uraian banding tanggal 28 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005796.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00340/KEB/WPUJ.19/2018 tanggal 18April 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00034

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00340/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 18 April 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00034/207/12/091/17 tanggal 23 Januari2017, atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jalan BudiKemuliaan Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012Nomor 00034/207/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamatdi Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut105644.15/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 8 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00212/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 9Mei 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00034

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00212/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 9 Mei 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00034/406/13/092/15tanggal 22 April 2015, atas nama: PT.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00212/KEB/WP4J.19/2016 tanggal 9 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00034

banding tanggal 24 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107020.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 03 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00082/KEB/WPJ.03/2016tanggal 28 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00034

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00082/KEB/WPJ.03/2016 tanggal 28 Juni 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00034/207/13/308/15 tanggal 30 Maret2015, atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP01.462.047.0308.000, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89 RT27 RW 02, Sei Selayur, Palembang, terkait sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00082/KEB/WPJ.03/2016, tanggal 28Juni 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember2013, Nomor: 00034

Pasal 23 ymh (lebih) dibayar 0 Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding NomorKEP480/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 30 Mei 2011 mengenai KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor 00034/203/05/092/10 tanggal 21 Juni 2010 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008, atas nama PT Lontar Papyrus Pulp& Paper Industry, NPWP 01.115.965.4092.000, Alamat Plaza BIl, Menara IILantai 9, Jalan M.H Thamrin Nomor 51, Jakarta, 10350;Menimbang, bahwa

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor 00034/203/08/092/10 tanggal 21 Juni 2010 junctoKEP480/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 30 Mei 2011;4. Dengan mengadili sendiri :a.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP480/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 30 Mei 2011,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00034

uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89699/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00064/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 13Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2011 Nomor 00034

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00064/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2011 Nomor 00034/207/11/429/15 tanggal 30 April 2015,atas nama John Pieter, NPWP 06.885.362.1429.000, alamatsesuai Keputusan: JI. Cipamolokan No. 26, Cipamokolan, KotaBandung, alamat Korespondensi: Komp.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00064/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 13Juli 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2011 Nomor: 00034

bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 April 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut57493/PP/M.VIIIB/16/2014, tanggal 19 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1518/WPJ.29/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang KeberatanWajib Pajak Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Nomor 00034

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1518/WPJ.29/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Barang dan Jasa Nomor 00034/207/10/711/12, tanggal 13Agustus 2012, Masa Pajak Februari 2010 atas Nama PT BorneoMakmur Lestari, NPWP 21.013.315.3711.001, beralamat diJalan Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Rayaadalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1518/WPJ.29/2013, tanggal 23 Oktober 2013,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034

Pajakyang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yangdimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), dan untuk memenuhipersyaratan formal banding, Pemohon Banding telah membayar jumlah pajakyang terutang sebesar Rp1.020.375.126,00 dengan menggunakan Surat SetoranPajak;KRONOLOGIS DAN DASAR KOREKSI PEMERIKSABahwa pada tanggal 23 April 2009 Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembangmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan TahunPajak 2006 Nomor : 00034

Banding menyampaikan permohonan keberatan atas SuratKetetapan (SKPKB) PPh Badan00034/206/06/308/09 tanggal 23 April 2009, yang diajukan dengan SuratNomor: 051/KUD SSKPP MADYA/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 dan diterimaoleh KPP Madya Palembang tanggal 19 Juni 2009.Pajak Kurang Bayar NomorBahwa menanggapi surat permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut,pada tanggal 15 Juni 2010 Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor:KEP217/WPJ.03/2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Badan Nomor:00034

9.101.182.297,00 (7.060.432.046,00) 2.040.750.251,00Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar Il ALASAN BANDING PEMOHON BANDINGBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP217/WPJ.03/2009 yang mempertahankan sebagian koreksiPemeriksa sehingga Penghasilan Netto ditetapkan menjadi sebesar Rp4.618.467.228,00dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:Bahwa dasar koreksi pemeriksa sebesar Rp20.513.956.005,00 dalam Surat Ketetapan(SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00034

110.495Sanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 (2) KUP 53.037Jumlah PPh YMH dibayar 163.532 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan38192/PP/M.XV/15/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP217/WPJ.03/2010 tanggal 15 Juni 2010, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006Nomor : 00034

contra legem), khususnya dalambidang perpajakan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP217/WPJ.03/2010 tanggal 15 Juni 2010 mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00034

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.84896/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1901/WPJ.01/2015 tanggal 23September 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00034

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1901/WPJ.01/2015 tanggal 23 September 2015 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00034/207/11/123/14tanggal 2 Juli 2014 Masa Pajak Agustus 2011, yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor: 160989012011, atas nama: PTVictor Jaya Raya, NPWP 01.531.965.0123.000, Alamat: JalanJamin Ginting Km 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, MedanTuntungan, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai

Putusan Nomor 1021/B/PK/Pjk/2018mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1901/WPJ.01/2015 tanggal 23 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011Nomor: 00034/207/11/123/14 tanggal 2 Juli 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.531.965.0123.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp10.859.411,00, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116177.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00111/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Juni 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor:00034

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00111/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Juni 2017, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor: 00034/207/13/725/16 tanggal 04 Mei 2016, atas nama: PTHarapan Rimba Raya, NPWP: 02.196.700.5725.000, alamat: JalanRuhui Rahayu Il No.42 RT 58, Sepinggan Baru BalikpapanHalaman 3 dari 7 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00111/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Juni 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor: 00034

Putusan Nomor 656B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69520/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1193/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor: 00034/207/09/332/13 tanggal

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1193/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00034/207/09/332/13 tanggal 29 November 2013 Masa PajakJanuari 2009, atas nama: PT. Satya Kisma Usaha, NPWP:01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 4 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1193/WPJ.27/2014 tanggal 18November 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor :00034

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

/XI.05/NAS.P.33/2003 tanggal 2 Juni 2003 adalah sah;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanadisebutkan dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 00034/X1.05/NAS.P.33/2003tertanggal 2 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil KabupatenLumajang, putus karena perceraian;. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang agar segeramencatatkan putusan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil KabupatenLumajang;.

persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangtelah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Kurniawan,pada tanggal 1 Juni 2003 sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Nomor:00034

terjadinyaperkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PejabatPencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkanKutipan Akta Perkawinan;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena pada tanggal 1 Juni 2003Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Kurniawan dan perkawinan tersebuttelah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00034

Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21235/PP/M.V/10/2009, tanggal 21 Desember 2009 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Terbanding telah menolak Surat Keberatan yang diajukan oleh PemohonBanding sebagaimana surat Nomor: KU.268/3/8/PL.IlO6 tanggal 16 Agustus 2006tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 Nomor: 00034

Terbanding atas keberatan yang diajukan olehPemohon Banding didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak terdapat cukupalasan untuk menerima permohonan Pemohon Banding dimana pertimbanganTerbanding tersebut masih sangat kabur/tidak jelas sehingga untuk membuktikankebenarannya perlu dilakukan dalam proses peradilan di Pengadilan Pajak;Bahwa keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas keseluruhan jumlah kurangbayar PPh Pasal 21 sebesar Rp.402.718.860,00 sebagaimana ditetapkan dalamSKPKB PPh Pasal 21 Nomor: 00034

/201/04/051/06 tanggal 16 Juni 2006seharusnya adalah nihil sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan melaluisurat Nomor: KU.268/3/8/PL.IIO6 tanggal 16 Agustus 2006;Bahwa untuk memenuhi syarat formal dalam rangka pengajuan permohonanBanding sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadian Pajak, Pemohon Banding sudah membayar tunaiselurun pajak terutang sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21Nomor: 00034/201/04/051/06 tanggal 16 Juni 2006 melalui

Menyatakan SKPKB PPh Pasal 21 Nomor: 00034/201/04/051/06 tanggal16 Juni 2006 senilai Rp.402.718.860,00 dan Keputusan Terbanding Nomor:KEP623/PJ.07/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPh Pasal 21 Nomor: 00034/201/04/051/06 tanggal16 Juni 2006 tidak sah dan batal demi hukum;Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 481/B/PK/PJK/2013c.

Put.21235/PP/M.V/10/2009, tanggal 21 Desember 2009 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Terbanding Nomor: KEP623/PJ.07/2007 tanggal 14 Agustus 2007mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2004 Nomor : 00034/201/04/051/06 tanggal 16 Juni 2006, atasnama: PT.

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03626, Kelurahan Panjang, Surat UkurTgl 26/11/2014 No.00034/Panjang/2014, luas + 530 m?

, atas nama GerejaKristen Jawa Ambarawa, tanggal 20 Mei 2015;danSertipikat Hak Milik nomor 03626/Kelurahan Panjang, Surat Ukur Tg26/11/2014 No.00034/Panjang/2014, luas 530 m?, atas nama GerejaKristen Jawa Ambarawa, tanggal 20 Mei 2015;Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 143 K/TUN/20174.

atas nama Gereja Kristen Jawa Ambarawa dan objek sengketa2, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03626, Kelurahan Panjang, Surat Ukurtgl 26112014 No. 00034/Panjang/2014, luas: 530 m?

, atas nama GerejaKristen Jawa Ambarawa telah diterbitkan dan diumumkan pada tanggal 20Mei 2015; Sertipikat Hak Milik Nomor 03626/Kelurahan Panjang, Surat Ukur tanggal26/11/2014 Nomor 00034/Panjang/2014, luas + 530 m?

, atas nama Gereja Kristen JawaAmbarawa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03626/Kelurahan Panjang, SuratUkur tanggal 26/11/2014 Nomor 00034/Panjang/2014, luas + 530 m?, atasnama Gereja Kristen Jawa Ambarawa (vide gugatan halaman 4); Petitum dari gugatan Penggugat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor3625/Kelurahan Panjang, Surat Ukur tanggal 26/11/2014 Nomor00035/Panjang/2014, luas 50 m?

/207/08/063/10 Masa PajakJanuarlNovember 2008 tanggal 26 Oktober 2010 dan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor 00033/207/08/063/10 Masa Pajak Desember2008 tanggal 26 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Terbanding;Atas SKPKB PPN Nomor 00034/207/08/063/10, Pemohon Bandingmengajukan surat permohonan keberatan dengan surat No. 0678.E/L/TaxPemohon BandingJkt/XI/10 tertanggal 12 November 2010, yang diterimaberdasarkan bukti penerimaan surat tertanggal 16 November 2010;Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011

SKPKB PPN Nomor: 00034/207/08/063/10 tanggal 26 Oktober 2010;Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor 433/B/PK/PJK/20163. Keputusan Terbanding KEP0001 1M/WPJ.04/KP.1203/2011tanggal 21 Januari 2011 tentang Pembetulan atas SKPKB PPN No.00034/207/08/063/10;4. Keputusan Terbanding Nomor:Nomor:KEP00144M/WPJ.04/KP.1203/2011tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pernbetulan atas Surat KeputusanPembetulan SKPKB PPN;5.

URAIAN No.00034/207/ KEP Keberatan Banding denganSPT PPN , 08 KEP00011M KEP00144M 00147M No.1279/WPJ Keputusan(27/10/2009) 1063/10 (26/08/2011) (26/08/2011) aac 04/2011 Keberatan)(26/10/2010) (4/41/2011)Pembetulan SKPKB setelah Keberatan disampaikanil Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasayang terutang PPN:1. Ekspor 0 0 0 0 0 02 Penyerahan yang PPNnya haus 9 996.931.9652 2.206.831.952 2.206.831.952 2.206.834.952 2.206.831.952 2.206.831.952dipungut sendiri3.

November 2008 No. 00034/207/08/063/10 diterbitkanpada tanggal 14 September 2011; Sehingga dapat dikatakan pula bahwa tanggal penerbitan SKPKBPPN No. 00034/207/08/063/10 untuk Masa Pajak Januari s.d.November 2008 adalah 14 September 2011 dan disamping itu biladiteliti dan dibandingkan antara metode perhitungan pajak terhutangyang diterapkan dalam SKP yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober2010 dan pembetulan yang dilakukan (terakhir tanggal 14 September2011) jelas berbeda.

KEP00147M/WPJ.04/KP.1203/201 1tertanggal 14 September 2011 tentang keputusan pembetulan terakhiratas SKPKB PPN No. 00034/207/08/063/10 untuk Masa PajakJanuari s.d.

Uraian Banding tanggal 28 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106349.16/2013/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00042/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2013 Nomor 00034

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00042/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013Nomor 00034/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama :KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP:02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00042/KEB/WPVJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor :00034

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 November 2013:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84229/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP278/PJ/2013 tanggal 30April 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2008 Nomor 00034

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP278/PJ/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2008 Nomor 00034/207/08/091/12 tanggal 6 Februari 2012, atasnama PT Trakindo Utama, NPWP = 02.025.873.7091.000,beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 1117 Suite 11011701, JalanCilandak KKO Nomor 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560,atas sengketa a quo adalah telah sesuai

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP278/PJ/2013 tanggal 30 April 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor :00034

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.84891/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1702/WPJ.01/2015 tanggal17 September 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00034

Putusan Nomor 1019/B/PK/Pjk/2018keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00034/207/12/123/14tanggal 30 Juni 2014 Masa Pajak Maret 2012, atas nama: PTVictor Jaya Raya, NPWP 01.531.965.0123.000, Alamat: JalanJamin Ginting Km 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, MedanTuntungan, Medan. Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3. 3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1702/WPJ.01/2015 tanggal 17 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor:00034

Menyatakan terhadap agunana dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00038/Desa Jonjo, surat ukur tanggal 16-5-2008 No. 00034/Jonjo/2008 seluas 504 M2 atas nama Marlina Binti Mara, yang dijaminkan kepada Penggugat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dilakukan sesuai dengan ketentuang hukum yang berlaku sebatas sejumlah Rp52.117.287,00 (lima puluh dua juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk

Dalam hal tanggal tersebut jatun pada hari libur makaangsuran harus dibayar oleh yang berhutang pada hari kerja sebelumnya.Bahwa sebagai jaminan dalam pinjaman tersebut agar pinjaman Para Tergugatdibayar dengan semestinya termasuk bunga, denda, ongkosongkos dan biayalainnya maka para Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat agunanberupa Sertiifikat Hak Milik Nomor 00038/Desa Jonjo, surat ukur tanggal 1652008 No.00034/Jonjo/2008 seluas 504 M2 atas nama Marlina Binti Mara (videbukti P4) yang selanjutnya

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dimana apabila paraTergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan berupa Sertiifikat Hak Milik Nomor00038/Desa Jonjo, surat ukur tanggal 1652008 No.00034/Jonjo/2008 seluas504 M2 atas nama Marlina Binti Mara dapat dilelang//dijual dengan perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) danhasilpenjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

Menyatakan terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertiifikat HakMilik Nomor 00038/Desa Jonjo, surat ukur tanggal 1652008No.00034/Jonjo/2008 seluas 504 M2 atas nama Marlina Binti Mara, yangdijaminkan kepada Penggugat, dapat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dilakukan sesuaidengan ketentuan hukum ~ yang berlaku~ sebatas sejumlahRp52.117.287,00 (lima puluh dua juta seratus tujuh belas ribu dua ratusdelapan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk pelunasan

Sebelah Utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter;- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200 meter;- Sebelah Barat berbatasan dengan Arial Umbulan Jaga urip Panjang 900 meter;Atau Sekarang Terletak Desa Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan Jalan Tol; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, Seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, Seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034

Sebelah Utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter;- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200 meter;- Sebelah Barat berbatasan dengan Arial Umbulan Jaga urip Panjang 900 meter;Atau Sekarang Terletak Desa Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, Seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, Seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034

Sebelah Utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter;- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200 meter;- Sebelah Barat berbatasan dengan Arial Umbulan Jaga urip Panjang 900 meter;Atau Sekarang Terletak di Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan Jalan Tol; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, Seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, Seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034

Menyatakan penggugat adalah pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, Seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, Seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, Seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, Seluas 2.975, Daftar Inventarissasi Dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai

Menyatakan Tergugat I, tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, Seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, Seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, Seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, Seluas 2.975, Daftar Inventarissasi Dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA

Menggala Kabupaten TulangBawang Propinsi Lampung yang merupakan pemilik sah tanah yang terkenapembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGIBESARPEMATANG PANGGANG STA 39+850 sampai dengan STA 45+300dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, Seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS00033, Seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, Seluas 56.977, Nomor Urut35, NIS 0035, Seluas 2.975, Daftar Inventarissasi Dan Identifikasi PengadaanTanah (P2T) yang terletak di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut etrletakdi

panjang 900 meter; Sebelah Utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orangpenumangan lebar 200 meter; Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200meter; Sebelah Barat berbatasan dengan Arial Umbulan Jaga urip Panjang 900meter;Sekarang ;Terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan Jalan TOL;dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masukdalam Nomor 32, NIS 00032, Seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033,Seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034

NIS 00034, Seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, Seluas 2.975, DaftarInventarissasi Dan ldentifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol TransSumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Mengala, Kabupaten TulangBawang STA 39+850 sampai dengan STA 454300;3.

Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200meter; Sebelah Barat berbatasan dengan Arial Umbulan Jaga urip Panjang 900meter;Atau Sekarang Terletak Desa Desa Menggala Selatan terkena lokasipembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah STA 394850 sampaidengan STA 454300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, Seluas 69.333,Nomor Urut 33, NIS 00033, Seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, Seluas56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, Seluas 2.975, Daftar Inventarissasi DanIdentifikasi

Menyatakan Tergugat , tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milikPenggugat sebagaimana dimaksud dalam STA 39+850 sampai dengan STA45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, Seluas 69.333, Nomor Urut33, NIS 00033, Seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, Seluas 56.977,Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pat.G/2018/PN Mg!

PPNnya dipungut sendiri 0 PPN yang harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajaksebesar : NihilBahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan DirekturJenderal Pajak no KEP00132/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilainomor 00034

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88912/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00132/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00034

Nomor 6/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00132/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 Nomor :00034