Terdakwa Grace juga dapat melihat jumlah persediaan barang minuman yangada berdasarkan perhitungan otomatis system computer di modul Physical StockCount dimana terdapat kolom Calculated dan Actual.

Terdakwa Grace dapat melihat jumlah persediaan barang minuman yang adaberdasarkan perhitungan otomatis system computer di modul Physical Stock Countdimana terdapat kolom Calculated dan Actual. Kolom Calculated adalah jumlahpersediaan minuman yang ada yang dihitung secara otomatis oleh computer.

Permata Hijau Pasaman danKUD Kapar pada tanggal 22 April 1998 (fotokopi yang telahdilegalisir);. 2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Januari2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyak Rp849.003.924.

Putusan Nomor 43 K/Pid/2019empat rupiah) pada tanggal 14 Februari 2011 (fotokopi yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulanFebruari 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyakRp/29.503.116, (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tigaribu seratus enam belas rupiah) dan Surat Bukti Transfer UangPendapatan Petani Plasma KUD Kapa pada bulan Februari 2011dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUD Kapa melalui

BankNagari Cabang Simpang Empat sebesar Rp729.503.116, (tujuhratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu seratus enambelas rupiah) pada tanggal 15 Maret 2011 (fotokopi yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Maret2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyak Rp846.369.580, (delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluhsembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Surat BuktiTransfer Uang

Putusan Nomor 43 K/Pid/2019ribu tiga puluh lima rupiah) pada tanggal 16 Mei 2011 (fotokopiyang telah dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Mei2011 dari PI.Permata Hijau Pasaman sebanyakRp1.051.803.296, (satu miliyar lima puluh satu juta delapan ratustiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Surat BuktiTransfer Uang Pendapatan Petani Plasma KUD Kapa pada bulanMei 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUD

) danSurat Bukti Transfer Uang Pendapatan Petani Plasma KUD Kapapada bulan Juni 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUDKapa melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat sebesarRp1.072.739.458, (satu miliyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tigapuluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) padatanggal 15 Juli 2011 (fotokopi yang telah dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Juli2011 dari PI.Permata Hijau

arbitrase, dimana dalam pengajuan bukti tertulisPemohon/Tergugat yang beri tanda P9,10 sama sekali tidak ada aslinya ;Bahwa perhitungan kerugian tersebut sangat berbeda dengan perhitungan kerusakanyang menimpa pada kecelakaan alat berat milik Tergugat yang terjadi pada tanggal 18April 2012 yang menimpa pada obyek pertangunggan pada polis Polis AsuransiContractor Plant & Machinery No. 0508131100005.Bahwa berdasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, setiap buktidalam persidangan

yang diajukan oleh para pihak harus dibuktikan dan dapatmenunjukkan keasliannya didepan sidang dan dicocokkan dengan aslinya, tidak hanyacukup berupa bukti fotocopy ;Bahwa dengan demikian perhitungan nilai kerugian tersebut didasarkan pada bukti darihasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Pemohon dan sangat merugikan pihakTermohon selaku perusahaan Asuransi ;Bahwa bukti perhitungan tersebut, adalah berasal dari perhitungan kerugian pada obyekpertanggungan milik Pemohon sebagaimana diatur dalam

;*Tidak ada pengurangan untuk depresiasi terkait dengan spare part yang digantikannamun nilai salvage/barang sisa klaim harus diperhitungkan3 Bahwa dengan perhitungan kerugian dengan menggunakan formula sebagaimanayang diputuskan oleh Majelis Arbitrase Adhoc sesuai dengan angka (satu) diatas, TERGUGAT/Tertanggung semula PEMOHON Arbitrase tentunyadirugikan karena formula perhitungan tersebut adalah untuk kerugian alat beratyang sama milik TERGUGAT pada saat terjadi klaim pada periode asuransisebelumnya

JakartaPusat pada tanggal 2 Oktober 2013 ;Dasar perhitungan kerugian adalah dari penawaran perusahaan Sing HengHeavy Machinery Limited, Quotation nomor: SPQ/CG/III/2012RI tanggal29 Mei 2012 dengan nilai S$ 240,363.80 (dua ratus empat puluh ribu tigaratus enam puluh tiga koma delapan puluh dollar Singapure) bukanberdasarkan fakta yang tidak benar atau tipu muslihat, karena bukti yangdiajukan kepada Majelis Hakim Ad Hoc adalah asli ;Bahwa sebenarnya perhitungan kerugian Tergugat sehubungan klaim polisnomor

Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2013adalah karena dengan berdasarkan pada perhitungan kerugian berdasarkan padapenawaran perusahaan Sing Heng Heavy Machinery Limited Singapura denganberdasarkan pada fakta yang tidak benar dan adanya hasil tipu muslihat dengan hanyaberdasarkan pada foto copy tanpa ada aslinya dari perhitungan kerugian pada alat beratyang lain, tanpa berdasarkan pada fakta yang sebenarnya ;Menimbang, bahwa apabila dirinci, maka alasan Penggugat mengajukanpembatalan tersebut adalah

Perhitungan Desain Awal (preliminari design) Kapal Rakyat 35 GT;b. Pembuatan/Penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum,Hidrostatis;C. Perhitungan Hambatan dan Propulasi untuk penetapan DayaMesin Induk dan Sistem Penggerak Kapal;d. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal;e. Pembuatan/Penggambaran Rencana Konstruksi yang mencakup,Rencana Gading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang danMelintang;f. Perhitungan Stabilitas Kapal;g. Perancangan Sistem Perlengkapan/Peralatan Kapal. (vide Bukti P2);7.

Perhitungan Desain Awal (preliminary design) Kapal Rakyat35 GT;il. Pembuatan/penggambaran Rencana Garis, RencanaUmum, Hidrostatis;ili. Perhitungan Hambatan dan Propulsi untuk penetapan DayaMesin Induk dan Sistem Penggerak Kapal;IV. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal;V. Pembuatan/penggambaran Rencana Konstruksi yangmencakup, Rencana Gading Tengah, Rencana KonstruksiMemanjang dan Melintang;Vi. Perhitungan Stabilitas Kapal;Vil.

Perhitungan Desain Awal (preliminari design) Kapal Rakyat35 GT;b. Pembuatan/Penggambaran Rencana Garis, RencanaUmum, Hidrostatis;Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2017c. Perhitungan Hambatan dan Propulasi untuk penetapanDaya Mesin Induk dan Sistem Penggerak Kapal;d. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal;e. Pembuatan/Penggambaran Rencana Konstruksi yangmencakup, Rencana Gading Tengah, Rencana KonstruksiMemanjang dan Melintang;f. Perhitungan Stabilitas Kapal;g.

SAKSI: FRANSKIE TANASALE, ST: Bahwa saksi pada saat itu yaitu pada tahun 2008 dipanggil untuk membuat usuluntuk pekerjaan rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang, lalu saksi pergi kelokasi untuk mengambil data, lalu hasilnya saya serahkan kepada Dinas Perhubungan; Bahwa pada saat itu saksi melakukan perhitungan dan membuat gambar untukrehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang; Bahwa saksi melakukan perhitungan untuk bangunan rusak berat, pengaspalan,pagar keliling talud dan blok Beton cyclop

Kalau memangbenar benar dia ahli harus turun kelapangan / lokasi untuk mengecek dan menghitungsemua yang ada di lapangan sebagai bahan perhitungan, tetapi dari perhitungan DinasPekerfjaan Umum walauun dia tidak mempunyai sertifikasi tetapi sudah membidangi itubertahun tahun dia turun di lokasi pekerjaan untuk melakukan perhitungan dan didalamperhitungannya ada disampaikan bahwa akibat skoring kita tidak bisa menghitung itu barudikatakan ahl, karena yang tidak bisa di hitung disampaikan bahwa tidak

gambar jadiatau as built drawing, jadi kami ke lapangan hanya untuk mendukung saja; Bahwa Saksi melakukan perhitungan yaitu harus ada perhitungan ahli yang dihitung oleh Ahli dari Polteknik dalam melakukan perhitungan terhadap volumepekerjaan, kemudian dari hasil perhitungan ahli politeknik itu baru saksi melakukanperhitungan.

Perhitungan diketahui dari gambar jadi karena di lapangan terendam airlaut; Bahwa Dari hasil perhitungan kerugian Negara berdasarkan metode perhitungankeuangan Negara adalah kerugian Negara sebesar Rp.431.179.088.80. denganhitungan sebegai berikut :1.

Oleh karenanya, kemudian Ahli PIETER LOURENS FRANS,ST.MT memakai As Build Drawing yang dibuat Kontraktor tersebut sebagai dasarperhitungan karena menurutnya semestinya As Build Drawing ini adalah59menggambarkan kondisi terkahir jembatan sesuai dengan kenyataan lapanganmeskipun dirinya sempat meragukan gambar As Build Drawing tersebut;17.Bahwahasil perhitungan dari Saksi Ahli dari politeknik Ambon tersebut kemudiandijadikan dasar perhitungan pula oleh Ahli dari BPKP dalam menghitung adanyakerugian

suara;Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDO10.Bahwa setelah pembetulan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa11.12.13.14.15.Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh Panitia PemilinanKabupaten (PPK) Gorontalo Utara terdapat perubahan hasil perolehan suara daripelaksanaan pemilihan Kepala Desa Posso, dan perhitungan suara pada tanggal28 November 2016 sebagai berikut; *, DANIAL TAMA, dengan nomor urut 1 mendapat 310 suara;RAHMAWATY DJ.

Pada tanggal 24 Desember 2016, Panitia Pemilinan Desa Posso KecamatanKwandang Kabupaten Gorontalo Utara mengirimkan surat Nomor0011/PAN/PS011/XII2016 kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yangpokoknya berisi penolakan melakukan perhitungan surat Suara ulang;k. Pada tanggal 25 Desember 2016 Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)melaksanakan Perhitungan Surat Suara Ulang; .

Surat Suara Ulang danberdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara Ulang:f.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan surat suara ulangsebagaimana dimkasud pada huruf f diatas, Panitia Pemilihan Kabupaten(PPK) pada tanggal 26 Desember 2016, menerbitkan Surat KeputusanNomor: 05/XII/2016 tentang Penetapan Calon Terpilin Desa PossoKecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016, yang memutuskan sebagai berikut:1) Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan surat suara ulangCalon Nomor Urut 5 (lima) An.

;Menimbang, bahwa terhadap perintah Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)untuk melaksanakan melakukan perhitungan suara ulang kepada Panitia PemilihanKepala Desa Posso Kecamatan Kwandang, melalui suratnya tertanggal 24Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDODesember 2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandangmenolak untuk melaksanakan perhitungan kembali Surat Suara (Bukti T14).

data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini pejabatpemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktupaling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukup untukdipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan buktitersebut antara lain : Surat Permohonan Pemuatan barang curah yang telah mendapat izindari Kepala Kantor Pabean Pemuatan sebagai persetujuan muat tanggal8 Januari

Putusan Nomor 522/B/PK/PJK/2016Pabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan MenteriKeuangan a quo diterbitkan;Bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkanTerbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau KepalaSeksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBk);Bahwa menurut Kami penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yangdilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabeansudah benar

di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan kembaili diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuansebagai berikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodikditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan),PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenaipengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluaradalah sebagai berikut : PEB Nomor 009220 tanggal 30 Desember 2010; Perhitungan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2004 adalah sebesar Rp289.333.157,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2005 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp 907.980.740,00= Rp 726.384.592,00= Rp 181.596.148,00= Rp = 18.159.615,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan= Rp 81.763.384 Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskandalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan

yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2005 adalah sebesar Rp445.241.018,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

Putusan Nomor 784/B/PK/Pjk/2019Put110757.99/2010/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2010 untuk Tubuh Bumi yangmasih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Menurut Pen atKeterangan gong(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 13.413.743.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000NJOP

untuk Perhitungan PBB 13.407.743.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 5.363.097.200PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 26.815.486 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110757.99/2010/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat

Gajan Mada Nomor 28, RT.019, Kamp Melak Ulu,Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta diMenara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta12950, sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: No.

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 17.040.055.250,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,003 NJOP untuk Perhitungan PBB 17.034.055.250,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Halaman 2 dari 8 halaman.

Uraian RpPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 17.040.055.250,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,003 NJOP untuk Perhitungan PBB 17.034.055.250,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 6.813.622.100,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 34.068.110,007 Pembayaran tanggal 28 Juni 2016 269.939.390,008 Lebih Bayar (235.871.280,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang

Rp928.364.000 (+)Total ; Rp928.364.000Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan agarkelebihan tersebut dapat dikembalikan.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 18 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113617.40/2017/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) NomorSPKPBK000004/WBC0.12/2017 = tanggal 10 April 2017 sehinggaseluruh jumlah Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);2.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK000004/WBC0.12/2017 tanggal 10 April2017 telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) danPenjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016;3.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK000004/WBC.12/2017 tanggal 10 April 2017dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK000004 yang disebabkan perbedaanjumlah dan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000031 tanggal 09Juni 2016 yang berisi tagihan bea keluar sebesar Rp928.364.000,00;tidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji kemballidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan

danapabila yang dilanggar adalah syarat materiil maka masa kerja dihitung sejakawal PKWT (bukti P4);Bahwa pada saat Penggugat diputus hubungan kerjanya denganTergugat oleh karena telah mencapai usia purna bakti/pension, kepadaPenggugatdiberikan perincian perhitungan pembayaran hakhak dan kewajibanpegawai oleh Tergugat, di mana dalam perincian tersebut dinyatakan bahwamasa kerja Penggugat selama bekerja pada Tergugat adalah 14 (empat belas)tahun dan 9 (sembilan) bulan (bukti P5);Bahwa perhitungan

oleh Tergugattersebut (vide buktiP15), sampai dengan per tanggal 30 April 2010, Penggugat dirugikan sebesarRp329.873.810,00 dengan rincian sebagai berikut: Kekurangan pembayaran tahun 1996/1997 Rp 28.166.050,00(perhitungan kekurangan pembayaran); Kekurangan pembayaran tahun 1997/1998 Rp114.242.245,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 1998/1999 Rp 45.259.350,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 1999/2000 Rp 40.149.320,00(perhitungan kekurangan

pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2000/2001 Rp 12.070.500,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2001/2002 Rp 13.995.500,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2002/2003 Rp 12.473.351,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2003/2004 Rp 10.608.700,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2004/2005 Rp 10.287.300,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2005

/2006 Rp 20.574.600,00(perhitungan kekurangan pembayaran )Hal. 10 dari 24 hal.

No. 290 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa adapun besaran denda dan bunga atas keterlambatan tersebutyang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981secara proporsional menurut waktu mulainya keterlambatan tersebut terjadidengan rincian perhitungan sebagaimana tabel terlampir (bukti P22);Bahwa dari uraian di atas besarnya kekurangan pembayaran akibatkesalahan perhitungan masa kerja, akibat penurunan golongan, akibat tidakdimasukkannya tunjangan tetap lainnya dalam perhitungan pensiun,

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor

: 004419 tanggal 31 Oktober 2010, Tarif Bea Keluar 6%;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 2056/KM.4/2010 tanggal 29 Oktober2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar yang berlaku mulaitanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 dengan tarif Bea Keluar8.50 %;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14ayat (2) Peraturan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi eksporbukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuaidengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Putusan Nomor 733/B/PK/PJK/2017Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, terhadap KEP1325/WPJ.22/BD.06/2011Desember 2012 tersebut Pemohon Banding melalui surat ini mengajukantanggal 20permohonan banding dengan perhitungan dan alasan banding sebagaiberikut:Perhitungan Pajak Terutang:bahwa perhitungan Pajak terutang menurut Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan, koreksi Pemeriksa dan menurut Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Badan, sebagai

PPh Pasal 23 59.969.814 2.197.250 57.772.564Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 2.885.377.185 2.197.250 2.883.179.935ig sumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnyartidak i ea5a77. 165) 2.197.250 (2.883.179.935) terutang Bahwa perhitungan Pajak terutang menurut Surat KetetapanPajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan, menurut Keberatan Pemohon Banding, danNilai Keberatan Pemohon Banding, sebagai berikut: JUMLAH RUPIAH MENURUT No. KETERANGAN Cfm.

Perhitungan koreksi Pemeriksa: Jumlah penerimaan uang melalui BCA dan Bank Mandiri 503.371.474.683Penerimaan uang yang sudah diterbitkan Faktur Pajak 35.820.075.990Penerimaan uang yang belum diterbitkan Faktur Pajak (SPHP) 467.551.398.693Penerimaan uang berdasarkan buktibukti hasil pembahasan 248.329.028.442Penerimaan uang yang belum diterbitkan Faktur Pajak (Pembahasan) 219.222.370.251PPN 10% 19.929.306.386Penjualan yang belum dilaporkan setelah pembahasan 199.293.063.865 B.

Harga Pokok Penjualan:bahwa berdasarkan ratio HPP atas total peredaran usaha cfm SuratPemberitahuan dan laporan keuangan Pemohon Banding Tahun 2009yaitu sebesar 92,88%:Penjualan bellum dilaporkan menurut Pemeriksa sebesarRp199.293.063.865,00Ratio perhitungan HPP: 92,88% x Rp199.293.063.865,00 =Rp185.103.397.717,00IV. Alasan Banding:A.

Putusan Nomor 733/B/PK/PJK/2017 Total:Bahwa pada perhitungan arus penerimaan uang, Terbanding belummemperhitungkan arus uang keluar akibat pengembalian sisa/kelebihanpembayaran sebagai berikut: 2.885.622.805 BCA a/c 459301888407/07/09 Pengembalian Toto Zincan (3.324.011)17/11/09 Pengembalian Putra Gading (6.376.089)14/12/09 Pengembalian Gajah Mas (9.000.000)(18.700.100) Bahwa Terbanding belum memperhitungkan penerimaan piutangdagang tanpa arus uang, karena kompensasi dengan hutang dagangpacking atas

Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama CARL ARZAQA SVEN EKBLAD bin MANFRED JAMES EKBLAD (laki-laki) tempat tanggal lahir Bandung, 06 Februari 2012, sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahun ;

5.

BPK Selisih1 Hasil Penjualan/ US$10,866,862.66 US$ 10,866,862.66Invoice2 Biaya Penjualan US$(2,833,551.52) US$(136,126.69) US$ (2,697,424.83)(deductable)3 Dasar Perhitungan US$8,033,311.14 US$ 10,730,735.97 US$ (2,697 ,424.83)Royalti4 Jumlah Royalti 7% US$562,331.78 US$751 151.52 US$ (188,819.74)Bahwa perhitungan Terbanding dibalik dari rumus diatas tetapi nilaldeductablenya/pengurangnya tidak mengambil angka BPK (USD 136,126.69),sehingga hasilnya berbeda, sebetulnya kalaupun Rumus itu dibalikbalikseharusnya

Hasil Penjualan 13,564,287.49 139,250,452,450 Bahwa Perhitungan mengacu kepada :1. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 20032. Surat Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara No.3342/84.02/DPM/2003, tanggal 5 Desember 20033.

Adapun dalam Laporan BPK dimaksud, disebutkan bahwa nilairoyalti yang harus dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dihitung dengan perhitungan sebagaiberikut :e Hasil Penjualan Batubara US$ = 751,151.523.3.

Selanjutnya dari perhitungan tersebut di atas, dapat diketahuibahwa BPK telah mengakui adanya Hasil Penjualan Batubaradengan nilai sebesar US$ 10,866,862.66dan faktanya, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) juga telahmelaporkan besarnya nilai penjualan batubara sebesar US$10,866,862.66 atau ekuivalen dengan Rp 112.262.282.341 00;3.4.

Namun demikian, dengan memperhatikan perhitungan besarnyaroyalti yang harus dibayarkan menurutTermohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut :e Hasil Penjualan Batubara

1 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 26 (4) menurut Mitsui & Co.Ltd dan menurut Pemeriksa Pajak KETERANGANPPh Pasal 26 (4)menurutPEMOHONBANDINGPPh Pasal 26(4)KPPBADORA SATU(SKPKB)KOREKS!

Pemohon Banding juga melampirkanperbandingan perhitungan Penghasilan Jasa Konstruksi menurut PemohonBanding dan Terbanding sebagai lampiran (lihat Lampiran6);Tabel. 7 Contoh Perbandin an Perhitungan Penghasilan Jasa Konstruksi NO. PENGHASILA KURS PENGHASILA PPh Final 2% PPh FinalBUKTI POTONG N N 2% Bukti PotongBRUTO BRUTO TerutangUSD RPa). Perhitungan Pemohon BandingPE/ 2,922,162.07 9.010 26.328.680.25 526.573.605 526.573.605Kons/04/05/02 1KMKb).

Perhitungan TerbandingPE/ 2,922,162.07 9.145 26.723.172.13 534.463.443 526.573.605Kons/04/05/02 0tengah BIc).

Dengan demikian perhitungan untuk BUT JasaKonstruksi seharusnya adalah sebagai berikut:Tabel.1.1 Perhitungan Pajak untuk BUT Jasa Konstruksi KETERANGAN BUT Perdagangana).Pendapatan Kena Pajak (PKP) 2% 30%=6,67%b).PPh Final 30% x 6,67% =2 %c). PKP setelah PPh Final (ab) =4,67%d).PPh Pasal 26 (4) terutang (tarif umum 20%)* 20% x 4,67%=0,93%e).

Kesimpulan dan Permohonan serta Perhitungan menurutPemohon Bandingbahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, menurut PemohonPPh 26 (4) yangRp.4.982.250.319,00 sehingga tambahan PPh Pasal 26 (4) yang kurang dibayarBanding total Pasal terutang adalah sebesarditambah sanksi hanya sebesar Rp.97.423.141,00 dengan perhitungan sebagaiberikut:Tabel. 12 Perhitungan PPh Pasal 26 (4) yang terutang menurut PemohonBanding KETERANGANPPh Pasal 26 (4)MenurutTerbanding(SK KEBERATAN)Perhitungan PPhPasal

Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP/726/WPJ.27/2012tanggal 22 Oktober 2012;Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007berikut:sebagai NO.URAIANRUPIAH Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1.Ekspor54.184.285.292 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3.435.100.682 a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut10.357.000.000 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari

PPN Kurang Bayar a.PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)343.510.068 b.Dikurangi b.1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan426.872.405 b.3.STP (pokok kurang bayar) b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri b.5.LainLain b.6.Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)426.872.405 c.Diperhitungkan c.1.SKPPKP d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)426.872.405 eJumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(83.362.337) Kelebihan Pajak yang

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang R 0sama pb.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 5 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 5 0b.6. Jumlah 5 426.872.405c. DiperhitungkanHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019c.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.405e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)co Do Wo wD3. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 83.362.337b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) 0c. Jumlah 83.362.3374.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 0Rb.6. Jumlah p 426.872.405c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.4005e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)3. Kelebihan Pajak yang sudaha.

Bahwa dalam pelaksanaan pemasangan pompa tersebut timbul kendaladengan adanya rumah pompa yang sudah terlebin dahulu ada/dibuat,sehingga agar pompa dapat berfungsi dengan baik kemudian PIHAKPERTAMA mengajukan permohonan usulan perubahan item pekerjaankepada PIHAK KEDUA, dengan surat Nomor : 015/BMT/V/2015 tanggal 21Mei 2015, dan setelah dilakukan kajian teknis dan perhitungan hargaselanjutnya dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Nomor : 050/7254 tanggal27 Mei 2015 untuk perubahan beberapa item pekerjaan

Bahwa setelah pekerjaan selesai kKemudian PIHAK PERTAMA mengajukanpermohonan pemeriksaan pekerjaan 100 % (PHO) kepada PIHAK KEDUAdengan surat Nomor 016/BMT/XIV2015 tanggal 25 Nopember 2015, suratNomor : 011/BMT/X1V2015 tanggal 21 Desember 2015 dan surat tertanggal 23Desember 2015, namun PIHAK KEDUA belum dapat menerima pekerjaantersebut dikarenakan perbedaan persepsi atas adanya beberapa itempekerjaan yang perlu dilakukan perhitungan ulang (vide sesuai surat Nomor :050/18202 tanggal 30 Desember 2015

Berita Acara Koordinasi Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriSemarang (Kuasa Tergugat), Pihak Principal Pemerintah Kota Semarang, Sdr.Budi Sulistiyo, SP (Penyedia Jasa) dan Kuasa Hukum Penggugat denganDirektur LKPP Terkait Pekerjfaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa PadaSistem Polder Benger Semarang tanggal 22 April 201 6.Hasil perhitungan (AUDIT) BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tentangbesaran pembayaran terkait dengan pekerjaan pengadaan dan pemasanganPompa & ME Polder Kali Banger

dari BPKPPerwakilan Propinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan dasar untuk melakukanDEMbaYAIAN. 2 222 nnn nn nnn nnn nnn non non nee non en nnn nn nnn mene ne nen en neePARA PIHAK sepakat dasar pembayaran adalah besaran yang ada dalamAddendum dikurangi dengan hasil selisin sesuai perhitungan BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada kajian teknis dari Tim AhliMekanikal Elektrikal (ME) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.Jika perhitungan dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa

Tengah lebih kecilbesarannya maka PARA PIHAK sepakat yang dibayarkan adalah Addendumdikurangi dengan hasil perhitungan ulang BPKP tersebut, dan jika perhitunganBPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah hasilnya lebih besar maka PARAPIHAK sepakat yang dibayarkan tetap/sesuai yang ada dalam Addendum.PASAL 5TATA CARA PEMBAYARANPIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pembayaran terhadappekerjaan pengadaan dan pemasangan Pompa & ME Kali Banger akandilakukan menggunakan anggaran APBD Perubahan Pemerintah

Kesimpulan Dan PermohonanBahwa dengan mempertimbangkan penjelasan,keterangan, danargumentasi di atas, berikut Pemohon Banding sandingkan kembalihasil perhitungan atas PPN beserta sanksi Pasal 13 (3) KUP untuktahun pajak 2009 antara pihak Terbanding (SKDJP) dan Banding dariPemohon Banding: MenurutNo Uraian CfmPemohon Banding CfmSK Terbanding(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d.) 0 1.949.202.263 Kelebihan Pajak yang sudah : la. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) ic. JumlahoO/O/O/oOWw O;O/oO PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 1.949.202.26 Sanksi administrasi : a. Bunga pasal 13 ayat (3) KUP 935.617.086 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0id. Kenaikan Pasal 13A KUP 0le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0if. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0jg.

Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2020 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496.500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496.500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.198.320,006 )Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.694.820,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2019, kemudianterhadapnya

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1856/WPJ.19 /2014 tanggal 18 September 2014 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00021/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013dan menetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNMasa Pajak Juli 2009, sesuai dengan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 9 halaman.

Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.541 .609.086,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 454.160.908,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496 .500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496 .500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (