Tjt.menghambat upaya TERGUGAT untuk melaksanakan dan mewujudkankegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk kepentingan negara dalammeraih pendapatan (devisa) negara (APBN) dari sektor migas, demikeuntungan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk membiayaipembangunan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat, di samping ituterhadap tanah sengketa telah didaftarkan sebagai Barang Milik Negara(BMN) pada 12 Maret 2010 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKementerian Keuangan RI;22.

Surat-surat:1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan tanggal 17 November 2015. 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kemhan RI (Buku I). 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku

(legalisir). 132) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.47,000.00 periode 1 s/d 31 Nopember 2014 (legalisir). 133) 2 (dua) lembar foto copy LOA ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.134) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) nomor : SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.135) 2 (dua) lembar foto copy Amandment LOA ID

ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule. 136) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA. 2013. 137) 1 (satu) lembar foto copy surat Bendahara khusus Bialugri nomor :B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.999,751.00 (legalisir). 138) 1 (satu) lembar foto copy slip

2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin.

VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013. 196) 1 (satu) bundel foto copy surat Kapusku Kemhan ke Sekjen Kemhan nomor:R/1654/XI/2015 tanggal 15 Nopember 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.197) 2 (dua) lembar foto copy matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar Foto Copy surat Menteri Pertahanan Nomor :R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI.

Homogenitas perusahaan;Jumlah perusahaan;Jumlah tenaga kena;Devisa yang dihasilkan;Nilai tambah yang dihasilkan;Kemampuan perusahaan;Asosiasi perusahan; dan>Q > 0 29Serikat kerja/serikat buruh terkait;(2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan penelitian untuk menentukan sector unggulan yangselanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan danserikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutanuntuk dirundingkan;Bahwa dengan demikian surat rekomendasi Walikota Batam danBerita

Bankhalaman 71 dari 87 putusan nomor 44/TIPIKOR/2013/PT.Bdg.Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai Bank Pembangunan, dankemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank Devisa, denganakses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan denganpenambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesiadiubah menjadi Bank Komersial milik Pemerintah ( Bank Umum )berdasarkan Undangundang Darurat Nomor 2 Tahun 1955 tentangBNI tanggal 4 Februari 1955.

Yang dimaksud dengan laporanadalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuanganmaupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern,antara lain neraca, laporan labarugi, rekening administrasi (offbalancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporan batas maksimumpemberian kredit, laporan posisi devisa netto.

Demi kelancaran dan peningkatan penerimaan devisa Negara Indonesia,dalam kegiatan tambang minyak bumi berdasarkan kontrak kerja sama yangdisebut Technical Assistance Contract (TAC) tertanggal 12 Juli 1994,antara Tergugat dengan Pertamina pada waktu itu, diperintahkan kepadaTurut Tergugat dan Turut Tergugat II perkara ini, untuk mengalinkan hakkontrak kerja sama tersebut, kepada Penggugat perkara ini sesuai prosedurhukum yang berlaku;F.

Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dilakukan olehimportir, yaitu :Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajibanpabean, importir harus sudah terdaftar/ teregister di DirektoratHalaman 47 dari 87 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN BIs.Jenderal Bea dan Cukai dan telah mendapatkan Nomor IdentitasKepabeanan (NIK);Importir membayar Bea Masuk dan Pajak DalamRangka Impor melalui Bank Devisa Persepsi;Importir menyerahkan pemberitahuan pabeanberupa Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) secara elektronikkepada

Yang dimaksud dengan laporan adalah laporan yang dibuatoleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluanintern atau ekstern, antara lain neraca, laporan labarugi, rekening administrasi(off balancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporan batas maksimumpemberian kredit, laporan posisi devisa netto.

Program Revitalisasi Dipasena tersebut berupa mengembalikanpada kondisi awal pertambakan dipasena. kesejahteraanpembudidava dan masyarakatsekitardanmenjadi kontributor devisa negara. Fokus utama Program Revitalisasi Dipasena ialah menyelesaikan akar masalah dengan cara memperbaiki "Pola Kemitraan". Hubungan kerjasama antara Inti (Perusahaan)dan Plasma (Petambak) yang diaktualisasikan dengan memperbaiki Perjanjian Kerjasama model lamaantara Petambak dengan PT.

Tergugat IV tentangkeberadaan Penggugat/sdr Tony Harsono bersifat spekulatif dengan caramenyalahgunakan keadaan maka berdasarkan data bukti pada Tergugat IV makaditerbitkan 58 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Yayasan TunasAndalan Nusa (TAN) in casu Tergugat dengan total nilai SKPKB awal sejumlah Rp8.843.775.719 di tahun 2015.kemudian melakukan tindakan paksa berupapemblokiran rekening bank a/n Penggugat ;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat IV demi hukum adalah untukmenyelamatkan devisa

juta rupiah) perbulan nya kepada para Penggugat akibat terblokirnya rekening Bank, demi hukumdikesampingkan dan ditolak ;Menimbang, bahwa petitum 13, 14, 15 dan 16 sekaligus dipertimbangkansebagai berikutHalaman 159 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn.Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dimuka karena data bukti pengurusYayasan TAN/Tergugat pada Tergugat IV adalah Penggugat/sdr Tony Harsono,seolaholah Penggugat/sdr Tony Harsono sebagai penunggak pajak maka untuk alatpaksa untuk menyelamatkan devisa

Laporan yang dimaksud yakni yang dibuat oleh Bank baiklaporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan internHalaman 93 dari 162 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bonatau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekeningadministratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporanBMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN);6.

dimaksud dengan pencatatan palsu adalahproses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atautidak benar atau fiktif;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah laporanyang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuanganuntuk keperluan intern atau ekstern, antara lain neraca, Laporan Laba Rugi,Halaman 143 dari 162 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bonrekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporanBMPK, laporan Posisi Devisa

No. 2256 K/Pid.Sus/2013Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a adalah penerimaandaerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/ lembaga asing,badan/ lembaga internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam Negeri/perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/ atau jasa,termasuk tenaga ahli dan pelatinan yang tidak perlu dibayar kembali;Maka berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13Tahun 2006 sangat jelas jika dana Bantuan Operasional milik

itu adalah tindak pidana;Bahwa untuk mendukung pertinbangan majelis Hakim tingkat kasasi PemohonKasasi akan menguraikan dasar hukum kerugian negara sebagai PT Bank Jatim(persero) Tbk dalam keperdataan telah dianggap sebagai subyek hukumpengganti orang (artificial person) yang dapat melakukan perbuatan hukumlayaknya subyek hukum orang;Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari BankUmum menjadi Bank Umum Devisa

Putusan Nomor: 93/PDT/2018/PT TJK471) Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri gunameningkatkan nilai tambah dan devisa;2) Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup.3) Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha..

PerkebunanXXIII dalam hal ini pemohon.Bahwa Panitia B Propinsi Jawa Timur, dalam Risalah PemeriksaanTanahnya tanggal 21081985 No. 46/Agr/HGU/Jatim/1985,berkesimpulan bahwa permohona tersebut dapat diluluskan untukdiberikan Hak Guna Usaha seluas + 1.863,86 Ha, selebinnya seluas +506,30 Ha yang adalah merupakan pendudukan/garapan rakyatdikeluarkan dari permohonan Hak Guna Usaha.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan mengingat fungsiperkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengankebijaksanaan

PengeluaranBarang Impor Untuk Dipakai, sebagai berikut :Importir atau kuasanya (Pengusaha Pengurusan JasaKepabeanan/ PPJK) membuat dokumen Pemberitahuan ImporBarang (PIB) dengan modul program khusus yaitu modul PIBdalam komputernya berdasarkan dokumen pelengkap pabeanseperti Packing List, Invoice, dan Bill of Lading sertamenghitung sendiri bea masuk, cukai, dan Pajak DalamRangka Impor (PDRI) yang harus dibayar;Importir membayar pungutan bea masuk dan PDRI serta cukaijika merupakan barang kena cukai ke bank devisa

J.A.5/31/13 tanggal11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di KantorPengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telahdiumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik IndonesiaNo. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, BankDKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadiPerseroan Terbatas ;Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT.

April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di KantorHalaman 124 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIPengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telahdiumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik IndonesiaNo. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, BankDKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadiPerseroan Terbatas ;Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu

J.A.5/31/13 tanggal11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di KantorPengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telahdiumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik IndonesiaNo. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, BankDKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadiPerseroan Terbatas ;Bahwa saksi Dr.

J.A.5/31/13 tanggal11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di KantorPengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telahdiumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik IndonesiaNo. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, BankDKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadiPerseroan Terbatas ;Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT.

J.A.5/31/13 tanggal11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di KantorPengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telahdiumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No.41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992,Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKIberubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi PerseroanTerbatas ;Bahwa saksi Dr.

HK.556/10/10/PI.Il12 tanggal 8 Juni 2012 danperubahannya :d) Pasal 5 ayat 8 menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan, jaminan uangmuka, jaminan pembayaran tahap , jaminan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud pasal ini berupa Bank Garansi yang dikeluarkanBank Devisa yang berkedudukan di Jakarta atau tempat dilaksanakannyapekerjaan atau setoran tunai atau telegraphic transfer yanag disetorkan kekas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan jangka waktu 50 hari lebihlama dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

45Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hubah, baikdari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan PeraturanPemerintah.Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah KepadaDaerah, telah mengatur secara jelas format tentang pemberianhibah yaitu antara lain :Pasal 1 angka 7 yang menyatakanHibah adalah Penenmaan Daerah yang berasal dan pemerintahnegara sing, badan/lembaga asing, badan/lembagainternasional, pemerintah, badan/lembaga 2 dalam negeri atauperorangan, baik dalam bentuk devisa