BRAHMA DEBANG KENCANA (BDK) - HERLINA SARAGIH- HERLI BR LUMBANGAOL- WALIKOTA MEDAN

Penggugat kepadaTergugat adalah Rp 41.200.000, (empat puluh satu juta dua ratus riburupiah) dan selanjutnya pada tahun 1992 Penggugat meninggalkan KotaMedan merantau ke Jakarta dan kios milik Penggugat selanjutnyadiusahakan oleh orang tua Penggugat ( Tergugat Il ) yang selanjutnyamembayar cicilan kios kepada Tergugat dari hasil keuntungan usaha kiostersebut, maka menurut Penggugat Para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat khususnyaTergugat IV ( Walikota

Medan ) dalam Jawabannya tanggal 22 April 2015mengajukan Eksepsi maka terlebin dahulu dipertimbangkan Eksepsi dariTergugat IV sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI ;Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat IV adalah tentang gugatanPenggugat salah alamat, gugatan kurang pihak, gugatan kabur dan tidakjelas( obscure libelle ), Eksepsi Tergugat IV haruslah ditolak karena gugatanPenggugat adalah cukup jelas tentang Hak Sewa atas 2 ( dua ) unit kiosyang terletak dilantai ( satu ) Blok IV ( empat ) Nomor 7980 Central

SINAR MENARA DELI
2.WALIKOTA Medan

Regina Mandiri Husada
Terbanding/Penggugat : Yayasan Citra Keadilan
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Medan

WALIKOTA MEDAN;

WALIKOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Kapten MaulanaLubis No. 2 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. IKHWAN HABIBI DAULAY, S.H.,M.H.,2.PUTRIANL S.H.,3.RINAWATLS.H.,4. SALMANDO TIFA, S.H.,5. BAMBANG, S.H.,6. ISKANDAR, Sm.Hk.,7. RAHMAD DONLS.H., M.Hum.,8. ANDRY SYABAN SIREGAR,S.H.,M.H.

Peraturan Daerah Kota Medan No.9 Tahun 2002 tentang IzinMendirikan Bangunan Jo Keputusan Walikota Medan No.34 Tahun 2002 tentangPelaksanaan Perda No.9/2002 Jo. Keputusan Walikota Medan No.62 Tahun 2002tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.9 Tahun2002, serta bertentangan pula dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik.

KeputusanWalikota Medan No. 34 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Perda No. 9/2002 Jo.Keputusan Walikota Medan No. 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk TEKNISPelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 serta bertentanganpula dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Keputusan Walikota Medan Nomor 62 Tahun 2002,serta AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi Asas KepastianHalaman 15 dari 26 halaman.

/Tergugat II Intervensit telah sesuai berdasarkan Perda No.9 Tahun 2002 tentangRetribusi IMB Jo Surat Keputusan Walikota Medan No.62 Tahun 2002 tentangpetunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.9 Tahun 2002,pada pasal II diatur Permohonan IMB sesuai Peraturan Daerah No.9 Tahun 2002Bab III Pasal IV : permohonan IMB diajukan kepada Walikota Medan C/qKepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, dengan mengisiformulir yang telah disediakan untuk itu dan melampirkan syaratsyarat

Nusa Developments- Firman Amin Kaban- Walikota Medan

WALIKOTA MEDAN, beralamat dijalan Kapten Maulana Lubis No : 2 KotaMedan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;Putusan No. 628/Pdt.G/2013/PN. MdnHal. 1mma Bahwa untuk Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 03 Desember 2013, telah memberikan kuasa kepada : 1. BAMBANG.S,MARY ANTO, SH, MH, 2. BINSAR JHONATAN PANGGABEAN, SH, 3. NURDIANTO.SH, 4.

YaminNo 6A Medan, sedangkan untuk pihak Turut Tergugat dalam perkara ini diwakiloleh : BAMBANG, SH, SORITUA, SH, DEUS LEVOLT SIHOMBING, SH, ISKANDAR,SmHk, semuanya karyawan/pegawai pada kantor Walikota Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 800/2174 tanggal 31 Desember 2013 ;Pengadilan Negeri terSebut n+ 22+ 222 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnSetelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;Setelah mendengar keterangan pihak yang bersengketa dan saksi saksi ;Setelah mempelajari bukti

dapat diterma (NO) karenaterkait kegiatan pembangunan rumah dikawasan Kota Medan makamerupakan kewenangan teknis dari Dinas Tata Ruang Dan Tata BangunanKota Medan 7 77 nn nn nen Bahwa seharusnya secara hukum Penggugat juga menjadikan Dinas TataRuang dan Tata Bangunan Kota Medan tersebut sebagai pihak dalamperkara a quo, bukan langsung pada Wali Kota Medan, dan atau secarabersamasama sebagaipara pihak ; Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat telah kurang phak dan/atausalah alamat ditujukan kepada Walikota

Medan, sehingga gugatan a quoharuslah dinyatakan tidak dapat diterma ;Berdasarkan halhal yang telah Turut Tergugat kemukakan tersebut diatas,maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakm yang mengadili perkara a quountuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterma (NO);Putusan No. 628/Pdt.G/2013/PN.MdnHal. 252.

Medan No. 648.1/1111/C, tanggal 24 Juni2010, tentang izin mendirkan bangunan, telah bermaterai cukup dan tidakdapat ditunjukkan aslinya dipersidangan kemudian diberi tanda : P 11;Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Bangunan tertanggal 24 Mei 2013,yang dibuat oleh Hugo Amsari Toe selaku Direktur Utama PT NusaDevelopments, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudiandiberi tanda : P 12;Foto copy Surat tertanggal 14 Maret 2013, perihal Minta Klarifikasi / keberatantentang pembelian

Penggugat:
SOFYA MOUREEN
Tergugat:
1.WALIKOTA MEDAN
2.DIREKTUR UTAMA Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Penggugat:
Yayasan Citra Keadilan
Tergugat:
General Manager Perum Perumnas Regional I
Turut Tergugat:
Walikota Medan

PEMERINTAH KOTA MEDAN dahulu disebut PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MEDAN CQ WALIKOTA MEDAN ; NGERAJAI GINTING Als NGERAJAI GINTING

Walikota Medan agar tanah perkaradiserahkan oleh Tergugat Pemerintah Kota Medan Cq.Walikota Medan kepada Penggugat namun tidak mendapattanggapan dari Tergugat Pemerintah Kota Medan Cq.Walikota Medan, dan ternyata sampai dengan Gugatan inididaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanahperkara masih berada dalam penguasaan Tergugat PemerintahKota Medan Cq.

Walikota Medan;Bahwa pemberian hak atas tanah perkara tersebut olehTergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan NasionalPropinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dan diuraikanHal. 4 dari 20 hal.Put. No.59 PK/Pdt/2011dalam Surat Keputusan Tergugat Kepala Kantor WilayahBadan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.SK.19/HP/22.01/1998 tanggal 22 Juni 1998 No.

Walikota Medan dan oranglain/pihak lain yang memperoleh hak dari TergugatTergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa adahalangan dan syarat serta alasan apapun;8. Menghukum Tergugat Permerintah Kota Medan = (Cq.Walikota Medan, Tergugat !

SINAR MENARA DELI
Terbanding/Penggugat : Yayasan Citra Keadilan
Terbanding/Tergugat : Walikota Medan

WALIKOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan,dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:1. Sulaiman Harahap, SH.,MSP; 2. Bambang, SH;3. Iskandar, Sm.,Hk; 4. Albert Yasokhi Lase, SH.,MH; 5. Harhar Lanongan, SH; 6. Rahmah, SH; Para Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada BagianHukum di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, sertakepada Para Advokat/Pengacara yaitu: 7. Daldiri, SH.,MH; 8. M. Citra Ramadhan, SH.

Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K TentangIzin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 An. PT. Sinar Menara Deli; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaMedan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret2015 An. PT. Sinar Menara Deli; 020200202 0nennnnnnnnnnes4.

Medan No. 645/299.K Tentang Izin MendirikanBangunan tanggal 24 Maret 2015, an.

Medan Nomor :660.2/1895 K Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan SuperblockPodomoro City Deli Medan di Jalan Guru Patimpus No. 1 OPQ, KelurahanKesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara yangditerbitkan tanggal 24 Oktober 2014 (Vide Bukti T15) ; Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor :660.2/1896 K Tentang Izin Lingkungan Hidup atas Kegiatan SuperblockPodomoro City Deli Medan di Jalan Guru Patimpus No. 1 OPQ, KelurahanHalaman 9 dari 18 halamanPutusan Nomor

: 03/B/LH/2016/PTTUN.MDNKesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Sumatera Utara yangditerbitkan tanggal 24 Oktober 2014 (Vide Bukti T16) ; Bahwa benar berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor : 593/2147 KTentang Perubahan Peruntukan tanah yang terletak di Jalan Guru Patimpussudut Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat daribangunan umum menjadi bangunan campuran/super blok (Mall, Hotel danApartemen) diatas tanah seluas + 52.306 M* atas nama Abu Djaja Bunyamintertanggal 23 Desember

BARUS, DKKVSPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERIDALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA CqWALIKOTA MEDAN, DKK

Pulungan alias Seminole
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
WALIKOTA MEDAN

WALIKOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana LubisHalaman 2 dari 78 hal.Put.296/G/2019/PTUNMdnNo. 2 Medan. Dalam hal ini diwakili oleh :1. BAMBANG, S.H, Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Medan ;2. RAHMAH, S.H, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum ;3. YUNITA SARI, S.H, Jabatan Staf Bagian HukumSetdakot Medan ;4. DALDIRI, S.H.,M.H, Advokat ;5. Dr. M. CITRA RAMADHAN, S.H.

Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum Dan HAM RI DirektoratJenderal Hak Azasi Manusia Nomor : HAM2HA.01.02395perihal Informasi yang ditujukan kepada Walikota Medan danKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tertanggal 20Desember 2019)... cee ccceccccececeeeesueeeeeeeeeeeeeaeeeeaes (Bukti P49) ;50.

Bahwa adanya Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 593/1174 KTanggal 12 Juni 2012 tentang Pengakuan Tanah dan BangunanBekas Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan KotaMedan, Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Medan Dan KantorCabang Dinas Sosial Kota Medan Di Jalan Jenderal Ahmad YaniVil/Jalan Hindu Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat KotaMedan Menjadi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan (videbukti: T I Int2);12.

- DIMPOS TP PAHPAHAN, ST (PENGGUGAT)- ERNY NASRANI BR SIAHAAN (TERGUGAT I)- WALIKOTA MEDAN Cq. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, (TERGUGAT II)

WALIKOTA MEDAN (Cq.Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, KotamadyaMedan, selanjutnya disebut sebagaibecsseeseeeee LERGUGAT 1;BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,beralamat di Jl. Karya Jasa No. 32 Lt. 2, Kel.Pangkalan Mansur, Kec. Medan Johor, KotamadyaMedan, selanjutnya disebut sebagaiLeseesseeeee TERGUGAT Il;PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelah membaca Surat Surat dalam berkas perkara;Setelah mendengar pihak pihak yang berperkara;Putusan Sela No. 118/Pdt.G/2012/PN.Madn, hal.

izingangguan kepada usaha perbengkelan Tergugat yang telah merugikankepentingan Hukum Penggugat;> Bahwa karena perbuatan Tergugat Il juga sebagai perbuatan melawan hukummaka berdasarkan atas hukum agar surat ijin gangguan yang diterbitkan olehTergugat Il sepanjang Bengkel Era Baru Service dinyatakan tidak berkekuatanhukum;Menimbang, bahwa objek dalam gugatan ini adalah tentang izin usahaperbengkelan dan doorsmer Era Baru milik Tergugat yaitu merupakan izingangguan yang diterbitkan oleh Tergugat Il (WALIKOTA

MEDAN CQ.

BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU), yang merupakan Surat KeputusanPejabatTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa meskipun Surat izin usaha perbengkelan dan doorsmerEra Baru yang dikeluarkan Tergugat Il (WALIKOTA MEDAN CQ.

HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSATPASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERAUTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULANMEDAN SEKITARNYA VS WALIKOTA MEDAN, DK

WALIKOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan KaptenMaulana Lubis Nomor 1 Medan Petisah, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara;ll. PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR KOTA MEDAN,tempat kedudukan di Jalan Razak Baru Nomor 1APasar Petisah Lantai III, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Rusdi Sinuraya,Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) PasarKota Medan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.

Walikota Medan Nomor: 800/3780,tanggal 12 April 2017, Perihal Uraian Tugas Penertiban PedagangKaki Lima (PK5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan Sekitarnya):. Objek Gugatan II (Pengumuman Direktur Utama PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017,tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengosongan Tempat BerjualanKios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan);Halaman 2 dari 9 halaman.

Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017,perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya;Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja PasarPenampungan Jalan Bulan Medan;Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor:911. 3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017 Tentang Perihal Peringatan;Mewajibkan para Tergugat untuk

Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017,perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5)disekitar Jalan Sutomo Medan dan Sekitarnya;Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli2017 tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/MejaPasar Penampungan Jalan Bulan Medan;Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor:911. 3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Perihal Peringatan;Menghukum para Tergugat membayar

Prima Abadi Jaya (RS Columbia Asia Aksara)
2.Walikota Medan

WALIKOTA MEDAN

WALIKOTA MEDAN,berkedudukan di Jalan Balaikota Medan;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA., cq.MENTERI DALAM NEGERI RI., cq. GUBERNURSUMATERA UTARA., cg. WALIKOTA MEDAN.,cq. CAMAT KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN,berkedudukan di Jalan Bunga Melati KM 12,Medan, Kota Medan;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA., cq.MENTERI DALAM NEGERI., cq. GUBERNURSUMATERA UTARA., cq. WALIKOTA MEDAN.,cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTAMEDAN., cq.

Penggugat:
1.Siti Mardiah
2.Eric Wijaya
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Intervensi:
WALIKOTA MEDAN

., VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAMNEGERI RI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cqWALIKOTA MEDAN, DKK

HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSATPASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERAUTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULANMEDAN SEKITARNYA VS WALIKOTA MEDAN, DKK

WALIKOTA MEDAN, tempat kedudukan di JalanKapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan Petisah, KotaMedan, Provinsi Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman Harahap,S.H., MSP., jabatan Pegawai Negeri Sipil pada BagianHukum Pemerintah Kota Medan dan kawankawan,serta Daldiri, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/11314,tanggal 19 Oktober 2017;ll.

Walikota Medan Nomor: 800/3780,tanggal 12 April 2017, perinal Uraian Tugas Penertiban PedagangKaki Lima (PK5) di sekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya);b. Objek gugatan Il (Pengumuman Direktur Utama PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/201/7,tanggal 18 Juli 2017, tentang Pengosongan Tempat BerjualanKios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan);c.

Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017,perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya;b. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017,tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja PasarPenampungan Jalan Bulan Medan;c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor:511.3/1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Perihal Peringatan;3.

Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017,perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2018b. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017,tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja PasarPenampungan Jalan Bulan Medan;c.

YAHYA SUMARDI
Tergugat:
1.WALIKOTA MEDAN
2.DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN CQ. PUSKESMAS KECAMATAN MEDAN SELAYANG

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/43.K/2020 tentang Pemberhentian Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan dan SDM Perusahaan Daerah Pasar Kota

Yohni Anwar, MM, M.H., dan Arifin Rambe, S.Kom;

WALIKOTA MEDAN

Peraturan Walikota Medan No. 46 Tahun2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan ;.

,adapun pemberhentian Direksi hanya dapat dilakukan oleh Walikotayakni Walikota Medan, bukan Plt.

RusdiSinuraya/Direktur Utama);Petikan Keputusan Walikota Medan No.821.2/43.K/2020tentang Pemberhentian Direktur Utama, Direktur Operasionaldan Direktur Pengembangan dan SDM Perusahaan DaerahPasar Kota Medan tertanggal 16 Januari 2020 yang diterbitkanoleh Plt. Walikota Medan (Tergugat) kepada Penggugat Il(DR.

Rusdi Sinuraya ;Bukti P44 Fotokopi SK Walikota Medan Nomor : 821.2/1139.K tanggal 24 Nopember2016 atas nama DR.

Walikota Medan Nomor: 821.2/43.K/2020 tertanggal 20 Januari2020) (vide: built Pid T=) ysess