Ditemukan 8924 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-08-2015 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN PADANG Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Pdg Tanggal 9 Agustus 2016 — H.NURMAN, Cs melawan HERMAN panggilan Man, Dkk
101 — 19
101 — 19
AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnyaasas kecermatan, asas kehatihatian dan asas kepentingan hukum ; Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan diatas, setelahpemohon memenuhi data yuridis dan data fisik, barulah Kepala SeksiHak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk itu serta Tim Peneliti Tanahatau Panitia Pemeriksa Tanah A mengadakan pemeriksaan danpenelitian dan selanjutnya baru menyampaikan laporan ataupendapatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan setelah itu barulahKepala
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 14 Nopember 2016 —
68 — 11
68 — 11
Anggaran) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDIN CHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti
ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yangditandatangani oleh pihak pertama Sdr.AL.RASYIDRIDA,S.Pd,MM (PPTK) dan pihak kedua sdr.ANDRIESURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA yangmengetahuai DRS.H.SIHABUDDIN CHALID,M.MPd (PenggunaPutusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.24dari.216Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIAT UYUN,S.Pd (Peneliti
Pengguna Anggaran) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST(Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatanganioleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) danpihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDINCHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti
Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatanganioleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) danpihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDINCHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.197dari.216s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIAT UYUN,S.Pd (Peneliti
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 13 Maret 2017 — ARDIANUR,S.Hut
141 — 21
141 — 21
Aryagafana tanpa mengusulkan kepada Kepala BadanLingkungan Hidup untuk membentuk Panitia/Pejabat Peneliti PelaksanaanKontrak, melakukan pengecekan kepada distributor lain maupun melakukankajian teknis dari pihak yang berkompeten mengenai perubahan spesifikasibarang, juga tidak melakukan negosiasi harga. Saksi Darini Kurnaiwati selakuPPK dan Ardianur S Hut Selaku direktur CV.
Perubahan Kegiatan Pekerjaan;1) Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentukPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasipekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasiyang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersamapenyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antaralain:Halaman 98 dari 154 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2016/PN Plka) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
Register : 09-04-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tanggal 28 Agustus 2018 — VENTJE YUNUS ABBAS,S.ST,M.Si
243 — 537
243 — 537
UM.01.03/SNVT PJPA-Sul II/K-PABPAT/210 tanggal 15 Januari 2015;23. 1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala SNVT Tertentu PJPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 08/KPTS/SNVT PJPA-Sul.II/2015 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada SNVT PJPA Sulawesi II TA. 2015;24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 84/KPTS/BWS-Sul.II/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan
Register : 11-12-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN PALU Nomor 71/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Pal Tanggal 14 Maret 2016 — KASMAT IBRAHIM ALIAS MATONG
97 — 18
97 — 18
Surat Keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Buol Nomor: 175.14/03-21/setwan tentang panitia penerima hasil pekerjaan (PHO/FHO) dan panitia penilai/ peneliti kontrak sekertaris DPRD kabupaten Buol Tahun Aggaran 2014 Tanggal 1 Juli 20146. Surat Keputusan sekertaris daerah Nomor : 954/01.12/DPPKAD tentang Penetapan penyimpanan dan pengurus barang pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Buol tahun 2015 tanggal 02 januari 2015.7. Surat tugas An.
Putus : 16-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 16 September 2013 — H. SAMLAWI BIN ABDUL DJAMIL
75 — 23
75 — 23
Hasil pekerjaan dari Konsultan Perencana diteliti oleh Tim Peneliti DED danPanitia Pengadaan untuk diserahkan kepada PPKom untuk ditetapkan perencanaan tehnisdan spesifikasinya, namun dari awal perencanaan atas program pekerjaan tersebut itempekerjaan pembuangan tanah galian keluar lokasi sejauh 1 km tidak ditentukanlokasi pembuangannya.Bahwa Terdakwa H.SAMLAWI selaku PPKom tidak melaksanakan tugas denganbaik yaitu tidak memerintahkan Konsultan Perencana untuk hadir dalam PenjelasanPekerjaan (Aanwidzing
Hasil pekerjaan dari Konsultan Perencana diteliti oleh Tim Peneliti DED danPanitia Pengadaan untuk diserahkan kepada PPKom untuk ditetapkan perencanaan tehnisdan spesifikasinya, namun dari awal perencanaan atas program pekerjaan tersebut itempekerjaan pembuangan tanah galian keluar lokasi sejauh 1 km tidak ditentukanlokasi pembuangannya.Bahwa Terdakwa H.SAMLA WI selaku PPKom tidak melaksanakan tugas denganbaik yaitu tidak memerintahkan Konsultan Perencana untuk hadir dalam PenjelasanPekerjaan (Aanwidzing
Brebes melalui pejabat pengadaan yaitu Dwi Lukitodan hasil dari konsultan telah diteliti oleh Tim peneliti DE, menetapkanperencanaan tehnis dan spesifikasinya sebagaimana yang dipersyaratkan dalamPasal ayat 12 PERPES No 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas KeppresNomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah ;Bahwa perencanaan tehnis maupun spesifikasinya berikut analisa anggaran belanjauntuk program pekerjaan pembangunan/rehab waduk didukuh wringin dan desatanjungsari
Putus : 17-09-2014 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN.Pkj Tanggal 17 September 2014 — SAHARUDDIN Bin NAPING
42 — 4
42 — 4
besar bagi kehidupan manusia,masyarakat, bangsa, dan negara serta melemahkan ketahanan nasional;Menimbang,bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkanbahwa terdakwa mempunyai hak atau izin menggunakan narkotika jenis shabushabu, sehingga rangkaian dari perbuatan terdakwa tersebut tentulah dilakukantanpa dasar, atau tidak melekat kewenangan dalam diri terdakwa untukmenggunakan Narkotika jenis shabushabu tersebut, karena terdakwa dalamkapasitasnya melakukan perbuatannyabukanlah seorang peneliti
Register : 28-12-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN.Pre Tanggal 16 Mei 2017 — ARMIN Alias AMMING Bin BAJJI
102 — 5
102 — 5
dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan sebagaiamana ketentuan Undangundang No 35 tahun 2009tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaan jelas merupakan perbuatanmelawan hukum ;Putusan No 293/Pid.sus/2016/PN.Pre halaman 45 dari 54Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan saksisaksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sertabarang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkanbahwa terdakwa mempunyai kapasitas sebagai sebagai lIlmuwan/Peneliti
Putus : 16-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/Pdt/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — PEMERINTAH RI cq KEMENTRIAN AGAMA RI,, DKK ; YAYASAN PERGURUAN ISLAM TRIGUNA UTAMA, DK
256 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang bukti perolehan tanahnyasebagaimana diuraikan dalam risalan pemeriksaan tim peneliti tanah dariKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 12 Januari 2010 Nomor03/HT&P T/RIS/HP/I/2010" (vide Bukti T.II3a dan T.III3k):.
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
132 — 12
132 — 12
Kotabaru ; 18. 1 (satu) lembar surat Peneliti Kelengkapan SPP yang di tanda tangani oleh an. FACHRUDDIN RIFANI, S.Pi, M.AP selaku Pejabat Peneliti Kelengkapan SPP dan di cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru ; 19. 1 (satu) lembar (lembar ke empat / kertas warna hijau) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5027/SP2D-LS/DKP/2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang di cap dengan cap BUD Pemerintah Kab.
Kotabaru ;Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.20dari.44218.19.20.21.22.23.24.25.1 (satu) lembar surat Peneliti Kelengkapan SPP yang di tanda tanganioleh an. FACHRUDDIN RIFANI, S.Pi, M.AP selaku Pejabat PenelitiKelengkapan SPP dan di cap dengan cap Dinas Kelautan danPerikanan Kab.
FACHRUDDIN RIFANI S.Pi, MAP ;b. 1 (satu) lembar surat Peneliti Kelengkapan SPP yang di tandatangani oleh an. FACHRUDDIN RIFANI, S.Pi, M.AP selakuPejabat Peneliti Kelengkapan SPP dan di cap dengan cap DinasKelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru ;c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab PengajuanPenerbitan SP2DLS Pembayaran Langsung Kepada Pihak KetigaNomor : 523/148/UMPEG/DKP/2014 tanggal 20 Nopember 2014yang ditanda tangani oleh an. Ir.
Kotabaru ;r) 1 (satu) lembar surat Peneliti Kelengkapan SPP yang di tandatangani oleh an. FACHRUDDIN RIFANI, S.Pi, M.AP selakuPejabat Peneliti Kelengkapan SPP dan di cap dengan capDinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru;s) 1 (satu) lembar (lembar ke empat / kertas warna hijau) SuratPerintah Pencairan Dana Nomor : 5027/SP2DLS/DKP/2014tanggal 20 Nopember 2014 yang di cap dengan cap BUDPemerintah Kab.
FACHRUDDINRIFANI, S.Pi, M.AP selaku Pejabat Peneliti Kelengkapan SPP dan dicap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Kotabaru ;1 (satu) lembar surat Peneliti Kelengkapan SPP yang di tanda tanganioleh an. FACHRUDDIN RIFANI, S.Pi, M.AP selaku Pejabat PenelitiKelengkapan SPP dan di cap dengan cap Dinas Kelautan danPerikanan Kab.
Putus : 28-04-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1405 K/PID.SUS/2008 Tanggal 28 April 2010 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor ; Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO;
74 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1405 K/Pid.Sus/2008sebagai otorisator pengesahan pembayaran (pengesahan perhitungan),adapun pembayarannya dilakukan oleh kasir:Saksi ROSMIATI pernah menjabat sebagai peneliti di seksi penetapanklaim, yang tugasnya antara lain meneliti kebenaran dan kelengkapanSurat Permohonan Pembayaran (SPP) klaim yang diajukan olehpemohon, dalam hal ini janda veteran, dan kemudian pindah ke bagianverifikasi di seksi penetapan klaim yang tugasnya antara lain mengujikebenaran hasil perhitungan haknya pemohon,
Putus : 13-10-2014 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN MANOKWARI Nomor 36/PDT.G/2013/PN-MKW Tanggal 13 Oktober 2014 —
129 — 70
129 — 70
PPK sudah mengadakan koordinasi yangmelibatkan konsultan Manajemen Konstruksi,Konsultan Perencana, Panitia Peneliti Kontrakdan Narasumber pada hari Jumat tanggal 15Nopember 2013;2.
Register : 02-12-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN Kbm. Tanggal 16 Februari 2015 — ERWIN bin MADMARTO
101 — 3
101 — 3
rokok Djarum Super ;e Bahwa saksi dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan Bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabusabu tersebut tanpa ada ijin dari pihakyang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatansebagai pecandu narkotika ;e Bahwa pekerjaan saksi sehariharinya adalah supir truk pengangkut kelapa,sedangkan terdakwa Erwin, saksi Siswanto dan saksi Simun swasta, danpekerjaannya tidak berhubungan dengan bidang kedokteran, farmasi serta tidakbekerja sebagai peneliti
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2094 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT EMP MALACCA STRAIT S.A. (D/H BUT KONDUR PETROLEUM SA),
300 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
300 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksadan Peneliti Keberatan), berupa koreksi positif a quo dilakukandengan mengobservasi dan menilai alat bukti yang disampaikanoleh Pemohon Banding dan melandaskan kesimpulannyaberdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding a quo,memenuhi aspek yuridismaterial dalam menetapkan hasilpemeriksaan pajak yang berangkat dari adanya fakta telah terjaditransaksi atau peristiwa hukum di bidang perpajakan (taatbestana);bahwa Pengadilan Pajak
Putus : 08-02-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3157 K/Pdt/2016 Tanggal 8 Februari 2017 — PT CIMB SUN LIFE VS RR. L. NUNING LESTARI M. dan PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.
160 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1093 K/Pdt/2010 dimana siPenanggung (perusahaan asuransi) pada waktu penandatangananpolis asuransi harus terlebih dahulu mengcross check kebenaran dataTertanggung oleh Tim Peneliti dan dokter asuransi, apalagi (quod non)payudara si Tertanggung sudah diangkat. Bahwa denganpenandatanganan' polis, Penanggung mengakui/ menyatakankebenaran data yang diberikan oleh Tertanggung;WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II SEBAGAIPEMEGANG POLIS DAN KREDITUR;27.
Register : 20-04-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN TBH Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
YANDRA PUTRA
Tergugat:
4.BUPATI INDRAGIRI HILIR Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir
5.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian
6.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
170 — 21
YANDRA PUTRA
Tergugat:
4.BUPATI INDRAGIRI HILIR Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir
5.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian
6.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
170 — 21
PPKdapat meminta bantuan tim peneliti pelaksana kontrak untukPutusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tbh. Hal 21 dari 50 Hal.memberikan saran atau rekomendasi yang menjadi dasar tindakanPPK selanjutnya ;d.
Register : 11-07-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 28/G/2013/PTUN-MTR Tanggal 15 Januari 2014 — JIHAN FARADILA MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
119 — 127
119 — 127
yang kemudian ditindaklanjutidengan kegiatan penelitian tanah oleh Tim Peneliti Tanah dan penerbitan surat ukuratas bidang tanah yang dimohonkan sesuai surat ukur tanggal 18 Januari 2011Nomor : 703/Lingsar/2006 ; Setelah dinilai layak untuk berikan hak pakai atas tanah yang dimohonkan olehPemerintah Kabupaten Lombok Barat maka pada tanggal 3 Maret 2011 olehTergugat diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat tanggal 3 Maret 2011 Nomor SK.01/HP/52.01.3006/I0/2011sehingga
Register : 03-05-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn Tanggal 8 September 2021 — Penuntut Umum:
ZULKARNAEN P. MUSTAKA, SH
Terdakwa:
FIRONY JOSEPH UNGKEY
386 — 352
ZULKARNAEN P. MUSTAKA, SH
Terdakwa:
FIRONY JOSEPH UNGKEY
386 — 352
III Manado tahun 2005, Pembekalan PNS Jakarta tahun2007, Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Cibinong tahun 2010, DiklatPenyuluh Jakarta tahun 2016, Fasilitator Literasi Makassar tahun 2019 Bahwa dasar penugasan Ahli sebagai ahli bahasa adalah Surat Tugasdari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 0370 /14.13/KP/ 2020; Bahwa Ahli sudah 5 (lima) kali memberikan keterangan ahli bahasasehubungan dengan perkara penghinaan atau pencemaran nama baik; Bahwa Ahli dapat jelaskna maksud dari kata
Putus : 02-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934 K/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — Ilham Gani,M.Pd Bin Imbran Gani
103 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Pengguna Anggaran;j. lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 27Desember 2010 yang ditandatangani oleh peneliti kelengkapandokumen SPP yaitu Saksi Nur Irwansyah, S.E selaku PejabatPenatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Bontang;7) Selain itu, Saksi Drs. H.
Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 27Desember 2010 yang ditandatangani oleh peneliti kelengkapandokumen SPP yaitu Saksi Nur Irwansyah, S.E selaku PejabatPenatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Bontang;7) Selain itu, Saksi Drs. H.
AchmadMardjuki, M.M., selaku Pengguna Anggaran;j. lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 27Desember 2010 yang ditandatangani oleh peneliti kelengkapandokumen SPP yaitu Saksi Nur Irwansyah, S.E selaku PejabatPenatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Bontang;Hal. 96 dari 172 hal. Put. No.934 K/PID.SUS/20157) Selain itu, Saksi Drs. H.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 980/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GRAHA DINAMIKA SEJAHTERA
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah satu persyaratan sengketa diproses di keberatanadalah adanya alasan yang dijelaskan oleh TermohonPeninjauan Kembali atas koreksi yang diajukankeberatan,namun dalam surat keberatannya TermohonPeninjauan Kembali tidak menjelaskan jumlah yangdiajukan keberatan dan berapa jumlah berdasarkanperhitungan Termohon Peninjauan Kembali.disebabkan Termohon Peninjauan Kembali tidakmengajukan keberatan maka Peneliti keberatan tidakmelakukan pembahasan atas koreksi tersebut.12) Bahwa berdasarkan hal tersebut