Ditemukan 8924 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Byl -ARIF WICAKSONO Bin MARHUM;
32 — 8
32 — 8
mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurutPasal 13 dan Pasal 14 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpannarkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakanpemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparatkesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwabukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti
Register : 21-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 29 Februari 2016 — - IMMER BUDI ARITONANG, ST
81 — 32
81 — 32
terhadap 9 sekolah ; Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi menyurati para rekananuntuk menindaklanjuti kekurangan pekerjaan tersebut ; Bahwa saksi selaku Kepala Dinas tidak memahami aturan yangmengatur mengenai pelaksanaan DAK, seperti aturan tentangpengadaan barang/jasa, Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan DAK,Syarat umum/khusus kontrak ; Bahwa benar saksi mengakui lemah dalam pengawasan danpengendalian dalam pelaksanaan kegiatan DAK tersebut ; Bahwa benar saksi tidak ada membentuk Panitia Peneliti
Register : 22-07-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pkb Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 42
85 — 42
Bukti T9 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama MALAU pada tanggal23 April 1985;10.Bukti T10 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama ABBAS pada tanggal23 April 1985;Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pkb11.Bukti T11 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama PAKALIRI padatanggal 23 April 1985;12.Bukti T12 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama MUROD padatanggal 2 Juni 1986;13.Bukti T13 : fotocopy print out foto Spanduk Badan Peneliti Independen BPIKPNPA RI yang merupakan
Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1341/B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1341/B/PK/PJK/2015 3. bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap SKPN00157 tersebut melalui surat permohonan keberatan Nomor 041/WBNAG/IV/11 tanggal 18 April 2011;4. bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang terlampirpada Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S7292/WPJ.07/2011tanggal 29 November 2011 (S7292), Tim Peneliti Keberatanmempertahankan koreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2),Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dariUndangUndang
Register : 20-06-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Tml Tanggal 4 Oktober 2016 — RAFI'I bin M. SIBUT
85 — 47
85 — 47
ataubayi dalam waktu yang singkat dimana seseorang tersebut menggantikan peranOrang tua untuk sementara waktu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pendidik adalah seseorangyang memelihara dan memberikan latihan, ajaran, tuntunan atau pimpinanmengenai akhlak dan kecerdasan pikiran ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kependidikan adalahanggota masyarakat yang mampu mengabdikan dirinya dalam menyelenggarakanpendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing,pengajar, peneliti
Register : 26-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN Bgl Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MELISTRI
Terdakwa:
WAHYU DARMA Als. WAHYU Bin RALIF Alm
44 — 24
MELISTRI
Terdakwa:
WAHYU DARMA Als. WAHYU Bin RALIF Alm
44 — 24
pelayanankesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkanPasal 8 berbunyi :(1) Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan ;(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan ;Menimbang, terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII;
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2001 sub sub sub butir 1.4.1.3.4.Demikian pula pada saat proses keberatan, tidak ada keterangandalam Laporan Penelitian Keberatan apakah Tim Peneliti Keberatantelah melakukan uji arus kas dan arus barang sebagaimanadisebutkan dalam berdasarkan Lampiran Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP754/PJ./2001 sub sub sub butir 1.4.1.3.4.bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut masih berlakusampai dengan saat ini dan belum pernah dicabut atau diganti denganperaturan yang lain.2) Bahwa merujuk
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1352 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
S7056/WPJ.07/2011tanggal 5 Desember 2011 ("S7056"), Tim Peneliti Keberatanmempertahankan koreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2),Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dariUndangUndang No. 11/1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN 1994")beserta penjelasannya;Bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingdengan menerbitkan surat keputusan keberatan No. KEP3069;Ill.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SISTIMA ALIRAN GAS NUSANTARA
48 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi yangdilakukan Peneliti kKeberatan yakni sesuai dengan Surat Nomor$354/PJ.312/1999, jika perusahaan ingin mengubah sistimpencatatan penjualan, maka harus melaporkan ke Dirjen Pajakselambatlambatnya 3 bulan sebelum tahun buku berakhir;Menurut Pemohon Bandingbahwa penghasilan sewa yang Pemohon Banding laporkandalam SPT tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 adalahdidasarkan pada jumlah Invoice penjualan yang diterbitkan padatahun 2005.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE VS RR. L. NUNING LESTARI. M
250 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
250 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1093 K/Pdt/2010 di mana siPenanggung (Perusahaan Asuransi) pada waktu penandatangananpolis asuransi harus terlebih dahulu mengcross check kebenarandata Tertanggung oleh Tim Peneliti dan dokter asuransi, apalagi(quod non) payudara si Tertanggung sudah diangkat. Bahwa denganpenandatanganan'ipolis, . Penanggung mengakui/menyatakankebenaran data yang diberikan oleh Tertanggung,Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Tergugat II sebagai Pemegang Polis DanKreditur.25.
Putus : 11-03-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.MALUT Tanggal 11 Maret 2014 — SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST
75 — 49
75 — 49
Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;25.
Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;28.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122/B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT WEDA BAY NICKEL ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 122/B/PK/PJK/20164. bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang terlampirpada Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S7056/WPUJ.07/201 1tanggal 5 Desember 2011 ("S7056"), Tim Peneliti Keberatanmempertahankan koreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2),Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dariUndangUndang Nomor 11/1994 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN1994") beserta penjelasannya;bahwa
Putus : 22-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 262/Pid.B/2016/PN.Kendari Tanggal 22 Maret 2017 — - LA LUDI, S. Pd., M.Pd;
- LA BOLO, S.pd;
125 — 79
125 — 79
SAYUTI (selaku Sekretaris MajelisPendidikan Tinggi Peneliti dan Pengembangan PP Muhamadiyah), tugas pokokdan fungsi Pimpinan Daerah Muhamadiyah dalan hal pengelolaan amal usahapendidikan sebagaimana ditur dalam AD/ART dan dalam Peraturan PPMuhamadiyah No. 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar danMenengah pada Pasal 4 adalah mengangkat dan memberhentikan kepalaSMP/MTS/SMP luar biasa dan bentuk lain yang sederajat, Pimda Muhamadiyahtidak mempunyai hak / wewenang untuk mengelola amal usaha
Register : 17-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1349 B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
S7056/WPJ.07/2011 tanggal 5Desember 2011 ("S7056"), Tim Peneliti Keberatan mempertahankankoreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UndangUndang Nomor 11/1994tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah ("UU PPN 1994") beserta penjelasannya;5. Bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingdengan menerbitkan surat keputusan keberatan No.
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1373/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
101 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2008 diatur bahwa atas penghasilan berupa bungasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dengannama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untukdibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh BadanPemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggarakegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luarnegeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usahatetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar15%Bahwa Terbanding (Tim Peneliti
Register : 28-10-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1080/Pid.Sus/2018/PN Pbr Tanggal 14 Februari 2019 — FIRMAN ADE PUTRA ALS FIRMAN BIN SAID EFENDI
222 — 68
222 — 68
kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa terdakwa bukan sebagai peneliti
Register : 26-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Kis Tanggal 24 September 2019 — Pemohon:
Parningotan Samosir
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Asahan Cq Kepala Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge
83 — 7
Parningotan Samosir
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Asahan Cq Kepala Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge
83 — 7
Penunjukan Jaksa Peneliti sekaligus sebagai petugasyang melakukan koordinasi dan konsultasi dalampenanganan penyidikan perkara.d. Agar memperoleh kesempurnaan Berkas Perkara yangmemadai untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan makalangkah koordinasi dan konsultasi perlu ditingkatkan.e.
Register : 22-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 18/Pid.B/2019/PN Bjn Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
DEWI LESTARI, S. H
Terdakwa:
PURWANTO bin KARTIJAN
46 — 22
DEWI LESTARI, S. H
Terdakwa:
PURWANTO bin KARTIJAN
46 — 22
Tim Peneliti Tetap Hukum Kejahatan Perang ICRC sejak tahun 2005s.d.2010. Tim Pembahas RUU KUHP Nasional di Dep. Hum & HAM Jakarta padatahun 2006. Narasumber Pembahasan RUU KUHP Nasional di DPR RI tahun 2016. Narasumber Pansus Hak Angket Terhadap KPK di DPR RI tahun 2017.Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Bjn.
Register : 18-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN DONGGALA Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Dgl Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.A.M. RIEKER M, S.H.
2.IKRAM,S.H.
Terdakwa:
CANDRA KRISTOVEL LORE
94 — 44
1.A.M. RIEKER M, S.H.
2.IKRAM,S.H.
Terdakwa:
CANDRA KRISTOVEL LORE
94 — 44
OPRI (DPO) secara sadar dan tanpapaksaan perihal barang yang diduga narkotika jenis sabusabu tersebut,sehingga segala akibat hukum atas perbuatan Terdakwa telah nyata diketahuioleh Terdakwa;Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ketiga sebagaimana telahdiuraikan diatas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram dan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti danjuga bukan seorang
Putus : 11-05-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal Tanggal 11 Mei 2015 — WILSON, S.Sos
89 — 46
89 — 46
Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegasdisebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan olehorganisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lainlain yang serupa dengaitu;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalahserangkaan hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, Kesempatan adalah : Peluangyang dapat dimanfaatkan