Ditemukan 7737 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pematusan pelurusan pemulutan pemuteran pengutusan
Penelusuran terkait : Pemutusan kerja Pemutusan hubungan kerja
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juli 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk
118 — 88
  • PST Tanggal 17Maret 2011 adalah bukan sebagai wakil/ Pengurus yang sah gunamewakili kepentingan PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUNHUNIAN (PPRSH) APARTEMEN SLIPI sebagai Tergugat diPAGEPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat namun tindakan yang telah melakukan pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat terdahulu tersebut tidak serta mertamenjadi batal karena pada waktu itu Sdri.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-05-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 26 Agustus 2015 — IR. IDA BAGUS MADE OKA .
82 — 140
  • WAYAN ARNAWA, MSI (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak melakukan teguran tertulis,dan tidak mengenakan denda, dan tidak melakukan pemutusan hubungankerja;10.Bahwa Terdakwa ketika pekerjaan pemasangan pipa di Kecamatan Kubu,Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem di tahun2009 sebagaimana konirak tersebut diatas, tidak melakukan pemeriksaanataupun tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan bahan atau pipayang dipasang dalam kegiatan tersebut, Terdakwa tidak
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AGUS HASTRANI
2.ANDI SETIAWAN
3.ARIANSYAH
4.ASPUL ANWAR
5.DENI RISWANDI
6.DERA
7.DEWI SILFIANA
8.DWI HARGIYANTO
9.EKO ANDRIANTO
10.ENIK AMBARWATI
11.GUNAWAN PRASETIYO
12.HERI MOSES GINTING
13.ISWANTINI FAUZIAH ROHMI
14.JONI HENDRIK K
15.KANDAR ONAWISANDRI
16.MUJIONO
17.NURUL MUSLIMIN
18.PRAMONO EKO SAPUTRA
19.RONI FASLAH
20.SALMAH
21.SIDO MULYONO
22.SUNARKO
23.UJANG SAMSUL
24.WARSITO JOKO PRAHTOMO
25.ABDUL MAJID
26.AHMAD MUJAHIDIN
27.AHMAD PONIRAN
28.ALFIAH AYU
29.ANAFIU SAFITRI
30.ANDY YULIANTO
31.ARIF RIFAI AHIRUDIN
32.ASWADI
33.DEDY SAPUTRA
34.DIDI RIYANDI
35.FERY PRASETYO
36.INKA LARASATI
37.ISHARIADI
38.ISMAIL
39.JUMARI
40.LASRI
41.MARTONO
42.MARZUKI
43.MOH. AINUR HUDA
44.MUHTAROM
45.MUJIATI
46.MULYADI S
47.NAWAWI ANDRIONO
48.NORYANTO
49.NURSALIM
50.PANI
51
Tergugat:
PT. MAHAKAM SAWIT PLANTATION
70 — 12
  • Dan Dalam halpenetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK), atauPeraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ataukebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesualdengan Kesepakatan Kena, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan KerjaHalaman 221 dari 243 Putusan Nomor 35/Padt.SusPHI/2019/PN SmrBersama atau kebiasaan yang telah dilakukan karena Pemutusan HubunganKerja terhitung sejak tanggal1
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
329 — 593
  • Dengandicabutnya IUP Operasi Produksi Penggugat maka berdampakdengan berhentinya kegiatan operasional Penggugat sehinggadengan terpaksa Penggugat akan melakukan pemutusan hubungankerja kepada kurang lebih 72 (tujunh puluh dua) pegawai dimanasebagian besar adalah penduduk lokal Pulau Laut.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
93 — 38
  • Bahwa Penggugat selaku salah satu Pelaku Usaha yang bergerak dibidang Usaha Penangkapan Ikan sangat berkomitmen untuk dapatberpartisipasi membantu pertumbuhan ekonomi Negara melalui bidangusaha perikanan tangkap;Bahwa kiranya perlu dihindari adanya kerugian Penggugat yang lebihbesar sebagai akibat pelaksanaan Obyek Sengketa, antara lainterhentinya proses kegiatan perusahaan secara keseluruhan, yangpada gilirannya juga akan berdampak pada Pemutusan HubunganKerja (PHK) Karyawan Penggugat secara mendadak
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-03-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 8/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 12 Maret 2014 — DEDA PRIATNA Cs. ; Lawan ; PT. SUNGINTEX/ PT SIOEN INDONESIA
138 — 23
  • setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat tersebutdan sangkalan Para Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akanmemberi pertimbangan hukum sebagai berikut;Terhadap alasan eksepsi angka 1:Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugatadalah kabur (obscuur libel) dengan alasan tindakan skorsing dan tindakan PHK adalahmerupakan 2 (dua) tindakan yang berbeda baik dari makna maupun sifatnya, danpenggunaan kata atau dalam kalimat melakukan skorsing atau Pemutusan
    HubunganKerja merupakan suatu makna alternatif terhadap dua peristiwa hukum yang antara satudengan yang lainnya berbeda serta memiliki konsekwensi atau akibat hukum yang berbedapula, menurut pendapat Majelis Hakim adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karenaTergugat tidak menguraikan secara jelas dan konkrit tentang perbedaan makna dan sifatantara skorsing dan PHK, dan juga perbedaan antara konsekwensi atau akibat hukumskorsing dan PHK yang dimaksud Tergugat, karenanya alasan eksepsi angka tersebutharuslah
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg
Tanggal 27 April 2017 — KASMIR GON,ST.MT
130 — 49
  • 10.000.000,0078v Mata pembayaran pekerjaan utama sebesar Rp. 780.201.750,00; PPN10% sebesar Rp. 79.020.175;Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pelelangan terhadap proyekpengadaan barang habis pakai dan regentia tahun 2013 tersebut karena itusudah menjadi tugas dan wewenang pokja di ULP Kabupaten Manggarai Timur;Atas perbuatannya melanggar isi kontrak tersebut sehingga kami melakukanpemutusan kontrak, dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : Yankes.442/Dinkes/V2014, tanggal 26 Januari 2014, Perihal Pemutusan
    HubunganKerja;Bahwa Terhadap lampiran surat pemberitahuan potongan denda keterlambatanpekerjaan dari PP TK saksi tidak melampirkannya, tidak ada, hanya secara lisan;Bahwa PPTK baru melaksanakan perhitungan denda keterlambatan tanggal 16desember 2015 dimana denda keterlambatan tersebut dihitung dari tanggal 16desember sampai 31 desember 2015 yang mana persentasenya 0,01% x darisisa kontrak yang belum di bayarkan sampai dengan tahap 2;Bahwa Saksi mengecek seluruh barang yang di serahkan, dengan cara
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : ARIE WIBOWO
143 — 89
  • 032.06/DU0000/PTD/11/2013 tentang Pengangkatan Manajerdi Lingkungan Divisi Perbendaharaan Direktorat Keuangan;1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor: 184/PD0000/01/2016 dari KadivPerbendaharaan KU kepada Direktur Umum dan SDM perihal PerpanjanganPKWT tanggal 29 Januari 2016;2 (dua) lembar copy Surat Perintah Intern Nomor: Sprint/001/KU0000/09/2014tanggal 30 September 2014;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero)Nomor:SKEP/477/035.04/DU0000/PTD/07/2014 tentang Pemutusan
    HubunganKerja karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun).1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BRI 000501050843501 tanggal22/09/2015 sampai dengan 06/12/2016 dengan total Rp 1.542.939.000 besertalampiran bukti transaksinya;1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BCA 7771209142 tanggal12/10/2015 sampai dengan 19/02/2018 dengan total Rp 555.300.000 besertalampiran bukti transaksinya;1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BNI 0177723416 tanggal16/05/2015 sampai dengan 19/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-02-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 14 Februari 2018 — 1. H. SUHADI,DRS, DKK VS 1. DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat;, DKK
98 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Hak Para Penggugat atas Pemutusan HubunganKerja karena Pensiun yang dibayarkan melalui Program PensiunManfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun luran Pasti (PPIP),telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 167 ayat (1), (2) dan (3)UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Halaman 234 dari 377 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/20184.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-06-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — 1. SURANTO, DKK VS PT. KARUNA
81 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.Jelas dan terang tindakan Tergugat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Para Penggugat (Suranto dkk 160 orang) adalah bataldemi hukum. Maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak mengikatsecara hukum (tidak sah).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
231 — 114
  • Lebih dari itu, perusahaan tidakdapat bersaing dengan daerah lain yang memiliki upah yang lebih rendah.Hal demikian pada akhirnya bermuara pada ancaman Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap 200.000 (dua ratus ribu) orang pekerja/buruh yangbekerja pada sektor tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-11-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 26 Nopember 2013 — Ayu Wandira, DKK VS PT.INDONESIA EPSON INDUSTRY
122 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat telah melakukanpelanggaran hukum terhadap hakhak Para Penggugat dalampelaksanaan hubungan kerjanya, maka adalah layak bila PerjanjianKerja waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat DemiHukum Menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu;Bahwa terhitung sejak bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulanNovember tahun 2011, Tergugat telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan telah berakhirnyaperjanjian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.SESCA TABERIMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
LISBETH YUSTENZ Als LIS
119 — 43
  • perkara yang sementara ditangani olehpihak kepolisian.Bahwa sampai dengan saat ini belum ada bentuk tindakan tegas yang telahdiambil oleh direksi kepada saudara AMINADAB RAHANRA dan saudaraMATHIAS AKIHARY, karena dari pihak Direksi Bank BPDM Maluku Malutmasih menunggu keputusan dari perkara yang sementara ditangani olehpihak kepolisian.Bahwa yang dimaksud dari dalam surat keputusan Direksi sebagaimanatersebut diatas sehubungan dengan kalimat PEMBERIAN SANKSIADMINISTRATIF/HUKUMAN JABATAN BERUPA PEMUTUSAN
    HUBUNGANKERJA TIDAK DENGAN HORMAT KEPADA PEGAWAI PT.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 19-12-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 204/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Juni 2015 —
171 — 597
  • tersebut diatas adalah untuk merundingkan hakbekerja Para Penggugat namun tidak mendapatkan tanggapan apapun dariTergugat;71Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan PHK secara sepihak terangdan jelas telah melanggar ketentuan Pasal 151 UU Nomor 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :1)Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadipemutusan hubungan kerja.Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan
    hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerjawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh ataudengan pekerja/buruh apabila pekerja/oburuh yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian perselisinan hubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-10-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT KARUNA VS 1. SURANTO, DKK
88 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.Jelas dan terang tindakan Tergugat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Para Penggugat (Suranto dan kawankawan 160 orang)adalah batal demi hukum. Maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebuttidak mengikat secara hukum (tidak sah). Maka Tergugat wajibmempekerjakan kembali pada posisi semula Para Penggugat (Surantodan kawankawan 160 orang);5.1.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 20-11-2014 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 26 Agustus 2015 — AJI SUPRIAJI; DKK; LAWAN; PT. TELKOM INDONESIA, Tbk.; PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD); KOPERASI SARANA SEJAHTERA (KSS)
134 — 40
  • GRAHA SARANA DUTA)dan/atau TERGUGAT III(KOPERASI SARANA SEJAHTERA) telah melakukan pemutusan hubungankerja sepihak dan sewenangwenang kepada PARA PENGGUGAT terhitungsejak 1 Januari 2013.157. Bahwa perselisihan PHK ini berawal dari pelanggaran hakhakketenagakerjaan, yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, yang dilakukan olehTERGUGAT (PT. TELKOM INDONESIA, Tbk.), TERGUGAT II (PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2527 — 4228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Legimo di kertas tertanggal19/10/10, tertulis antara lain 300 juta Dir Souvenir jam Rp 470 jt.2 (dua) lembar asli surat keputusan No. 021/S.Kep/Dept.B/HRGA/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemutusan HubunganKerja Karena Mengundurkan Diri Atas Nama Karyawan Maryadi.1 (satu) buah buku CEK CIMB Niaga Cabang Kudus No. AAB011576 s/d AAB 011600.1 (satu) buah buku CEK CIMB Niaga Cabang Kudus No. AAB011551 s/d AAB 011575.1 (satu) buah buku bonggol CEK BNI No.
    Legimo di kertas tertanggal19/10/10, tertulis antara lain 300 juta Dir Souvenir jam Rp470 jt.2 (dua) lembar asli surat keputusan No. 021/S.Kep/Dept.B/HRGA/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemutusan HubunganKerja Karena Mengundurkan Diri Atas Nama Karyawan Maryadi.1 (satu) buah buku CEK CIMB Niaga Cabang Kudus No. AAB011576 s/d AAB 011600.1 (satu) buah buku CEK CIMB Niaga Cabang Kudus No. AAB011551 s/d AAB 011575.1 (satu) buah buku bonggol CEK BNI No.