Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan pada konsep pengakuan adanya keberadaan hak kepemilikan yang telah ada sebelum UUPA yang dalam hal ini masuk dalam kelompok tanah hak barat yang disebut sebagaitanah yang pernah terdaftar dan kelompok yang belumpernah terdaftar yakni seperti tanah hak masyarakat ( adat ) yangdiakui tanah milik adat dan; 2. Hak kepemilikan atas tanah yang lahir atau diperolehberdasarkan ketentuan hukum (undangundang) yang berupaPenetapan Pemerintah.

diubah kedalam bentuk baru (konversi)jenisjenis hak ciptaan UUPA.

Hubungan hukum antara subyek dan obyeknyadapat dibuktikan dengan alat bukti keperdataan tertulis yang lain.Ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi UUPA,PMA No. 2 tahun 1960 tentang Pelaksana beberapa ketentuan UndangUndang Pokok Agraria Yo.

Bahwa namun demikian ada karakter hukum yang khas dari ketentuanpenegasan konversi hak kepemilikan atas tanah dalam UUPA. Hukummengatur adanya prinsipprinsip Nasionalitas yang wajib hukumnya harusdipenuhi bagi pemegang hak atas tanah agar dapat memperoleh pengakuandan penegasan hak atas tanahnya.

Perlindungan, pengertian Konversi Hak Atas Tanah adalah bagaimanapengaturan dari hak hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA(dalam hal ini Hak Eigendom) untuk masuk dalam sistem dari UUPA, yaknikegiatan menyesuaikan Hak Hak Atas Tanah Lama menjadi Hak HakAtas Tanah Baru yang ada dalam UUPA ;Bahwa sampai saat ini masih ada tanah tanah berstatus Eigendom yangbelum dikonversi dan masih dapat dikonversi menjadi Hak Milik, sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangpendaftaran

Pengakuan hak hak tanah terdahulu ketentuan konversi di Indonesiamengambil sikap yang human atas masalah hak hak atas tanahsebelum berlakunya UUPA, yaitu hak hak yang pernah tundukkepada hukum barat maupun hukum adat yang kesemuanya akanmasuk melalui lembaga konversi kedalam sistem dari UUPA ;c.

Parlindungan, konversi hak hak atas tanah adalahbagaimana pengaturan dari hak hak atas tanah yang ada sebelumberlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem UUPA ;Dalam UUPA terdapat 3 (tiga) jenis konversi : Konversi hak atastanah, berasal dari tanah hak barat, Konversi hak atas tanah berasaldari hak Indonesia, Konversi hak atas tanah berasal dari tanah bekasSwapraja ;Khusus konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak baratterdapat 3 (tiga) hak yang dikonversi kedalam UUPA, yaitu : HakEigendom,

Konsekuensi dariberlakunya ketentuan konversi (UUPA) mengharuskan semua buktikepemilikan sebelum berlakunya UUPA harus diubah status hak atastanah menurut ketentuan konversi yang diatur dalam UUPA.

Bahwa sejak berlakunya UUPA, maka pengaturanmengenai Hak atas Tanah Barat yang diatur dalam buku II KUH Perdatadicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

pekaranganhak milik Tergugat ;Bahwa tindakan Tergugat yang tetap menutup jalan akses selebar + 2meter sebagaimana telah disebutkan dalam poin angka 2 diatas selaintelah bertentangan dengan gambar Denah Izin Mendirikan Bangunan(IMB) rumah di Jalan Tembok Gede Gang III No. 48 D yang dikeluarkanHalaman 5 dari 3714.15.16.Ketua Dewan Pemerintah daerah Kota Surabaya No. 6901/2333 tanggal30 Juli 1953 juga melanggar atau bertentangan dengan hukum yaitukhususnya KHU Perdata dan Undangundang Pokok Agraria (UUPA

Vollmar juga menjelaskan : adalah sangat mungkin danmemang sangat lazim untuk membebani lapanganlapangan yang terletakpada jalanjalan tertentu dengan pengabdian pekarangan untukkemanfaatan jalanjalan itu (misalnya suatu servituut untuk melarangmendirikan bangunan) ;Bahwa dalam UUPA juga mengatur hakhak atas tanah diantaranyadalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) : :Hak milik adalah hak turun temurun,terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6 ;Pernyataan

Namun demikian bukanberarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada hak milikmenjadikan hak ini sebagai hak yang muitlak, tidak terbatas, dan tidakbisa diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milikini dapat pula dibatasi karena azas fungsi sosial tanah yang terkandungdidalam UUPA. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuanUUPA antara lain terdapat dalam Pasalpasal sebagai berikuta.

Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentinganbangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hakakatas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layakmenurut cara yang diatur dengan Undangundang ;Didalam penjelasan Umum UUPA menjelaskan dan diuraikan bahwa fungsisosial itu sendiri bermaknaa : 0Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklahdapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidakdipergunakan) sematamata untuk kepentingan

Bahwa jelas didalam pasalpasal dan penjelasan Umum UUPA tersebutterdapat asas fungsi sosial atas tanah yaitu asas yang menyatakanbahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hakhakorang lain dan kepentingan umum, serta keagamaan. sehingga tidakdiperbolehkan jika tanah digunakan sematamata untuk kepentinganpribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain danMasyatakat 5

No. 302 PK/Pdt/2013Ketentuan UUPA :Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 UUPA);Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan danpenguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan(Pasal 7 UUPA);Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atauselama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu (Pasal 41ayat (2) butir a UUPA);Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,maka hak pakai hanya dapat dialinkan kepada pihak lain denganizin pejabat

T23 sertaP.13 dan P.16, tidak dibarengi dengan berhasilnyaTergugat mengoperasikan pabrik yang dimaksud, gunamemenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (2) butir a UUPA, yo.Pasal 50 butirb PP No. 40 Tahun 1996 ?.

Hibah a quo tidak mendapat izin dari pejabat yangberwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuanPasal 43 ayat (1) UUPA yo.

Bahwa oleh karena Tan Tjai Poh alias Tan Tjai King tidakmempunyai itikad baik untuk menjalankan amanah ketentuanPasal 41 ayat (2) butir (a) UUPA yo.

Ketentuan Pasal 41 ayat (2) butir (a) UUPA yo. Pasal 50 butir (b)PP No. 40 Tahun 1996 tentang Ketentuan Hak Pakai yang harusdikelola sesuai peruntukannya yang menjadi dasar pemberianHak Pakai tersebut;b. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUPA yo. Pasal 54 at (4) dan (8)PP No. 40/1996, tentang diperlukannya izin dari pejabat yangberwenang tentang peralihan obyek/tanah Hak Pakai ?.

Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

No. 250/Pdt.G/2013/PA.Ktbmsesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

sesuaiketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 16/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Dan sesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabardan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.

Pmerupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutrelevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formildan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Catatan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh sebab itu, permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak satu raji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

No. 378/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst. Makasesuai bukti P2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yang mempunyaihubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

No. 378/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah untuk bercerai dengan TergugatMenimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat' tinggal dalam wilayahs Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai Pasal 49 huruf (a)dan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama danPerubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

1 tahun ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnyadan relaas panggilan beserta turunan surat gugatan telahdiserahkan kepadanya, namun. ia tidak datang dan tidak pulamengirimkan bantahan ; dengan demikian secara hukum Tergugatdianggap mengakui dalil dalil gugatan Penggugat dan tidakkeberatan terhadap maksud Penggugatuntuk bercerai dengannya ; Namun oleh karena perkara ini adalahperkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas,maka Sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) UUPA

terus menerus dan tidak ada harapanlagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa terhadap' perkara ini Majelis perlu. pulamempethatikan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab*Ghoyatul Marom, yang artinya*Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadapsuami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suamidengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

Majelis sepakat berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan, maka sesuai Pasal 149 R.Bg = gugatan Penggugatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatans perceraian,maka sesuai dengan Pasal 84 UUPA serta Surat Edaran MARI NoNo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakimperlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada PPN di tempat tinggal Penggugat dan Tergugatdan di tempat perkawinan, mereka dicatat ;Menimbang, .bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yangberlakus dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Kemudian, Pasal 1 ayat (1)Bagian Kedua UUPA Tentang KetentuanKetentuan Konversimengatur tentang konversi hak atas tanah eigendom menjadi hakmilik sebagai berikut :Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunyaUndangundang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik,kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagaiyang tersebut dalam pasal 21Bahwa UUPA tidak mengatur mengenai definisi konversi hak atas tanah.Namun, menurut buku Konversi HakHak Atas Tanah karangan AP.Parlindungan (halaman

1), pengertian konversi hak atas tanah adalahbagaimana pengaturan dari hakhak tanah yang ada sebelumberlakunya UUPA (dalam hal ini, hak eigendom) untuk masuk dalamHalaman 10 dari 27 hal putusan Nomor 686/Pdt/2017/PT.DKIsistem dari UUPA, yakni kegiatan menyesuaikan hakhak atas tanahlama menjadi hakhak atas tanah baru yang dikenal dalam UUPA.Bahwa selain dari itu, menurut buku Hukum Pendaftaran Tanahkarangan Yamin Lubis (halaman 218), pemberlakuan konversiterhadap hakhak barat termasuk eigendom dilakukan

denganpemberian batas jangka waktu) sampai 20 tahun sejakpemberlakuan UUPA.

1), pengertian konversi hak atas tanah adalahbagaimana pengaturan dari hakhak tanah yang ada sebelumberlakunya UUPA (dalam hal ini, hak eigendom) untuk masuk dalamsistem dari UUPA, yakni kegiatan menyesuaikan hakhak atas tanahlama menjadi hakhak atas tanah baru yang dikenal dalam UUPA.Bahwa selain dari itu, menurut buku Hukum Pendaftaran Tanah karanganYamin Lubis (halaman 218), pemberlakuan konversi terhadap hakhakbarat termasuk eigendom dilakukan dengan pemberian batas jangkawaktu sampai 20 tahun

sejak pemberlakuan UUPA.

Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaiansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formildan materil sebagaimana ketentuan di atas, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jika dihubungkandengan keterangan saksisaksi

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk keperluanpenyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akan menentukanhari sidangnya setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan,terungkap bahwa selama pisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada anaknyayang bernama MAP Bin PEMOHON.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukumPemohon agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 7 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohondilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

No. 31/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan

perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Pemohon adalah mengenai perceraian karena talakyang termasuk bidang perkawinan sebagaimana dalam Pasal 49 huruf (a) angka 8penjelasan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA

Dan berdasarkan bukti P.1, dan hasil pemeriksaan persidangan yangmenunjukkan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz (pergi meninggalkan tempatkediaman bersama tanpa izin Pemohon), maka terbukti bahwa Pemohon telahberdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUPA menjelaskanbahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyaitu Samudin bin Mislan, dan Agus Mulyanto bin Sunardi, keduanya telahmemberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dua orang saksi, jikadihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak 6tahun 6 bulan rumah tangga Pemohon dan

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya jo.

No. 401/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapatdikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri),maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 361/Pdt.G/2013/PA.Ktbmdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti Pl berupa KTP, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatifPengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judiciodalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 5 tahun namunsetelah

No. 361/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat(2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 456/Pdt.G/2013/PA.Ktbmpersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat(2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Menurut VUPA semua WNIboleh memiliki tanah hak milik.Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (videPasal 21 ayat 1 UUPA).

K.898/I/A/1975, dan demikian pula perbuatan melawanhukum TERGUGAT II yang tidak tunduk pada UUPA dan malah juga ikutmemberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975.Adapun biayabiaya tersebut adalah sebagai berikut :a.

Pasal 16 ayat(1) UUPA, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,dan hak pakai, seseorang WNI tidak harus diberikan/bolehmempunyai hak milik, akan tetapi dapat diberikan atau mempunyaiselain Hak Milik, yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atauhak pakai sesuai dengan keperluannya menurut perundangundangan yang berlaku.

Pasal 2Undang Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) : bumi, air, ruang angkasatermasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olehNegara dan digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Seperti ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2 ) huruf b UUPA, Negara11.mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruangangkasa, menurut Penjelasan Umum Il (2) UUPA, perkataan dikuasaidalam Pasal ini bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertianyang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasikekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi :a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,persediaan

Pasal Il ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA No.5 Tahun 1960tersebut, mengisyaratkan bahwa bila Tanah Milik Adat diterbitkanSertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 JunctoPasal 20 ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960, haruslah diperhatikanKetentuanketentuan Hukum yang mengatur tentangPeralihan/Konversi Tanah Milik Adat menjadi Tanah Hak Milik,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Juncto Pasal 20 ayat (1)UUPA No.5 Tahun 1960.

Ternyata :Majelis Hakim membenarkan keberadaan SHM No.03520/Desa Tellupoccoe, Tahun 2011 atas nama Terbanding, tanpamempertimbangkan tentang Ketentuan Konversi Tanah Milik Adattersebut menjadi Tanah Hak Milik Indonesia menurut UUPA No.5Tahun 1960. Hal ini berarti bahwa dalam memutuskan Perkara Perdata yangpokoknya adalah Tanah Hak Milik Adat, Ketentuan Konversi Pasal IIayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960, diabaikan oleh Majelis Hakim.Hal 4 dari 25 hal No.187/PDT/2017/PT.Mks2.

Pembanding/Tergugat memiliki Hak Prioritas untuk memilikiTanah Negara asal Tanah Milik Adat tersebut dengan carayang tidak melanggar Hukum karena : Hak Prioritas tersebutdiberikan kepada Pembanding/ Tergugat oleh Hukum id est :a) UUPA No.5 Tahun 1960, Ketentuan Konversi Pasal Il.b) PP No.224 Tahun 1961 Pasal 8 No.1c) PMPA No.2 Tahun 1962 Pasal 6 ayat (1) huruf "a".d) tahun 1948 (sedemikian berdasarkan keterangan PP No.24Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2).b.

UUPA No.5 Tahun 1960, Ketentuan Konversi Pasal II.b. PP No.224 Tahun 1961 Pasal 8 No.1.c. PMPANo.2 Tahun 1962 Pasal 6 ayat (1) huruf "a".d. UU No.12 Tahun 1985 Jo. UU No.12 Tahun 1994.e. PP No.24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2).f. Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 Pasal 62 ayat(2).g.

UUPA No.5 Tahun 1960, Ketentuan Konversi Pasal II.b. PP No.224 Tahun 1961 Pasal 8 No.1.c. PMPA No.2 Tahun 1962 Pasal 6 ayat (1) huruf "a".d. UU No.12 Tahun 1985 Jo. UU No.12 Tahun 1994.e. PP No.24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2).f. Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 Pasal 62 ayat (2).g. UU No.14 Tahun 1970 Juncto UU No.35 Tahun 1999, Pasal 23ayat (1).10.2.

Hak Milik yang lahir dari Hukum Adat:Hak milik yang lahir karena hukum adat yang salah satunya berupatindakan Pembukaan Tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung olehNegara (vide Pasal 22 UUPA serta Penjelasannya), yang mana sebelummaupun sejak berlakunya UUPA, Pembukaan Tanah masih dijadikansebagai salah satu bentuk terjadinya hak atas tanah berdasarkan hukumHalaman 23 dari 45 hal.Put.

Hak Milik yang lahir karena Undangundang:Hak yang lahir karena Undangundang, dalam hal ini bentuknya diatursebagaimana dimaksud hakhak Konversi yang tertuang dalam UUPA (videUUPA Pasal 22 ayat (2) serta penjelasannya Jo.

pembuktian hak lama(terjadinya hak milik yang didapatkan sebelum berlakunya UUPA yang diatur didalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997(Bukti tambahan PB 8)) yangmenitik beratkan pada Konversi Hak Atas Tanah yakni hak yang didapatkansebelum berlakunya UUPA.

LagipulaMajelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan mengapaSKT yang diajukan Terbanding/Tergugat yang menjadidasar pertimbangan majleis hakim tersebut dapat menjadibukti adanya hak milik atas tanah (Pasal 22 UUPA danpenjelasan Jo. Aturan Konversi UUPA Jo. UU Nomor 5Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah TanpaIzin Yang Berhak atau Kuasanya yang sah Jo.

Bahwa aturan Konversi dalam UUPA telah secara tegasmenerangkan bahwa hakhak lama berdasarkan hukumadat (sering disebut hak Indonesia) setelah berlakunyaHalaman 40 dari 45 hal.Put.

permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

No. 177/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst. Dan sesuai relaas panggilan No.

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyaitu SAKSI I dan SAKSI I, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan jika dihubungkandengan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya faktabahwa 1 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimanapernikahan Pemohon dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA