Putusan Nomor 2332/B/PK/Pjk/2018Nomor 00017/207/13/028/16 tanggal 30 Maret 2016 Masa PajakDesember 2013 tidak sah dan bertentangan dengan undangundangperpajakan yang berlaku serta Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;4.

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP00114/NKEB/WPJ.06/2017, tanggal 20 Januari 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B karena Permohonan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember 2013, Nomor:00017

sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a guo yaitu penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00114/NKEB/WPJ.06/2017, tanggal 20 Januari 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakDesember 2013, Nomor: 00017

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT086507.13/2009/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 18 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian Pemohon Banding atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1847.WPJ.19/2014 tanggal 18 September 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00017

Penghasilan Pasal 26 Nomor 0001 7/204/09/091/13tanggal 19 Agustus 2013, Masa Pajak Desember 2009 atas namaPT Bank Internasional Indonesia, Tbk, NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Gelora, Jakarta Pusat, 10270, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan 26 Nomor 00017

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP1847WPUJ.19/2014 tanggal 18 September 2014mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00017

Putusan Nomor 498/B/PK/PJK/2013Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada Yih Bapak KetuaPengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP632/WPJ.09/2011 tanggal 5 April 2011 Tentang Keberatan Wajib PajakAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor : 00017/207/04/441/10 Masa/Tahun Pajak : Mei 2004 Tanggal 3Pebruari 2010;Bahwa berdasarkan uraian Surat Keputusan tersebut, permohonan PemohonBanding, ditolak dengan perhitungan sebagai

Nomor 498/B/PK/PJK/2013 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPutusan 38585/PP/M.XIV/16/2012, Tanggal 8 Juni 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP632/WPJ.09/2011 tanggal5 April 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/ Atau JKPMasa Pajak Mei 2004 Nomor : 00017

Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38585/PP/M.XIV/16/2012yang diputus pada tanggal 7 Mei 2012 dan diucapkan pada tanggal 8Juni 2012, yang kami mohonkan Peninjauan kembali, amar Putusannyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP632/WPJ.09/2011tanggal 5 April 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa penyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei 2004 Nomor: 00017

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.38585/PP/M.XIV/16/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang amarnyamenyatakan Menolak permohonan banding Pemohonan Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP632/WPJ.09/2011 tanggal 5 April 2011, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei2004 Nomor: 00017/207/04/441/10 tanggal 3 Februari 2010, atasnama: PT.

Putusan Nomor 498/B/PK/PJK/2013Masa Pajak Januari 2004 Nomor: 00017/207/04/441/10 tanggal 3Februari 2010, atas nama: PT.

Menyatakan SKP Nomor 00001/206/10/073/13, SKP Nomor00016/207/10/073/13, SKP Nomor 00017/207/10/073/13, SKP Nomor00018/207/10/073/13, SKP Nomor 00019/207/10/073/13, SKP Nomor00020/207/10/073/13, SKP Nomor 00021/207/10/073/13, SKP Nomor00022/207/10/073/13, SKP Nomor 00023/207/10/073/13, SKP Nomor00024/207/10/073/13, SKP Nomor 00015/107/073/13 yang kesemuanyatertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesarRp323.013.154.751,00 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;5.

peninjauan kembali mengenai kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, oleh karenaMahkamah Agung menemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatadalam putusan Judex Juris yang menolak kasasi Tergugat dan putusanJudex Facti yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat:Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf dan keliru nyata karenamengadili dan mengabulkan petitum gugatan yang menyatakan SuratKetetapan Pajak Nomor 00001/206/10/073/13, Nomor 00016/207/10/073/13,Nomor 00017

Putusan Nomor 379/B/PK/PJK/2014.Nomor : 00017/203/06/542/09 tanggal 6 Maret 2009 dengan perhitungan sebagai berikutDasar Pengenaan Pajak.............c eee Rp. 1.181.932.297,00PPh Terbuang sssnsavuceesecnemncnmeanecceennen Rp. 177.289.845,00Kredit Pajak 00... eeeeeseeeeeeceteceeeeneeeneeeeees Rp. 113.662.579,00PPh kurang bayar ........ eee eeeeeesseeeesteeeennees Rp. 63.627.248,00Sanksi ACMinistrasi ...... eee eee eeeeeeeeeeeeeees Rp. 30.541.079.00Jumlah PPh ymh dibayat......... eee Rp. 94.168.327,00Bahwa

dengan ini mengajukan permohonan Banding atas surat ketetapan Pajakdengan Nomor: 00017/203/06/542/09 tanggai 6 Maret 209 dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa untuk menambah fasilitas Lapangan Golf sejak berdiri sampai dengantahun 2006 PT.

NihilBahwa terlampir Pemohon Banding sampaikan foto copy SSP pembayaran 50%sebesar Rp.31.813.624,00;Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukanpermohonan Banding atas Surat Ketetapan Pajak dengan Nomor: 00017/203/06/542/09tanggal 6 Maret 2009;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 35828/PP/M.1/12/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 379/B/PK/PJK/2014.

Mengabulkan sebagain Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP339/WPJ.23/BD.06/2009 tanggal 27 Oktober 2009 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor :00017/203/06/542/09 tanggal 6 Maret 2009 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006, atasnama : PT.

Desember 2006 Nomor :00017/203/06/542/09 tanggal 6 Maret 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP :01.536.417.7124.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesarRp.756.808,00 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :12a Bahwa alasanalasan sengketa mengenai tarif pajak, yaitu berupa koreksi selisihpembayaran sewa golf cart sebesar Rp.701.287.675,00 yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) tidak dapat dibenarkan,karena dalildalil yang tertuang dalam Memori Peninjauan

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113311.13/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00224/KEB/WPJ.19/2017 tanggal2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2013Nomor 00017

Bahwa SKPKB Nomor 00017/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakApril 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00224/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak April 2013 Nomor 00017/204/13/091/15 tanggal 22Desember 2015 atas nama PT Kitadin juga harus dinyatakan batal

Putusan Nomor 406/B/PK/PJK/2016menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2007 Nomor 00017/206/07/614/10 tanggal 19 Maret2010 dengan perhitungan sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak Rp 23.169.290.473,00PPh Terutang Rp 6.933.287.000,00Kredit Pajak Rp 327.089.771,00PPh Kurang dibayar Rp 5.606.217.229,00Sanksi administrasi: Rp 3.170.984.270,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 9.777.201.499,00bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukankeberatan

Putusan Nomor 406/B/PK/PJK/2016asumsi/perkiraan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Kesimpulan:Bahwa dan segi formal penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007Nomor 00017/206/07/614/10 tanggal 19 Maret 2010 tidak memenuhi syaratformal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 545/KMK/04/2000, tentang Tata Cara PemeriksaanPajak sebagaimana telah direformasi dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 199/PMK.03/2007

307.390.150,00Jumlah biaya usaha Rp =: 1.419.505.397,00Laba sebelum pajak (Rp 5.487.557.081,00)PPh terutang Rp NIHILKredit Pajak Rp 633.070.635,00PPh lebih dibayar (Re 633.070.635,00)Bahwa demikian surat permohonan banding ini semoga kiranya Bapakdapat mengabulkan permohonan Pemohon Banding dengan membatalkanSurat Keputusan Terbanding Nomor KEP747/WPJ.11/2011 tanggal 28 April2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00017

Nomor Nomor Lap49/WPJ.11/KP.0600/2010 tanggal 12 Maret 2010 denganperhitungan sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 23.169.290.473,00Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp 23.169.290.473,00 Pajak Penghasilan yang Terutang Rp 6.933.287.000,00Kredit Pajak:PPh Pasal 22 Rp 39.137.763,00Pajak Penghasilan yang Kurang Bayar Rp 6.894.149.237,00Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 3.309.191.634,00Rp 10.203.340.871,00Bahwa atas surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan tahun Pajak 2007 Nomor 00017

Putusan Nomor 406/B/PK/PJK/2016sebenarnya dan hanya berdasarkan asumsi/perkiraan yang tidak sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Bahwa dari segi formal penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007Nomor 00017/206/07/614/10 tanggal 19 Maret 2010 tidak memenuhi syaratformal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, tentang Tata CaraPemeriksaan Pajak sebagaimana telah direformasi dengan Peraturanmenteri Keuangan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00692/NKEB/WPJ.14/2018, tanggal 10 Juli 2018,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanPasal 26 Nomor 00017/104/15/725/17, tanggal 27 September 2017,Masa Pajak Desember 2015, atas nama PT ITCI HutaniManunggal, NPWP 01.609.260.3725.001, beralamat di Jalan 1519Simpang Empat Terunen, RT 002, Desa Bumi

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00017/104/15/725/17, tanggal 27 September 2017, MasaPajak Desember 2015, atas nama PT ITCI Hutani Manunggal,NPWP 01.609.260.3725.001, beralamat di Jalan 1519 SimpangEmpat Terunen, RT 002, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan AlamatKorespondensi di Jalan Abadi Nomor 07, RT 011/RW 004, GunungSari llir, Balikpapan, Kalimantan Timur, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00692/NKEB/WPJ.14/2018, tanggal 10 Juli2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajaksehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00017/104/15/725/17, tanggal 27 September

tentangJasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat dan Di Air Yang Tidak Dikenakan PajakPertambahan Nilai mengatur bahwa atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan diair tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor : SN22062012tanggal 22 Juni 2012 perihal Surat Pernyataan Pencabutan Banding atas Sengketa Bandingdengan Nomor Sengketa Pajak : 160574582008 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00017

dengan Desember 2008;bahwa atas surat pencabutan banding yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Majeliskemudian meminta tanggapan Terbanding;bahwa atas Surat Pernyataan Pencabutan Banding tersebut, Terbanding menanyakan alasanpencabutan banding Pemohon Banding;bahwa atas pertanyaan Terbanding, Pemohon Banding menyatakan melakukan pencabutanbanding karena sudah menyetujui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor:00017

tidakdiperiksa lebih lanjut dan dihapus dari daftar sengketa;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP582/WPJ.04/2011 tanggal 31 Mei 2011tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00017

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEPKEP00173/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 Februari 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT MondelezIndonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha IntiFauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00017/206/13/057/15,tanggal 19 November 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00173/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 Februari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor: 00017

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00382/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00017/207/12/093/16 tanggal 19Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00017/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Putusan Nomor 3562/B/PK/Pjk/2019Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00382/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret 2017 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00017/207/12/093/16tanggal 19 Januari 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.343.661.3093.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Banding tanggal 4 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001228.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 6 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00027/KEB/WPJ.26/2017tanggal 11 Desember 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2015 Nomor 00017

Yamin, SH,,LK Il Nomor 62, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017/207/15/115/16tanggal 27 Desember 2016 Masa Pajak Juli 2015, atas nama PTProgress Diecast, NPWP 01.869.589.0055.000, beralamat di PTWipolimex Raya, NPWP 01.630.825.6115.000, beralamat di JalanProf

2351/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00027/KEB/WPJ.26/2017 tanggal 11 Desember2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015Nomor 00017

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hariAhad, tanggal 02 Maret 2014, di Kabupaten Barru sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor 00017/017/III/2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUAKecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 03 Maret 2014.2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tidakpernah hidup dalam serumah namun dikaruniai seorang anak lakilaki yangdiberi nama ANAK I, umur 6 bulan, anak tersebut berada dalam asuhanPenggugat.3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00017/017/III/2014, tanggal 03Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu,Kabupaten Kabupaten/Kota Barru. Bukti tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua)orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masingmasingyaitu :1.

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya terbukti bahwa Penggugat adalah warga DesaLampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwaPenggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat padaPengadilan Agama Barru.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 00017

Dya.04.05/2 RP4492048 aocu jaya Bondoala2017 00017 02709/SP27. 14 Juni D/4.04.05/2 pase 4t6G Lalonggaluku Bondoala2017 00017 02719/SP2g. 2494) b4.04.05/2 P439.410.0 Lalonggaluku Bondoala2017 OO Timur017 02728/SP2g, 24 9UNI Dya.04.05/2 RP4476818 vendikonu Morosi2017 00017 02732/SP210.

SUM py4.04.05/2 RP442304 Wonua Morini Morosi2017 00017 02730/SP2a1. 44249") Dya.o4.05/2 RP4496016 Boy Morosi2017 00017 02725/SP212, 249UNl bya o4.05/2 P49 3968 baxy Morosi2017 00017 02726/SP213, *SSUN y4.04.05/2 RP499183:8 Bauru Morosi2017 00017 02731/SP214, 14JUnt Dy4.04.05/2 RP4S02724 orosi Morosi2017 00017 02469/SP215. 249 pya.o4.05/2 RP4484418 porara Morosi2017 00017 02727/SP216. 14340!

SP2D Nilai SP2D Desa Kecamatangal 02715/SP21, 24241) by4.04.05/2 RP4994470 pebunooha Bondoala2017 00017 02713/SP22. 14 Juni D/4.04.05/2 Rp443.863.8 Pebunooha Bondoala2017 00 Dalam017 02711/SP23, 24 9UN Dya.04.05/2 RP447928.2 Buimbia Bondoala2017 00017 02716/SP24. 14 Juni D/4.04.05/2 Rp444.513.0 Rambu Bondoala2017 017 00 Kongga 02710/SP25, 14 3Unl by4.04.05/2 RP4S49978 pigio Bondoala2017 00017 02712/SP26. 142Unl pya.04.05/2 RP4492048 aocu jaya Bondoala2017 00017 02709/SP27. 14 Juni D/4.04.05/2 pease

Morosi2017 00017 02730/SP211, 44249) py4.04.05/2 RP449601.6 Bocy Morosi2017 O17 00 Halaman ke 53 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi 02725/SP212. 14 UNI B/4.04.05/2 RP49+ 3968 bay Morosi2017 00017 02726/SP213. 249401) by4.04.05/2 RP4994338 euurui Morosi2017 00017 02731/SP214, 24 UNI Bj4.04.05/2 RP499272.4 Morosi Morosi2017 00017 02469/SP215.

O24 bya.04.05/2 RPA48441.8 oorara Morosi2017 00017 02727/SP216. 24940" b/4.04.05/2 RP4993102 Tandowatu Morosi2017 00017 02773/SP217. 1434" Dy4.04.05/2 RP4614990 Baru jaya Morosi2017 00017 02729/SP21g. 24949" bya 04.05/2 RP499392.2 tanggobu Morosi2017 00017 02658/SP219. 13 Juni D/4.04.05/2 Rp447.018.0 Lasoso Anggolomo2017 00 are017 02720/SP220. 1% Jun D/4.04.05/2 Rpas2.289,0 Anggolomoare Anggelane2017 00 are01714 Juni O27 2LSre Rp439.980.6 Anggolomoare Anggolomo21.

SHM No 218 surat ukur 00017/2001 luas2313 M? Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atas nama RudyLamdjani (Penggugat) kepada Penggugat secara sekaligus;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugatsebesar Rp2,8 miliar;Menghukum siapa saja yang menguasai SHM Nomor 216 surat ukur 00015/2001luas 1725 M? Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atas namaRudy Lamdjani (penggugat), B. SHM nomor 217 surat ukur 00016/2001 luastanah 1934 M?

;e Sertifikat Hak Milik No. 218, tertanggal 14 September 2001, Surat UkurNo. 00017/2001 tertanggal 7 September 2001, Luas 2.313 M?;e Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 03, tertanggal 08 Maret 2007 SuratUkur No. 00005/2007 tertanggal 21 Februari 2007, Luas 1.744 M?;Hal. 7 dari 23 hal. Put.

;eSertifikat Hak Milik No. 218, tertanggal 14 September 2001, Surat UkurNo. 00017/2001 tertanggal 7 September 2001, Luas 2.313 M?;eSertifikat Hak Guna Bangunan No. 03, tertanggal 08 Maret 2007, SuratUkur No. 00005/2007 tertanggal 21 Februari 2007, Luas 1.744 M?

;e Sertifikat Hak Milik No. 218, tertanggal 14 September 2001, Surat UkurNo. 00017/2001 tertanggal 7 September 2001, Luas 2.313 M?;e Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03, tertanggal 08 Maret 2007, SuratUkur No. 00005/2007 tertanggal 21 Februari 2007, Luas 1.744 M?

;e Sertifikat Hak Milik No 218, tertanggal 14 September 2001, Surat UkurNo. 00017/2001 tertanggal 7 September 2001, Luas 2313 M?;e Sertifikat Hak Guna Bangunan No 03 tertanggal 08 Maret 2007, SuratUkur No. 00005/2007 tertanggal 21 Februari 2007, Luas 1 744 M?

mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100612.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2259/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 18November 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00017

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2259/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 18November 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00017/207/13/413/14 tanggal 26September 2014, atas nama: PT Mahle Indonesia, NPWP31.770.048.2413.000, beralamat di Kawasan GIIC Blok CC No.01, Desa Pasirranji, Cikarang Pusat, Bekasi 17530, adalah telahHalaman 3 dari 8 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2259/WPJ.22/ BD.06/2015 tanggal 18 November2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2013 Nomor : 00017

Putusan Nomor 2187/B/PK/Pjk/2018KEP50/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanNomor 00017/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP50/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKPdari Luar Daerah Pabean Nomor 00017/277/09/ 081/13 tanggal 11Oktober 2013; dan,3.

Putusan Nomor 2187/B/PK/Pjk/2018Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00017/277/09/081/13 tanggal11 Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.001.260.7081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp272.581.913,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00255/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017

Putusan Nomor 694/B/PK/Pjk/2019sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap KeputusanTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali NomorKEP00255/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017/207/14/018/16tanggal 23 September 2016 Masa Pajak April 2014 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori

pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupa 2(dua) keputusan produk hukum atas NomorKEP00255/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017

terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP25/WPJ.16/2014 tanggal 24 Januari2014 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00017/107/10/821/13 tanggal 10 Juni 2013 dan Surat Tergugat Nomor S00090/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pengembalian PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;: bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor 00017

permohonan gugatan Penggugat melebihi jangka waktu 30 haripengajuan gugatan, dengan demikian pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor 23/DS3/V1I/2014 tanggal 3 Juni 2014 adalahKeputusan Tergugat Nomor KEP25/WPJ.16/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00017

Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108252.16/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00299/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 3 Agustus 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor:00017

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00299/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 3Agustus 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor: 00017/207/13/218/15 tanggal 8 Mei2015, atas nama PTI Pancasurya Agrindo, NPWP01.634.496.2218.000, beralamat di JI. Jend.

Putusan Nomor 190/B/PK/Pjk/2019mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00299/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 3 Agustus 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor :00017/207/13/218/15 tanggal 8 Mei 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 01.634.496.2218.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp17.193.104,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan