Ditemukan 953 data
57 — 25
No.718/Pdt.G/2014/PA.PALbersikukuh dengan perinsipnya, Penggugat akan melaporkan Tergugat keKomnas Ham dan Komnas Perempuan dalam waktu dekat ini. Kamisekarang masih bertitik tolak pada pembahagian harta GonoGini. Jika masihtetap Tergugat bersikeras apa boleh buat kami akan mengambil tindakanhukum baik Pidana maupun kejahatan Hak Asasi Manusia. Ini teroaksa kamilakukan jika kami masih tetap dizolimi.
68 — 20
Dan tentang kekerasan aparat itu secara tersendiri telahdilaporkan kepada Komnas Ham dan Kompolnas.4. Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon I, Yudi Rijali Muslim terjadi pada sekitarpukul 21.30 WIB setelah wawancara secara live oleh TV One yang dilakukan didalam gerbang kampus Universitas Pamulang Jl.
229 — 96
secara baik, adil dan bermartabat,sebagaimana akibat dari Surat keputusan Tergugat Nomor888/314/BKPSDM.PSDMC Tahun 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018 yangberlaku surut hingga tanggal 28 November 2014 yang telah dilakukankeberatan oleh Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019, Hal ini atasarahan dari hasil konsultasi kepada Ombudsman RI Perwakilan KalimantanBarat dan dari Komnas
55 — 12
Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, didukung olehpendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan anak.Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa hak pemeliharaananak bukan ketentuan yang imperative namun bisa saja dikesampingkandan diabaikan, ini diperkuat oleh Undangundang No.23 Tahun 2002tentang perlindungan Anak bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memilikihak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memeliharadan merawat serta melindungi hakhak yang
100 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
perusahaanselama tahunan/belasan/puluhan tahun;Bahwa atas dedikasi dan loyalitas kerjanya Para Penggugat ini juga telahmenjadi panutan/leadership dikalangan pekerja lainnya, bahkan kinerja parapekerja tersebut telah mendapatkan pengakuan dari Tergugat sendiridengan diberikannya penghargaan/Award yang telah diberikan kepada ParaPenggugat;Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihakoleh Tergugat, maka Para Penggugat mengadukan permasalahan inikepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
JONGGA HUTAPEA
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
101 — 65
Fotokopi Bukti Pengiriman Surat melalui JNE Tembusan Upaya Keberatantanggal 11 Maret 2019 kepada Menteri Dalam Negeri, MenteriPAN&RB, Ketua KPK, Ketua MK, Komnas HAM, KetuaOmbusman, Ketua DPP Nas Korpri, Ketua LPSK, DirjenPerbendaharaan, BKN Regional IV, Bapek, Kepala Bapek,Komisi Aparatur Sipil Negara, (Bukti P9);Halaman 60.
RIZKY AMELIA
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
130 — 94
Media Online: hittp://djsn.go.id/hasilpencarian/detail/djsnumumkanpemberhentiananggotadewanpengawasbpjsketenagakerjaan (print out);Keputusan Presiden No. 12/P tahun 2019 tentangPemberhentian Dengan Hormat Anggota Dewan PengawasBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Sesuaifotokopi);Surat Tanda Terima Laporan No.STTL/003/I/2019/BARESKRIM, 3 Januari 2019 (fotokopi dariscan);Surat Keterangan Komnas Perempuan No.533/KNAKTP/Pemantauan/UPR/XII/2018 (fotokopi dari scan);Surat DJSN No. 49/DJSN
139 — 70
Bandar narkoba harus dihukum yang setimpal guna mencegah orang lainyang akan melakukan hal yang sama;Menimbang, bahwa hal yang senada juga disampaikan Jaksa AgungRepublik Indonesia dalam berita petang di Metro TV tanggal 14 Februari2015 mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, karenapengguna narkoba di Indonesia telah mencapai 4.000.000 (empat juta) lebih;Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana narkotika dalam tolkshow di TV One antara Komnas HAM dengan BNN tanggal 3 Februari 2015dikemukakan
YAEL STEFANI SINAGA
Tergugat:
Rektor Universitas Sumatera Utara (USU)
235 — 144
Karena tidak mendapat tanggapan, selanjutnya Para PenggugatMengirim Surat Keberatan kepada Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi di Jakarta pada tanggal 24 April 2019 sertakepada beberapa Lembaga dan Komisi Negara (DPRD, SU,KOMNAS HAM, dan Ombudsman);c.
1058 — 1157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/201868)69)70)71)72)73)Peputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy),diberi tanda T67;Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Bapak Presiden RI Nomor106.8.1EXT/PSJLGL/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016 perihalPermohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan KelapaSawit Program Plasma KKPA atas nama PT Peputra Supra Jayaberikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T68;Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Ketua Komnas HAM RI Nomor106
Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA KODAM IVDIPONEGORO
Terbanding/Tergugat II : KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Terbanding/Tergugat III : intah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Cq. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sleman
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Sleman
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny. Lie Fong Moij
115 — 58
Melaporkan ke KOMNAS HAM Republik Indonesia;Melaporkan ke OMBUDSMEN Republik Indonesia;Kepada Gubernur DIY;Bersurat ke DPRD Propinsi DIY;Melaporkan ke Bupati Sleman;7 29 2 9g. Melaporkan Ke Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Sleman;11.
79 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam hal PENGGUGATmeminta Perlindungan HAM dan Martabat PENGGUGAT,maka permohonan tersebut tidak dapat ditujukankepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalamperkara a quo, namun seharusnya ditujukankepada, pihak Kepolisian atau Komisi NasionalHak Asasi Manusia (Komnas HAM).
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1690 — 2442
., oleh karena ada faktafakta tersebut, maka saksimelapor kepada Komnas HAM sekitar tahun 2018 dan kemudian hasilpemeriksaan dari Komnas HAM mengatakan Bahwa prosespenyidikannya terjadi Abuse of Process dan beberapa hal lain yangdikatakan dalam rekomendasi dan saksi membawa laporannya apabiladiperlukan; Bahwa ketika saksi diserang dan pelakunya ditangkap,harusnya saksi senang karena dilakukan tugas penegakan hukumyang benar, kemudian saksi dipanggil untuk dimintai keterangantanggal 6 Januari 2020
tentunya haltersebut adalah informasi yang saksi peroleh setelah SN dilakukanpenangakapan, karena faktanya saat penangkapan ada beberapaanggota Polri yang melakukan pengawalan; Bahwa saksi berharap kepada Majelis Hakim dan saksi yakindengan Majelis Hakim akan menegakkan hukum dengan benar dansaksi sadar tidak bisa menyampaikan halhal yang seluasluasnyakarena ada batasanbatasan tertentu sesuai dakwaan di persidanganini, dan saksi ingin menyampaikan Bahwa proses investigasi ini jugapernah dilakukan oleh Komnas
HAM, dan Komnas HAM juga telahmembuat laporan, selanjutnya saksi juga akan menyampiakan suatucatatancatatan untuk Majelis Hakim agar dapat menjadi bahanHalaman 38 dari 232 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.informasi dengan konteks dalam rangka untuk menegakkan keadilansebaikbaiknya, bagi saksi penegakan hukum harus dilakukan dengansebaikbaiknya dan saksi tidak pernah berfikir balas dendam tetapikonteks penegakan hukum adalah berdasarkan objektifitas dankeadilan;Terhadap keterangan saksi tersebut
90 — 44
PerihalPelanggaran Hak Hidup oleh Gubernur Jambi;Bahwa Komnas HAM R.I. dalam suratnya ke Gubernur JambiNomor: 950/KPMT/VV2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal :Permintaan Klarifikasi atas Pemberhentian Dengan HormatTerhadap Sdr. Santi Wirda yang isinya pada alinea ketigaterakhir:Komnas HAM R.I. mengingatkan bahwa hak memperolehkesejahteraan diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999. Pengabaian terhadap hak warga negaraberpotensi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
29 — 4
Agama Kecamatan KemayoranNomor : xxxxxxxx Tanggal 05 Januari 2008 telah dibubuhi meterai poscukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode T.2;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxxx sebagai kepala keluarga,telah dibubuhi meterai cukup tetapi tidak diperlihatkan aslinya, lalu dibenkode 13 ;Fotokopi akte kelahiran anak atas nama Xxxxxxxx, telah dibubhi meteraicukup tetapi tidak diperlinatkan aslinya, lalu diberi kode 4 ;Asli tindasan Surat Tanda Penerimaan laporan/pengaduan Nomor0227/Komnas
103 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Data komnas HAM, selama Tahun2013 menerima 2000 (dua ribu) pengaduan sengketa tanah (BuktiP10). Dijelaskan pula, dari ribuan sengketa tanai itu, melibatkanantara lain warga negara dengan, pemerintah, warga negara dengankorporasi. Dan, banyak pula yang merupakan tanah adat;Bahwa menurut Prof. Dr.
34 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
TermohonKasasi;Judex Facti dalam menerapkan pertimbangan hukum sangat diskriminatif:Bahwa Judex Facti mencatat dan mempergunakan pertimbangan SukudinasTenaga Kerja Jakarta Selatan, akan tetapi tidak pertimbangkan anjuran yangmenguntungkan Para Pemohon Kasasi, dimana Anjuran agar pengusahaKoperasi Telekomunikasi Selular bersedia memberikan kompensasipemutusan hubungan kerja.Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan pendapat dan rekomendasi darisesama Lembaga Negara lainnya (vide P364) yaitu dari Komnas
HAMsebagai berikut:Bahwa betul Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat "bukan Pengadilan HAM" akan tetapi Komnas HAM berpendapat bahwaada bukti pelanggaran Pasal 7 Kovenan Internasional tentang HakHakEkonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi olen Indonesia denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 2005, sehingga pengabaian terhadap haktersebut dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia;Bahwa adapun rekomendasi Komnas HAM melalui Ketua PengadilanHubungan
299 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
B 3555/Men.LH/PAL/03/2013tanggal 23 Maret 2013;1 Rangkap copy Hasil Investigasi Komnas HAM;Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Tahun 2004;Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Revisi Il Tahun 2011;1 rangkap copy Kepmen LH No. 128/2003;1 rangkap copy PP 18 Tahun 1999;1 rangkap copy UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009;1 rangkap copy Laporan Pelaksanaan Izin Fasilitas Pengelolaan LimbahB3 di PT CPI;1 rangkap copy Justication For Direct Appointment,1 copy Contracting Plan SMO CRC Meeting Agustus 2011 untukkontrak
Riau;T70: 1 (satu) copy Surat Badan Pengawasan MA Nomor 316/BP/Eks/03/2013 tanggal 21 Maret 2013;T71: 1 (Satu) rangkap copy Surat Menteri LH Nomor B 3555/Men LH/PAL/03/2013 tanggal 23 Maret 2013;T72: 1 (Satu) rangkap copy Hasil Investigasi Komnas HAM;T73 A: Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Tahun 2004;T73 B: Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Revisi Il Tahun 2011;T74: 1 (Satu) rangkap copy Kepmen LH No.128/2003;T75: 1 (satu) rangkap copy PP 18 Tahun 1999;T76: 1 (Satu) rangkap copy UndangUndang Nomor 32
1619 — 1790 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasilrembang; temuan warga tersebut kemudian dianalisis dan diperbandingkankesesuaiannya dengan karakteristik dan ciriciri kawasan karst;P.41 Surat Rekomendasi Komisi Nasional Bahwa dalam Surat Rekomendasi ini (Bukti P.41) KOMNAS HAMHak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI) menyampaikan kesimpulan diantaranya;kepada Jaringan Masyarakat PeduliPegunungan Kendeng (JMPPk)Rembang Nomor 0.679/K/PMT/II/2015Perihal: Rekomendasi PerlindunganKawasan Bentang Alam Karst danCekungan Mata Air untuk Pemenuhandan Perlindungan
35 — 14
SENI UMAR ini ke LPSK,Mabes Polri dan Komnas HAM;Bahwa sdr. SENI UMAR sering bicara diancam dan mau ditahan olehAZET;Bahwa saksi pernah menelpon AZET apabila ada permasalahanmengenai sdr. SENI UMAR harap berhubungan dengan saksi;Bahwa saksi pernah bilang sama AZET bahwa yang berhak menghukumadalah Hakim bukan sdr. AZET, kemudian sdr. AZET berhentimenghubungi sdr. SENI UMAR;bahwa awal tahun baru 2013 sdr.