Ditemukan 2032 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelayaran peredaran pelepasan peledakan penebagan peleburan pekabaran pemekaran
Penelusuran terkait : Jalan Jalan . Jalan tol Penutupan jalan Jalan umum Angkutan jalan Pidana khusus Lalu lintas angkutan jalan;
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 08-12-2017 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 240/Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 17 Oktober 2018 — 1. JHONI BARI, Umur 55 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Inauga, Kecamatan Mimika, Papua, Untuk kepentingan perkara ini berdomisili di Tantui, RT.002/RW.08, Kel. Pandang Kasturi, Kota Ambon ; 2. NURYANTI BARI, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tantui RT.002/RW.08, Kelurahan Pandang Kasturi Kota Ambon Provinsi Maluku ; Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARCUS MANUHUTU, SH, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jln Pohon Mangga RT.002/RW.06, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Desember 2017 dengan nomor 10/2017, selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ; Lawan : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, CQ. DIREKTORAT BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MALUKU DAN MALUKU UTARA, BERALAMAT DI JLN. IR. PUTUHENA, WAILELA, RUMAH TIGA, KECAMATAN TELUK AMBON, KOTA AMBON. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Nuryanti, SH,MM, Ande Akhmad Sanusi, SH,M.Sc, Hizriana Solikhah, SH, Deny Risnardi Setiawan, SH, Stanley C.H. Tuapattinaja, ST.,MT, Berthy Leatemia, ST.,MT, Krisna Paramudita, SH.,MH, Gusta Ardianto, SH.,MH, Rosiana Athiah Damaiyanti, SH, Iin Hidayah, SH, Sugeng Pambudi, SH, Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, SH.,MH, Alexander Pesulima, SH, Jantje Thenu, SH dan Bendjamin I. Pattiradjawane, SH, Kesemuanya sebagai Pegawai negeri Sipil Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jln Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Jln Ir. Putuhena, Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;
146 — 26
  • Menyatakan Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan Oleh TergugatTelah Sesuai Dan Berdasarkan Hukum.5.
    jalan baru saja tahun 2015.Bahwa pembuatan dan Pembagian sertifikat itu pada tahun tahun 1985 danpembagiannya pada tahun 1988.Bahwa yang kerjakan pelebaran jalan tersebut adalah PT Nusam dan PTPutra Bungsu Putri;Bahwa setahu saksi yang kena gusur adalah Keluarga Latumeten,Keluarga Suwito dan keluarga Bari/Penggugat.Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Padt.G/201 7/PNAmbBahwa pada dikiri dan kanan jalan objek sengketa ada ditanami pohon Jati ;Bahwa saksi tahu ada mediasi antara DPRD
    jalan oleh Tergugat ;Bahwa setelah turun di Objek kami ke lokasi, kami melaporkan kepedaPemerintah Kabupaten Buru kemudian dari bagian pemerintahan yaituasisten ada yang turun bersama kami di objek tersebut.Bahwa setelah turun di Objek ditemukan ada sebagian tanah dan pohonjati milik penggugat yang digusur untuk pelebaran jalan tersebut.Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Padt.G/201 7/PNAmbPada saat turun di objek belum ada dibuat talut jalan.Bahwa dulu jalan Kabupaten dan sekarang
    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,P2 berupa fotofoto kegiatan proyek pelebaran jalan pada objek sengketa :Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan SaksiSaksiuntuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :1.
    jalan, tanahyang menjadi obyek sengketa dan juga tanah tersebut adalah milik siapa;Menimbang, bahwa oleh karena bukti dari Tergugat bukanlah merupakansertifikat pada tanah sengketa, apabila dihubungkan dengan bukti P.1 milikPergugat telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat diketahuibahwa tanah yang terkena pelebaran jalan dahulu lebar jalan sebelum diperlebarlebarnya hanya 3 (tiga) meter dan sekarang lebarnya kurang
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 25-10-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 366/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 3 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat I : PT. PASSOKORANG Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat II : PT. APHASKO UTAMAJAYA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat III : PT. USAHA SUBUR SEJAHTERA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat IV : PT. SABAR JAYA PRATAMA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat V : PT. PUTRA JAYA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat VI : PT. LATANINDO GRAHA PERSADA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ,untuk selanjutnya disebut KPPU
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq Mentri Pekerjaan Umum cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar cq Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Wilayah Nasional VI Makassar
Terbanding/Tergugat III : Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wi
172 — 56
  • Bahwa Penggugat II, Penggugat Ill, dan Penggugat IV adalah pemenangtender Pelebaran jalan Baras Karossa, Pelebaran Jalan Baras Karossa,dan Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu Paket Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 yangdiadakan oleh Tergugat III sebagai panitia;Halaman 4 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS3.
    Bahwa Penggugat V adalah salah satu dari peserta lelang pada paketpekerjaan Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu , Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu II, dan Pelebaran Jalan Baras Karossa;4. Bahwa Penggugat VI adalah salah satu dari peserta lelang pada paketPeningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang, pekerjaan PelebaranJalan Kaluku Salabutu 1, Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu Il, danPelebaran Jalan Baras Karossa;5.
    Bahwa namun kemudian dalam perkembangannya, Sekretariat Tergugat menerima laporan tentang dugaan pelanggaran Undangundang No. 5Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Direktorat Jendral Bina MargaKementrian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 (Pelaksanaan JalanNasional Wilayah dan Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran2012).
    Adapun paket kerja tersebut adalah:1) Pelebaran jalan Topoyo Barakang;Halaman 11 dari 26, Putusan.
    Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS12.13.2) Pelebaran Jalan Baras Karossa;3) Pelebaran jalan Kaluku Salabutu 1;4) Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu II;Tergugat Il mengadakan Rapat Penjelasan (aanwijzing) pada Tanggal19Desember 2011 yang dihadiri oleh 19 (Sembilan belas) perusahaan calonpeserta tender yang pada awalnya diikuti dari + kurang lebih 50 (Lima Puluh)calon peserta tender, dan hingga batas waktu pemasukan dokumenpenawaran hanya terdapat 9 (Sembilan) perusahaan yang memasukkandokumen penawaran, dan dari
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pre
Tanggal 9 Agustus 2017 — Abdul Malik Bory Bin Sjech Abdullah Lawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Walikota Parepare
71 — 5
  • ABDULLAH Umur 49 tahun, Agama lslam,Pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Mattirotasi No 71 RI/RW 003/001Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGATMELAWANPemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Selatan CqWalikota Parepare Cq Tim Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Sudirman KotaParepare Tahun 2016, yang diwakili oleh Drs H.
    tertanggal 18 November2017 yang isinya Penggugat keberatan atas kegiatan pelebaran jalan dimanasaat itu yang dianggap sebagai pemilik tanah adalah saudara Laware ;e Bahwa sebelum membantu Penggugat saksi memeriksa dokumen sertifikatPenggugat dan baru menyatakan bersedia membantu setelah melihatdokumendokumen yang dimiliki Penggugat.
    Gugatan Penggugat sekarang ini tergolong kedalam gugatan yang prematur, olehkarena pada kenyataannya Tergugat sama sekali tidak menguasai tanah milik yangdijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dan masih terdapat tanah yang terkenadampak pelebaran jalan yang belum dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas 10 M? dansampai saat ini belum dilakukan kegiatan diatas tanah tersebut.
    Tuntutan agar dinyatakan Pengugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 52,5 m2yang terletak di jaan Jendral Sudirman, RT/RW 001/001, Kelurahan BumiHarapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang dimasukkan danditetapkan serta dipergunakan oleh Tergugat dalam kegiatan pengadaan tanahdan pembangunan pelebaran jalan Sudirman kota Parepare tahun anggaran2016;Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 07/Pdt.G/2017/PN. Pre3.
    jalan atas tanah saksi sebesarRp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hal tersebut dikaitkan dengan bukti suratberupa bukti T.1, T.2,7.3,T.4,T.5 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas maka dapatlahdiambil kesimpulan bahwa jelas dahulu saksi LA WARE yang menguasai objeksengketa sehingga akibat dampak dari pelebaran jalan Tergugat melakukanpembayaran ganti kerugian kepada saksi LA WARE namun dalam perkara iniPenggugat tidak menarik saksi LA WARE sebagai pihak dalam perkara ini
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 01-09-2015 — Putus : 12-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN PADANG Nomor 135/Pdt.G/2015/PN Pdg
Tanggal 12 Juni 2016 — MASRI melawan WALIKOTA PADANG
82 — 27
  • jalan By Pass;Bahwa tanah milik Penggugat yang kena proyek pelebaran jalan By Pass disebelah barat itu seluas + 2.000 M2;Halaman 27 dari 49 Putusan nomor 135/Pdt.G/2015/PN PdgBahwa Penggugat mengatakan kepada saksi, Penggugat tidak maumenyerahkan tanah miliknya yang kena proyek pelebaran jalan By passkepada pemerintah kota Padang (Tergugat ), ;Bahwa saksi tidak tahu apa usaha dari Pemerintah kota Padang (Tergugat 1)apabila ada orang yang tidak mau menyerahkan tanahnya yang kena proyekpelebaran jalan
    jalan By Pass tersebut berbatas dengan bibir jalanaspal By Pass;Bahwa tanah objek perkara yang kena proyek pelebaran jalan By Passtersebut lebar kirakira 100 meter;Bahwa tanah dekat toko bangunan tidak ada kena proyek pelebaran jalan ByPass, tanah yang dipermasalahkan tersebut dekat toko bangunan sampaiujung parit;Bahwa Tanah milik Penggugat yang kena proyek pelebaran jalan By Passseluas 2.150 M2, Penggugat yang mengatakannya kepada saksi;Bahwa tanah objek perkara berbatas dengan tanah milik Mawardi
    , tanah milikMawardi tidak kena proyek pelebaran jalan By pass;Bahwa diarah bawah tanah objek perkara berbatas dengan tanah milik TurutTergugat, tanah milik Turut Tergugat tidak terkena pelebaran jalan By Pass;Bahwatanah objek perkara kena proyek pelebaran jalan By Pass, tanahobjek perkara tersebut masih ada;Bahwa tanah sengketa milik Penggugat tidak mau dikonsolidasi, karenaTergugat tidak mau mengganti rugi;Bahwa dengan tanah lainnya yang saksi alami, saksi yang membayar kepadaorang, bukan pemerintah
    jalan By Pass;Halaman 40 dari 49 Putusan nomor 135/Pdt.G/2015/PN PdgBahwa Penggugat mengatakan kepada saksi, Penggugat tidak maumenyerahkan tanah miliknya yang kena proyek pelebaran jalan By passkepada pemerintah kota Padang (Tergugat I), ;Bahwa pelebaran jalan By Pass dekat tanah objek perkara masih terbengkalaisampai kini;Bahwa Saksi terakhir melinat objek perkara pada hari Jumat tanggal 26Februari 2016;Bahwa saksi melihat sebelah Barat bagian sudutnya tanah objek perkara yangkena pelebaran jalan
    jalan By Passtersebut lebar kirakira 100 meter;Bahwa Tanah milik Penggugat yang kena proyek pelebaran jalan By Passseluas 2.150 M2, Penggugat yang mengatakannya kepada saksi;Bahwatanah objek perkara kena proyek pelebaran jalan By Pass, tanahobjek perkara tersebut masih ada;Bahwa setahu saksi, bukan hanya lokasi Penggugat saja yang bermasalahdengan konsolidasi, tetapi banyak tanah orang yang lainnya yangbermasalah;Halaman 41 dari 49 Putusan nomor 135/Pdt.G/2015/PN PdgBahwa Penggugat tidak mau tanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2895 K/PDT/2010
Tanggal 24 Agustus 2011 — H. ZAINAL ALMANAR, SH, DKK ; WALIKOTA PADANG ; PANGLIMA TENTARA NASIONAL (TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER II BUKIT BARISAN Cq. KOMANDO KOREM 032 WIRABRAJA Cq. KOMANDAN KODIM 0312 PADANG
50 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2895 K/PDT/2010waktu sebelum pembangunan/pelebaran jalan dimaksud dilakukan olehTergugat yang dibantu oleh Tergugat Il ;Bahwa kirakira sekitar bulan Mei 2008 kenyamanan dan ketentramanPenggugatPenggugat tersebut mulai terganggu.
    Disinilahketerlibatan dari Tergugat Il ;Bahwa upaya pelebaran jalan yang akan dilakukan oleh Tergugat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tergugat Il tersebut tergolongusaha yang cukup bagus dan sangat bermanfaat buat orang banyak dantentunya PenggugatPenggugat juga mendukung program tersebut ;Bahwa yang justru menjadi petaka bagi PenggugatPenggugat adalahbahwa pelebaran jalan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat denganbantuan Tergugat Il yang dibungkus dalam kegiatan Bhakti TN!
    MenyatakanPenggugatPenggugatadalah Para Penggugatyangdirugikan hak keperdataannya akibat pembangunan/pelebaran jalan yangdilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il yang tidak sesuai denganproses dan prosedur yang berlaku di negara hukum ;3. Menyatakan tanah yang terpakai untuk pelebaran jalan tersebut, pagaryang dibongkar secara paksa, tanaman yang ditumbangkan secara tanpaizin yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il merupakan perbuatanmelawan hukum dan merugikan PenggugatPenggugat ;4.
    Tergugat sebelum mengadakan pelebaran jalan tersebut, sudah adanyarapat atau musyawarah dari masyarakat terlebin dahulu dan masyarakatKurao tersebut sudah menyetujui dengan adanya manunggal INIBadunsanak di Kelurahan Kurao Pagang tersebut dan tidak semua tanahmasyarakat yang terkena pelebaran jalan ;4.
    /pelebaran jalan menjadi tidak logis dan tidak sistemik alias loncatloncat.Seharusnya gugatan Penggugat yang demikian dinyatakan kabur(obscuur libel) dan di dalam amar putusan harus dinyatakan tidakdapat diterima..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2299 K/PDT/2014
Tanggal 24 Februari 2015 — A. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. WALI KOTA PARIAMAN, dkk VS TUAN DONNY
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat A secara bersamasama dengan Tergugat B dan ParaTergugat C telah menetapkan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan DanPembangunan Trotoar Simpang Santok, Kecamatan Pariaman Timur,Kota Pariaman, dengan pagu dana sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah). Sebagaimana yang telah dituangkan atau dicantumkanHal. 2 dari 37 Hal. Put.
    pelebaran jalan dan pembangunan trotoar SimpangSantok, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara yangditandatangani oleh Kepala Desa Air Santok dan Tergugat F;Bahwa meskipun masyarakat pemilik lahan yang tanahnya terkenaproyek pelebaran mana tersebut pada prinsipnya telah memberikanpersetujuan.
    /tanah mlikmasyarakat yang berada disepanjang proyek pelebaran jalan danHal. 22 dari 37 Hal.
    jalan dan pembangunan trotoarSimpang Santok.
    jalan danpembangunan tratoar Simpang Santok.
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-03-2016 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 82 / Pdt.G / 2015 / PN. Srg
Tanggal 15 Maret 2016 — H. MUHIBI LAWAN 1. MUAWANAH 2. R O Y A N I 3. SUPRIYAH 4. FATONAH 5. HAERIYAH 6. MU ' MIN 7. KOMARIAH 8. SAHRUL 9. MASTUROH 10. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang 11. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Bupati Kabupaten Serang Cq. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten
88 — 12
  • jalan kemudian pihak Penggugat H.
    Jalan Ruas JalanPakupatan Palima, Segmen KP3 Simpang Boru, oleh Dinas BinaMarga dan Tata Ruang Propinsi Banten ;Menghukum Turut Tergugat ( Kepala kantor Badan PertanahanKabupaten Serang ) untuk menetapkan hasil ukur tanah seluas + 302M2 yang terkena pembebasan pelebaran jalan, Ruas Jalan Pakupatan Palima, Segmen KP3B Simpang Boru, oleh Dinas Bina Marga danTata Ruang Propinsi Banten menjadi milik JAHARI Bin SAPI ;Memerintahkan Turut Tergugat Il ( Kepala Kantor Dinas Bina Margadan Tata Ruang Propinsi
    dan tanah tersebut sedang terkena pembebasan untukpembangunan pelebaran jalan ruas jalan pakupatan palima segmenKP3B simpang boru oleh Dinas Binamarga dan Tata Ruang ProvinsiBanten, dan belum diselesaikan proses pembayaran ganti rugiterhadap ahli waris Salman Bin Iskak.8.
    MUHIBI dengan Keluarga ROYANI ;Bahwa tanah tempat saksi juga terkena pembebasan yangdiperuntukkan untuk pelebaran jalan dan saksi telah menerimapembayaran pembebasan tanahnya dari pemerintah ;Saksi JAMHURI:; Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Keluarga H.MUHIBI dengan Keluarga ROYANI yaitu masalah tanah yang terkenaHalaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srgpembebasan pelebaran jalan di desa Gowok ;Bahwa saksi mengetahui tanah yang terkena pembebasan pelebaranjalan
    jalan ruasjalan pakupatan palima segmen KP3B Simpang Boru oleh Dinas Bina Margadan Tata Ruang Propinsi Banten, dikarenakan tanah yang terkena pembebasanHalaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srglahan tersebut adalah tanah milik Para Tergugat sebagai tanah waris dariSALMAN Bin ISKAK dimana suratsurat tanah dan letak obyek tanah yangdimiliki oleh SALMAN Bin ISKAK yang terkena pelebaran jalan berbeda dengantanah yang dimasudkan dalam gugatan Penggugat, dimana tanah milikSALAMAN Bin
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 04-03-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 111/Pdt.P/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2015 —
130 — 102
  • jalan(Box Calverd) tersebut belum bersertifikat masih PetokBahwa yang punya proyek Box Calverd tersebut adalah Dinas PekerjaanUmum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya; Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah KotaSurabaya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan/rapat koordinasi terkaitpersil di JI.
    Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena
    A.DAYA PRASETYONO, MM.Bahwa saksi sebagai Camat Tandes Surabaya;Bahwa benar Sumilah adalah warga kelurahan Tandes;Bahwa saksi tahu sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk pengesahanuang konsinyasi yang telah ditransfer ke Rekening Pengadilan NegeriSurabaya; Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah ditransfer ke Pengadilantersebut; Bahwa saksi tahu yang berhak menerima uang konsinyasi tersebut adalah SdriSumilah;Bahwa saksi tahu kalau tanah dan rumah yang akan terkena pelebaran jalan
    Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sdri Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu
    Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri.Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena
Pengadilan PN BENGKULU
Putus : 02-11-2016 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bgl
Tanggal 2 Nopember 2016 —
101 — 49
  • HK.02.03/SATKERPUJN.IVPPK05/47.1 tanggal 7 Januari2016 tersebut, Turut Tergugat menerbitkan surat No.HK.02.03/SATKERPUN.IV93 tanggal 26 Januari 2016 perihalPencairan Jaminan Pelaksanaan Paket Pelebaran Jalan AirSebakul Betungan yang ditujukan kepada PT.
    Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul Betunganyang dilaksanakan oleh Penggugat sudah termasukdalam kategori KONTRAK KRITIS.b. Keterlambatan progres fisik Pekerjaan Pelebaran JalanAir Sebakul Betungan adalah akibat dari kesalahanPenyedia Pekerjaan Konstrukjsi (ic. Penggugat).c.
    Jalan Air Sebakul Betungan No.HK.02.03/SATKERPJN.IVPPK5/200 tanggal 22April 2015 (selanjutnya disebutdengan Perjanjian Kerja (Kontrak) No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2942 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juni 2015 — PT. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL/PT. HOTEL INDONESIA NATOUR VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA, DK
58 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalan PerintisKemerdekaan (Dari Jalan Jendral Ahmad Yani/By Pass sampai denganJalan Bekasi Raya) Kota Administrasi Jakarta TimurUtara;Hal. 1 dari 8 hal.
    Bahwa pembangunan Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (dari JalanJendral Anmad Yani/By Pass sampai dengan Jalan Bekasi Raya) harussegera dilaksanakan guna kelancaran pembangunan koridor busway trascJalan Perintis Kemerdekaan;3.
    Sekretaris Kota Jakarta Utara selaku Ketua Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara telah menetapkanKeputusan Nomor 642/2011, tanggal 27 Desember 2011 tentang Bentukdan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan dan Bendabenda lain diatasnya Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Jalan padaKoridor Busway Trace Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan PegangsaanDua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;4.
    jalan pada koridor busway jalanperintis kemerdekaan;Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipansebagai consignasi;Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesarRp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini dibacakan kepadaTermohon pada tanggal 28 Mei 2013 kemudian terhadapnya olehHal. 3 dari 8 hal.
    ;Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon menguasai dan memiliki hak atastanah yang terkena pembebasan untuk pelebaran Jalan pada koridorbusway Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut, hal mana dapat dibuktikandengan:a. Sertifikat HGB Nomor 4480/Kelapa Gading Timur, seluas 1.620 m atasnama Pemohon Kasasi/Termohon (bukti T.13);b. Sertifikat HGB Nomor 4481/Kelapa Gading Timur, seluas 7.380 m?
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 06-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 31 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Direktorat Jenderal BINA MARGA, Cq. Balai besar pelaksana Jalan Nasional-I, Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Naional wilayah – I Provinsi Aceh. Cq. Pejabat Pembuat Komitmen - 4
Terbanding/Penggugat : Ir.H.T Saiful Bahri, selaku Direktur PT. TAMITANA
Turut Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh
97 — 29

    • Mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Terbanding untuk sebagian;
    • Menyatakan paket pekerjaan Pelebaran Jalan Bts Kota Langsa- Bts Provinsi Sumut ( 2 Jalur Kota Tamyang ) Paket : ( Wil.1-4C ) tanggal 18 Pebruari 2015 dengan No.
    Akibat adanya kendala ini, terpaksa Penggugatmenunda pekerjaan Pelebaran Jalan BTS KOTA LANGSABTS.
    ini telah membuatPengugat kehilangan waktu untuk menyelesaikan paket Pekerjaan yangsedang penggugat kerjakan yaitu Pelebaran Jalan BTS KOTA LANGSABTS.
    jalan Bts.
    Suraedah Gaffar, MT, selaku Konsultan Pengawaspaket pekerjaan pelebaran jalan Bts. Kota Langsa Bts. Prov.
    Suraedah Gaffar, MT, Konsultan Pengawaspaket pekerjaan pelebaran jalan Bts. Kota Langsa Bts. Prov.
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 16-08-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 221/Pid.Sus./2013/PN.Btl
Tanggal 17 September 2013 — TONI JUNIANTO Bin AGUS PRATIKTO
108 — 320
  • YB ada melakukan proyek pelebaran jalan di DesaMangkalapi Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu.Bahwa Proyek pelebaran jalan yang dikerjakan murni inisiatif dari PT. YBdan tidak ada legalitas atau ijin yang dimiliki PT. YB untuk melakukanpelebaran tersebut, dalam hal ini ketiga KUD (KUD Karya Sejahtera,KUD Karya Mandiri KUD Hatiif Baramakmur) tidak ada meminta ataumenunjuk PT.
    Yizza Bharamartauntuk melakukan pembuatan jalan atau pelebaran jalan di beberapa desakhususnya di Desa Mangkalapi.Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pekerjaan pelebaran jalan yang dikerjakanPT. Yizza Bharamarta di Desa Mangkalapi namun saya tahu bahwapekerjaan pelebaran jalan yang dikerjakan oleh PT. Yizza Bharamarta setelahadanya penghentikan oleh Dishut Propinsi Kalsel.Bahwa Saya tidak pernah melewati maupun mengecek lokasi pekerjaanpelebaran yang dikerjakan oleh PT.
    jalan yaitu PT.
    pohon akasia, dan yang bertanggung jawabterhadap kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan tersebut adalah terdakwasendiri.Sebelum kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan sterdakwa sudah mengetahuibahwa jalan tersebut masuk areal PT.
    tersebut adalah terdakwasendiri.Sebelum kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan terdakwa sudah mengetahuibahwa jalan tersebut masuk areal PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Putus : 19-07-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 571/Pdt.G/2012/Pn.Mdn
Tanggal 19 Juli 2013 — - SYAMSUL BAYU - ROSMA BORU SINURAT - PEMERINTAH KOTA (PEMKO) MEDAN
73 — 22
  • DALAM REKONPENSI :Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan pada bagian konpensimerupakan satu kesatuan yang bulat dan menjadi bagian dalamrekonpensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan ini mengajukan gugatanrekonpensi terhadap Tergugat d.r/Penggugat d.k, dengan alasanalasansebagaiman diuraikan dibawah ini;Bahwa tanah terperkara merupakan milik PEMKO MEDAN sebagai sisalahan ganti rugi pelebaran jalan sesuai Surat Camat Medan Sunggaltanggal 28 Juli 2009;Bahwa
    jalan tersebut, setahu saksi kalau tanahnyabersisa 8 (delapan) meter maka diganti rugi Pemko, tetapi kalau masihbanyak sisa tanahnya maka tidak diganti rugi Pemko semuanya ; Tanahmasyarakat di sekitar tanah yang menjadi sengketa ini juga sudah digantirugi Pemko seluruhnya, karena digunakan untuk pelebaran jalan ;Bahwa letak tanah milik Tergugat dan tanah milik Gunaran bersebelahandengan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, dan tanah milikTergugat dahulu juga milik Samaun yang dibeli olen
    jalan Industri atau Ring Road sekarang,sehingga Pemko mengganti rugi tanah itu kepada Samaun ; Hal itu saksiketahui karena tanah saksi dengan tanah Samaun bersebelahan, dantanah yang menjadi sengketa hanya kirakira 200 meter dari rumah saksi,dan sekarang tanah yang menjadi sengketa tersebut milik Pemko ;Bahwa pada waktu pelebaran jalan Ring Road atau Industri tersebut, saksipernah bertanya kepada petugas dari Pemko yang sedang melakukanpengukuran, dan dia menerangkan bahwa 10 meter dari parit yangdisamping
    jalan Ring Road tersebut, selain tanah sengketa,tanah tanah lainnya juga ada sisanya, karena di depan tanah saksi jugaada kelebihan tanah pelebaran jalan Ring Road dan sekarang saksi yangmenanami untuk penghijauan, dan disamping tanah saksi juga ada tanahkelebihan pelebaran jalan Ring Road ; Yang diganti rugi oleh Pemko untukpelebaran jalan Ring Road, selain tanah, bungabunga, pohonpohonbahkan pot bunga saksi pun diganti rugi oleh Pemko ;Bahwa menurut tulisan yang saksi baca di pamflet, tanahtanah
    jalan yang merupakan satukesatuan dengan ruas jalan Ring Road/Jalan Industri ;e Bahwa tidak benar Tergugat menghalangi Penggugat untukmembangun diatas tanah objek perkara, karena tanah terperkaramerupakan sisa lahan ganti rugi pelebaran jalan sesuai Surat CamatMedan Sunggal No. 640/912, tanggal 28 Juli 2009, sehingga Tergugat beralasan untuk mendapatkan hak pengelolaan/penjagaan denganmenanam bunga dan pohonpohon guna menciptakan kebersihan dankeindahan kota, sehingga Tergugat tidak perlu mendapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-11-2018 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 21 Nopember 2018 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
246 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 35 PK/Pid.Sus/2018. 1 (satu) eksamplar dokumen Surat Perintah Kerja No : 02/KONT/DPUBM/PLUEPROC /VII/2012, Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas kepada PT Dumai Sakti Mandiri :2. 1 (satu) eksamplar dokumen Justifikasi Teknis Addendum/CCO (I)Pertama Nomor Kontrak 02/KONT/DPUBM/PLUEPROC /VII/2012;3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy perjanjian jual beli hotmix no : /AKAMPRIAU / IX / 2012 tanggal 11 September 2012 yang sudahdilegalisir sesuai dokumen aslinya;4. 1 (satu) rangkap fotocopy rekap hotmix
    Nomor 35 PK/Pid.Sus/201830.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 02 tanggal 02 Januari 2013;31.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 03 tanggal 02 Januari 2013;32.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 04 tanggal 02 Januari 2013;33.1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot Mix ACWC No. 01 tanggal 03 Januari 2013;34.1 (satu) Bundel dokumen kontrak Pekerjaan Pelebaran Jalan
    serah terima (Pertama) / Proporsional HandOver (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota DumaiTahun Aanggaran 2012:39.1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran JalanHR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012:40.1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran JalanHR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012:41.1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620/DPUBM/V1/201 3/401, tanggal 07 Juni
    Nomor 35 PK/Pid.Sus/201843.1 (satu) Bundel dokumen owner estimate pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:44.1 (satu) Bundel dokumen engineer estimate pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:45.1 (satu) Bundel dokumen Bill Of Quantity pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:46.1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja pengawasan PelebaranJI HR = Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/SPK/PGWS/DPUBM/III/2012 tanggal 16 Juli 2012 kepada CV Artha
    DSM sebagai pelaksanapekerjaan Proyek Pelebaran Jalan H.R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-09-2008 — Upload : 05-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Pdt/2006
Tanggal 26 September 2008 — H. MOH. NUR, DKK ; GUBERNUR DKI JAKARTA, DKK
104 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gubernur Propinsi DKI JakartaNo.D.IV108/b/I/1974 tertanggal 2 April 1974 ;Bahwa pada saat pelaksanaan proyek pelebaran jalan DaanMogot tersebut tentu saja dibutuhkan serta harus tersedianya lahan yangcukup, untuk dijadikan jalan ;Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan lahan untuk pelebaranjalan ini, maka tentu saja diambil dari lahan atau tanah yang berada disisi kiriatau kanan jalan yang lama (sebelum pelebaran) ;Bahwa pada kenyataannya pada tahun 1974 tersebut, lahan atau tanahyang berada disisi
    Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat (21orang) menyatakan memiliki bidang tanah yangterkena pelebaran jalan Daan Mogot pada tahun1974 dengan batasbatas yaitu sebelahselatannya jalan Daan Mogot ;3. Bahwa batasbatas yang ditunjukkan paraPenggugat adalah kabur/tidak jelas karena disatu sisi mendalilkan bidang tanahnya telahterkena pelebaran jalan Daan Mogot tahun 1974(sudah menjadi jalan) namun disisi lainnyamenyatakan batas sebelah selatannya adalahjalan Daan Mogot ;4.
    Bahwapada kenyataannya tanahtanah hak milikPenggugat yang berada disisi kanan (dilihat dariJakarta ke arah Tangerang) Jalan Daan Mogotsebelum pelebaran jalan tersebut diambil secarapaksa dengan cara menggusur, sehingga tidaksaja tanah atau lahannya yang diambil, tetapisegala bangunan dan rumah tempat tinggal yangberdiri di atas tanah tersebut dihancurkan ataudiratakan dengan tanah, ...... Dsb. ;.
    jalan ; Bahwa hal itu Pemerintah DKI Jakarta menyadari dengan adanyaproyek pelebaran Jalan Daan Mogot tersebut, bangunan tempattinggal yang terkena pelebaran jalan Daan Mogot harus dibongkar,dan kepada warga yang bangunannya habis terbongkar diberikankavling penampungan di Tegal Alur, dengan menebus permeterpersegi Rp.516, (sesuai dengan instruksi Gubernur KDK Jakartatanggal 7 Desember 1972 ........... leHal. 25 dari 30 hal.
    jalan DaanMogot ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1834 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Nopember 2014 — LAUW HARYANTO, dk VS ABDUL RAZAK
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Luas bidang tanah C (setelah terpotong pelebaran jalan) :e Panjang Utara dan Selatan sebelum terpotong =12,00 meter;e Panjang Utara dan Selatan yang terpotong = 9.15 meter:e Sisa panjang Utara dan Selatan setelah terpotong = 2,85 meter;e Lebar Timur dan Barat = 11,00 meter;e Luas setelah terpotong pelebaran : 2,85 M X 11 M = 31,35 m?;Jadi bidang tanah C setelah terjadinya pelebaran jalan tinggalmenyisakan seluas :e bidang tanah A = 27 m?;e bidang tanah B = 12m?;e bidang tanah C = 31.35 m?
    Menyatakan bahwa setelah dilakukan pelebaran jalan MayJend. Sutoyo(dahulu Jalan LetUend. S, Parman/Jalan Gunung Sari llir) dan sekarangdikenal dengan Jalan Jend. A. Yani hinga menjadi 2 (dua) jalur, maka extanah perwatasan seluas + 171 m? yang dijual oleh almarhum H.
    JALAN;Bahwa Majelis Hakim Judex facti telah tidak memperhatikan perhitunganluas objek sengketa yang dituntut Termohon Kasasi I/Penggugat yangternyata bertentangan dengan logika hukum, yaitu tanah yang dituntutbertambah luas walaupun adanya pelebaran jalan sebagaimana uraianuraian berikut ini;.
    (vide halaman 5 angaka 7.6.a positagugatan), dan setelah ada pelebaran jalan justru tanah yang diakuibertambah luas adalah dalil yang sangat tidak logis dan bahkan tidakmasuk akal, jika sebelum pelebaran jalan, luas tanah yang diakui olehTermohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat hanya 53 m?, namun setelahada beberapa kali pelebaran menjadi lebih besar yaitu 89,65 m*.
    LUAS TANAH YANG TERSISA.e Bahwa posita dan petitum surat gugatan Termohon Kasasi /Terbanding/penggugat di halaman 6 angka 7.7. menyebutkanbahwa sisa tanah Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat IIIdan Pembanding IV/Tergugat IV setelah pelebaran jalan A. Yaniadalah tersisa seluas 70.35 m?
Pengadilan PN PAGAR ALAM Perdata
Register : 07-11-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pga
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
Asi'ah Binti Sekar
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq Pemerintah Kota Pagar Alam Cq Walikota Pagar Alam
2.BAPEDA Kota Pagar Alam
3.Dinas PU Kota Pagar Alam
4.Sekretaris Kota Pagar Alam sebagai Tim Pembebasan Tanah
Turut Tergugat:
Lurah Curup Jare Kota Pagar Alam
87 — 26
  • /PN.PGAyang dipersengketakan dan terkena proses pelebaran jalan di PematangBange tersebut bukanlah milik penggugat;2.
    , jalan yang ada berupa jalan aspaldengan lebar 3,5 (tiga koma lima) meter dengan bahu jalan sehingga totallebar 7 (tujuh) meter dan Panjang 7 (tujuh) kilometer; Bahwa mengenai tanah yang akan dijadikan lokasi pelebaranjalan, telah dibicarakan dengan pihak Lurah, dan pada saat itu Lurahmengatakan tanah sudah dibebaskan; Bahwa terhadap tanah yang sudah dibebaskan, dilakukanpembangunan pelebaran jalan, termasuk tanah milik Penggugat; Bahwa pada saat dilakukan pembangunan jalan, tidak adakomplain dari
    jalan; Bahwa pelebaran jalan masingmasing 5 (lima) meter sebelahkanan dan kiri jalan yang sudah ada sebelumnya yaitu 7 (tujuh) meter,sehingga setelah pelebaran, total lebar jalan adalah 17 (tujuh) belasmeter; Bahwa pada tahun 2014, saksi menjabat sebagai Kabid BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam,sekaligus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyekpembangunan jalan Lingkar Barat; Bahwa saksi tidak mengetahui surat dari Penggugat mengenalpermohonan ganti rugi
    jalan, dapat memberi tanda dengan memotong/memangkas sendiri tanamannya, jika masyarakat tidak bersedia makapelebaran jalan tidak dilaksanakan, dan sepengetahuan saksi Yaziar pada saatitu tanaman di atas tanah objek gugatan telah dipangkas oleh pemiliknyasehingga pelebaran jalan di lokasi tersebut dilaksanakan dan hal ini jugadiperkuat oleh keterangan saksi Rustam Efendi yang menjabat sebagai LurahCurup Jare periode 2003 sampai 2008 yang menyatakan bahwa terhadap tanahyang direlakan untuk pembangunan
    /PN.PGAMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yaziar dan saksiRustam Efendi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada saatdilakukan pelebaran jalan di tahun 2006, Penggugat tidak keberatan dan tidakjuga melakukan perlawanan sehingga pelebaran jalan tetap dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas mengenaikeberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaanSetempat pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, yang mana pada saat ituPenggugat diwakili oleh
Pengadilan PN PANGKAJENE Perdata
Putus : 20-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 13/Pdt.P/2016/PN.Pkj
Tanggal 20 April 2016 — Pemohon NURNI FARAHYANTI,S.H., M.H, Termohon H. JUNAID / Hj.ROSDIANA
74 — 16
  • Jalan, selanjutnyadiberi tanda P5.d;6.
    Surat Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 99Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum yang diberi tanda P 6, yangmana bukti surat bertanda P 6 terdiri dari beberapa surat yaitu : Fotocopy Surat Pernyataan bertanggal 05 Januari 2015, selanjutnyadiberi tanda P 6.a; Fotocopy surat Perpanjangan Proses Pengadaan Tanah untukkepentingan Pelebaran Jalan Nasional nomor :
    jalan padarumah dantanahH.
    Rosdiana;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembicaraan antara teampengukur dengan pemilik tanah saat itu;Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pengukuran saat itu hadirpula team dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Panitia Pengadaantanah, dimana Panitia pengadaan Tanah yang menunjukaan tanahtanahmana saja yang akan dibebaskan dan harus dilakukan pengukuran,Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah yang akan digunakanuntuk pelebaran jalan, maka luas tanah milik H. Junaid / Hj.
    Dan berdasarkan hal tersebut dimanaproses pengadaan tanah pada proyek pelebaran Jalan di Kabupaten Pangkepsampai pada tanggal 31 Desember 2014 luas tanah yang dibebaskan telahmencapai 99,80 % dengan perhitungan dari 364.400 M? (tiga ratus enam puluhempat ribu empat ratus meter persegi) rencana tanah yang akan dibebaskan luastanah yang telah dibebaskan telah mencapai 363.669 M?
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
181 — 91
  • Sel.rawan bencana Paket Pelebaran Jalan Bts. Kab.
    Sel.86.87.88.Paket Pelebaran Jalan Bts. Kab.
    PW.0401.Bb14/ PUNW.II.SULTRA/PPK10/246.13, Perihal Pemutusan Kontrak, Paket Pelebaran Jalan Bts.
    (SSKK) Nomor Paket 030,Pekerjaan: Pelebaran Jalan BTS.
    1;Fotocopy Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor Paket 030,Pekerjaan: Pelebaran Jalan BTS.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 04-03-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 110 /Pdt.P/2015/PN.Sby.
Tanggal 4 Maret 2015 — Ir. ERNA PURNAWATI melawan CHAYATUN dkk
247 — 232
  • jalan(Box Calverd) tersebut belum bersertifikat masih Petok D atas nama Sanidi P.Abutolip dan Muslimin ;Bahwa yang punya proyek Box Calverd tersebut adalah Dinas PekerjaanUmum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya ;Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah KotaSurabaya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan/rapat koordinasi terkaitpersil di JI.
    Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Chayatun dan Muslimin untuk diberi pemahaman ;Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Chayatun dan Muslimin menolak ;Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya
    Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Chayatun dan Muslimin untuk diberi pemahaman ;e Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Chayatun dan Muslimin menolak ;e Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP