Kesemuanya Advokat atau PembelaUmum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP) ; Beralamat di Jl. Anggajaya , No. 294, Brojodento, Gejayan,Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I.

., dkk, Advokat dari lembaga bantuanHukum Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAPBANTEN) beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20RT.03/RW.13 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang,Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08April 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,sebagai Penggugat,melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Serang, 04 Agustus 1990, agama Islam,pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,tempat kediaman di xxxxx Serang, Provinsi Banten sebagaiTergugat

Jimmy Monim, S.H. pekerjaanAdvokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Kebijakan Publik untuk bertindak sebagaikuasa hukum dalam perkara banding tersebut, oleh karenanya Pengadilan tingkat bandingakan memberikan pertimbangan atas penolakan tersebut sebagai berikut :Menimbang bahwa kehadiran Sdr. Jimmy Monim,S.H. selakau kuasa hukum dariPEMBANDING dalam perkara yang dimohonkan banding didasarkan pada surat kuasaKhusus, tanggal 02 september 2014, dan atas dasar surat kuasa khusus itulah Sdr.

Putusan Nomor 29 P/HUM/20214.4.Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 TentangttKeterbukaan Informasi Publik yang menyatakan UndangUndangini bertujuan untuk:a.menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, danproses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilansuatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik

dan pengelolaan badan publik yang baik.d. mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu yangtransparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajathidup orang banyak;f. mengembangkan' ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan bangsa; dan/atau;g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkunganbadan publik untuk menghasilkan layanan informasi yangberkwalitas4.5.UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009

tahap perencanaan danpenyusunan, di mana Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tentu membuatkeputusankeputusan yang akan berpengaruh terhadap jalannya prosespembentukan kebijakan publik tersebut, maka pada dasarnya prosespembentukan kebijakan publik merupakan bagian dari fungsi Pemerintahan yangdijalankan oleh Presiden.

Surat Presiden merupakan muara dari proses tersebut,yang mana dalam rangkaian proses tersebut Surat Presiden berada pada tahappenyusunan sebagai tindakan Presiden untuk mengakihiri tahap penyusunansebuah kebijakan publik, untuk berlanjut pada proses berikutnya yang berjalan diDPR dalam rangka melaksanakan fungsi representatif dalam kewenanganLegislasi.

Menurut Ahli norma pada Pasal 5 tersebut sangat logis dan dapatditerima dengan logika hukum yang wajar, karena kebijakan publik dimaksud akanberdampak secara umum, sehingga tentu saja terdapat kewajiban bagi pembentukkebijakan publik dimaksud untuk memberi ruang pertisipasi seluasluasnya bag!seluruh lapisan masyarakat.

Pertanyaanya adalah apakah demikian proses yangdilakukan dalam penerbitan objek sengketa yang berimplikasi pada pembentukansebuah kebijakan publik, lalu aoakah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telahdemikian pula terhadap objek dalam Surat Presiden dimaksud, jika tidak makaobjek Surat Presiden dimaksud dapat dikatakan bermasalah di mana Presidententunya dapat menilai terlebin dahulu apakah dalam proses penyusunannya,sebuah kebijakan publik sebagai objek Surat Presiden dimaksud telahmemperhatikan

adalah hak partisipasi masyarakat, karena partisipasimasyarakat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan publik secara substansial, danselain itu halhal terkait pemenuhan hak partisipasi masyarakat diperintahkan olehUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 dan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014,serta merupakan bagian dari Asas Pembentukan Perundangundangan yang Baik,yang mana dalam hal ini dimensi perintah tersebut menjadi lebih kuat, mengingatluasnya pengaruh dari kebijakan publik yang akan dibentuk tersebut

Termohon Informasijabarkan itikad tidak baik dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dalamJawaban dan Kesimpulan tertulis akan tetapi Majelis Hakim Komisi InformasiJawa Tengah mengabaikan fakta hukum tersebut;Menimbang, bahwa atas dalil Keberatan tersebut, perlu memperhatikanBagian Tujuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik, mengatur: UndangUndang ini bertujuan untuk:a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;Halaman 18 dari 24 halamanPutusan Nomor: 29/G/KI/2021/PTUN.SMGc. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;e. mengetahui alasan

kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orangbanyak;f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;dan/ataug. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BadanPublik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pada Bagian KeduaKewajiban Pengguna Informasi Publik Pasal 5 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi

Bahwa dalam Pasal 3 huruf a dan huruf f UU KIP dinyatakan bahwa UUKIP bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahuirencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, danproses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatukeputusan publik serta mengembangkan ilmu pengetahuan danmencerdaskan kehidupan bangsa ; 22000 nnn noe ennaA.2.

,para Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PusatDukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung yang beralamat diJalan Stania Nomor 133 Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 05/SKK/PDKPBB/II/2018 tanggal 9 Februari 2018;Pengadilan Tinggi Tersebut;Telah membaca :1.

ROBBY HARMAWAN, bertempat tinggal di Patuk RT036/RW 007 =Ngampilan, Ngampilan Yogyakarta,kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada NelsonA.P Panjaitan, S.H. dan kawankawan, advokat padaKantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP), beralamat di Jalan Anggajaya , BrojodentoNomor 294 Gejayan, Desa/Kelurahan Condongcatur,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018;Para Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 10 hal. Put.

SALINANPUTUS ANNomor : 0159/Pdt.G/2011/PA.SkaBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antaraPENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta,tempat tinggal di Kota Surakarta, yang dalam hal ini telahmemberi kuasa kepada Advokad Penasehat Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum dan Kajian Kebijakan

Publik(LBH KKP) Kota Surakarta yang berkantor di Kota Surakartadengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2011; LAWANTERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN,tempat tinggal di Kota Surakarta, yang dalam hal ini telahmemberi kuasa kepada Advokad pada Kantor Hukum yangberkantor di Kota Surakarta dengan Surat Kuasa Khusustertanggal 14 Maret 2011,; Pengadilan Agama tersebut ;Telah memeriksa berkas perkara ; Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksisaks!

., MUHAMMAD MAHIRUDDIN PUTRA LUBIS,SH dari KantorLembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Kebijakan Publik (LBHAKP) berkantor danberalamat di Jl.

Publik Fak.

Hukum(PKHKP) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/V/2006/ (tanpa Nomor)tertanggal 19 Mei 2006 berikut lampirannya ;Surat Penawaran Harga dari DODI HARYONO SHI, SH, MH selaku KetuaPusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fak.

(tanpa Nomor) tertanggal23 Mei 2006 ;Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan /Pekerjaan Pengkajian danPenelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD ProvinsiRiau dengan DODI HARYONO SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat KajianHukum dan Kebijakan Publik Fak.

Publik FakultasHukum (PKHKP) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UMA//2006/ ........

(tanpaNomor) tertanggal 19 Mei 2006 berikut lampirannya ;Surat Penawaran Harga dari DODI HARYONO SHI, SH, MH selaku KetuaPusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fak.

melaksanakan tugasnyaberdasarkan Pancasila, Undangundang Dasar Republik Indonesia danPrinsipprinsip Universal Hak Asasi Manusia;Pasal 6, yang menyatakan maksud dan tujuan Penggugat didirikanadalah menjadi wadah bagi warga Kota Jakarta untuk berperan dalammembangun Kota Jakarta dengan semangatpartisipasi, cinta lingkungan,penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan yang bersih;Pasal 7 yang menyatakan Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebutPenggugat melakukan kegiatan advokasi terhadap kebijakan

publik berupa:a.

Studi kebijakan publik, pendidikan publik, kKampanye publik dan membelakepentingan publik dibidang penegakan hukum dan keadilan;b. Penghormatan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia;c. Keadilan dan kesetaraan gender yang tidak diskriminatif;Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2015d. Pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup dan sumber dayaalam yang seimbang;e. Perlindungan dan pembelaan hakhak konsumen;f.

Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H.Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor HukumPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung(PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, BangkaHalaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2021/PT BBLBelitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukumpada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PusatDukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung yangyang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, KelurahanTaman Bunga, Kecamatan Gerunggang, KotaPangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Oktober2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor51/SK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;hal. 1 dari 25 hal.

Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukumpada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik(PDKP) Bangka Belitung yang yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133,Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa KhususTanggal 26 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor51/SK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim

Akibat dari suatu kebijakan publikharus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.Langkahlangkah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalamrangka pembuatan kebijakan publik sehubungan dengan asaskeseimbangan sebagai berikut :a. Kepentingankepentingan yang relevan harus dipersamakanb. Harus ada beberapa nilai kepentingan bagi pelaksanaan keseimbanganc.

Jika lalai (tidak hatihati)dan akibatnya masyarakat dirugikan, maka pejabat administrasi negaratersebut dapat digugat.Asas bertindak cermat (principle of carefulness), mensyaratkan agarpemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yangrelevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalampertimbangannya.Asas ini mengkehendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkanmengharuskannya berhatihati , sehingga tidak menimbulkan kerugian bagiwarga masyarakat.

Dengan demikian orang yang terkena keputusantersebut menjadi tahu apa alasanalasannya, sehingga apabila alasanalasan itu tidak benar dan merugikan, dia dapat mengajukan keberatanyang tepat untuk mendapatkan keadilan.Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation),maksudnya suatu kebijakan publik harus dapat didukung oleh alasanalasan yang dijadikan dasarnya.Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor 48/G/2020/PTUNJKT.Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badanbadan pemerintahan

publik danhukum.

Jika lalai (tidak hatihati) danakibatnya masyarakat dirugikan, maka pejabat administrasi negara tersebutdapat digugat.Asas bertindak cermat (principle of carefulness), mensyaratkan agarpemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yangrelevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalampertimbangannya.Asas ini mengkehendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkanmengharuskannya berhatihati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagiwarga massyarakat.

Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengantanggal 16 Desember 2021;Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Resa Fersandy, S.H.Advokat/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor HukumPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung(PDKP BABEL), beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Pangkalpinang, BangkaHalaman 1

Kesemuanya advokat pada MAJELIS HUKUM, HAM,dan KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK PIMPINAN DAERAHMUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA yang berkantor diJl. Teuku Umar no.5 Kota Surakarta, selanjutnya sebagaiPenggugat;melawanumur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di JL.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebihdahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet.Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, kami Mohon Putusan yang seadiladilnya atau ex Aquo et Bono.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukanPenggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanyabernama : 1.Rio Ridhayon Demo,S.H,2.Zaini Afrizal,SH,3.Hirson Kharisma,SHadalah Par advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik (LBHSIKAP) Balikpapan

Tujuan diundangkannya UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebagai hukum materiil di antaranyaadalah untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktifmasyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan tersebut tidak bolehdiabaikan karena keterbatasan hukum acara.