• ------------------ M E N G A D I L I S E N D I R I Dalam PokoK Perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;------------------------------- Menyatakan batal Surat keputusan Tata Usaha Negara, yang di keluarkan Tergugat/Terbanding berupa Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83 /KPTS/KPU.PROV.030/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, Khusus pemberhentian

  dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, SE. ; ------------------------------------------------------- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, SE. ; ----------

• MENGADILI

  1. DALAM EKSEPSI;

  • Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat tidak diterima;

  1. DALAM POKOK SENGKETA;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Musidi Sebagai Sekretaris Desa Sidodadi, Kecamatan

  Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Musidi Sebagai Sekretaris Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;
• Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya

  OBYEK SENGKETAAdapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketadalam gugatan ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADIKECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARAMUSIDI SEBAGAI SEKRETARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURINGKABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24Agustus 2020.ll.

  Menyatakan tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan SURATKEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURINGKABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDISEBAGAI SEKERTARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURINGKABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal24 Agustus 2020 adalah tetap serta sah dan mempunyai kekuatanhukum Tetap;4.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaSidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/ 244/KEP/ VIII/ 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara MusidiSebagai Sekretaris Desa Sidodadi, Kecamatan Puring KabupatenKebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalamkedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum adakeputusan yang disengketakan;5.

• M E N G A D I L I DALAM PENUNDAAN : ------------------------------------------------------------------ Menolak permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya Obyek Sengketa yaitu Keputusan Lurah Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Nomor : 07 Tahun 2014 tertanggal 14 Agustuas 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara Agus Triyanto dari Jabatannya Dukuh Cepoko Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul ; --------------------------------

  Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Saudara Agus Triyanto Dari JabatannyaDukuh Cepoko Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, KabupatenBanittll 22 nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn en nnn nnn en cneee.

  Bahwa Keputusan Lurah Desa Trirenggo Kecamatan BantulKabupaten Bantul Nomor ; 07 Tahun 2014 tertanggal 14Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Saudara Agus Triyanto DariJabatannya Dukuh Cepoko Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul,Hal 8 dari 117 hal.PUTUSAN No.11/G/2014/PTUN YK.Kabupaten Bantul, diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Agustus2014, oleh karena gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55Undangundang

  Bahwa in casu Keputusan Lurah Desa Trirenggo KecamatanBantul Kabupaten Bantul Nomor : 07 Tahun 2014 tertanggal 14Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Saudara Agus Triyanto DariJabatannya Dukuh Cepoko Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul,Kabupaten Bantul, yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentanganperaturan perundangundangan yang berlaku, yaitu bertentangana.

  dengan hormat tidak atas permintaansendiri Saudara Agus Triyanto dari jabatan dukuh Cepoko DesaTrirenggo Kecamatan Bantul adalah tidak sah sehingga tidak dapatdijadikan sebagai konsideran dalam keputusan @ quo, makakeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo tidak sah ; .

  Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupapemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat danmartabatnya seperti semula sebagai Dukuh sebagaimana sebelumdikeluarkannya Keputusan Lurah Desa Trirenggo KecamatanBantul Kabupaten Bantul Nomor : 07 Tahun 2014 tertanggal 14Hal 20 dari 117 hal.PUTUSAN No.11/G/2014/PTUN YK.Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Saudara Agus Triyanto DariJabatannya Dukuh Cepoko Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul

• Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. RIYANTO dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 18 April 2022, yang sekaligus dipandang sebagai sikap penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. RIYANTO dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 18 April 2022, yang sekaligus dipandang sebagai sikap penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa;4.

• MENGADILI

  1. DALAM EKSEPSI;

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

  1. DALAM POKOK SENGKETA;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi

  , Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/ KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;
• Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa SidodadiKecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara DalailSebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, KecamatanPuring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal24 Agustus 2020.Halaman 19 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG3.

  BuktiP1. : Keputusan Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Puring,Kabupaten Kebumen Nomor 141/245/KEP/VIII/2020Tentang Pemberhentian Dengan Hormat SaudaraDalail Sebagai Kaur Umum dan Perencanaan DesaSidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen,Karena Permintaan Sendiri tanggal 24 Agustus 2020.(fotokopi sesuai dengan aslinya);ve BuktiP2. : Kartu. Tanda Penduduk atas nama Dalail. NIK3305032204800003. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);3.

  BuktiT8. : Keputusan Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Puring,Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020.Tentang Pemberhentian Dengan Hormat SaudaraDalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan DesaSidodadi, Kecamatan Puring, Kabupaten KebumenKarena Permintaan Sendiri. Tanggal 24 Agustus 2020.(fotokopi sesuai dengan aslinya);9. BuktiT9. : Daftar Hadir Perangkat Desa Sidodadi KecamatanPuring Bulan Juni 2020. (fotokopi sesuai denganlegalisir);10.

• Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tergugat yang Berupa : Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 7591/UN31/KEP/2012, Tanggal 11 Oktober 2012, Tentang Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Terbuka Atas Nama Devi Engelberth Rimindubby;3. Menolak Gugatan Penggugat untuk Selebihnya;4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dari Sengketa Ini Sejumlah Rp. 209.000,- (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

  ;Bahwa dasar alasan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini adalahsebagai berikut: === =1s Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanRektor Universitas Terobuka Nomor : 7591/UN31/KEP/2012, tanggal11 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat AtasHalaman 3 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 06/G/2013/PTUNSRG.Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganUniversitas Terbuka Atas Nama Devi Engelberth Rimindubby, yangditerbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Oktober

• Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Surat Keputusan No. 001/MBP-ADM/PENS/XI/2014 tentang Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun sebagai karyawan tanggal 24 Nopember 2014, dengan pesangon sejumlah Rp 135.518.761,- ; ----------------------------------------------------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; ----------------------------------------------------- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara

• M E N G A D I L I

  DALAM POKOK SENGKETA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n.

  ., dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n.

  Tentang Pencabutan KeputusanGubernur Jambi Nomor: 014/KEPGUB/BKD.2.2/2017.Tentang Pemberhentian dengan hormat ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil denganhak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E. dan PenetapanPemberhentian karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan; (Fotokopi sesuai denganasli);2.

  Tanggal 31 Januari 2017.Halaman 49 dari 75 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.12.Bukti T1213.Bukti T1314.Bukti T1415.Bukti T1516.Bukti T16Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil DenganHak Pensiun an. TUTI GANTINI., S.E., (Fotokopi darifotokopi);Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor;676/KEP.GUB/BKD4.2/2019.

  Dengan Hormat Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n.

  dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:a.

  Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Jambi Nomor:676/KEP.GUB/BKD4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang PencabutanKeputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEPGUB/BKD2.2/2017Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n.

• ----------------------------------------------M E N G A D I L I -----------------------------------------------------

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;--------------------------------
  2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Keji Nomor: 180.192/21/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.

  Riyanti Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji, tertanggal 13 Oktober 2017;------------------------------------------------------------------------

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Keji Nomor: 180.192/21/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaituKeputusan Kepala Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten MagelangNomor: 180.192/21/Kep/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.Riyanti Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji Tanggal 13 Oktober 2017;Halaman 9 dari 38 hal Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.SMG3.

  Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Tata NegaraYaitu Keputusan Kepala Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten MagelangNomor : 180.192/21/Kep/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.Riyanti Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji Tanggal 13 Oktober2017; 4. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mengembalikan WHakhak danMerehabilitasi Harkat Dan Martabat Serta Kedudukan Penggugat Sesuaidengan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku; 5.

  Dengan Hormat Sadr.Riyanti Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji, tertanggal 13 Oktober2017 (vide bukti P1=T5); Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokokpersengketaan oleh Penggugat dan Tergugat adalah substansi obyek sengketa,maka sebelum mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyeksengketa,Majelis Hakim terlebin dahulu akan menguji dan mempertimbangkan mengenai substansi obyek sengketanya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam gugatan, replik dan kesimpulannya, Penggugatmendalilkan

  Dengan Hormat Sadr.Riyanti Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji, tertanggal 13 Oktober2017 (vide bukti P1=T5); Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal,maka mempedomani Pasal 97 ayat (9) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memerintahkan Tergugatuntuk mencabut Keputusan Kepala Desa Keji Nomor: 180.192/21/KEP/X/2017Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.

  Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Keji Nomor:180.192/21/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. RiyantiSebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji, tertanggal 13 Oktober 2017:Halaman 36 dari 38 hal Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.SMG3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Keji Nomor:180.192/21/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. RiyantiSebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji, tertanggal 13 Oktober 2017;4.

• Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agama nomor : Kw.25.1/2/665/2013 yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 01 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. M. Hanafi Rumatiga, S.Ag, NIP. 19740307 199903 1 004, Pembina, IV/a, Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali menjadi Guru pada MAN Bula Kab. Seram Bagian Timur ; 3.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agama nomor : Kw.25.1/2/665/2013 yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 01 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. M. Hanafi Rumatiga, S.Ag, NIP. 19740307 199903 1 004, Pembina, IV/a, Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali menjadi Guru pada MAN Bula Kab.

  OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan MenteriAgamanomor : Kw.25.1/2/665/2013 yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 01Agustus 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. M. Hanafi Rumatiga,S.Ag, NIP. 19740307 199903 1 004, Pembina, 1V/a, Kepala Sub Bagian Ortaladan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Malukuselanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali menjadi Guru pada MAN BulaKab. Seram Bagian Timufj 222 n nnn nnn nn nnn nn nnn nnnll.

  Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat KeputusanMenteri Agama Nomor Kw.25.1/2/665/2013 tanggal 01 Agustus 2013tentang pemberhentian dengan hormat sdr. M. Hanafi Rumatiga, S.Ag,NIP. 19740307 199903 1 004, Pembina, IV/a, Kepala Sub Bagian Ortaladan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Malukuselanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali menjadi Guru padaMAN Bula Kab. Seram Bagian Timur; 4.

• L I-----------------------------------

  1. DALAM EKSEPSI:

  Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

  1. DALAM POKOK PERKARA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/2/PDH/35931/2019 tentang Pemberhentian

  Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Abdullah Kafabi, S.Pd.I tertanggal 18 November 2019;

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/2/PDH/35931/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Abdullah Kafabi, S.Pd.I tertanggal 18 November 2019;
• Mewajibkan Tergugat untuk

  Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atasnama Abdulah Kafabi, S.Pdl., tertanggal 18 Nopember 2019;Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 42/G/2020/P TUN.

  Abdullah Kafabi, S.Pd.l.; Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/2/PDH/35931 tanggal18 November 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.

  Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri atas nama Abdullah Kafabi, S.Pdl, tertanggal18 Nopember 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah);Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 42/G/2020/P TUN.

  JKT.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahmengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugatberupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorB.II/2/PDH/35931/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri atas nama Abdullah Kafabi, S.Pd. tertanggal 18 November2019.

  Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, sehinggaPemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat tersebut oleh Tergugatdisebut sebagai bentuk hukuman disiplin.

• MENGADILI :

  1. Dalam Eksepsi;
     • Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
  2. Dalam Pokok Sengketa;

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

  Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141.3/Kep.060-Sekret/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Azat Zurijat Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus

  Yang dinyatakansebagai orang yang tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikandengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahuikeberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia.Bahwa keputusan pemberhentian dengan hormat atas diri Penggugat,menyalahi prosedur dan menyimpang dari substansi pemberhentianHalaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 107/G/2020/PTUN.BDG20.21.22.dengan hormat, sebagaimana ketentuan pasal 32 Peraturan BupatiCirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Jo

  Sedangkanobjek perkara yang digugat oleh tergugat adalah tentangpemberhentian dirinya sebagai Staff Kadus 05 Desa GebangKulon yaitu Surat Keputusan Kuwu Desa Gebang KulonNomor: 141.3/Kep. 060 Sekret./2020 tertanggal 8 Juli 2020Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Azat ZurijatSebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 05 DesaHalaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 107/G/2020/PTUN.BDGGebang Kulon Kecamatan Gebang kehendak yang disampaikanpenggugat didalam petitum tidak sesuai dengan

  Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Kuwu DesaGebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.060Sekret./2020 tanggal 8 Juli2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Azat ZurijatSebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 05 DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang, di terbitkan sesuai denganperaturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.Berdasarkan alasanalasan dan argumentasi hukum yang Tergugatkemukakan tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi MajelisHakim yang memeriksa, mengadili

  dengan Hormat SaudaraAzat Zurijat Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 05 DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang dan bukti P3 berupa Surat Tugas Nomor141/020Des, tanggal 05 Pebruari 2020 atas nama Azat Zurijat untukmelaksanakan tugas sebagai Staff di Desa Gebang Kulon;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Bukti P3dan P1 tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat memang ditugaskansebagai Staff Kadus 05 dan kemudian diberhentikan sebagaimana namanyayang tercantum dalam objek

  Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141.3/Kep.060Sekret/2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat SaudaraAzat Zurijat Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus05 Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;3.

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 107/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 27 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.060-Sekret/2020 Tentang Pemberhentian

   Dengan Hormat Saudara Azat Zurijat sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Staff Kadus 05 Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon Tanggal 08 Juli 2020;

3. Memerintahkan Pembanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha

Negara berupa : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.060-Sekret/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Azat Zurijat sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Staff Kadus 05 Desa Gebang Kulon

• Menyatakan permohonan banding dari Pembanding / Penggugat dapat diterima ; ----------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 104/G/2020/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2020 ; ------------------ Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat ; ---------------------------------- Menyatakan batal Keputusan Terbanding / Tergugat Nomor : 188/21/SK/435.317.155/2020 tentang pemberhentian

  dengan hormat perangkat desa Bilangan untuk atas nama Pembanding / Penggugat dari jabatan sebagai Kaur Keungan ; ---------------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Terbanding / Tergugat untuk merehabilitasi Pembanding / Penggugat dalam jabatan, kedudukan, dan harkat martabatnya seperti semula sebelum diberhentikan dengan hormat ; --------- Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

• DALAM REKONVENSI DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat dalam Kovensi / Penggugat Re-konvensi untuk seluruhnya ;---------------------------DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;------------- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;--------------------------------------------------- - Menyatakan : Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor : 22/YTF/ KEP/IV/2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggu-gat selaku Direktur Rumah

  Sakit Teungku Fakinah Banda Aceh ;-------------------------------------------------- Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor : 23/YTF/ KEP/IV/2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Peng-gugat selaku Direktur Akademi Keperawatan (AKPER) Teungku Fakinah Banda Aceh ;---------------------------- Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;-------------------------------- - Menyatakan sah Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah (RSTF) dan

  KERUGIAN PENGGUGAT :21.Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut telahmenimbulkan kerugian bagi PENGGUGA T berupa:Kerugian MateriilBahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah menguasasi RSTF danmengeluarkan Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor : 2/YTF/KEP/IV/2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tergugat selaku Direktur RumahSakit Teungku Fakinah Banda Aceh dan Surat Keputusan tanggal 04 April 2011Nomor : 2/YTF/KEP/IV/2011 tentang Pemberhentian Dengan HormatPenggugat

  KERUGIAN PENGGUGATBahwa akbat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa :a Kerugian MateriilBahwa oleh karena Tergugat telah menguasai RSTF dengan mengeluarkan SuratKeputusan tanggal 04 April 2011 Nomor : 22/YTF/KEP/IV/2011 TentangPemberhentian Dengan Hormat Tergugat selaku Direktur Rumah Sakit TeungkuFakinah Banda Aceh dan Surat Keputusan tanggal 04 April 2011 Nomor : 23/YTF/KEP/ IV/2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tergugat Selaku

  Tahun 2011, Alasanalasan Penggugat tidak ada kaitannya sama sekali denganPemberhentian Penggugat, Seharusnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentangmekanisme Pemberhentian tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan T eungkuFakinah ;9 Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 16, 17, 18, 19 dan 20 Tidak Benar dan tidakRelevan, Yang benar Surat Keputusw No. 22/YTF /KEP /IV/2011, tanggal 04 April 2011tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat dari jabatan Direktur Rumah SakitTeungku Fakinah Banda

  Aceh dan Surat Keputusan No. 23/YTF/KEP/IV/2011, tanggal 04April 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat dari jabatan DirekturAkademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh adalah Sah Menurut Hukum danPenggugat Wajib memberi Pertanggung Jawaban kepada Tergugat selama Penggugatmenjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Direktur AkademiKeperawatan T eungku F akinah ;10 Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 21, 22, 23 dan 24 Tidak Benar dan tidakRelevan halhal yang didalilkan

  sebagaiDirektur Rumah Sakit Teungku Fakinah berdasarkan Surat Keputusan Ketua YayasanTeungku Fakinah Banda Aceh Nomor : 01/YTF/I/1996 ;Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat yang bersamasama sebagai PendiriYayasan Teungku Fakinah, bukanlah hal yang menjadi sengketa dalam perkara ini, tetapiyang dipersoalkan adalah pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai DirekturRumah Sakit dan sebagai Direktur Akademi Keperawatan ;Menimbang, bahwa Tergugat menolak secara tegas dalildalil gugatan Penggugatkecuali

• DALAM REKONVENSI: DALAM PROVISI: Menolak provisi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; Menyatakan: Surat Keputusan no:PDK/SK/DP/012/XI/2013 tertanggal 12 November 2013 tentang pemberhentian dengan hormat saudara Ir.Pilosopis Rusli dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan; Surat Keputusan no:PDK/SK/DP/014

  /XI/2013 tertanggal 12 November 2013 tentang pemberhentian dengan hormat saudara Muh.

  dengan hormat Penggugat dan Penggugat II, saksi menerangkan belum pernah melihat surat tersebutsebelumnya;.

  Hal tersebut sejalandengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi30Kebangsaan tentang pemberhentian dengan hormat saudara Ir. Pilosopis Rusli(Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) dan Muh.

  dengan hormat saudara Ir.Pilosopis Rusli darikeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan vide bukti P5 dan T24;31 Surat Keputusan no:PDK/SK/DP/014/XI/2013 tertanggal 12 November2013 tentang pemberhentian dengan hormat saudara Muh.

  dengan hormat saudara Ir.Pilosopis Rusli darikeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan vide bukti T24 dan P5;35 Surat Keputusan no:PDK/SK/DP/014/XI/2013 tertanggal 12 November2013 tentang pemberhentian dengan hormat saudara Muh.

  DALAM REKONVENSI: DALAM PROVISI:e Menolak provisi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; DALAM POKOK PERKARAe Mengabulkan gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi untuksebagian;e Menyatakan: Surat Keputusan no:PDK/SK/DP/012/XI/2013 tertanggal 12November 2013 tentang pemberhentian dengan hormat saudaraIr.Pilosopis Rusli dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan; Surat Keputusan no:PDK/SK/DP/014/XI/2013 tertanggal 12November 2013 tentang pemberhentian dengan hormat saudaraMuh.

• M E N G A D I L I :

  DALAM EKSEPSI :

  • Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

  DALAM POKOK PERKARA ;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat putus karena usia pensiun;
  3. Menyatakan Pemberhentian dengan hormat terhadap Penggugat I (i.c Sugianto) berdasarkan Surat Keputusan

  Direksi PT.Perkebunan Nusantara II Nomor : 2.7/Kpts/588/IX/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan Surat Pemberhentian dengan hormat terhadap Penggugat II (I.c Usdek Sembiring berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SEVP BS/Kpts/112/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 sah menurut Hukum ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat yaitu uang Santunan Hari Tua (SHT) dan Biaya Pindah Rumah kepada Penggugat I (Sugianto) sebesar Rp.