Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Assisten Pembangunan danPerekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon Il.a),berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/406/BKD/2012,tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIl di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana didalam posisi Jabatan ini Penggugat hanya menduduki selama 18 bulan;2.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selakuTergugat, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06 Februari 2014,Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Atas nama Drs.

Putusan Nomor 72 K/TUN/2015menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Atas nama: Drs.H. ISKANDAR Z.,M.Si., (Penggugat 1!) dan Atas nama: Drs.

Rusli Zaidan;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus Nomor Urut 1 (satu), atasnama Drs. H.

Rusli Zaidan;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural PemerintahProvinsi Kepualan Bangka Belitung Knhusus Nomor Urut 1 (satu) atas nama:Drs. H. Iskandar Z., M.Si., dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/434/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat danmengembalikan hakhak Pegawai Negeri Sipil pada kedudukan semulaatau setingkat sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku:5.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/434/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018, terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015;Halaman 3 dari 7 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei,M.Sc., pertanggal 14 November 2018, terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal01Desember 2016;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat (ic. Termohon Kasasi) untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016;4.

berpendapat:Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa KTUN objek' sengketa bersifat umum berdasarkanUndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, KTUN yang bersifat umum menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;----------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/ KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;-----4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;--------------------------------------------

., MH ;Jabatan : Staf ; NIP : 19820910 201101 2 005 ;MASING.........0068Masing masing berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor GubernurSumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 188.44/999/2013 tertanggal 07 PEBRUARI2013, selanjutnya disebutsebagai...........

OBYEK GUGATAN : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatandalam perkara ini adalah berupa: KEPUTUSAN GUBERNURSUMATERA UTARA NOMOR : = 188.44/772/KPTS/TAHUN 2012TERTANGGAL 21 DESEMBER 2012 4TENTANG PERESMIANPEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;TENGGANG.............B.

Bahwa selain itu, dalam konsideran Keputusan Tergugat Nomor :188.44/772/Kpts/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 TentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. SerdangBedagai aquo, Tergugat sama sekali tidak menyebut adanya usulanHalaman 13Putusan No.05/G/2013/PTUNMDN1414pemberhentian dari pimpinan partai politik yang bersangkutan yakniDPC PKB Kab.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44 / 772 / Kpts / Tahun 2012 Tertanggal21Desember..............Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :188.44/772/Kpts/lahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang4.

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagaitertanggal 21 Desember2012... cccecceccecceeceeceeceeeseeeeeaeeeeeees (Bukti T 4) ;5.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diben tanda bukti P3;4.

Sanijan, CES dkk3Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/523/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.

Free Vynou,MT tanggal 11 Nopember 2016 tidak mempunyaimanfaatsedikitpun karena PENGGUGAT diberhentikan Dengan Hormat;Sehingga asas manfaat yang harus diperhatikan secaraseimbangtidak terpenuhi oleh TERGUGAT Asas Ketidakberpihakan ; 020 200200 200 20Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/523/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/523/2016 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil A.N. Ir. Free Vynou, MT, tertanggal 11 Nopember 2016 kepada :Nama > Ir. FREE VYNOU, MT 5NIP > 19650605 199203 1 023 ;Pangkat/(Golongan Ruang : Pembina Tingkat (IV/b) ;Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;4.

Tanggal 11 November 2016 (vide bukti P16 = T1);sonnnnnne Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannyaobyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/523/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Free Vynou,M.T.

Pertimbangan dari ketiga unsur tersebutdiatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo,Hal. 38 dari 48 hal.Pkr.No.01/G/2017/PTUN.PLKdi mana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor: 188.44/523/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. FreeVynou,M.T.

Surat Keputusan Camat Padang Bolak No. 188.44/229/K/2015 tentangperubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan PadangBolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015, tanggal 09 Maret2015 dan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan PadangBolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/318/K/2015tentang perubahan atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusikecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumahtangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015. Berita acara hasil musyawarah. Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untukalokasi April s/d Desember dan alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili dalam negeri.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/318/K/2015tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/110/K/2015 tentang Pengangkatan Petugas Titik DistribusiKecamatan dalam rangka Pelaksanaan Program Raskin Untuk RumahTangga Miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015. Berita Acara Hasil Musyawarah. Surat Pernyataan Jaminan Tentang Pembayaran HPB Raskin untuk AlokasiApril s/d Desember dan Alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili Dalam Negeri.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/318/K/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiPadang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentangPengangkatan Petugas Titik Distribusi Kecamatan dalam rangkaPelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015. Berita Acara Hasil Musyawarah. Surat Pernyataan Jaminan Tentang Pembayaran HPB Raskin untukAlokasi April s/d Desember dan Alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili Dalam Negeri.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/318/K/2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiPadang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatanpetugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaanprogram Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten PadangLawas Utara TA 2015. Berita acara hasil musyawarah. Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untukalokasi April s/d Desember dan alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili dalam negeri.

Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah berdasarkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/688/KPTS/TAHUN 2014dari Partai Bulan Bintang ; 2. Bahwa pengugat memiliki kepentingan dalammengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negaraatas SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARANomor 188.44/1224/KPTS/2018 tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan PenggantianAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Labuhanbatu Selatan, 4 September 2018 ;3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, KeputusanTergugat Nomor : 188.44/1224/KPTS/2018 tentangPeresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPenggantian Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telahbertentangan dengan peraturan perundangan yangberlaku yakni:a.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanTergugat Nomor 188.44/1224/KPTS/2018, tanggal 4September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanbatuSelatan, 4 September 2018 ; 3.

P17, sebagaimana tersebut dibawah ini ;1.Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/1224/KPTS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLabuhan Batu Selatan tertanggal 04 September 2018.OU nineties (Bukti P2.

Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1224/KPS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRDKabupaten Labuhanbatu Selatan. .............. (Bukti TIIInt8);9. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Bulan Bintang Hasil Muktamar IV. .....

Golden AgroSejahtera; 272222 ono noe nn one nnn nnn neeSurat Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/84/2012 tanggal 27Februari 2012 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis DampakLingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Golden Agro Sejahtera Seluas + 15.397,64 Hektar di KecamatanDusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan GunungBintang Awai Kebupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/429/2012tanggal 23 November

2012 tentang Kelayakan Lingkungan HidupPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara,Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/430/2012tanggal 28 November 2012 tentang Izin Lingkungan PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, KecamatanDusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, KabupatenBarito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

GoldenAgro Sejahtera Seluas + 15.397,64 Hektar Di Kecamatan Dusun Utara,Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang AwaiHalaman 11 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK10.IV.Kebupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah; Surat KeputusanGubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/429/2012 tanggal 28November 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan DusunSelatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito

Selatan,Provinsi Kalimantan Tengah; dan Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah No. 188.44/430/2012 tanggal 28 November 2012 tentang IzinLingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan DusunUtara, Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan pencabutan Izin UsahaPerkebunan dari PENGGUGAT tersebut, secara hukum harus disebutsebagai tindakan Melawan Hukum dan oleh karenanya sangatlah

Kalimantan Tengah No. 188.44/430/2012 tanggal28 November 2012 tentang Izin Lingkungan Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, danKecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah;22 22202 onnn nnn nnn neces Halaman 22 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK14.

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST.

ANDREAS, ST., MTtertanggal 14 November 2018 terhadap Penggugat.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST., MT tertanggal 14 November 2018) telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

(Pasal 53 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018telah berlaku surut (berlaku mundur) terhadap Penggugat dimanaTergugat telah diberhentikan melalui KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN~ TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T.,tertanggal 14 November 201 8.3.

ajaran baru nyatanyata bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka telah sesuaihukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan menyatakan bahwa status pekerjaan para Penggugat adalah pekerjatetap atau guru tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;Bahwa selain persoalan status pekerjaan, para Penggugat juga menuntuthaknya yang berupa kekurangan upah yang seharusnya dibayar Tergugatsesuai dengan SK.Gubsu Nomor 188.44

/674/KPTS/2010 tentang Upah Minimum PropinsiSumatera Utara telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat:1 Rubiahani Tarigan.Upah yang ditetapkan SK Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.500,00 dikurangi Upah yang diterima Rp840.000,00 = Rp195.500,00.Dengan demikian kekurangan Upah JanuariJuni 2011 adalah Rp195.500,00 x 6bulan = Rp1.173.000,00;2 Rovina Gurning.Upah yang ditetapkan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.500,00 dikurangi upah yang diterima Rp761.000,00

Nomor 146 PK/Pdt.SusPHI/2013Penggugat pada setiap awal tahun ajaran baru bertentangan denganketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;IV Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara para Penggugatdengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(Pekerjaan Tetap);V Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah para Penggugat di bawahketentuan upah berdasarkan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara adalah bertentangandengan

GUBSU Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tanggal 24 November 2010 sebesarRp1.035.500,00;Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp1.035.500,00 Rp18.639.000,00;Uang penghargaan Masa Kerja : 10 xRp1.035.500,00 Rp10.355.000.00:+Jumlah : Rp28.994.000,00;Uang Penggantian Perumahan serta UangPengobatan dan perawatan (15%) Rp4.349.100,00;Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkan selama29 tahun, yakni: 3,7% x 1.035.500,00 x 348 bulan Rp13.333.098,00;Kekurangan Upah Januari s/d Juni 2011 Rp1.173.000,00;Upah selama proses (JuliDesember

LEGAL STANDING PENGGUGAT1.Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 4s.d halaman 5 menyebutkan bahwa sejak disampaikannya suratPermohonan Perpanjanan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ProduksiSecara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30 Maret2017 atas nama PT.

Tin Industri Nasional yaitu sampai dengan 9 Agustus 2017sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30Maret 2017.Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3(tiga) halaman 4 s.d 5 dan angka 2 (dua) huruf d halaman 5 s.d 6,Penggugat mengakui bahwa Penggugat mengajukan/menyampaikan surat permohonan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/ESDM/ 2017tanggal 30 Maret 2017 atas nama PT.

Permohonan Telah Lewat WaktuBahwa surat permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Produksi secara Afiliasi Nomor : 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal30 Maret 2017 atas nama PT.

Legal Standing PenggugatBahwa Penggugat mengajukan/menyampaikan surat permohonanPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi secara AfiliasiNomor : 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30 Maret 2017 atas namaPT. Tin Industri Nasional pada tanggal 5 mei 2017 (4 bulan 4 hari)sebelum berakhirnya IUP, maka PT.

Permohonan Lewat WaktuBahwa Penggugat mengajukan surat permohonan Perpanjangan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Secara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/Halaman 57 dari 89 Halaman Putusan Nomor : 02/G/2019/PTUNPGPESDM/ 2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama PT.

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

kepada Termohon sebagaipembayaran gant kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 9.270m2 berdasarkan:Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/688/CTSPEM/VI2016 Tanggal: 06 Juni2016, dengan batasbatas yang jelas yaitu: Sebelah Utara : Tebun Saul Sebelah Selatan : Jalan Transmigrasi Sebelah Timur : Achmad Bashi Sebelah Barat : ArbainMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telahmelampirkan buktioukti berupa:1.Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukt P1;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan

Putrama Alkhairinamun upah/gaji tetap tidak dinaikan sesuai upah minimum Kota Medansesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1042/Tahun2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota MedanTahun 2012;Bahwa kemudian karyawan perusahaan Daerah Rumah Potong HewanMedan melalui Badan pengurus Pusat Kesatuan Buruh Independentmengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utaraperihal pengaduan pelanggaran hakhak normatif buruh dengan SuratNomor 017/BPP.KBI/SL/V1I/2012

/740/KPTS/2010tanggal 27 Desember 2010 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2010 juncto SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/Tahun 2011 tanggal13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012.

No. 828 K/Pid.Sus/20172 (dua) lembar foto copy pelaksanaa nota pemeriksaan Nomor16497/DTK TR/SU/2012 tanggal 28 Agustus 2012:126 (seratus dua puluh enam) lembar foto copy daftar tunjangan tetappegawai PD Rumah Potong Kota Medan:SK Gubernur Sumut Nomor 561/5492/K/2009 tanggal 29 September2009 tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2010:SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/740/KPTS/2010 tanggal 27Desember 2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011:SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/KPTS/2011 tanggal

No. 828 K/Pid.Sus/2017kepada pegawai yang bekerja pada Rumah Potong Hewan Medan pada saatTerdakwa sebagai Direktur Utama sesuai UMK yang berlaku di Kota Medanberdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/Tahun 2011 tanggal 13Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012.

/740/KPTS/2010 tanggal 27 Desember2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011;SK Gubernur Sumut No: 188.44/1042/KPTS/2011 tanggal 13 Desember2011 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2012;Surat keterangan dari Kepala Cabang PT.

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundel asli SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013,tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2009 2014;16.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten KapuasHalaman 4 dari 133 Putusan Nomor

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundel asli SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013, tanggal1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Periode 2009 2014;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kapuasmasa Jabatan 2014 2019 yang meresmikan

Namun faktanya terdakwa telah ada mengundurkan dirisebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas masa bhakti tahun 2009 sampai dengantahun 2014 sejak tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian diresmikan perberhentiannyaberdasarkan SKGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/432/2013 tanggal 1Agustus 2013.

Dengan demikian status terdakwasebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas sebelumnya, berhubunganlangsung dengan rangkaian perbuatan terdakwa yang masih aktif menjalankanfungsi dan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas tersebut setelahkeluarnya SK Gubernur Nomor 188.44/432/2013 tanggal 1 Agustus 2013tersebut sampai dengan berakhirnya masa bhakti anggota DPRD KabupatenKapuas priode tahun 20092013 yakni sampai dengan keluarnya SK GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/410/2014 tangga 11 Agustus 2014

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundelasli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013, tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2009 2014;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kapuasmasa Jabatan 2014 2019 yang meresmikan

OBJEK SENGKETA :Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 TentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31 Januari2019.B.

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 tentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah AirMinum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31Januari 2019;2.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 tentang Pemberhentian AnggotaDewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31 Januari 2019;3.

BuktiP1: Fotokopi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/30/KPTS/2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi SumateraUtara Periode 2018 2021 tanggal 29 Januari 2018.2. BuktiP2: Fotokopi Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/34/KPTS/2018 tentang PemberhentianAnggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 2021tanggal 31 Januari 2018.3.

Bukti T4: = Fotokopi Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/34/KPTS/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode2018 2021 tanggal 31 Januari 2018.5. Bukti T5: Fotokopi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/71/KPTS/2018 tentangPengangkatan Anggota Dewan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirtanadi propinsi Sumatera Utara Priode20192023.6.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN TisTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Sebelah Timur : Tebun Saul;Sebelah Barat : Yosep Lie;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaraatas nama Kristiyanto, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda buktiP1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

HadrianiMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telahmelampirkan buktioukti berupa:1.Fotocopy nilai appraisal untuk tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang dimaksuddan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan dengan NomorDaftar Nominatif 031, Luas 53.126m2 dan Nilai Appraisal Rp. 745.708.333, (TujuhRatus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh TigaRupiah), diberi tanda bukti P1;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P3;Fotocopy Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/12/008/Pen/XI/2006Tanggal: 23 Desember 2006 dengan ukuran luas 53.126 m2 atas nama Kursiah, tanahtersebut seluas 53.126 m2., diben

tanda bukti P4;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Penetapan Nomor 1/Padt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 6Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukt surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P44 berupa fotocopydari fotocopy

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P5.Penetapan Nomor 16/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 5Menimbang, bahwa fotokopi buktiobukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P1 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan

maupun pemerintah daerah dan dalam melaksanakanpengerjaan pengolahan sawit dimaksud, memberikan upah yang layakberdasarkan ketentuan upah yang ada higga akhir tahun 2012 dan jugatermasuk fasilitas lainnya seperti tunjangan insentif, BBM, fasilitskesehatan, natura beras, perumahan, listrik, air dan lainlain gunameningkatkan semangat kerja ataupun produktifitas pekerja Penggugat;Bahwa sejak Januari 2013 telah terjadi perubahan kenaikan upahpekerja bedasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNmor.188.44

dengan memberikanpenjelasan tertulis dengan menegaskan bahwa PT.Sago Nauli padaprinsipnya setuju dengan perubahan Upah Minimum Sektor KabupatenMandailing Natal tahun 2013 dan akan melaksanakan penyesuaianefektif pada bulan April 2013 dan Penggugat bersedia merapelkekurangan upah pekerjanya termasuk tanpa mengurangi fasilitas yangsudah ada tentang keselamatan dan kesehatan pekerja dan Penggugattelah merealisasikan membayarkan sebagaimana yang telah diatur dalamKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor.188.44

akibat melanggar kebijakan perusahaan Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihakPenggugat merasa dirugikan, dan oleh karenanya Penggugat menyatakan perbuatantersebut adalah perbuatan melawan hokum dan para Tergugat I dan Tergugat II haruslahmengganti sejumlah kerugian kepada perusahaan / Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap tersebut diatas didapatibeberapa fakta yuridis, yang antara lain:e Adanya SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44

Sago Nauli) kian tidak menentu,sehubungan adanya perubahan kenaikan upah buruh/pekerja tersebute Bahwa akhirnya terjadi aksiaksi demo / mogok kerja dari pihak pekerja/buruh di PT.Sago Nauli, dampak dari tidak dilaksanakannya SK GubernurSumatera Utara No.188.44/46/KPTS/2013 tersebutMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan faktafakta tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa keadaan sedemikian yang terjadi adanya perselisihanhubungan industrial, yang artinya telah terjadi perbedaan

Tergugat II)atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejauh ini memandang aksi demo/mogok kerjayang dilakukan beberapa pekerja/buruh dari PT.Sago Nauli (Pekerja Penggugat) tersebutdisebabkan oleh upaya menyampaikan aspirasinya kepada Penggugat perihal agarPenggugat / PT.Sago Nauli segera untuk melaksanakan SK Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44