Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN TisTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Sebelah Timur : Tebun Saul;Sebelah Barat : Yosep Lie;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaraatas nama Kristiyanto, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda buktiP1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGHal. 4 dari 10 hal. Put.

., tertanggal 1 Nopember 2012.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014.

Menolak perintah untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014 dan; . Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara seluruhnya;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

No.149/B/2013/PT.TUN.JKTbahwa meskipun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan eksepsi kompetensiabsolut, akan tetapi dalam perkara ini terdapat tentang kKewenangan mengadili;bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar masa tahun 20092014; bahwa sengketa dalam perkara ini adalah karena tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD di dalam tubuh Partai yang bersangkutan; bahwa objek sengketa (Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember2012

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

HadrianiMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telahmelampirkan buktioukti berupa:1.Fotocopy nilai appraisal untuk tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang dimaksuddan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan dengan NomorDaftar Nominatif 031, Luas 53.126m2 dan Nilai Appraisal Rp. 745.708.333, (TujuhRatus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh TigaRupiah), diberi tanda bukti P1;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P3;Fotocopy Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/12/008/Pen/XI/2006Tanggal: 23 Desember 2006 dengan ukuran luas 53.126 m2 atas nama Kursiah, tanahtersebut seluas 53.126 m2., diben

tanda bukti P4;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Penetapan Nomor 1/Padt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 6Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukt surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P44 berupa fotocopydari fotocopy

Tentang Objek GugatanYang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;ll. Tentang Tenggang Waktu1.

/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 telah bersifat konkrit,individual, dan final;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat konkrit dalam artian, bahwatelah ada wujud nyata dari objek gugatan, yang dalam hal ini telahberbentuk Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/698/

KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum KotaMedanTahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat individual dalam artian SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016 disampaikan kepada Ketua DPC APINDOKota Medan sebagai tembusan surat;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat final dalam artian, SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/TahunHalaman

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember2016;.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah MinimumKota Medan tahun 2017 adalah menyangkut kepentingan umum dalamrangka pembangunan dibidang ketenagakerjaan;3. Bahwa kemudian adapun Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tersebut adalah menyangkut nasibratusan ribu pekerja/ouruh Kota Medan;4.

Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah berdasarkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/688/KPTS/TAHUN 2014dari Partai Bulan Bintang ; 2. Bahwa pengugat memiliki kepentingan dalammengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negaraatas SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARANomor 188.44/1224/KPTS/2018 tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan PenggantianAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Labuhanbatu Selatan, 4 September 2018 ;3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, KeputusanTergugat Nomor : 188.44/1224/KPTS/2018 tentangPeresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPenggantian Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telahbertentangan dengan peraturan perundangan yangberlaku yakni:a.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanTergugat Nomor 188.44/1224/KPTS/2018, tanggal 4September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanbatuSelatan, 4 September 2018 ; 3.

P17, sebagaimana tersebut dibawah ini ;1.Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/1224/KPTS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLabuhan Batu Selatan tertanggal 04 September 2018.OU nineties (Bukti P2.

Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1224/KPS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRDKabupaten Labuhanbatu Selatan. .............. (Bukti TIIInt8);9. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Bulan Bintang Hasil Muktamar IV. .....

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapan+ahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Saparuddin ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaratertanggal 14 Oktober 2019 atas nama pemilik tanah Yosep Lie, selanjuinyaterhadap bukti surat tersebut diber' tanda bukti P1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukit P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pat.PKons/2021/PN Tis Tahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundel asli SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013,tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2009 2014;16.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten KapuasHalaman 4 dari 133 Putusan Nomor

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundel asli SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013, tanggal1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Periode 2009 2014;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kapuasmasa Jabatan 2014 2019 yang meresmikan

Namun faktanya terdakwa telah ada mengundurkan dirisebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas masa bhakti tahun 2009 sampai dengantahun 2014 sejak tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian diresmikan perberhentiannyaberdasarkan SKGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/432/2013 tanggal 1Agustus 2013.

Dengan demikian status terdakwasebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas sebelumnya, berhubunganlangsung dengan rangkaian perbuatan terdakwa yang masih aktif menjalankanfungsi dan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas tersebut setelahkeluarnya SK Gubernur Nomor 188.44/432/2013 tanggal 1 Agustus 2013tersebut sampai dengan berakhirnya masa bhakti anggota DPRD KabupatenKapuas priode tahun 20092013 yakni sampai dengan keluarnya SK GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/410/2014 tangga 11 Agustus 2014

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundelasli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013, tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2009 2014;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kapuasmasa Jabatan 2014 2019 yang meresmikan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan Khenoki Warowu;b.

MenyatakanTergugat Seluruhnya ;Penggugat untuk seluruhnya;batal e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013,Tentang PeresmianPemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat,Tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia,Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu i e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat yang

Mewajibkan kepada para Tergugat untuk mencabute Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman KudusDaeli, Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor : 170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKAbupaten Nias Barat yang Pindah Partai

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/G/PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 28 Agustus 2013, tentang Penetapan PenundaanPelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat

Nomor 9Tahun 2004 juncto Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim juga tidak melihatadanya alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuanPasal 2 dan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu ketentuannormatif limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat diPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah :e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama YamotuhoGulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan KhenokiWarowu;b.

Sanijan, CES dkk3Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/523/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.

Free Vynou,MT tanggal 11 Nopember 2016 tidak mempunyaimanfaatsedikitpun karena PENGGUGAT diberhentikan Dengan Hormat;Sehingga asas manfaat yang harus diperhatikan secaraseimbangtidak terpenuhi oleh TERGUGAT Asas Ketidakberpihakan ; 020 200200 200 20Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/523/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/523/2016 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil A.N. Ir. Free Vynou, MT, tertanggal 11 Nopember 2016 kepada :Nama > Ir. FREE VYNOU, MT 5NIP > 19650605 199203 1 023 ;Pangkat/(Golongan Ruang : Pembina Tingkat (IV/b) ;Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;4.

Tanggal 11 November 2016 (vide bukti P16 = T1);sonnnnnne Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannyaobyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/523/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Free Vynou,M.T.

Pertimbangan dari ketiga unsur tersebutdiatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo,Hal. 38 dari 48 hal.Pkr.No.01/G/2017/PTUN.PLKdi mana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor: 188.44/523/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. FreeVynou,M.T.

Obyek GugatanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1470/KPTS/2018 tanggal 26 November 2018 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai;B.

Bahwa Penggugat (Ic.Maruli Malau) adalah anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai Periode 2014 s/d 2019 berdasarkan hasilPemilihnan Umum (Pemilu) tahun 2014 dari daerah Pemilihan Kota Binjai 2(Dapem2 Binjai),serta berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 188.44/657/KPTS/TAHUN 2014 tertanggal 15 September 2014;2. Bahwa Pengugat (Ic.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat yakni KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor.188.44/1470/KPTS/2018 tertanggal26 November 2018 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Binjal;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurNomor.188.44/1470/KPTS/2018 tertanggal 26 November 2018 tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjal;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak dankedudukan Penggugat pada jabatan semula;5.

DALAM PENUNDAAN :Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut dari KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1470/KPTS/2018 tanggal 26November 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Binjaitersebut ;ll.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P5.Penetapan Nomor 16/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 5Menimbang, bahwa fotokopi buktiobukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P1 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan

Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Assisten Pembangunan danPerekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon Il.a),berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/406/BKD/2012,tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIl di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana didalam posisi Jabatan ini Penggugat hanya menduduki selama 18 bulan;2.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selakuTergugat, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06 Februari 2014,Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Atas nama Drs.

Putusan Nomor 72 K/TUN/2015menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Atas nama: Drs.H. ISKANDAR Z.,M.Si., (Penggugat 1!) dan Atas nama: Drs.

Rusli Zaidan;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus Nomor Urut 1 (satu), atasnama Drs. H.

Rusli Zaidan;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural PemerintahProvinsi Kepualan Bangka Belitung Knhusus Nomor Urut 1 (satu) atas nama:Drs. H. Iskandar Z., M.Si., dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs.

Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/480.B/BKD/2009 tanggal 06 Oktober 2009, Penggugat telahdinaikkan dalam pangkat Penata Muda Golongan ruang IllI/a terhitung mulaitanggal 1 Oktober 2009;4.

NIP.19650907 1994032003;3) Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/683/BKPSDMD/2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 17 September2018 atas nama Suci Mawarni, S.H.

Bahwa, benar objek sengketa perkara a quo berupa Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/683/BKPSDMD/2018 tanggal 17September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Suci Mawarni, SH NIP. 19650907 199403 2 003.3.

Bahwa, Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana ditetapkandengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1206/BKD/2013 tanggal 11 Desember 2013 akan tetapi Penetapan objeksengketa, tidak ada kaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin (objek sengketayang berpeda) (objek sengketa yang berpeda).

Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/683/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Suci Mawarni, SHNIP. 19650907 199403 2 003;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;----------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/ KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;-----4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;--------------------------------------------

., MH ;Jabatan : Staf ; NIP : 19820910 201101 2 005 ;MASING.........0068Masing masing berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor GubernurSumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 188.44/999/2013 tertanggal 07 PEBRUARI2013, selanjutnya disebutsebagai...........

OBYEK GUGATAN : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatandalam perkara ini adalah berupa: KEPUTUSAN GUBERNURSUMATERA UTARA NOMOR : = 188.44/772/KPTS/TAHUN 2012TERTANGGAL 21 DESEMBER 2012 4TENTANG PERESMIANPEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;TENGGANG.............B.

Bahwa selain itu, dalam konsideran Keputusan Tergugat Nomor :188.44/772/Kpts/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 TentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. SerdangBedagai aquo, Tergugat sama sekali tidak menyebut adanya usulanHalaman 13Putusan No.05/G/2013/PTUNMDN1414pemberhentian dari pimpinan partai politik yang bersangkutan yakniDPC PKB Kab.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44 / 772 / Kpts / Tahun 2012 Tertanggal21Desember..............Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :188.44/772/Kpts/lahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang4.

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagaitertanggal 21 Desember2012... cccecceccecceeceeceeceeeseeeeeaeeeeeees (Bukti T 4) ;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017,tanggal 3 Januari 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017,tanggal 3 Januari 2017;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017tanggal 3 Januari 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017tanggal 3 Januari 2017;4.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukt P5Menimbang, bahwa fotokopi buktioukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukt' P4 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa nilai

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Penyampaian nilai gant rugi dari Badan Pertanahan Nasional KabupatenBulungan tertanggal 1 Februar 2021 , diberi tanda bukti P3;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P4;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan

Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P5;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P6;Fotocopy Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/37/DTK09/VIIV2018 Tanggal:31 Agustus 2018dengan ukuran luas 13.016 m2 atas nama lrang Tinggang, diben tandabukti P7.Penetapan Nomor 18/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 5Menimbang, bahwa fotokopi

dan Berita Acara RapatPleno tanggal 28 April 2015, yang menetapkan Tergugat sebagai Ketua KPIDaerah Sumatera Utara Periode 20122015 serta perubahan struktur penyusunanpembidangan dalam Susunan Organisasi KPI Daerah Sumatera Utara, jelasmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat masih sah menjabatsebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara periode20122015, berdasarkan Perpanjangan masa keanggotaan dan Jabatan sesuaidengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang PerpanjanganMasa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara Periode Tahun 20122015; Bahwa, atas keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentangPerpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia DaerahProvinsi SumateraUtara Periode Tahun 20122015, maka kemudianTergugat beserta 5 (lima) Anggota Komisioner KPID Sumatera Utarayang lain, yaitu: Drs.

Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn., sebagai Anggota Bidang KelembagaanKomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;Bahwa, Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015 dan Rapat Pleno 28April 2015, dilaksanakan tanpa mengundang Penggugat yang sampaisaat ini masih menjabat Ketua KPID SumateraUtara, Periode20122015, sesuai dengan amanat dan maksud dari Surat KeputusanGubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan KomisiPenyiaran Indonesia Daerah

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April2015, pada Diktum Kesatu yang berbunyi: Perpanjangan MasaKeanggotaan Komisi Penyiaran Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara periode tahun 20122015 ..... dstnya, bukanperpanjangan periode seperti yang disebutkan dalam Berita AcaraRapat Pleno Tanggal 24 April 2015; Bahwa, Rapat Pleno Anggota KPID SumateraUtara, tanggal 24 April2015 dan tanggal 28 April 2015, melanggar Surat KeputusanGubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal22 April 2015,

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, berbunyi Apabilabelum ada pengesahan anggota baru, anggota lama masihmenjalankan tugas dengan tetap diberikan hakhaknya secara penuhsampai terpilihnya anggota baru; Bahwa, berdasarkan isi dari Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, makasangat jelas tidak ada perubahan Struktur di dalam SusunanOrganisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera UtaraPeriode Tahun 20122015; Bahwa, selain itu Rapat Pleno pada

OBJEK SENGKETA :Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 TentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31 Januari2019.B.

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 tentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah AirMinum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31Januari 2019;2.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 tentang Pemberhentian AnggotaDewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31 Januari 2019;3.

BuktiP1: Fotokopi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/30/KPTS/2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi SumateraUtara Periode 2018 2021 tanggal 29 Januari 2018.2. BuktiP2: Fotokopi Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/34/KPTS/2018 tentang PemberhentianAnggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 2021tanggal 31 Januari 2018.3.

Bukti T4: = Fotokopi Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/34/KPTS/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode2018 2021 tanggal 31 Januari 2018.5. Bukti T5: Fotokopi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/71/KPTS/2018 tentangPengangkatan Anggota Dewan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirtanadi propinsi Sumatera Utara Priode20192023.6.