1 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 26 (4) menurut Mitsui & Co.Ltd dan menurut Pemeriksa Pajak KETERANGANPPh Pasal 26 (4)menurutPEMOHONBANDINGPPh Pasal 26(4)KPPBADORA SATU(SKPKB)KOREKS!

Pemohon Banding juga melampirkanperbandingan perhitungan Penghasilan Jasa Konstruksi menurut PemohonBanding dan Terbanding sebagai lampiran (lihat Lampiran6);Tabel. 7 Contoh Perbandin an Perhitungan Penghasilan Jasa Konstruksi NO. PENGHASILA KURS PENGHASILA PPh Final 2% PPh FinalBUKTI POTONG N N 2% Bukti PotongBRUTO BRUTO TerutangUSD RPa). Perhitungan Pemohon BandingPE/ 2,922,162.07 9.010 26.328.680.25 526.573.605 526.573.605Kons/04/05/02 1KMKb).

Perhitungan TerbandingPE/ 2,922,162.07 9.145 26.723.172.13 534.463.443 526.573.605Kons/04/05/02 0tengah BIc).

Dengan demikian perhitungan untuk BUT JasaKonstruksi seharusnya adalah sebagai berikut:Tabel.1.1 Perhitungan Pajak untuk BUT Jasa Konstruksi KETERANGAN BUT Perdagangana).Pendapatan Kena Pajak (PKP) 2% 30%=6,67%b).PPh Final 30% x 6,67% =2 %c). PKP setelah PPh Final (ab) =4,67%d).PPh Pasal 26 (4) terutang (tarif umum 20%)* 20% x 4,67%=0,93%e).

Kesimpulan dan Permohonan serta Perhitungan menurutPemohon Bandingbahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, menurut PemohonPPh 26 (4) yangRp.4.982.250.319,00 sehingga tambahan PPh Pasal 26 (4) yang kurang dibayarBanding total Pasal terutang adalah sebesarditambah sanksi hanya sebesar Rp.97.423.141,00 dengan perhitungan sebagaiberikut:Tabel. 12 Perhitungan PPh Pasal 26 (4) yang terutang menurut PemohonBanding KETERANGANPPh Pasal 26 (4)MenurutTerbanding(SK KEBERATAN)Perhitungan PPhPasal

Mukhlas) sejumlah Rp91.852.641,36 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu koma tiga puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

, Packing List, B/L, Purchase Order, buktipembayaran dan rekening Koran;h. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pendukung transaksi berupa SalesContract, pembukuan, dan bukti lain untuk mondukung kebenaran nilai transaksi sehinggamenunjukkan data belum memadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yangdiberintahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian danPenetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan

Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeananyang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: Nilai pabeanuntuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkanbahwa:Pasal 7(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada PemberitahuanPabean Impor;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian danPenetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan multiplikator dan harga pasar;bahwa pada sidang pada tanggal 27 November 2012, Terbanding hadir menyerahkanperhitungan faktor multiplikator, namun tidak menyerahkan Lembar Penelitian dan PenetapanNilai Pabean (LPPNP) dan harga pasar yang diminta oleh Majelis;bahwa dengan tidak diserahkannya

Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP)dan harga pasar dalam negeri kepada Majelis, tidak dapat membuktikan adanya bukti nyataatau data yang obyektif dan terukur sebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (Fallback)dalam penetapan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan BeaMasuk;bahwa dengan demikian Terbanding terbukti tidak memakai bukti nyata atau data objektif danterukur untuk tidak

menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010tersebut;bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat olehPejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priokberdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, ddan e diatas Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentangPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:a.

Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atasbarang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya melakukan pembatalan PEB, bukan pembetulan PEB;b.

barangekspor;Pasal 14 ayat (2) PMK 214 menyatakan bahwa:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

pendaftaranyang diberikan oleh KPPBC Tipe A3 Kotabaru yang juga tertera pada PEBNomor 000228);Bahwa perhitungan Bea Keluar menggunakan tarif Bea Keluar, hargaekspor, dan nilai tukar mata uang pada tanggal tanggal 30 November 2010adalah sebagai berikut: No.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD /MT 883b Jumlah barang MT 6.000G tarif Bea Keluar % 10,00%d Bea Keluar (a x b x c) USD 529.800,00e nilai tukar mata uang Rp/USD 8.960,00f Bea Keluar (d x e) Rp 4.747.008.000,00g Bea Keluar (Pembulatan) Rp 4.747.008.000,00 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisin perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 000228 karena tarif Bea Keluar, harga ekspor, dannilai tukar mata uang

Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP/726/WPJ.27/2012tanggal 22 Oktober 2012;Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007berikut:sebagai NO.URAIANRUPIAH Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1.Ekspor54.184.285.292 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3.435.100.682 a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut10.357.000.000 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari

PPN Kurang Bayar a.PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)343.510.068 b.Dikurangi b.1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan426.872.405 b.3.STP (pokok kurang bayar) b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri b.5.LainLain b.6.Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)426.872.405 c.Diperhitungkan c.1.SKPPKP d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)426.872.405 eJumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(83.362.337) Kelebihan Pajak yang

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang R 0sama pb.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 5 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 5 0b.6. Jumlah 5 426.872.405c. DiperhitungkanHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019c.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.405e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)co Do Wo wD3. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 83.362.337b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) 0c. Jumlah 83.362.3374.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 0Rb.6. Jumlah p 426.872.405c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.4005e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)3. Kelebihan Pajak yang sudaha.

Bahwa dalam pelaksanaan pemasangan pompa tersebut timbul kendaladengan adanya rumah pompa yang sudah terlebin dahulu ada/dibuat,sehingga agar pompa dapat berfungsi dengan baik kemudian PIHAKPERTAMA mengajukan permohonan usulan perubahan item pekerjaankepada PIHAK KEDUA, dengan surat Nomor : 015/BMT/V/2015 tanggal 21Mei 2015, dan setelah dilakukan kajian teknis dan perhitungan hargaselanjutnya dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Nomor : 050/7254 tanggal27 Mei 2015 untuk perubahan beberapa item pekerjaan

Bahwa setelah pekerjaan selesai kKemudian PIHAK PERTAMA mengajukanpermohonan pemeriksaan pekerjaan 100 % (PHO) kepada PIHAK KEDUAdengan surat Nomor 016/BMT/XIV2015 tanggal 25 Nopember 2015, suratNomor : 011/BMT/X1V2015 tanggal 21 Desember 2015 dan surat tertanggal 23Desember 2015, namun PIHAK KEDUA belum dapat menerima pekerjaantersebut dikarenakan perbedaan persepsi atas adanya beberapa itempekerjaan yang perlu dilakukan perhitungan ulang (vide sesuai surat Nomor :050/18202 tanggal 30 Desember 2015

Berita Acara Koordinasi Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriSemarang (Kuasa Tergugat), Pihak Principal Pemerintah Kota Semarang, Sdr.Budi Sulistiyo, SP (Penyedia Jasa) dan Kuasa Hukum Penggugat denganDirektur LKPP Terkait Pekerjfaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa PadaSistem Polder Benger Semarang tanggal 22 April 201 6.Hasil perhitungan (AUDIT) BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tentangbesaran pembayaran terkait dengan pekerjaan pengadaan dan pemasanganPompa & ME Polder Kali Banger

dari BPKPPerwakilan Propinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan dasar untuk melakukanDEMbaYAIAN. 2 222 nnn nn nnn nnn nnn non non nee non en nnn nn nnn mene ne nen en neePARA PIHAK sepakat dasar pembayaran adalah besaran yang ada dalamAddendum dikurangi dengan hasil selisin sesuai perhitungan BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada kajian teknis dari Tim AhliMekanikal Elektrikal (ME) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.Jika perhitungan dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa

Tengah lebih kecilbesarannya maka PARA PIHAK sepakat yang dibayarkan adalah Addendumdikurangi dengan hasil perhitungan ulang BPKP tersebut, dan jika perhitunganBPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah hasilnya lebih besar maka PARAPIHAK sepakat yang dibayarkan tetap/sesuai yang ada dalam Addendum.PASAL 5TATA CARA PEMBAYARANPIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pembayaran terhadappekerjaan pengadaan dan pemasangan Pompa & ME Kali Banger akandilakukan menggunakan anggaran APBD Perubahan Pemerintah

Kesimpulan Dan PermohonanBahwa dengan mempertimbangkan penjelasan,keterangan, danargumentasi di atas, berikut Pemohon Banding sandingkan kembalihasil perhitungan atas PPN beserta sanksi Pasal 13 (3) KUP untuktahun pajak 2009 antara pihak Terbanding (SKDJP) dan Banding dariPemohon Banding: MenurutNo Uraian CfmPemohon Banding CfmSK Terbanding(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d.) 0 1.949.202.263 Kelebihan Pajak yang sudah : la. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) ic. JumlahoO/O/O/oOWw O;O/oO PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 1.949.202.26 Sanksi administrasi : a. Bunga pasal 13 ayat (3) KUP 935.617.086 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0id. Kenaikan Pasal 13A KUP 0le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0if. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0jg.

Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2020 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496.500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496.500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.198.320,006 )Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.694.820,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2019, kemudianterhadapnya

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1856/WPJ.19 /2014 tanggal 18 September 2014 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00021/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013dan menetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNMasa Pajak Juli 2009, sesuai dengan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 9 halaman.

Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.541 .609.086,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 454.160.908,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496 .500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496 .500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (

Rincian perhitungan alokaslBiaya Operas! akan diatur dalam Oil Lifting Accounting Procedure.26.

/Bukti T52 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;002/CCI/FACR/X1I/14, Tanggal 28 November 2014,Perihal; Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periodebulan Julidan Agustus 2014.124. Bukti 52a Lembar Perhitungan ECS, bulan Juli 2014.125. Bukt T52b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Juli2014.426, (Bukti T52c Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.127. Bukti T52d Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.128.

Bukti T54a Lembar Perhitungan ECS, bulan Februari 2015.133. Bukti T54b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Februari2015.134. (Bukti T55 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor:004/CCI/FACRA//15, Tanggal 29 Mei 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanApril 2015.135. Bukti T55a Lembar Perhitungan ECS, bulan April 2015.136. Bukti T55b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan April2015.137.

Bukti T57a Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.142. Buktl T5/7b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.143. Bukti 58 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;001/CCI/FACR/II/15, Tanggal 16 Februari 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanJanuari 2015.144. Bukti 58a Lembar Perhitungan ECS, bulan Januari 2015. Hal. 44 dari 66 halaman Putusan No.9/Pdt.Sus GLL/2018/PN .Niaga.

Tanggal 10 Oktober 2016, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanSeptember 2016. 160.Bukti 63aLembar Perhitungan ECS, bulan September 2016. 161.Bukti T63bBerita Acara Penyerahan bulanSeptember 2016.Minyak Mentah, 162.Bukti 164Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor; 01 009/OLGM/CCI/2017, Tanggal 10 Januari 2017, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanDesember 2016. 163.Bukti T64aLembar Perhitungan ECS, bulan Desember 2016. 164.Bukti T64bBerita Acara Penyerahan

Sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraanekspor seharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukanPEB baru dengan perhitungan bea keluar baru,b. Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c.

Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PPNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor:214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan diKantor Pabean,.

Bahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a. Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKeluar,Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan BK sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Bahwa benar Tergugat pernah mengeluarkan purchase order(PO) surat pemesanan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitudari tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 24 Desember 2014,namun perincian perhitungan tagihan yang diuraikan Penggugat dalampoint 6 Gugatannya tidak benar, perhitungan tersebut didasarkanperhitungan sepihak tanpa memasukkan sejumlah pembayaran yang telahdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 566/PDT/2017/PT.BDG Bahwa perhitungan yang

Bahwa benar Tergugat pernah mengeluarkan Purchase Order(PO) surat pemesanan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitudari tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 24 Desember 2014,namun perincian perhitungan tagihan yang diuraikan Penggugat dalampoint 6 Gugatannya tidakbenar, perhitungan tersebut didasarkanperhitungan sepihak tanpa memasukkan sejumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;4.

perhitungan biaya keterlambatansebesar 2% perbulan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalamgugatannya point 6 halaman 2 hingga total denda yang ditagihkanPenggugat kepada Tergugat menjadi sebesar Rp48.698.572,00.Perhitungan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada dasarnyahukumnya dan tidak pernah diperjanjikan.

di atas, namun Tergugat selalu beritikad baik dan berupayasemaksimal mungkin agar dapat melaksanakan kewajiban terhadap sisahutang sebesar Rp 76.669.800,00 sebagaimana perhitungan point 4 diatas.

Berdasarkan penelitian pada KKP, LHP dan data Pemohon Banding diketahuipersandingan perhitungan koreksi selisin kurs antara Pemohon Banding denganPemeriksa adalah sebagai berikut :. Laba (Rugi) Selisih Kurs .No.

Dengan demikian maka perhitungan laba selisin kurs Rekening OCBC sebesarRp.4..314.848,00 diusulkan untuk dipertahankan;3. Rugi selisin kurs pinjaman OCBC menurut Pemeriksa sebesar Rp. 641.800.000,00a.

selisih kurs,namun perhitungan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena saldopinjaman dan hutang dalam USD pada perhitungan tersebut berbeda dengan saldopinjaman sebenarnya;Atas kerugian selisin kurs atas Rek Pinjaman OCBC ref 20179606003(USD)pinjaman untuk akuisisi saham PT Danapaint (USD 4,300,000) diakui sesuai UU PPh(Pasal 9 ttg kerugian selisih kurs).Maka perhitungan laba/(rugi)selisin kurs menurut pemeriksa: Uraian KKP JumlahRek Niaga 0620203402005 (USD) B5.10.1.1 46.535.191OCBC 501170310301

(i) Perhitungan selisih kurs(ii) Voucher tekait(iii) GL terkait(iv) Rekening koranb. (i) Perhitungan selisih kursii) Voucher tekait(((iv) Rekening koranc. (i) Perhitungan selisih kurs(ii) Voucher tekait(iii) GL terkait(iv) Perjanjian pinjaman dengan OCBC(v) Laporan realisasi dari BI atas pinjaman dari OCBC(vi) Rekening koraniii) GL terkaitd.

(i) Perhitungan selisih kursMenurut TerbandingMenurut Pemohon(ii) Voucher tekait(iii) GL terkait(iv) Perjanjian pinjaman Danmotor(v) Perincian mutasi saldo dan pendapatan bunga pinjaman kepada Danmotor(vi) Tagihan pendapatan bunga kepada Danmotorii) Perhitungan selisin kurs Pemeriksa yang tidak memperhitungkan unsurSewae(vpendapatan bungae.

Bahwa hak manfaat pensiun Penggugat1 sampai dengan Penggugat26yang seharusnya diperoleh pada saat pensiun di usia pensiun normal 55tahun telah dijanjikan oleh Tergugat dimana perhitungan manfaat pensiunsekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimanaperhitungan hak atas manfaat pensiun sekaligus dijanjikan melalui rumusyang terdapat pada butir 10.a.

10.6 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitungberdasarkan:= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji pokok6.

/30200/V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana rincian rumusnyasebagai berikut:= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;.

10.6 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitungberdasarkan:= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;.

SuratEdaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/ V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN;b.

BPKP terhadap kerugian Negara tidak dapatdibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umumlayak untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena Jaksa PenuntutUmum telah nyatanyata tidak dapat membuktikan surat dakwaan yang dibuatterkait dengan hasil perhitungan ahli BPKP maka pertimbangan hukum Hakimtingkat banding mengenai kerugian Negara dan uang pengganti denganpertimbangan bahwa sudah tepat dan adil apabila kerugian Negara ditetapkansebesar jumlah perhitungan akhir

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalamdakwaannya disebutkan nilai kerugian Negara sesuai perhitungan BPKP sebesarRp376.376.341.60 dalam surat tuntutannya menjadi sebesar Rp169.553.134.35ternyata Jaksa Penuntut Umum merubah nilai kerugian Negara berdasarkanperhitungan yang dilakukan sendiri, menurut Jaksa sendiri tanpa sepengetahuanMajelis Hakim atau Penasihat Hukum Terdakwa perhitungan tersebut dirubahsedemikian rupa dan dipertegas kembali dalam repliknya yang

perlu diperiksa karena tSak ada guna cukup dengan berpatokanpada keterangan saksi ahli BPKP sudah membuat keyakinan Majelis Hakimmeskipun telah terjadi kesalahan perhitungan oleh saksi ahli seperti halnya dalamperkara ini yang nyatanyata terjadi kesalahan pengukuran dan perhitungan sehinggalayak menurut hukum untuk dilakukan pengukuran dan perhitungan ulang oleh pihakyang berkompeten dengan melibatkan tenaga ahli yang lain sebagaimana keterangansaksi ahli BPKP di persidangan ;Bahwa fakta persidangan

juga terbukti berdasarkan keterangan saksi ahli BPKPbahwa perhitungan kerugian Negara yang dihitung tersebut belum termasukHal. 41 dari 38 hal.

Rp376.376.341.60menurut versi ahli BPKP berkurang menjadi sebesar Rp169.553.134.35 sehinggamenurut fakta persidangan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan olehsaksi ahli BPKP dan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan JaksaPenuntut Umum adalah perhitungan yang salah dan keliru tidak sesuai faktapersidangan ;7 Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat banding pada halaman 53putusan Pengadilan Tinggi Sultra dengan menyatakan bahwa Majelis HakimPengadilan tingkat banding tidak sependapat

dikategorikan macet apabila telah menunggakselama 270 hari atau 9 (Sembilan) bulan; Bahwa tunggakan pinjaman Para Tergugat terdiri atas pinjaman pokokdan bunga; Bahwa nilai pinjaman pokok yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh setelah dilakukan pengurangan antara jumlahtotal pinjaman dengan angsuran pokok pinjaman yang telah dibayar olehPara Tergugat sebelum pinjamannya menunggak; Bahwa nilai bunga pinjaman yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh dari perhitungan

bunga selama 9 (sembilan)bulan setelah pinjamannya menunggak; Bahwa perhitungan bunga dihentikan setelah pinjaman menunggak 9(sembilan) bulan namun setelah itu ada perhitungan rekalkulasi bunga danjumlahnya hanya dapat diperoleh melalui perhitungan system; Bahwa jika dilakukan perhitungan secara manual dengan melihat buktisurat rekening koran, untuk mengetahui jumlah pokok pinjaman yang telahdibayarkan oleh Para Tergugat dapat diketahui dari penjumlahan nilai yangtertera pada bagian kredit sedangkan

ribu dua ratus rupiah) dan bunga pinjaman sebesarRp. 2.734.114 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus empat belasrupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi SUAIB Sdan RAMDANTI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nilai tunggakan pinjamanpokok tersebut diperoleh dari pengurangan antara jumlah total pinjaman denganangsuran pokok pinjaman yang telah dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebelumpinjamannya menunggak dan nilai bunga pinjaman diperoleh dari perhitungan

Perhitungan Nota Petani No. 083/SBTRIX/2012, tanggal 14Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMINb. Perhitungan Nota Petani No. 082/SBTRIX/2012, tangal 14Oktober 2012:Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2019 Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO;c.

Perhitungan Nota Petani No. 075/SBTRIX/2012, tangal 01Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMINd. Perhitungan Nota Petani No. 074/SBTRIX/2012, tangal 01Oktober 2012: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONOe.

Perhitungan Nota Petani No. 044/SBTRIX/2013, tanggal 15Oktober 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.b. Perhitungan Nota Petani No. 043/SBTRIX/2013, tangal 15Oktober 2013:Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2019 Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONOc.

Perhitungan Nota Petani No. 035/SBTRIIX/2013, tangal 30September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.d. Perhitungan Nota Petani No. 034/SBTRIIX/2013, tangal 30September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO.e.

Perhitungan Nota Petani No. 019/SBTRIIX/2013, tangal 15September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. RASMIN. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. RASMIN.f. Perhitungan Nota Petani No. 018/SBTRIIX/2013, tangal 15September 2013: Surat Perintah Pengambilan Gula Milik Petani Tebu Rakyatan. DONO. Surat Pengeluaran Tetes Petani Tebu Rakyat an. DONO.g.

Pemeriksa 30.072.891,28 kgPemakaian Bahan Baku cf Pemohon Banding pada saat pemeriksaan 30.006.215,95 kgPemakaian Bahan Baku cfm Perhitungan Produksi Pemohon Banding 31.006.788,61 kgPemakaian bahan Baku cfm.

Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) adalah prosentasepenambahan air dalam perhitungan analisa produksi yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada saat keberatan dengan mengikutipola perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Data Keterangan tanggal 29 Maret 2011 adalah dataprosentase penambahan air yang diberikan pada saatpenjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) di Kanwil DJP Jakarta Khusus;Halaman 17 dari 30 halaman

TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)kesatu sebanyak 63.512.278.00 Kg/ Lt; Total produksi cfm perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Ratarata BOM sebanyak 62.985.156.00 Kg / Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Aktual sebanyak 63.149.490.00 Kg/Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Data Filling sebanyak 63.156.884.00 Kg/Lt;Halaman 23 dari 30 halaman.

Bahwa terkait dengan dengan pendapat Majelis Hakim dalam amarputusannya pada halaman 46 dan 47 yang menyatakan bahwa:.. perhitungan pengujian atas kebenaran penjualan denganmelakukan pendekatan produksi adalah sudah tepat, namundemikian hasil perhitungan dengan melakukan pendekatan produksitersebut baru merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang salahdalam menilai kewajaran peredaran usaha, sehingga hasilnyadigunakan sebagai pertimbangan untuk memperluas cakupanpemeriksaan sampai Terbanding mendapatkan

Lion Wings,NPWP 01.061.915.3.052.000, beralamat di Jalan Inspeksi Cakung DrainTimur No.1, Cakung Barat, Jakarta Timur, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagaimana tersebutdi atas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 27 dari 30 halaman.

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yangtelah dilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Mei 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001537.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK21/BC/2017, tanggal

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) NomorSPKPBK21/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017, sehingga seluruhHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4167/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.jumlah Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding);2.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK21/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017,dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Penetapan kembali perhitungan beakeluar oleh Termohon Peninjauan Kembali yang diberitahukan secaratertulis dengan SPKPBK21 yang disebabkan perbedaan jumlah danjenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000061, tanggal 22September 2016, yang berisi tagihan bea keluar sebesarRp299.688.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena

Putusan Nomor 2366/B/PK/Pjk/2020telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00648/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 12 Juli 2017, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00132/407/14/091/16,tanggal 28 Juli 2016, Masa Pajak Mei 2014, dengan perhitungan

sebagaiberikut: Uraian Menurut PemohonBandingDasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 165.372.168.551Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 474.473.165.462Jumlah Seluruh Penyerahan 639.845.334.013Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 16.537.216.801Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 26.262.185.282Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (9.724.968.481)PPN yang dikompensasi

Putusan Nomor 2366/B/PK/Pjk/2020Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00132/407/14/091/16, tanggal 28 Juli 2016, Masa Pajak Mei 2014,atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000,beralamat di The Honey Lady 9" Floor Lot 901906 Kawasan CBD Pluit,Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta 14440,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak: Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: a.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 9.724.968.481Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa3 ; 0Pajak Berikutnya4 PPN yang lebih dibayar 9.724.968.481 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 16 Mei 2019, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 9.724.968.481Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa3 ; ; 0Pajak Berikutnya4 PPN yang lebih dibayar 9.724.968.481 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

X Tanjung Iman;1 (satu) bundel daftar perhitungan KP.VII sd. KP. X bulan Mei2006;1 (satu) bundel daftar perhitungan KP.VII sd. KP. X bulan Juni2006;1 (satu) bundel daftar perhitungan KP.VII sd. KP. X bulanDesember 2006;1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan sistem distribusipembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 20052006;Dikembalikan kepada PT.

banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP836/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2/7 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan

perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2004 adalah sebesarRp129.496.267,00:Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

(lebih) bayar 123.445.888,00 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar(Rp.0,00) Nihil: Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 10 dari 15 halaman.

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak biasa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp1.088.421.389,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp870.737.111,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 217.684.278,00PPN (10/100xDPP) Rp 21.768.428,00Kesimpulan