., Tanggal 28 Juli 1998;Bahwa Kekaburan Gugatan Penggugat dapat dilihat pada angka 4 (empat)yang menyatakan Selama ini Turut Tergugat tidak pernah membantuPenggugat untuk setidaktidaknya menegur Tergugat;Dimana Turut Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor013/1.711.9., tanggal 7 Maret 1994 dan telah beberapa kali mengundangTergugat dan Penggugat dalam rangka menyelesaikan permasalahannya;Berdasarkan uraian butir 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas kiranya Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini

kandung Para Penggugat ke kepolisian, Anis Muhamadmelalui kuasanya bernama Farida Batubara pada tanggal 2 Februari 1993 telahmengajukan permohonan pengosongan rumah yang ditempati oleh ayah kandung ParaPenggugat kepada Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta, dan permohonantersebut tidak dikabulkan oleh pihak Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta;Permohonan tersebut telah ditolak oleh Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta melaluiSurat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta No 41/1.711.9

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, jugabertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa ditinjau dari aspek formal prosedural, seharusnya Tergugat mempertimbangkankeputusan yang telah diambil oleh pejabat sebelumnya yang telah menolak permohonanpengosongan rumah yang diajukan oleh Pemohon ANIS MUHAMAD karena alasanyang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,diantaranya yaitu : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta No41/1.711.9

Sabar Ganda adalah benar milik H.M.Sani sesuai dengan Akte jual beli serta girikgirik yang ditunjukkanpada peserta rapat dan hasil peninjauan dilokasi dengan diperkuat olehketerangan saksisaksi tersebut ;Hasil penelitian tersebut kemudian diperkuat pula dengan Surat dariGubernur DKI Jakarta Nomor : 2278/1.711.9 tertanggal 15 Agustus 1995yang ditujukan kepada Dirut PT. Sabar Ganda dengan isinya antara lain :(bukti P7).1.

pertimbanganPutusannya tidak seksama, karena :Perkara Perlawanan a quo menyangkut persengketaan tentang statuskepemilikan tanah yang tidak jelas batasbatas tanahnya secarakeseluruhan, namun Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Barat) tidaksecara seksama memeriksa kepemilikan tanah meskipun telahdilaksanakan sidang ditempat lokasi (Plaatzelijk Onderzoek) mengenaibatasbatas tanah yang dipersengketakan yang tidak Jelas dimana letakpersisnya (hal tersebut telah ditegaskan didalam Surat Wakil GubernurNomor : 2278 /1.711.9

Oleh karenaitu Dinas Perumahan DKI Jakarta menerbitkan surat teguran kedua No.53/1.711.9, tanggal 19 Januari 2005 yang memerintahkan agar Tergugat atausemua orang yang mendapatkan hak darinya untuk mengosongkan rumahsengketa di atas dan menyerahkannya kepada Penggugat selambatlambatnya15 hari dari tanggal diterimanya surat tersebut.

Surat Pernyataan Over Garap, tanggal 1 Juli 1991, telah dicatat dalamRegister Kelurahan Cipinang Besar Selatan Nomor 18/1.711.9/1993,tanggal 7 Maret 1993, luas 587 m2;Halaman 4 dari 54 hal. Put. Nomor 236 PK/Pdt/2017b. Surat Pernyataan Over Garap, tanggal 24 November 1992, telah dicatatdalam Register Kelurahan Cipinang Besar Selatan Nomor22/1.711.9/1993, tanggal 20 April 1993, luas 941 m?;c.

Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16Desember 2011 terregister No. 355/1.711.9 tanggal 4 Januari 2012yang dibuat oleh Camat Mampang Prapatan selaku InstansiPemerintah karena meninggalnya AGUS MUTARAM jo.

(copy tidak ada aslinya)Surat No.2021/1.711.9 perihal pembayaran ganti rugi tanah VINo.350/S.725 (copy tidak ada aslinya)Berita acara rapat realisasi ganti rugi atas bidang tanah statusVerponding Indonesia No. 350/5.725 masa pajak tahun 19601964 (copy tidak ada aslinya)Perihal penyelesaian pembebasan tanah V.I. Nomor 350/5.725masa pajak 19601964 an.

Ahmad (copy tidak ada aslinya)Surat No. 2776/1.711.9 perihal pembayaran ganti rugi atasbidang tanah milik Nasroh, MM (copy tidak ada aslinya)Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat, juga mengajukan buktisaksi 1 (satu) orang yaitu :Saksi R.

Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 64/Pustaka Rakyat atasnama Tony Surjana, selanjutnya diberi tanda P9.b;51.Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 4077/Rorotan atas nama TonySurjana, selanjutnya diberi tanda P9.c;52.Fotokopi Surat Pernyataan dari Tony Surjana, tanggal 30 Juni 1998,selanjutnya diberi tanda P10;53.Fotokopi Surat Nomor : 6787/1.711.9 yang dikeluarkan olejWalikotamadya Jakarta Utara, tanggal 26 Oktober 1992, selanjutnyadiberi tanda P10.a;54.Fotokopi Surat Pernyataan dari

Fotokopi Surat Nomor : 6787/1.711.9 yang dikeluarkan olejWalikotamadya Jakarta Utara, tanggal 26 Oktober 1992, (Bukti TT I10.a);54. Fotokopi Surat Pernyataan dari Rochmat, tanggal 26 Juni2013, (Bukti TT I11);55. Fotokopi Surat Pernyataan dari M. Soleh, tanggal 05 Juni2013, (Bukti TT I11.a);Halaman 45 dari 54 hlm. Putusan Perdata Nomor 661/Pat.Plw/2018/PN Jkt. Utr.56.

Asli dan Fotokopi Surat Walikotamadya Jakarta Utara Nomor :6787/1.711.9 , tanggal 26 Oktober 1992, Perihal Sengketa Tanah Hakmilik No.610/Pusaka Rakyat dan Hak milik No. 52, 53 Sukapura, (Bukti TTVII 3);Halaman 46 dari 54 hlm. Putusan Perdata Nomor 661/Pat.Plw/2018/PN Jkt. Utr.4. Asli dan Fotokopi Surat Undangan Nomor : 994/1.711, tanggal 31Januari 1994, dari Pemerintah Kotanadya Jakarta Utara, (Bukti TTVIIA);5. Fotokopi Surat Kabag.

Abdul Halim Siregar tersebut butir 5serta dilepaskannya untuk negara hak Para Penggugat atas tanah seluas 160M2 dari hak milik No. 206/Bintaro yang tersebut butir 4 telahdiselenggarakan pada buku tanah Hak Milik No. 206 dan telah dipetakanpada peta Fotometri tahun 1980 lembar : 27/49 Kotak C/1 sebagaimanadisebutkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 30 Agustus2001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5Februari 2002 jo Surat No. 1.711.9/245/0904/PMP/02 tanggal 6 Maret

penghapusannya : : Bahwa lebih lanjut, Surat Tergugat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5Februari 2002 pada point 4 bahkan menyatakan: ..., dst Untuk tertibnyaadministrasi pertanahan, sertifikat pertama (in casu SHM No. 206/Bintaro)harus dilindungi sedangkan sertifikat yang berikutnya terbit, demi hukumharus diusulkan untuk dibatalkan sehingga tidak terjadi tumpang tindihsertifikat ..., dst ; 101920Bahwa temyata, sebelum surat Tergugat tersebut butir 17 dan 18dikeluarkan, Tergugat melalui suratnya No. 1.711.9

seluas 160 M2 dari hak milik12No. 206/Bintaro yang disaksikan dan diketahui oleh lurah, camat danKepala Kantor Agraria Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Tanggal 15 Maret 1981 telah diselenggarakan pada bukutanah Hak Milik No. 206 dan telah dipetakan pada peta Fotometri tahun1980 lembar : 27/49 Kotak C/1 sebagaimana disebutkan dalam BeritaAcara Penelitian Lapangan tanggal 30 Agustus 2001 No. 118/PPT/JS/2001jo Surat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 Februari 2002 jo Surat No.1.711.9

BuktiP : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaSelatan No. 405/53174300/III/2011 tanggal 21 Maret 2011(foto kopisesuai asli) ; 6 BuktiP : Berita Acara Penelitian Lapangan No. 118/PPT/JS/2001tanggal 30 Agustus 2001 (foto kopi dari foto kopi) ; 7 BuktiP : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta SelatanNo. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 Februari 2002 (foto kopi dari foto kopi) ; 101112131415Bukti P : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalDKI Jakarta (Tergugat) No. 1.711.9

Bahwa Ketidakbenaran dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atasdapat diketahui dan dibuktikan pula berdasarkan Laporan TimPeneliti Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Sertifikat HakMilik 610 /Pusaka Rakyat, HM.52, 53 di wilayah KelurahanRorotan Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utarasebagaimana tertuang dalam Surat Walikotamadya JakartaUtara No. 6787/1.711.9 tanggal 26 Oktober 1992 perihalSengketa Tanah antara Hak Milik No. 610/Pusaka Rakyat danHak Milik No. 52, 53 Sukapura di Kelurahan Rorotan yangmenyatakan

Tahun 1992, ketika terjadi sengketa tumpang tindih batas tanahC.3.C.4.antara SHM No. 610/Pusaka Rakyat dengan SHM 52, SHM 53,dan berdasarkan Surat Walikotamadya Jakarta Utara No.6787/1.711.9 tanggal 26 Oktober 1992 menyatakanberdasarkan Hasil Penilitian, Pengukuran, Pengembalian BatasTanah SHM No. 610/Pusaka Rakyat, HM No. 52, 53 Sukapura,ketiga SHM tersebut ternyata BENAR DAN SAH dan ketika itutidak disinggung keberadaan tanah Girik C. 1807 Persil 31 S.IIIatas nama H.

dipenuhi.Bahwa adalah sudah menjadi fakta hukum SK Menmud Agraria No.198/Katanggal 4 Mei 1961 dan SK Mendagri No.58/DJA/1984 tanggal 13 Maret 1984tentang kesediaan pemerintah memberi ganti rugi dalam bentuk tanah sudahdicabut berdasarkan SK Mendagri No.67/DJA/1987 sesuai usul PanitiaPemeriksa Tanah A Wilayah Kota Jakarta Selatan tanggal 24 Februari 1987dan Pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Cq KepalaDirektorat Agraria Daerah Khusus lbukota Jakarta tanggal 25 Februari 1987No.1.711.9

Februari 1962 Ahli Waris akan mendapat hak dari Pemerintahdan dengan belum dikeluarkannya Hak dari Pemerintah, maka hal ini telahmembuktikan dengan sendirinya bahwa syaratsyarat tidak dipenuhi oleh AhliWaris, hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya SK Mendagri No.67/DJP/1987sesuai usul Panitia Pemeriksa Tanah A Wilayah Jakarta Selatan tertanggal 24Februari 1987 dan Pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaCq.Kepala Direktorat Agraria Daerah Khusus lbukota Jakarta tertanggal 25Februari 1987 No.1.711.9

dipenuhi.Bahwa adalah sudah menjadi fakta hukum SK Menmud Agraria No.198/Katanggal 4 Mei 1961 dan SK Mendagri No.58/DJA/1984 tanggal 13 Maret 1984tentang kesediaan pemerintah memberi ganti rugi dalam bentuk tanah sudahdicabut berdasarkan SK Mendagri No.67/DJA/1987 sesuai usul PanitiaPemeriksa Tanah A Wilayah Kota Jakarta Selatan tanggal 24 Februari 1987dan Pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta CqKepala Direktorat Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25 Februari1987 No.1.711.9

/Duri Kepa, karena terdapatkekeliruan baik mengenai data girik yang menjadi dasar konversi dan pemberianhak maupun letak tanah sertifikat dimaksud ;e Hasil penelitian ini disampaikan ke Tergugat Ill sebagai bahanpertimbangan dalam rangka peninjauan kembali ke 3 sertifikat dimaksud ;Bahwa atas temuan tersebut maka oleh bapak Idroes, Wakil GubernurBidang Pemerintahan DKI Jakarta pada tanggal 12 Maret 1997 telahmenyampaikan hasil penelitian tersebut kepada atasan Tergugat Ill dengansurat Nomor 573/1.711.9

Akte Jual Beli 528/JB/MA/96 dari Irigasi Samosir kepada Tri Sukamtanaatas tanah Girik C 344 Ps 25 seluas 2.000 m2.c Kemudian pihak Termohon II membebaskan berdasarkan :1 SPH No. 35/1.711.9 dari Suwandi kepada Termohon II, seluas +.2.000 m2.2 SPH No.361/1.71.9 dari Tri Sukamtana kepada Termohon IJ, seluas +.2.000m2;7 Bahwa Pemohon belum dapat melakukan pembayaran atas lokasi tanah seluas 1.173m2 terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi JakartaUtara dan sesuai Peraturan

Andi Ridwan seluas 3.735 m2tanggal 15 Mei 1995, asli ada di Termohon I (Bukti P2);3 Foto copy Akte Jual Beli PPAT Camat Cilincing No.665/JB/HM/1997 tanggal 05September 1997 dari Andi Ridwan kepada Hari Catur atas sebidang tanah SertifikatHak Milik No.36/Marunda seluas 3.735 m2 Gambar Situasi No.3479/1993 tanggal31 Desember 1993, asli ada di Termohon II (Bukti P3);4 Foto copy Surat Pelepasan Hak No.184/1.711.9 tanggal 26 Desember 1997 dari HariCatur kepada Termohon II, asli ada di Termohon II (Bukti

Foto copy Surat Pelepasan Hak No.184/1.711.9 tanggal 26 Desember 1997 dari HariCatur kepada Termohon II, asli ada di Termohon II (Bukti P4);5. Foto copy Daftar Nominative Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum bulanAgustus 2008, (Bukti P5);6.

Beni, anak pertama dari Sri Indrawati, asli di Termohon I(Bukti P7);8 Foto copy Akte Jual Beli PPAT Camat Cilincing No.07/JB/MA/1997 tanggal 6Januari 1997 dari Minan bin Mamis kepada Basuki atas sebidang tanah Girik C. 125Persil No.12 seluas 4.790 m2, asli di Termohon II (Bukti P8);9 Foto copy Surat Pelepasan Hak No.AJB No.09/1.711.9 tanggal 26 Desember 1997atas tanah Girik C 125 Persil 12 Klas I seluas 4.790 m2, asli di Termohon II (BuktiP9);10.Foto copy Daftar Nominative Pembebasan Tanah Untuk

Beni, anak pertama dari Sri Indrawati,asli di Termohon I (Bukti P7);29 Foto copy Akte Jual Beli PPAT Camat Cilincing No.07/JB/MA/1997 tanggal6 Januari 1997 dari Minan bin Mamis kepada Basuki atas sebidang tanahGirik C. 125 Persil No.12 seluas 4.790 m2, asli di Termohon II (Bukti P8);30 Foto copy Surat Pelepasan Hak No.AJB No.09/1.711.9 tanggal 26 Desember1997 atas tanah Girik C 125 Persil 12 Klas I seluas 4.790 m2, asli diTermohon II (Bukti P9);31 Foto copy Daftar Nominative Pembebasan Tanah Untuk

Mohammad Yusuf berdasarkan Surat PernyataanOver Garap tertanggal 1 Juli 1991 yang telah diregister No. 18/1.711.9/1993, tanggal 7 Maret 1993, luas tanah 587 M2, Surat Pernyataan OverGarap tanggal 24 Nopember 1992, telah dicatat dalam Register Kel.Cipinang Besar Selatan No. 22/1.711.9/1993 tanggal 20 April 1993, luastanah 941 M2, dan Surat Pernyataan Over Garap tanggal 18 Januari 1996,telah dicatat dalam Register Kel.

Rawa Badak Selatan Kecamatan KojaKotamadya Jakarta Utara (telah dilegalisir) ;Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan32067/2007 tanggal 5 November 2007 (telah dilegalisir) ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BINSAR (telahdilegalisir) ;Foto copy Permohonan Pendaftaran Hak atas nama BINSAR(telah dilegalisir) ;Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Riwayat BangunanRumah Tinggal di atas Tanah Negara (telah dilegalisir) ;Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakarta Utara Nomor871/1.711.9

Rawa BadakSelatan Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara (telahdilegalisir) ;Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan32067/2007 tanggal 5 November 2007 (telah dilegalisir) ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BINSAR (telahdilegalisir) ;Foto copy Permohonan Pendaftaran Hak atas nama BINSAR(telah dilegalisir) ;Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/RiwayatBangunan Rumah Tinggal di atas Tanah Negara (telahdilegalisir) ;Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakarta Utara Nomor :871/1.711.9

Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakarta Utara Nomor871/1.711.9 tanggal 17 November 2006 (telah dilegalisir) ;148. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah TempatHal. 52 dari 65 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2017Tinggal tanggal 28 Januari 2003 (telah dilegalisir) ;149.

Lala Muali Bin Alias,berdasarkan kepada Surat Keterangan luaran Pembangunan Daerah/luaran Rehabalitasi Daerah Khusus lbukota Djakarta Raya Nomor03033/71 atas nama H.Lala Muhali Bin Alias tanggal 17 DJuni 1971 danterdapat stempel Tanah Garapan Pemerintah;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Desember2004, yang dibuat di atas kertas bermaterai dan diketahui Lurah TanjungDuren Selatan Nomor 365/1.711.9 tanggal 24 Desember 2004,menerangkan bahwa H.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Desember2004, yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup, dan diketahuiLurah Tanjung Duren Selatan Nomor 365/1.711.9 tanggal 24Desember 2004, menerangkan bahwa H. Lala Muhali Bin Aliyastelah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris antara lain :1. Noor Rahmatullah, 2. Sri Rahmani Dawiyah, 3. Sari Kurniati, 4.Ida Faridah, 5. Rita Sarah, 6. Siti Khodijah, 7. Siti Hapsoh, 8.Deden Abdul Rohman, 9. N. Atu Qurrotuaen;d.

Bukti P2 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Desember 2004 yangdicatat di dalam buku Register Kelurahan Nomor 365/1.711.9,tanggal 24 Desember 2004 (fotokopi dari fotokopi);. Bukti P3 : Salinan Resmi Akta Kuasa Nomor 10, tanggal 30 April 2010(fotokopi Sesuai dengan asli);. Bukti P4 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah/luranRehabilitasi Daerah Daerah Chusus lbu Kota Djakarta Raya,atas nama Lala Muhali bin Alias Nomor 20, tanggal 17 Djuni1971 (fotokopi Sesuai dengan asli);.

(Bukti P6);Bahwa pembebasan terhadap seluruh bidang tanah dimaksud, dilakukanoleh Penggugat berdasarkan pada Surat Persetujuan prinsip pembebasan/pemanfaatan lahan (S3L) yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakartatertanggal 2 Desember 1993 Nomor 4047/1.711.9. yang tercatat atasnama Penggugat. ( Bukti P7);Bahwa oleh karena kondisi finance (keuangan) Penggugat yang kurangbaik, maka terhitung sejak awal tahun 1997, penyelesaian proyekPenggugat dan pembayaran hutang kepada Ex PT.

dinyatakan bahwa sebahagian dari rumah/tanah yangmenjadi objek sengketa tersebut dijadikan Rumah Abu/RumahBersama, hal ini dinyatakan Almarhumah Tan Tina Nio dalam AktaWasiat yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Latif,SH Notaris diJakarta;Bahwa mengenai perkara Tata Usaha Negara dengan KeputusanMahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/2000 adalah berbeda denganperkara aquo karena perkara tersebut gugatannya pada pokoknyameminta membatalkan Surat Permohonan Pengosongan Kepala Dinasperumahan DKI Jakarta Nomor 029/1.711.9

Surat Keputusan No. 048/1.711.9 tanggal 29Desember 1993 yang isinya yaituMencabut/Membatalkan berlakunya SIP No. TS.4.05/00004/03.87. tanggal 3 Mei 1984 atas nama JefferyP. Tehupuring (bukti P9);Ternyata surat Surat perintah pengosongan dariKepala Dinas Perumahan DKI Jakarta tersebut di atassama sekali tidak dihiraukan dan diindahkan baikoleh Sdr. J.A. Dimara maupun oleh Sdr.

Surat Pernyataan Waris yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup tgl.10 Juli 2001 diketahui Lurah Pegadungan No. 315/1.711.9, menerangkanbahwa Main Bin Madi telah meninggal dunia tahun 1965 denganmeninggalkan ahli waris sbb 1. Ny Hj. Lisah Binti Main, 2. H Ahmad BinMain dan 3 Ny. Amih Binti Main.f.

Surat Keterangan No. 285/1.711.9 tgl. 28 Nopember 2002 atas namaAsmari Kalam yang diterbitkan oleh Lurah Pegadungan.5.