Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 66/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — VREDDY Lawan KEPALA KANTOR PERTNAHAN KABUPATEN TANGERANG
349 — 249
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 114/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
72 — 17
  • perbuatan melanggar hukum (vide posita point 12) yang dijadikandasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat IIIkemukakan diatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukanpihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak adaalasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penipuan
Register : 07-05-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Bgr
Tanggal 3 Agustus 2015 — Suhernawati Als Erna
94 — 27
  • disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah mempelajari nota pembelaan yangdisampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya telahdipertimbangkan secara detail sebagaimana majelis hakim memberpertimbangannya atas unsurunsur dakwaan di atas;Menimbang, bahwa begitupun setelah mencermati dan menelaah buktisurat yang diajukan sebagai lampiran Nota Pembelaan Terdakwa padapokoknya berisikan tentang perjanjian kerjasama dan surat lain yang berkaitandengan perjanjian tersebut dimana titik singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 1 Oktober 2014 — H. NURDIN PAINO Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
31 — 7
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan HukumPublik yang memiliki hubungan perdata dengan persoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Umum
Register : 29-01-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAYANG MANDABAYAN
227 — 127
  • Mengapa di Papua ada gangguandan juga Terdakwa sudah arahkan untuk orasi tidak usah singgung usir orangpendatang;Terdakwa sampaikan bahwa ada pasukan atau kelompok dari Maybrat akanturun juga dengan kendaraan untuk ikut aksi demo;Kemudian Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk menghubungisdr.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 6/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 18 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN Diwakili Oleh : MUHAMMAD NASIR
Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia C Q CAMAT KECAMATAN SAMUDERA, KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat V : ROSLINA BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat III : HAJJAH DARWATI BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat I : NUR ALIYAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VIII : GEUCHIK KEUDE GEUDONG, KEMUKIMAN LANGGAHAN, KECAMATAN SAMUDERA, KABUAPTEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN AB
35 — 24
  • Mengenai pernyataan penggugat/pemohon banding terhadap putusanpengadilan negeri Ihoksukon mengandung cacat dan bertentangan denganhukum, dapat kami tanggapi sebagai berikut : Pertama, mengenai sertifikat yang kami peroleh tidak sah dan bertentangandengan undangundang karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.Hal ini barangkali tidak perlu kami mengulangi lagi panjang lebar, karenapembuatan dan penerbitan sebuah sertifikat ada prosedurnya sebagaimanatelah kami singgung dan jelaskan di atas,
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-04-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 19 April 2018 — Penggugat:
PT BUANA CIPTA PERKASA dalam hal ini diwakili oleh ASNIL
Tergugat:
PIMPINAN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG BENGKALIS
99 — 60
  • adalah perbuatan nyatamaupun tindakan faktual dinyatakan ditolak dan terhadapgugatan in casu dikabulkan untuk sebagian ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkansebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayarseluruh biaya perkara pada tingkat pertama berdasarkanketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor: 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangbesarnya sebagaimana dalam amar putusan in litis ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat lainnyayang tidak di singgung
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 2/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — FAJAR WARUWU Als AMA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
147 — 25
  • dengar dari Bapak Elikana Hia bahwa ia adamendapat informasi dari Fajar Waruwu alias Ama Fani bahwa adapenambahan Kuota masih ada sisipan CPNS tahun 2013 sehingga Fajarwaruwu menjanjikan kepada Bapak Elikana Hia dapat mengurusmemasukan sisipan pada CPNS 2013 tersebut ;Bahwa pada sekitar bulan tanggal 8 Februari 2014 Fajar Waruwu aliasAma Fani pernah datang kerumah Elikana Hia alias Ama Wewein di JalanPelita damai No 6 Gunungsitoli saksi mendengar pembicaraan antaraFajar Waruwu dengan Elikana Hia di singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3346 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Maret 2017 — VREDDY VS MASIM, DK
96 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3346 K/Pdt/2016Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukum hakkeperdataan dari kepemilikan tanah tersebut adalah benar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-10-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Oktober 2013 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
73 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (2),dimana disebutkan untuk menghitung Amortisasi, masa manfaat dan tarifAmortisasi ditetapkan sebagai berikut: Kelompok Harta Masa Manfaat Tarif Amortisasi Berdasarkan MetodeTak Berwujud Garis Lurus Saldo MenurunKelompok 1 4 tahun 25% 50%Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%Kelompok 4 20 tahun 5% 10% Biaya LainLain sebesar US$.9,260.00Bahwa biayabiaya yang dikoreksi oleh Terbanding adalah biaya yangdikeluarkan WWRO dalam menjalankan tugasnya, seperti telan PemohonBanding singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
30 — 3
  • tentangperbuatan melanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasarhukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat III kemukakandiatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikutberperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukumuntuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggarhukum ;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 28-09-2017 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
Tengku Muhamad Nazir Bin Tengku Zainur Rasyid
Tergugat:
1.Pemerintah Kab. Bengkalis Cq. Bupati Kab. Bengkalis
2.Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis
3.Kementrian Keuangan RI
4.Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Cq. Kepala Satpol PP Kab. Kepulauan Meranti
122 — 29
  • Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka ke16 dan ke17, dapatTERGUGAT IV bantah sebagai berikut : Adalah tidak benar dan tidakberdasar jika TERGUGAT IV adalah sudah menempati bangunan objektanah sengketa secara melawan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT.Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT IV singgung pada bagian atas,Pemkab Kab. Meranti (TERGUGAT IV) hanya menempati untuksementara waktu bangunan bekas SD milik Pemkab Bengkalis untukkantor Satpol PP Kab. Ke p.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2008
Tanggal 7 Oktober 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG; Ny. RUMINA VS OEY ANG LIE
30 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada paragraf 3 halaman 31 yang menyatakan : "Menimbang, bahwawalaupun dalam sengketa ini juga terkait perkara kepemilikan yangmerupakan kewenangan peradilan perdata (dalam titik singgung) yangbanyak dibahas para pihak, namun karena yang menjadi objek sengketaHal. 11 dari 43 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 15 Agustus 2012 — PT. WEATHERFORD INDONESIA ; KASMINA DEWI LESTARI
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan yang demikian tidak sesuai (gebrekkig) karenaberada di bawah standar sehingga putusan itu tidak memuaskan.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori ontvoldoende gemotiveerd,sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.Faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 111/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 13 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Abdullah Abu Bakar Diwakili Oleh : Abdullah Abu Bakar
Terbanding/Tergugat I : Sanusi
Terbanding/Tergugat II : Rais Fahrizal
Terbanding/Tergugat III : Rosdiana
Terbanding/Tergugat IV : Syahwal Ichda Asyar
Terbanding/Tergugat V : Rahmat Angkasa
Terbanding/Tergugat VI : Mansur
Terbanding/Tergugat VII : Ansari Raja
Terbanding/Tergugat VIII : Ikbrahim
Terbanding/Tergugat IX : Taufik
Terbanding/Tergugat X : Noviadi
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Aceh
103 — 80
  • Furniture yang berlokasi di Gampong Cot Malem, KecamatanIngin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan dari bukti T9 Pengadilan Tingkat Bandingtidak menemukan titik singgung antara CV Karya Bersama dengan CV.M.A.Furnituredengan tanah sengketa sehingga bukti T9 belum dapat membuktikan bahwa TergugatII adalah pihak yang berhak atas tanah Kapling No.62 dan 63 yang akan diberi gantirugi pembangunan jalan tol;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugatyang mohon agar tanah kapling No
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 05-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 28/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
RENTINUS TAKOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
Intervensi:
Drs. Alfonsus ST. Foni
185 — 78
  • Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Agustus 2020); Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah sebagaimana yangdimaksud objek sengketa (vide bukti P1 = bukti T1, bukti T II Intv1), dengan cara menggarap sendiri pada tahun 1978 (vide lampiranBukti T2);Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menerbitkan objek sengketaa quo atas nama Tergugat II Intervensi namun dengan adanya perbedaan asalusul/riwayat kepemilikan tanah atas bidangbidang tanah sebagaimana telahdiuraikan di atas yang mana merupakan titik singgung
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG
Register : 09-05-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 3 Oktober 2017 —
114 — 34
  • Sehingga titik singgung antara kepentingan warga danpemerintah dalam konteks administrasi senantiasa bermuara pada terbit danberlakuknya sebuah KTUN. Sebagai Negara hukum, setiap KTUN yang diHalaman 5Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN.TPIterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dapat dipersoalkan atau digugatapabila merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata;KETERKAITAN sebuah KTUN dengan Penggugat , Warga masyarakatdalam UUAP telah mengalami pergeseran yang sangat positif.
Pengadilan PA Sibuhuan Perdata Agama
Register : 17-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA Sibuhuan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sbh
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 17
  • Bahwa dari awal posita permohonan Pemohon ada 3 (tiga) hal yangsama sekali tidak pernah Pemohon singgung atau menguraikannya dalampositanya, yaitu:3.1. Tentang adanya Program Hamil yang dilakukan Termohonsaja, sementara Pemohon tidak pernah mau diajak untuk melakukancekup dalam rangka Program Hamil (Promil) tersebut.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 31-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 47/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 3 April 2018 — ASRUL FAHRI VS PT. MAJU INDORAYA DAN BPN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB TAPANULI SELATAN
171 — 104
  • MIR dinyatakantelah sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakuadalah kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana yangdiatur dalam undangundang NO. 5 TAHUN 1986, namun ironisnyaMajelis Hakim TK. keliru memahami titik singgung antara kewenanganPengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN15.16.17.sehingga cukup alasan putusanya Majelis TK. . dalam kasus a quo telahmenabrak dan melanggar kewenangan absolut.Bahwa
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 05-09-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 5 September 2012 — PENGGUGAT : H. Syafril Amiruddin VS TERGUGAT I : 1. Jonatus Simangunsong; TERGUGAT II : 2. Mariani.
97 — 5
  • salah satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung