Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Piutang negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 29 April 2013 — AGUNG ROFIANTO
64 — 73
  • tanggal 7 Januari 2013 dan Surat Tugas Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST336PW1152013 tanggal 16 Januari 2013 halPenunjukan sebagai pemberi Keterangan Ahli, sedangkan demikian juga dalam tahappersidangan ahli mendapat surat penugasan dari pimpinan yang diserahkan kepadaMajelis Hakim;Bahwa dasar hukum yang melandasi kewenangan BPKP guna melakukan audit terhadapdugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara adalahUndangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
    Negara yang bersih danbebas KKN.
Pengadilan PN SINTANG Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SINTANG Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Stg
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
1.HJ.HURYATI
2.WINDI VIRDIYANTI,S,Si.Apt
3.DEDY MUHARYADI,ST
4.HANAS ZULFIYANDI,S.Hut
Tergugat:
1.BUPATI MELAWI
2.BUPATI SINTANG
3.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
4.KEPALA DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MELAWI
5.BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MELAWI
Turut Tergugat:
1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MELAWI
3.KEPALA BADAN NASIONAL KABUPATEN SINTANG
4.CAMAT KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
160 — 41
  • Badan dan/atau PejabatPemerintahan adalah unsure yang melaksanakan fungsi pemerintahnan, baikdi lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. DanFungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan AdministrasiPemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan,pemberdayaan, dan perlindungan. Karenanya adalah secara hukum dantidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlakuberdasarkan :1.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-10-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 12 Maret 2018 — Penggugat:
HR HERU HERMAWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.Yayan Sopyian Anda
1.ACHMAD SUDIRMAN WICAKSANA
89 — 46
  • PeraturanPemerintah sebagaimana yang sudah disampaikan diatas serta perbuatan dantindakan Tergugat tersebut melanggar salah satu asas pada AsasAsas Umum Pemerintahan Yang baik, diantaranya :Halaman 70 dari 132 halaman Putusan Nomor : 123/G/2017/PTUN.BDGe Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketaa guo sudah mengabaikan Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam NegaraHukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundangundangan,kepatutan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara
    Negara; e Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketaa quo sudah mengabaikan Asas Kecermatan adalah Asas yang menghendakiagar dalam tiaptiap Penetapan telah dipertimbangkan semasakmasaknya dansecara seksama dengan kepentingankepentingan yang terkait, agar tidakterjadi kekeliruankekeliruan faham, yang menjadi dasar dan landasan dariPenetapan yang dapat menggoyahkan kekuatan hukum dari Penetapan itusendiri, terlebihlebin lagi dalam Penetapan mengenai penguasaan danpengelolaan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 31-08-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg
Tanggal 14 Desember 2017 — Penuntut Umum:
MARDIYONO, SH.
Terdakwa:
Abdurahman Sang S.Sos MSi
70 — 29
  • Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh PutusanMahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 85Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakimialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawainegeri/ penyelenggara Negara maupun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1888 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — Ir. DHARNA DACHLAN
80 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 54 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri SipilDaerah pada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai KepalaDinas Pekerjaan Umum Bina Marga atau penyelenggara negara yaitu PimpinanProyek selaku penanggungjawab Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Batas CabangDinas Muara Enim Baturaja, telah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
WILDANI HAPIT SH
Terdakwa:
Khalidin
113 — 50
  • Penyelenggara Negara (Pasal 2 UU.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus/2013/PN.TIP.SMG
Tanggal 29 April 2013 —
41 — 12
  • .1012013tanggal 7 Januari 2013 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Jawa Tengah Nomor ST336PW1152013 tanggal 16 Januari2013 hal Penunjukan sebagai pemberi Keterangan Ahli, sedangkandemikian juga dalam tahap persidangan ahli mendapat suratpenugasan dari pimpinan yang diserahkan kepada Majelis Hakim;Bahwa dasar hukum yang melandasi kewenangan BPKP gunamelakukan audit terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsiyang dapat merugikan keuangan Negara adalah UndangundangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
    Negara yang bersihdan bebas KKN.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MANADO Nomor 7Pid.Sus-TPK/2020/PT MND
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ALEXANDER SULUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : SORAYA JUNIARTI TAUFIK alias AYA Binti TAUFIK MUHAMMAD
314 — 132
  • Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaorang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 157/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
194 — 254
  • asasasas umumpemerintahan yang baik.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan produk tata usaha negara berupasertipikat a quo Sudah sesuai dengan dengan azasazas umum pemerintahanyang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum PenyelenggaraHalaman 33 Putusan Nomor : 157/G/2019/PTUNMDN21.Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas semakin jelas bahwa Penggugattidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat oleh Penggugatdan terkesan mengemukakan dalil yang mengadaada/menyesatkan (fallacy).Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikanasas kecermatan sebagai bagian penting dari Asasasas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertipikat a quo sehingga dalilPenggugat yang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-10-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 45 / PID/TPK /2014/PT.DKI
Tanggal 18 Oktober 2014 — Ir. HERU SULASTYONO alias HERU Bin KUNCORO
222 — 170
  • Bea dan Cukai Tanjung Priok II Jakarta Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, telah menerima pemberian atau janjisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu memberi sesuatu kepadapegawai negeri atau penyelenggara
    negara karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukandalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara := Bermula dari bantuan asistensi yangdilakukan oleh Terdakwa Ir.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 29 April 2013 — SUMIARNI AMd binti TUMINO
67 — 19
  • tanggal 7 Januari 2013 dan Surat Tugas Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST336PW1152013 tanggal 16 Januari 2013 halPenunjukan sebagai pemberi Keterangan Ahli, sedangkan demikian juga dalam tahappersidangan ahli mendapat surat penugasan dari pimpinan yang diserahkan kepadaMajelis Hakim;Bahwa dasar hukum yang melandasi kewenangan BPKP guna melakukan audit terhadapdugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara adalahUndangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
    Negara yang bersih danbebas KKN.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 27-12-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 99/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 9 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : R.Bondan Agung Kardono, SH
Terbanding/Terdakwa : LUTHFI AHMAD Bin (Alm) MUHAMMAD BADJURI
63 — 37
  • Mandiraja,Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidak tidaknya disuatu tempattertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangHal 63 dari 120 hal, Put No. 99/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan,turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiahatau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014 berdasarkan SuratKeputusan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.B/TPK/2012/PN PDG
Tanggal 27 Februari 2013 — M. IKBAL. S.Pd
59 — 12
  • Pasaman Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat padaPengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa danmengadili perkara tersebut, selaku Pegawai Negeri ataupenyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugasmeminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadapegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain ataukepada kas umum= seolaholah Pegawai Negeri ataupenyelenggara Negara yang lain
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 30 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 5 Desember 2016 —
35 — 12
  • Banjarmasin dan Ahlimempunyai sertifikat Pendidik Nomor Registrasi: 11100101007355tanggal 24 Agustus 2011 dari Kementrian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia; Bahwa benar berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana , telahdiatur beberapa tipologi perbuatan korupsi antara lain Perbuatanmerugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Suap baikterhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara Pasal 5, SuapTerhadap Hakim Pasal 6, Perbuatan curang dalam pemboronganPasal 7, Penggelapan dalam dalam jabatan Pasal 8, Pemalsuandokumen buku buku atau daftar daftar administrasi, dalam Pasal 9,Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.67 dari 123Pasal 10 mengenai menggelapkan, menghilangkan ataumenghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, olehPegawai Negeri atau orang selain Pegawai negeri yang diberi tugassecara terus menerus dalam jabatan umum, Perbuatan menerimaHadial/Gratifikasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 7 Nopember 2013 — WACHDIJONO, SP. MM Bin SARNO DULCHASANI
49 — 18
  • melakukan.Selanjutnya yang paling memungkinkan adalah yang turut sertamelakukan karena didalamnya ada kerjasama secara sadar dan adakesengajaan untuk bekerjasama mewujudkan ketentuan apa yangdilanggar di UndangUndang dalam hal ini seperti yang didakwakan dalam 53 pasal 2 bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi dengan tujuaan samasama mendapatkan keuntungan ataumerugikan keuangan negara;Bahwa sasaran obyek dari tindak pidana korupsi tidak selamanya haruspegawai negeri atau penyelenggara
    Negara tetapi juga orang yangmenerima gaji dari Korporasi yang mendapat bantuan keuangan Negaraatau keuangan daerah;Bahwa menguntungkan diri sendiri tidak selamanya harus dalam bentukfinansial bagi dirinya sendiri namun juga termasuk menguntungkan oranglain atau korporasi yang disebabkan karena perjanjian tersebut;Bahwa dalam kajian hukum pidana perbuatan berlanjut itu dilakukansupaya perbuatan yang dilakukan tidak cepat ketahuan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Putus : 23-03-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — BUYUNG ABDULMUNAF ROSNA, ST. M.Si
583 — 723 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 191 PK/Pid.Sus/2015Kupang, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan,beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezethandeling) yaitu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baiklangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukanperbuatan, untuk selurun atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-12-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 97/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 9 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MASDUKI,SH
Terbanding/Terdakwa : PRIYO RAHARJO Bin SETYO SUPARTO
56 — 38
  • No.97/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkandiri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukanTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-04-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 4 September 2018 — Penuntut Umum:
HERU HARYANTA, SH
Terdakwa:
EDY MARYANTO,SE Bin SUKARDI
102 — 38
  • perundangundangan sebagai berikut :a)UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi :Pasal 6 huruf a:Hal 59 dari 112 halaman, Putusan Tipikor No. 39/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.KomisiPemberantasanKorupsi mempunyai tugas koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi.Penjelasan Pasal 6Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk BadanPemeriksaKeuangan, Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.b) Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan :Pasal 2:BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunannasional.Pasal 3:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,BPKP menyelenggarakan fungsi:Huruf b.Huruf e.pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dankegiatan pengawasan lainnya terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-04-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 April 2015 — Ir. ROBERTUS VINCENSIUS NAILIU Alias ROBY
151 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur PT Uanini MultikaSejahtera (vide, putusan Pengadilan Negeri);140Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum oleh karena perbuatan Terdakwa "menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan" adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpaharus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidanakorupsi termasuk pada diri Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil atau bukanpegawai negeri, baik penyelenggara
    negara atau pemerintahan maupunTerdakwa sebagai pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa dalam perkara a quo semua unsur unsur rumusan tindak pidanakorupsi Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi telah cukupterpenuhi atau telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu unsursetiap orang, unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, unsurmerugikan keuangan negara yang telah dibuktikan oleh Judex
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — UUS RUSLAN, S.E., M.Si.;
127 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum, agar tidak terjadi kesalahan ataukekeliruan dalam memeriksa dan mengadili subjek pelaku tindak pidanadimaksud (Error in Persona), selanjutnya apakah subjek tersebut dapatdipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana;Bahwa selanjutnya kata "orang perseorangan" sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menentukankualitas subjek pelaku tindak pidana, apakah subjek pelakunya adalah PegawaiNegeri/Penyelenggara
    Negara/Pemangku Jabatan Publik ataukah Partikulir/Swasta;Hal. 114 dari 118 hal.