Ditemukan 7753 data
124 — 34
Hasil pnyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa WARDANA dan ALFIAN NOOR telahmelakukan pungutan dan penerimaan setoran PNBP (penerimaan negara bukan pajak)dari perusahaan pertambangan di Wilayah Kab.
10144 — 4585
diundang untuk mengikuti Seminar Keagenan danmendapatkan Sertifikat Agen First Travel tanpa membayar sejumlah uanglagi;Bahwa Perjanjian kemitraan antara First Travel dan Para Agen dilakukanketika selesai mengikuti Seminar Keagenan;Bahwa sertifikat Agen First Travel tersebut masa berlakunya selama 1tahun dan sebagian besar Para Agen telah memperpanjang masa berlakudari Sertifikat tersebut karena Para Jamaah yang diajak oleh agenagentersebut belum diberangkatkan umrah oleh First Travel;Bahwa tidak ada pungutan
Namun = mulaiNovember 2016 sampai dengan saat ini, mekanisme pengurusanvisa jamaah umroh berubah menjadi dari travel umroh kepadaprovider, lalu provider kepada asosiasi, lalu asosiasi kepada KBSA.Yang mana ada pungutan uang sebesar USD 15,00 (lima belas usdollar) per visa yang dikenakan oleh asosiasi kepada pihak travel.Hal 948 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpkc. Kemudian sejak sekitar bulan Maret April 2017, pengajuan visajamaah umroh yang diajukan oleh PT.
JOVAN KURATA WARUWU,SH,MH
Terdakwa:
ANDRI MENTAWINO SABABALAT,SH Pgl WINO
166 — 143
- 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan pungutan PPN,PPH dan Denda Kegiatan.
- 1 (satu) lembar SP2D CV.ALI Nomor : 3172 / DAU -05 /XII /2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 87 / XII /1.17-2012.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Barang Dan Jasa (SPP LS) Nomor :87 / XII / 1.17-2012.
Terbanding/Terdakwa : SAHRIWANSAH, SE Bin SUNAN RADEN
216 — 176
Terbanding/Terdakwa : HARIS FADILLAH,ST.MM BIN KUSAIRI KARIM
164 — 173
837 — 2399
orang khusus di rumah sakit untukmembimbing pasien;Biaya perawatan memang gratis dari pemerintah, kita hanya mengantar,membantu menunjukkan jalan bagi calon pasien supaya terlayani secarabaik;Bahwa pemakaman gratis sebetulnya perda DKI bagi warga yangmeninggal mendapat satu lahan pemakaman gratis, Cuma kita tidak bisamemilih lokasinya, hanya saja ini belum disosialisasikan dengan baik olehPemprov, jadi pada kenyataannya dilokasi TPU masih ada pemungutan,untuk itu kita hadir disana untuk memastikan pungutan
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
271 — 88
pengadaan, apabila dibuat setelah proses lelang tidakdibenarkan.Bahwa HPS dibuat sebelum lelang berguna menentukan besaranharga yang ditawarkan sesuai dengan harga wajar dan untukmenentukan besaran jaminan penawaran.Bahwa HPS disamping rincian barang jasa juga memuat over head danpajak, saat menyusun perpres 54 kewajaran harga untuk overheadadalah maksimum 15%, ahli berkomunikasi dengan asosiasiperusahaan masukan saat itu overhead dan keuntungan perusahaanjumlah 10% sudah besar dengan catatan tidak ada pungutan
169 — 28
tidak tersedia atau tidak cukup teredia danatau tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukungbukti yang sah; melakukan pembukuan yang dilakukan dengan Buku Kas Umum danbukubuku pembantu lainnya serta buku pengawasan anggaran;Bahwa Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilakukanuntuk masingmasing DIPA; menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPP LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannyakepada PPSPM; melakukan pungutan
Terbanding/Terdakwa : HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID
227 — 239
- Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.
- Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.
- Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.
- Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP.
371 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasilhutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota.p. Turut serta secara aktif bersama pemerintah dalammenetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan statushutan dalam rangka perencanaan tata ruang Propinsiberdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.q. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintasKabupaten/Kota.r.
187 — 49
Pasal 115 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 melarangadanya adanya pungutan dalam bentuk apapun;Bahwa Para pihak dalam proses pengadaan wajib menandatanganiPakta Integritas;Bahwa Mark up bisa terjadi jika merencakan HPS dengan rincian barangyang tidak dibutuhkan/di luar ketentuan. Dengan adanya mark upmenimbulkan pembayaran lebih besar;Bahwa Tidak diperbolehkan adanya pembayaran sebesar 100% kepadapenyedia barang Jasa padahal pekerjaan pengadaan barang jasa belumselesai dikerjakan.
179 — 539
penerimaan TGR tanggal 20/10/13 sebesar Rp 120.483.250 (seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan penerimaan Lain-lain (PLL) tanggal 13/11/13 sebesar Rp 371.687.600,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).c. 5 (lima) lembar Surat DPPKAD Nomor: 970/DPPKAD/294/X/2013 tanggal 12 November 2013 tentang laporan realisasi pendapatan daerah dan lampiran daftar realisasi penerimaan pendapatan daerah per jenis pungutan
5491 — 8199
untuk mengikuti Seminar Keagenan danmendapatkan Sertifikat Agen First Travel tanpa membayar sejumlah uanglagi; Bahwa Perjanjian kemitraan antara First Travel dan Para Agen dilakukanketika selesai mengikuti Seminar Keagenan; Bahwa sertifikat Agen First Travel tersebut masa berlakunya selama 1 tahundan sebagian besar Para Agen telah memperpanjang masa berlaku dariSertifikat tersebut karena Para Jamaah yang diajak oleh agenagen tersebutbelum diberangkatkan umrah oleh First Travel; Bahwa tidak ada pungutan