dalam faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHPyang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan judi;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa berterus terang.e Terdakwa menyesali perbuatannya.e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undanganyang berlaku khususnya pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP, Kitab UndangUndang Hukum

yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih dibawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatunkan kepada Anak akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman

pidana terhadap anakyang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan % (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2019/PN.NbaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndangRI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan LembagaPembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atautempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat(1) ke4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dikatakan

faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1)ke2 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan Subsidair dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;11.

UmumDaerah H.Badaruddin (Pemerintah Kabupaten Tabalong) Nomor : B0172/RSUB/Yan /812/04/2017 tertanggal 11 April 2017 yang menerangkan bahwanama Nahdi Baihaki teridentifikasi menggunakan / mengkonsumsi narkotika,psikotropika, precusor dan atau zat aditif lainnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman

pidana yangditentukan dalam Pasal 114 Ayat (1) minimal 5 (lima) tahun, dalam Pasal 112Ayat (1) dengan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun atau dalam Pasal127 Ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkandengan ancaman pidana, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok,dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang beratringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawanhukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan

Sistem fixed / definite sentence berupa ancaman pidana yangsudah pasti.2. Sistem indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidanasecara maksimum.

lamanya ancaman pidana.Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukan batasmaksimum pidana; badan pembuat undangundang menyerahkansepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana aparat pelaksanapidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnyadalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelakukejahatan tertentu.Dari adanya beberapa sistem perumusan tentang lamanya sanksipidana (strafmaat), sebagaimana disebutkan di atas, dapatdiketahui bahwa sistem perumusan lamanya ancaman

pidana atausanksi pidana yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem determinatesentence, yaitu menentukan batas minimum dan maksimumlamanya ancaman pidana.

dibenarkan berdasarkan asas legalitas (nulla poena sinelege) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum,sebab dalam asas nulla poena sine lege, yang berarti "tiada pidanatanpa undangundang", telan dengan tegas menyatakan bahwasetiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undangundang.Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidanaselain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undangundang.Adapun di dalam UndangUndang Narkotika itu sendiri telahdengan jelas mengatur ketentuan ancaman

pidana dalam batasminimum dan maksimum, seperti misalnya pada Pasal 112 ayat (1)yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 374/PID.SUS/2020/PT MKSatau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehinggaadanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuanancaman pidana

pidana yang termuatdalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), oleh karena itu dalam hal iniPenuntut Umum telah

mengajukan Tuntutan Pidana Penjara minimal kepadaTerdakwa;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.S us/2018/PN Kng.Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman pidana minimumkhusus, yaitu pemidanaan yang memuat ancaman pidana minimal denganmenyebutkan

lamanya pidana yang harus dijalani;Menimbang, bahwa penentuan pidana minimum khusus merupakansalah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disparitaspidana, di samping sebagai upaya memperkuat pengaruh penjatuhan pidanaterhadap masyarakat umumnya dan untuk menunjukkan beratnya tindakpidana yang dilakukan, selain itu eksistensi ancaman pidana minimumkhusus dihubungkan dengan tujuan pemidanaan secara umum, yaitu untukmelindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindaktindakyang

tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang;Menimbang, bahwa penggunaan ancaman pidana minimum khususdalam tindak pidana khusus terhadap pidana penjara, merupakan suatuperkecualian, yaitu hanya ditujukan untuk delikdelik tertentu yang dipandangsangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delikdelik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya, dalam hal ini UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti

pidana penjaraserta denda yang bersifat kumulatifimperatif, maka terhadap Terdakwadijatuhkan pidana penjara dan denda;Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.S us/2018/PN Kng.Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memuat hukuman penggantidenda

alasanHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN.Nbapembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih dibawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhnkan kepada Anak akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman

pidana terhadap anakyang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan % (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakanLembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalahlembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat(1) ke5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang

Hukum Pidana dikatakanbahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yangberkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Anak karena sifat perbuatannyasangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anak sehingga perlumemisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwaHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN.Nbapemisahan tersebut sematamata demi pertumbuhan dan perkembangan anaksecara

Bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraPemohon mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi telahmenerapkan ancaman pidana minimal secara mutlak atau absoluteterhadap perkara Pemohon dengan alasan untuk Kepastian Hukum ;Bahwa pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas terlihat padaPutusan Pengadilan Militer IIl13 Madiun halaman 19 yang intinya MajelisHakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana denda yang diajukanoleh Oditur Militer yang menuntut pidana denda

sebesar Rp. 2 jutakepada pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan pidana denda kepadaPemohon sebesar Rp. 1 Milyar sesuai ancaman pidana minimal dalampasal 114 UndangUndang Narkotika, selanjutnya pertimbangan MajelisHakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannyapada halaman 16 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penjatuhanpidana di bawah minimal yang telah ditentukan oleh UndangUndang adalah bertentangan dengan kepastian hukum karena UUtelah menentukan secara limitatif dan tidak

sesuai dengan asaskemanfaatan serta rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.Selanjutnya putusan Banding tersebut dikuatkan oleh putusan KasasiMARI ;Bahwa penerapan ancaman pidana minimal secara absolut/mutlak yangtidak mempertimbankan sifat dan hakekat serta motif sebuah perkara,dalam hal ini perkara Pemohon menunjukkan kekeliruan Hakim yangnyata dan bertentangan dengan :a.

Bahwa penerapan ancaman pidana minimum khusus menurut MARIbukanlah suatu keharusan, sebagaimana Hasil Rakernis MARItanggal 9 Oktober 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Hakimdapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khususdengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukumyang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifatkasuistis dan tidak berlaku umum, selanjutnya Ketua MARImenyatakan bahwa Hakim bukan hanya corong dari undangundang,tapi Hakim juga harus

Bahwa dalampraktek penerapan ancaman pidana minimal telah terjadiyurisprudensi melalui putusanputusan baik dalam perkara tindakpidana korupsi maupun narkotika dimana pengadilan telahmenjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman pidana minimalkhusus, diantaranya terhadap puusan : (untuk selanjutnya mohonperiksa Memori Kasasi Pemohon halaman 11) ;1. Putusan PN Semarang atas nama Terdakwa Mardijo Ketua DPRDJateng Periode 19992004 dalam perkara Korupsi penyelewenganAPBD 2003 senilai 1, 4 M ;2.

faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

tersebut akan ditentukan lebihlanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatunkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.

Yang mana Terdakwa adalah merupkan seorang ibu rumah tangga yangmemiliki dua orang anak dan juga memiliki suami tega meninggalkan anakanak dan suaminya, pergi dengan lakilaki lain jam 01.00 WIT malam ke baruntuk mabukmabukan dan setibanya di bar boulevard melakukanpenganiayaan, hal ini sangatlah tidak wajar dilakukan oleh seorang ibu yangsudah bersuami dan mempunyai anak, maka dengan demikian perludipertimbangkan berat ringannya ancaman pidana yang diberikan kepadanyasehingga tidak akan mengulangi

Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana twyang cukup berat untuk menakutinakuti caloncalon penjahat artinya kepada saja,agar takut melakukan kejahatan, namun menurut PAUL ANSELM VANFEUERBACH bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akanmemadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat ;b. IMMANUEL KANT mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutanmutiak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.c.

kepercayaan maupun anggota atau anggotaPengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untukpermulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganutpenganut alirankepercayaan dan mempunyai effek yang cukup serius bagi masyarakat yangberagama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untukmenyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibatakibatnya (jopasal 169 K.U.H.P.).Pasal 3Pemberian ancaman

pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutanterhadap anasiranasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2.Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk sepertiorganisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapaanggotanya, maka mengenai aliranaliran kepercayaan, hanya penganutnya yangmasih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliransendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.Mengingat

sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahundirasa sudah wajar.Pasal 4Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas.

Majelis Hakim tidak menemukan adanya halhal yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupunalasan pemaaf maka oleh karena itu perobuatan yang dilakukan terdakwa harusdipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan danberdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman

pidana yang diatur dalam pasal 112ayat 1 Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 disamping ancaman pidana penjaradiancam pula dengan ancaman pidana denda, maka Majelis Hakim akanmenjatuhkan pula pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayardiganti dengan pidana penjara sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan, dan karena

faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakuan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.

formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi, pada pokoknya bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinyakarena judex facti (Pengadilan Tinggi) telah serta merta mengambil alihpertimbangan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwadalam UndangUndang No. 03 Tahun 1997 dalam Pasal 26 ayat (1)menentukan ancaman maksimum pidana penjara bagi Anak Nakal, yaitu 2 darimaksimum ancaman

pidana bagi orang dewasa dan tidak mengatur ancamanminimumnya, artinya hakim boleh menjatuhkan pidana di bawah 15 (lima belas)tahun.

Mengingat Terdakwa Helmey pada waktumelakukan perbuatannya belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun), jadidikategorikan sebagai Anak Nakal, dan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RINo. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatunkankepada Anak Nakal adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2huruf a paling lama (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagiorang dewasa, bukanlah 2 (setengah) dari minimum ancaman pidana ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut, Mahkamah

Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salahmenerapkan hukum karena telah mempertimbangkan baik halhal yangmemberatkan maupun yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf fKUHAP, bahwa judex facti menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa di bawahminimum ancaman pidana penjara adalah tidak bertentangan dengan hukumkarena berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No. 3 tahun 1997tentang Pengadilan Anak, bahwa bagi seorang pelaku pidana (Anak) ancamanpidananya

adalah % (setengah) dari ancaman pidana bagi pelaku pidanadewasa, maka '% (setengah) dari ancaman minimum 3 tiga) tahun adalah 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus

faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

tersebut akanditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dipidana;11e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;ween eee

Januari 2013 dimana terdakwa bernamaAndi Mansur Alias Andi, umurnya 16 tahun, sehingga peradilan yangdiberlakukan yaitu UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 UndangUndang No. 3Tahun 1997 dalam ayat (1) maupun ayat (2), terdakwa dapat dijatuhi pidanapokok maupun pidana tambahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) UndangUndangNo. 3 Tahun 1997 ditentukan pada anak nakal dapat dijatuhi pidana palinglama 1% (Satu perdua) dari maximum ancaman

pidana penjara bagi orangdewasa ;Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No.130/Pid.Sus/2012/PN.Tli tanggal 15 Januari 2013 terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana melanggar 81 ayat (2) UndangUndang No,23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana palinglama 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah), sehingga pada terdakwa Andi Mansur

yang sudahberumur 16 tahun dapat dikenai ancaman pidana % (satu perdua) dariancaman pidana tersebut diatas, dimana pidana penjara dan pidana dendabersifat kumulatif ;Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam pasal 81 ayat (1)adalah berlaku pada tindak pidana dalam pasal 81 ayat (2) dari UndangHalaman 12 dari 16 halamanPutusan No. 06/PID.SUS/2013/PT.PALUUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pidana bersifatKumulatif, maka pada terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda danapabila

sebagai barang bukti yangditemukan di warung kelontong terdakwa sebagaimana disebut dalam dakwaan.Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yangpada pokoknya keterangannya sama dengan keterangan saksi tersebut danterdakwa juga menerangkan bahwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menjualminuman keras tersebut yang diperoleh terdakwa dari disetor oleh sales 1 (Satu)minggu sekali;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat buktidi persidangan, selanjutnya Hakim membacakan ancaman

pidana yang termuatdalam Pasal 37 ayat (4) jo.

Bantul No. 4 Tahun 2019tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan PelaranganMinuman Beralkohol yang didakwakan terhadap Terdakwa.Bahwa atas ancaman pidana dalam pasal dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan mengakui kesalahannya, dan memohon keringanan hukumandengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yangmembutuhkan biaya hidup karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.Bahwa selanjutnya Hakim membacakan putusan dalam sidang yangterbuka untuk umum tersebut yang pada

tunggal tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidakditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasanHalaman 4 dari 7 Catatan Sidang Perkara Pidana Cepat Nomor 28/Pid.C/2021/PN Btl.yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidanaatau hukuman sesuai dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa Hakim telah juga memberitahukan danmenyampaikan kepada Terdakwa tentang ancaman

pidana yang diatur Pasal 37ayat (4) jo.

Sewajarnya Judex Facti bandingkan ancaman pidana yangdiancam dalam Pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun,dibandingkan ancaman Pidana Pasal 112 minimal 4 (empat) tahun terdapatperbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila Judex Factihubungkan dengan ajaran/teori berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pulaberat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnyatindakan memiliki, menyimpan dan menguasai sebagaimana dimaksud dalam PasalHal

Bahwa putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Bantul terhadap Terdakwa yang dihukum dengan pidana di bawahminimal ancaman pidana jelas putusan yang tidak memenuhi rasakeadilan bagi korban dan masyarakat, ditambah lagi tidak adanyaperdamaian antara Terdakwa dan korban/keluarganya;2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul jugatidak memberikan yang positif terhadap masyarakat karena hukuman dibawah minimal ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat(1) jo.

pidana yangdiajukan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021;Menimbang, bahwa untuk selengkapnya memori banding dari JaksaPenuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori banding yang telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18November 2021;Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat denganJaksa Penuntut Umum, oleh karena walaupun' pidana yang dijatuhkanterhadap Terdakwa di bawah minimal ancaman

pidana yang didakwakan, akantetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan sakit atau luka bagi parakorban, yang mana Terdakwa hanya mengulum penis saksi korban Anak Saksi (13 tahun) dan memegang penis saksi korban Anak Saksi IIyang hanya 1.

faktafakta tersebutdiatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP yang didakwakan kepadaterdakwa telah terbukti dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untukmelakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebutdan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasanpembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanyang ada pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut,dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana

tersebut akanditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan yangada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, dan merasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yang memberatkan dan meringankantersebut, maka menurut majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandangtelah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diri terdakwa, makapada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1 ) ke 2 KUHP serta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1 Menyatakan