendampingi kenjungan kerja KPU Kab. Tapin ke Kab. Bekasi padatanggal 19 sd 21 Juni 2012 atas nama HERRY IRAWAN daN RAHMAN.Pengesahan tanggal 11 Juli 2012.Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 14 dari 13498. 16 (enam belas ) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahKab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mendampingi pimpinandan anggota DPRD Kab.
Tapin ke Bandara Syamsudin Noordalam rangka mendampingi kenjungan kerja KPU Kab. Tapin ke Kab. Bekasi padatanggal 19 sd 21 Juni 2012 atas nama HERRY IRAWAN daN RAHMAN.Pengesahan tanggal 11 Juli 2012.16 (enam belas ) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahKab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mendampingi pimpinandan anggota DPRD Kab.
Tapin ke Bandara SyamsudinNoor dalam rangka mendampingi kenjungan kerja KPU Kab. Tapin ke Kab.Bekasi pada tanggal 19 s.d 21 Jum 2012 atas nama HERRY IRAWAN daNRAHMAN. Pengesahan tanggal 11 Juli 2012.16 (enam belas ) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapmn dalam rangkamendampingi pimpinan dan anggota DPRD Kab.
Register : 24-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 15/G/2017/PTUN.SMD Tanggal 13 Juni 2017 — Penggugat:
BUDI PRASETYA, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
162 — 74
BUDI PRASETYA, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
162 — 74
keJabatannya atau pada jabatan lain yang eselonnya setara denganjJabatan semula. 2) Mengalokasikan pendanaan dalam APBD Kabupaten Nunukan untuk pendidikan teknis pemerintahan bagi Camat dan selanjutnyamengirim para Camat yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikanteknis pemerintahan atau sertifikasi profesi kepamongprajaan.3) Melakukan perbaikan atas penetapan, pengangkatan Ketua KPUKabupaten Nunukan sebagaimana tertuan dalam Keputusan BupatiNunukan Nomor 188.45/57/I/2017 dengan berpedoman pada Peraturan KPU
Putus : 01-08-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 13/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA Tanggal 1 Agustus 2012 — FAHKRUL RAZI Bin SAMIRAN
35 — 7
35 — 7
berkesimpulanbahwa untuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat(1) UU No. 31 Tahun 1999 tidak boleh lagi menggunakan ajaranatau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positiftetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukumformil;2 Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyataMahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya yaitu:e Nomor: 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa HamdaniAmin;e Nomor: 2608 K/Pid/2006 dengan Terdakwa Ahmad Rojadi (Kasus KPU
Register : 16-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 103/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
MERIANUS WENY GERIMU , DKK
Tergugat:
BUPATI ALOR
114 — 29
MERIANUS WENY GERIMU , DKK
Tergugat:
BUPATI ALOR
114 — 29
sekolah ;Bahwa penjaringan calon kepala desa eka jaya bulan April 2019;Bahwa saksi tinggal didesa eka jaya pada waktu penjaringan sampai denganPemilihan Kepala Desa Eka Jaya pada tanggal 20 Juli 2019;Bahwa Yang mencari tahu DPT itu adalah calon nomor urut 2, calon nomor urut3 dan calon nomor urut 4; 22222 n oeBahwa mencari tahu DPT di panitia ;Bahwa nama panitia adalah lbrahi Boling;Bahwa DPT itu tidak disosialisasi kepada warga desa eka jaya;Bahwa saksi mengetahui ada kroscek menyangkut DPT ke KPU
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, DK VS KEPALABADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP â BATAM), DK
151 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini karena pemangkukepentingan dari Para Penggugat tidak hanya dari masyarakatnamun juga instansiinstansi pemerintah, seperti KPK, BNN,Kejaksaan, POLRI, BIN, KPU, Kementerian Komunikasi danInformatika (pembangunan data center), Badan InformasiGeospasial (BIG), Kementerian Pertanian, Kementerian HukumHalaman 13 dari 61 halaman.
Register : 10-11-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA PAINAN Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA.Pn Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 6
41 — 6
Bahwa pemohon dan termohon adalah orang yang samasama bekerja,pemohon bekerja di KPU Pesisir Selatan sementara termohon bekerjasebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, 2 minggusetelah pernikahan termohon kembali ke Jakarta untuk bekerja.
Register : 03-05-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn Tanggal 8 September 2021 — Penuntut Umum:
ZULKARNAEN P. MUSTAKA, SH
Terdakwa:
FIRONY JOSEPH UNGKEY
341 — 322
ZULKARNAEN P. MUSTAKA, SH
Terdakwa:
FIRONY JOSEPH UNGKEY
341 — 322
EllyEngelbert lasut belum dilantik sebagai Bupati pada saat itu di Talaudsuasana tidak kondusif dan pada saat ada postingan tersebut ada rekasidari temanteman dan sangat disayangkan postingan tersebut yangmenyatakan bahwa E2L sudah dua periode namun sesuai denganpengalaman Saksi yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU dua periodeyang dikatakan menjabat dua periode adalah sudah menjabat selama lebihdari dua tahun enam bulan pada periode kedua sementara dr.
Register : 18-07-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 12 Nopember 2014 — YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
141 — 75
141 — 75
Pada intinya, baik bermula dari yang dilarang maupun yangdiperbolehkan, untuk melakukan sesuatu. memerlukan izin daripenyelenggara pemerintahan.Dari normanya, ada 3 (tiga) jenis, yaitu: (a)Regeling (Peraturan), bersifat abstrak dan umum, dapat diuji melaluisuatu judicial review (kepada Mahkamah Konstitusi atau MahkamahAgung); (b) Beschikking (Keputusan), bersifat individual dan konkret,dapat diuji melalui Pengadilan TUN kecuali ditentukan lain oleh UU(misal: hasil Keputusan KPU/KPUD bukan kewenangan
Register : 04-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2017/PTUN-SRG Tanggal 19 Desember 2017 — MARSONO MELAWAN;
1. GUBERNUR BANTEN, 2. FIRMA MAJU SINAGA
225 — 124
225 — 124
Memberikan rekomendasi kepada DPP PDI Perjuangan agarmenetapkan Pelapor atas nama Firman Maju Sinaga sebagai calonanggota DPRD Provinsi/Kabupaten Tangerang terpilin dari daerahpemilihan Tangerang III;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU RI.Nomor 2 tahun 2016 disebutkan bahwa Dalam hal anggota DPRDKabupaten/kota diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h mengajukan upaya hukum, KPUKabupaten/Kota menyampaikan nama calon
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Sengketa Proses Pemilu Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Kata Kunci : Hak Gugat; Sengketa Tata Usaha Negara; Pemilihan; Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
TATA USAHA NEGARA/A.3/ SEMA 3 2018 1326 — 0
- Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal29 Desember2015 diubah sebagai berikut :Sesama PasanganCalon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi ... [Selengkapnya]
xss=removed> Walikota dan WakilWalikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU
) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ KotaatauKIP Kabupaten/ Kota tidak dapat menggugat dalam
bagi
pasangan yangdir ugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPUProvinsi/ KIP Acehatau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP
Register : 12-09-2012 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 207/Pdt.G/2011/PN.Mks Tanggal 13 Maret 2012 — -PT. MAKASSAR CAPITAL
Melawan
-NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq. PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT RI, Cq. KOMANDAN LANTAMAL VI MAKASSAR
-PUSAT KOPERASI ANGKATAN LAUT ARMADA MARITIM (PUSKOPAL ARMATIN),
89 — 3
89 — 3
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha No. 401/SS/KPU/XI/2011/ tanggal 04 Nopember 2011 diberi tanda P. 305 ;36306. Fotokopi NPWP No. 02.383.718.0801.000 dari DirektoratJenderal Pajak atas nama PT. Makassar Capital tanggal 16 Desember2004 diberi tanda P. 306 ;307. Fotokopi Surat keterangan terdaftar No.Pem03612/WPJ.15/KP.0103/2004 atas nama PT Makassar Capital tanggal 16 Desember2004 diberi tanda P. 307 ;308.
Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 02/P/2016/PTUN.ABN Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
L A W A N :
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, berkedudukan di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H. ;
2. M. TAHA LATAR, S.H. ;
3. HELMY J. SULILATU, S.H. ;
4.
205 — 0
205 — 0
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;L A W A N :KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, berkedudukan di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H. ; 2. M. TAHA LATAR, S.H. ; 3. HELMY J. SULILATU, S.H. ; 4.
Register : 07-04-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 8/G/2020/PTUN.BKL Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
MEI NORMAN
Tergugat:
BUPATI SELUMA
218 — 99
MEI NORMAN
Tergugat:
BUPATI SELUMA
218 — 99
Yang mana ke 12 (dua belas) orangtersebut tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)Halaman 23 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL10.11.sebelumnya yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Seluma pada tahun 2019;Bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang U No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkanbahwa AUPB adalah meliputi asas yang dianggap dilanggarTergugat sebagaimana point dibawah ini
Bahwa hukum dan aturan tidakbisa di bawa dengan kebiasaan , hukum itu diatur dengan tegas,hukum itu tidak bisa diandaiandaikan, kebiasaan bukanlah alasanpembenar suatu perbuatan hukum, pengaturan tentang PemilihanKepala Desa di atur khusus oleh peraturan perundangundangan,tidak bisa menggunakan kebiasaan desa, atau masyarakat ataumengikuti aturan KPU.
Register : 23-05-2016 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 241/Pdt.G/2016/PA.TTE Tanggal 3 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 23
58 — 23
BASIRbegitu juga pekerjaannya salah bukan ibu rumah tangga akan tetapiPegawai Negeri Sipil pada Kantor KPU kota Ternate ; Bahwa Turut Tergugat XI juga yang sebenarnya bernama SANTIBINT! SADIK bukan atas nama YANTI BINTI M.
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
87 — 6
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
87 — 6
- Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Ditjen Bea Cukai Kantor Pelayanan Tanjung Priok Nomor 378249/KPU.01/2018 Tanggal: 27-07-2018 untuk Nomor PIB: 376571 Tanggal 27-07-2018.
- Fotokopi Billing DJBC kode billing: 620180700180861 tanggal 26 Juli 2018 tanggal Jatuh Tempo 30 Juli 2018.
- Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bea dan Cukai a.n CV. SAMPOERNA PRATAMA.
- Surat Kuasa Dari HARMONIS LIMARTO selaku Direktur PT.
Register : 09-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
dr. Meidrin Joni,Sp.OG
Tergugat:
Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur
344 — 192
dr. Meidrin Joni,Sp.OG
Tergugat:
Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur
344 — 192
Persyaratan pengunduran diri sebagaimana pada ayat(1) tidak dapat ditolak kembali.Sedangkan Penggugat belum ditetapkan sebagai Calon Bupatioleh KPU( Komisi Pemilihnan Umum), karena Penggugat tidakmendapatkan partai pengusung, dalam hal ini jelas tidakmemenuhi prosedur sebagaimana yang ditentukan pada ayat 2tersebut, maka seharusnyalah Tergugat menerima usulanPenggugat tentang pembatalan dari objek perkara tersebut.ad.d Peraturan BKN No.3 tahun 2020 Petunjuk teknis Peberhentian PNSPasal 5, Pasal 6
Register : 20-01-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/Pid.Sus/2014/PN.Plg Tanggal 14 Mei 2014 — H. EDI SUCIPTO Alias EDI Bin SAKIRUN
97 — 33
97 — 33
pengganti saksi;Bahwa desa Kemang Indah ada 400KK dari 4 dusun masingmasing luasnya 1,5 Ha;Bahwa tanah untuk makam 2 ha, tanah untuk kolam ha;Bahwa pada waktu serah terima ke Terdakwa ada Berita Acaranya dan ada beberapaasset yaitu 6Ha dulu tanah kosong sekarang ditanam karet;Bahwa saksi ada menyerahkan untuk kantor KUA kurang lebih 25 x 50m, di dusun IIdan untuk Polsek Mesuji 39 x 50 berada di dusun IV;Bahwa terdakwa tahun 2009 diangkat menjadi Kades oleh Bupati;Bahwa di dusun IJ ada lahan pertanian (KPU
Register : 15-03-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 09-01-2013
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0163/Pdt.G/2012/PA Pyk Tanggal 11 Juli 2012 — PEMOHON
TERMOHON
35 — 11
35 — 11
Duta Prima ( Proyek Kantor KPU Payakumbuh ( sebagai SiteManager.Barangkali nafkah yang Pemohon berikan tidak cukup bagi Termohonyang orang kaya, yang keluarga Besar Termohon bilang bahwasanyakekayaan mereka tidak akan habis tujuh turunan, ungkapan ini tanteTermohon ungkapkan di saat Termohon dan Tante Termohon datangberkunjung 2 hari setelah lebaran 2011 ke rumah orang tua Pemohon danmemakimaki orang tua Pemohon.Bahwa pada poin 9 titik 3 dan 4 yang menyatakan ada upaya dan pihakTermohon untuk rujuk