Ditemukan 453 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-02-2012 — Upload : 20-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Februari 2012 — ANGGA DANU SAPUTRO bin (alm.) ISWANTO;
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISWANTO,selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) KecamatanPatebon, Kabupaten Kendal, yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiKendal No. 414.2/141/2010, tanggal 31 Maret 2010 pada waktuwaktu yangtidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 1 November 2010 sampai dengantanggal 7 Februari 2011 atau setidaktidaknya pada waktu antara tahun 2010sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan Patebon
    atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Ro143.119.800,00(seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah),yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitusebesar Rp145.119.800,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilanbelas ribu delapan ratus rupiah), perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengancaracara sebagai berikut: Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon, KabupatenKendal berdasarkan Keputusan Bupati Kendal No. 414.2
    ISWANTO,selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) KecamatanPatebon, Kabupaten Kendal, yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiKendal No. 414.2/141/2010, tanggal 31 Maret 2010 pada waktuwaktu yangtidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 1 November 2010 sampai dengantanggal 7 Februari 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara tahun2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kecamatan
    PemerintahDaerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp145.369.800,00 (seratus empatpuluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah tersebut, perobuatan mana dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut: Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon yang ditetapkanberdasarkan Keputusan Bupati Kendal No. 414.2/141/2010, tanggal 31Maret 2010 sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
    ISWANTO,selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) KecamatanPatebon, Kabupaten Kendal, yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiKendal No. 414.2/141/2010, tanggal 31 Maret 2010 pada waktuwaktu antaratanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011,bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon,Kabupaten Kendal atau
Register : 28-01-2014 — Putus : 29-10-2012 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 235/PDT/2012/PN.GS
Tanggal 29 Oktober 2012 — FAICHAK AZIZAH
2413
  • Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa YosowilangunKecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor : 414.2 / 174 / 437.103.03 /12tertanggal 01 Oktober 2012 (bertanda P2) ;3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama HJ. FAICHAK AZIZAH (bertanda P3) ;4. Asli Surat Konfirmasi Kelahiran Belum Tercatat dari Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik yangNomor : 474 /169 / 437.57 / 2012 (bertanda P4) ;5.
    benar Pemohon adalah anak pasangan suamiistri ABDUL CHALIM(ALM) dan NUR AZIZAH (ALM) ; Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Gresik tanggal 06 Mei 1962 ; Bahwa benar Pemohon sejak dilahirkan belum mempunyai Akta Kelahiran ;Menimbang, bahwaberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangantersebut diatas, bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 06 Mei 1962 di Gresiksesuai dengan Surat Bukti berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran dariKepala Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten GresikNomor : 414.2
Putus : 13-05-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG
Tanggal 13 Mei 2015 — SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN
4530
  • .;--------------------------------------26. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Nomor : 414.2 /06/PNPM-MP-KRB/I/2011 Tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Karangkobar beserta lampiran-lampirannya.;------27. 1(satu) bendel Laporan Perkembangan SPP-UEP TA 2011-2012.28. 1(satu) bendel Kwitansi Penyaluran Dana SPP UEP.29. 1(satu) bendel tanda setoran
    Banjarnegara tahun 2011.Sedangkan untuk tahun 2012 juga mendapat alokasi dana Rp.3.000.000.000, sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Banjarnegaranomor : 414.2 / 85 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Penetapanpengurus dan unit pengelola kegiatan ( UPK ) sebagai pengelola danaurusan bersama ( DUB ) Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) danPenetapan lokasi dan alokasi PNPM MP Kab.
    Banjarnegara TA 2012.> Untuk tahun 2011 berdasarkan Surat Penetapan Camat KarangkobarNomor : 414.2 / 19/PNPMMP/KRB/IIV 201 1tanggal 1 Maret 2011 ditetapkansebagai berikut :Untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup sebesar Rp. 220 491.000,Untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 1.917.013.600.Untuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah sebesar Rp.712.500.000.Untuk Operasional UPK dan TPK sebesar Rp. 149.995.400,Sedangkan untuk tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan CamatKarangkobar Nomor
    : 414.2 / 06/PNPMMP/KRB/I/ 2012 tanggal 16Februari 2012 ditetapkan sebagai berikut :Untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup sebesar Rp. 63.330.600,Untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Rp. 2.074.173.650,Untuk kegiatan SPP adalah sebesar Rp. 712.500.000,Untuk kegiatan Operasional UPK dan TPK sebesar Rp. 149.995.750,Hal 4 dari 62 hal Put No 12/Pid.SusTPK/2015/PT.SMGUNTUK DINAS> Bahwa khusus untuk alokasi didesa Pasuruhan Kecamatan KarangkobarKabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :Untuk tahun
    berkembang dan memberikan peningkatan pendapatanrumah tangga miskin.Bentuk kegiatan berupa peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui :pelatinan, pengenalan alat produksi yang baru, pelatinan teknologiproduksi, managemen, dsb.Hal tersebut berlaku untuk kegiatan UEP dari Program, sedangkan untukperguliran dapat digunakan dana dari UPK untuk memberikan tambahanmodal usaha bagi kelompok yang tidak terbatas padad perempuan saja.> Bahwa berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPNomor 414.2
Register : 18-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 09/Pid.B/2011/PN.BS
Tanggal 9 Juni 2011 — MICHELIA EKA PUTRI, S.Pi Pgl. MICE
12421
  • Tanah Datar nomor : 414.2/3 8/PNPMPMD/08tanggall Mei 2008.1 (satu) buah berkas naskah perjanjian kerjasama (NPK)Pemerintah dengan Pemerintah Kab.
    /367/PMN2008 tanggal 14 Oktober 2008 dantahun 2009 nomor : 414.2/367/PMN 2009 tanggal 16 Maret20091 (satu) berkas keputusan Bupati Tanah Datar nomor:414.2/115/PMKB/2008 tanggal 12.
    (dua) berkas surat penetapan pendanaan (SP2) tahun 2008nomor: 414.2/367/PMN2008 tanggal 14 Oktober 2008 dantahun 2009 nomor : 414.2/367/PMN 2009 tanggal 16 Maret2009(satu) berkas keputusan Bupati Tanah Datar nomor:414.2/115/PMKB/2008 tanggal 12. Maret 2008 tentangpenunjukan pertanggung jawaban operasional danpertanggung jawaban administrasi kegiatan PNPM MP2008.(satu) berkas keputusan Bupati Tanah Datar Nomor414.2/525/PMKB/2007 tanggal 14.
    Tanah Datar nomor : 414.2/38/PNPMPMD/08 tanggall Mei 2008.1 (satu) buah berkas naskah perjanjian kerjasama (NPK)Pemerintah dengan Pemerintah Kab.
    (dua) berkas surat penetapan pendanaan (SP2) tahun2008 nomor: 414.2/367/PMN2008 tanggal 14 Oktober 2008dan tahun 2009 nomor : 414.2/367/PMN2009 tanggal 16Maret 2009(satu) berkas keputusan Bupati Tanah ODatar nomor:414.2/115/PMKB/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentangpenunjukan pertanggung jawaban operasional danpertanggung jawaban administrasi kegiatan PNPM MP2008.(satu) berkas keputusan Bupati Tanah Datar Nomor414.2/525/PMKB/2007 tanggal 14.
Putus : 12-09-2011 — Upload : 05-03-2012
Putusan PN KETAPANG Nomor 48/Pid.B/2011/PN. KTP
Tanggal 12 September 2011 — HERRY SUHARDIANSYAH, AMd Bin A.R SAMSUDIN
12835
  • SK Bupati Ketapang NO : 267 Tahun 2010 tentang 1bendel lembar Surat Perintah Tugas Satker BP2A.Mdan KB Propinsi Kalimantan Barat N0O:414.2/SPT19.02 64/PNPM.MDT/2010 ;9. PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM.MandiriPerdesaan dan penjelasannya;Tetap terlampir dalam berkas perkaranya ;10. Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000, (dua juta tigaratus ribu rupiah) penyerahan dari saksi BambangIrawan kepada penyidik yang merupakan pemberianterdakwa dari hasil kejahatan ;Dirampas untuk negara ;6.
    PERK. : PDS OS5/KETAP/12/2010, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:PERTAMAPrimair :Bahwa, ia terdakwa HERRY SUHARDIANSYAH, AMd Bin A.RSAMSUDIN selaku Fasilitator Teknik Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM.MP) diKecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang berdasarkan SuratPerintah Tugas Nomor : 414.2 / SPT 19.02 64 / PNPMMDR /2008 tanggal O1 Pebruari 2008 dan Surat Perintah TugasNomor : 870 / 02A / DSPM/ I / 2009 tanggal O05 Januari 2009dari Satuan Kerja Dinas Sosial dan
    SK Bupati Ketapang NO 267 Tahun 2010tentang 1 bendel lembar Surat Perintah TugasSatker BP2A.M dan KB Propinsi KalimantanBarat NO:414.2/SPT 19.02 64/PNPM.MDT/2010 ;9. PTO (Petunjuk Tehnis Operasional)PNPM.Mandiri Perdesaan dan penjelasannya;10.
    Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ProvinsiKalimantan Barat, terdakwa telah diangkat sebagai FasilitatorTeknik dalam Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM.MP) di Kecamatan Simpang HuluKabupaten Ketapang ;Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian KerjaFasilitator Kecamatan Nomor: 414.2/Ktr 19.02 64/PNPMMDR/2008tanggal Ol Februari 2008 antara Drs.
    HerrySuhardiansyah Sebesar Rp. 40.000.000,00 ;7. 1 (satu) lembar Surat Satuan Kerja BP2,AM & KBPropinsi Kalimantan Barat Nomor : 414.2/671/BP2AMKBCtanggal 25 Mei 2010 perihal Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) ;8. SK Bupati Ketapang NO : 267 Tahun 2010 tentang 1bendel lembar Surat Perintah Tugas Satker BP2A.M danKB Propinsi Kalimantan Barat NO:414.2/SPT 19.0264/PNPM.MDT/2010 ;9. PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM.MandiriPerdesaan dan penjelasannya10.
Putus : 18-12-2014 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm
Tanggal 18 Desember 2014 — SURIYADI, S.Hut Alias SURYA Bin (Alm) ACHMAD THAMRIN.
459
  • oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :PRIMAIR :wanna nn nnn Bahwa ia terdakwa SURIYADI , S.Hut Alias SURYA Bin (Alm)ACHMAD THAMRIN Selaku Fasilitator Kecamatan (FK) Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru berdasarkan SuratPerintah Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPMPD ProvinsiKalimantan Selatan tanggal 02 Januari 2011, Surat Perintah Tugas dari PejabatPembuat Komitmen (PPK) BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :414.2
    Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd yang diterbitkan olehDepartemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember2008 yang menetapkan bahwa:Pengesahan usulanusulan kegiatan yang telah disepakati dalam MADuntuk didanai melalui PNPMMPd dalam bentuk Surat Penetapan Camat(SPC). Permohonan pinjaman oleh kelompok yang disetujui olen kepala dandiverifikasi oleh Tim Verifikasi sebelum ditetapkan sebagai kelompokpenerima pinjaman.
    Atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :wannnnnnn= Bahwa ia terdakwa SURIYADI , S.Hut Alias SURYA Bin (Alm)ACHMAD THAMRIN Selaku Fasilitator Kecamatan (FK) Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru berdasarkan SuratPerintah Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPMPD ProvinsiKalimantan Selatan tanggal 02 Januari 2011, Surat Perintah Tugas dari PejabatPembuat Komitmen (PPK) BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :414.2
    Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd yang diterbitkan olehDepartemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember2008 yang menetapkan bahwa:Pengesahan usulanusulan kegiatan yang telah disepakati dalam MADuntuk didanai melalui PNPMMPd dalam bentuk Surat Penetapan Camat(SPC).Permohonan pinjaman oleh kelompok yang disetujui oleh kepala dandiverifikasi oleh Tim Verifikasi sebelum ditetapkan sebagai kelompokpenerima pinjaman.Pengurus UPK wajib membuat daftar Kartu Kredit per kelompok /
    Achmad Thamrin adalah fasilitatorKecamatan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru berdasarkanSurat Perintah Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen BPMPD ProvinsiKalimantan Selatan :Nomor : 414.2/SPT.2102176/PNPMMPd2011 tanggal 3 Januari 2011berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.Nomor : 414.2/SPT.2103176/PNPMMPd2012 tanggal 02 Januari 2012berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.Nomor : 414.2/SPT.2103171/PNPMMPd2013 tanggal 28 Desember2012 berlaku sejak tanggal
Upload : 03-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
WINARTO BIN HABIBULLAH
4410
  • Copy 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014;20. Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/167/BPMPD-III/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal : Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21.
    Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT1-07-03-003/PNPM-MPD/2014 tanggal 1 April 2014 An. Meidy Ardiansyah;33. Copy 1 (satu) bundel surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/1281/PMD tanggal 17 Februari 2014 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Urusan Bersama Tahun Anggaran 2014;34.
    Copy 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa Nomor : 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari2015 perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan T.A. 2014;20. Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera SelatanNomor : 414.2/167/BPMPDIIV2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal :Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21.
    Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT10703003/PNPMMPD/2014 tanggal 1 April 2014 An. MeidyArdiansyah;Halaman 7 dari 123 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN. Pig34. Copy 1 (satu) bundel surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/1281/PMD tanggal17 Februari 2014 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana UrusanBersama Tahun Anggaran 2014;35.
    MPd) sesuai dengan Surat dari Direktur Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa Republik Indonesia Nomor : 414.2/302/PMDtanggal 15 Januari 2015 perihal Pengendalian Penyelesaian KegiatanPNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014.Halaman 75 dari 123 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN. Pig26.
    Copy 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa Nomor : 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari2015 perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan T.A. 2014;Halaman 120 dari 123 halaman Putusan Nomor 6/Pid. SusTPK/2016/PN. Pig20.
    Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT10703003/PNPMMPD/2014 tanggal 1 April 2014 An. MeidyArdiansyah;33. Copy 1 (satu) bundel surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/1281/PMD tanggal17 Februari 2014 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana UrusanBersama Tahun Anggaran 2014;34.
Register : 18-12-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 22 Januari 2014 — MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO
4017
  • Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO adalah Kepala DesaRejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang periode tahun20072013, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.4/266/KEP/02/ 2007 tentang Pengesahan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) CalonKepala Desa Terpilin Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang tanggal 19Juni 2007;Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan olehDepartemen Dalam Negeri Nomor: 414.2
    DARYONO, danTerdakwa MARDIYONO;Bahwa Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan PetunjukTeknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam NegeriNomor : 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapikenyataannya Terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitiapengadaan;Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladakjembatan Dusun Rejosari tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan
    Terdakwa MARDIYONO Bin SUROPRAYITNO adalah Kepala DesaRejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang periode tahun20072013, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.4/266/KEP/02/ 2007 tentang Pengesahan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) CalonKepala Desa Terpilin Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang tanggal 19Juni 2007;e Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan olehDepartemen Dalam Negeri Nomor: 414.2
    DARYONO, danTerdakwa MARDIYONO;Bahwa terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan PetunjukTeknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam NegeriNomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapikenyataannya Terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitiapengadaan;Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladakjembatan Dusun Rejosari tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan
    DARYONO, danTerdakwa MARDIYONO;Bahwa Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan PetunjukTeknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam NegeriNomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapikenyataannya Terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitiapengadaan;Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladakjembatan Dusun Rejosari tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan
Register : 25-06-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 16/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Dps.
Tanggal 4 September 2014 — I GEDE SUADNYANA
3815
  • . ;10)1(satu) bendel Surat Perjanjian Nomor: 414.2/304/04/ Disperindagkoptentang Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian Dana Bergulir TahunAnggaran 2004 antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan LPD/KUDdan Kelompok Masyarakat (Pokmas).; 222220 2 none nno noe11)1(satu) lembar kwitansi Kode Anggaran: 2.05.01.2.02.02.05.2 tanggal 12eg =) 6) 0 OO aa12)Bukti Setoran BPD Bali sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)tanggal 24 Pebruari 2004. ; nnn no nono nc menor nc nnn13)1(satu) lembar Surat
    instalasi jaringan telephone sudahdibebankan atau sudah dibayar oleh pelanggan dimana setiap pemasangjaringan telephone dibebani pembayaran sebesar Rp.2.000.000, (dua jutarupiah), yang mana uang dana bergulir tersebut sebelum diserahkan kepadaKetua Koperasi Serba Usaha (KSU) Lestari seharusnya terlebih dahulu dicatatdalam Pembukuan Kas Umum KSU Lestari sesuai dengan tugas pokok Terdakwaselaku Bendahara Koperasi Serba Usaha (KSU) Lestari dan penyalurannya harussesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 414.2
    dibukukan secaraKNUSUS 5~ 22a nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn necesAkte Pendirian KSU Lestari Nomor : 12/BH/DISKOP/X/2003 tanggal 28Oktober 2003 tentang Pengesahan Akte Pendirian Koperasi Pasal 37 ayat (2)yang berbunyi koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuansesuai dengan prinsif akuntasi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntasikoperasi khususnya serta standar akuntansi Indonesia padaUMUMINY A jwnnnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nen nnn nnn nnn nn nnn enneneSurat Perjanjian Nomor : 414.2
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm
Tanggal 5 Maret 2013 —
427
  • YUSERANI, M.Si.q. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 414/53/414.2/Tahun 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah atas nama H.
    Satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri republik Indonesiau. 1 (Satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri republik Indonesia.v. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departeman Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2
    Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa atas nama AYIP MUFLICH yang dilegalisir.x. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departeman Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/645/PMD, Tanggal 13 Pebruari 2009, perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen. PMD Depdagri T.A. 2009 yang ditanda tangani oleh a.n.
    Menteri Dalam NegeriDirektur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa atas nama AYIPMUFLICH yang dilegalisir.1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departeman Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 414.2/645/PMD, Tanggal 13 Pebruari 2009, perihalPetunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program/KegiatanTugas Pembantuan Lingkup Ditjen. PMD Depdagri T.A. 2009 yangditanda tangani oleh a.n.
    Keputusan Bupati Hulu) Sungai Tengah, Nomor414/53/414.2/TAHUN 2009 tanggal 02 April 2009 tentangPENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBAGAIPENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT(BLM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(PNPM) MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN HULU SUNGAITENGAH TAHUN ANGGARAN 2009 yang ditandatangani olehBUPATI HULU SUNGAI TENGAH Atas Nama H.
    Surat Keputusan (SK) Camat Batang Alai Utara Nomor : 10 Tahun2007, tanggal 04 Oktober 2007.75Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 151Tahun 2008, tanggal 25 September.Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor :414/53/414.2/Tahun 2009, tanggal 02 April 2009.
    Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu) Sungai Tengah Nomor414/53/414.2/Tahun 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah TahunAnggaran 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengahatas namaH.
    Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa atas nama AYIP MUFLICHyang dilegalisir.1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departeman Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 414.2/645/PMD, Tanggal 13 Pebruari 2009, perihalPetunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program/Kegiatan TugasPembantuan Lingkup Ditjen. PMD Depdagri T.A. 2009 yang ditanda tan ganioleh a.n.
Register : 26-08-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 159 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 18 Januari 2016 — KAKAY ROKAYAH.
4913
  • Sukabumi Nomor:414.2/152/BPMPD/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 perihalPermohonan Penjelasan.Surat Sekretaris Camat Cikidang Nomor: tidak ada tanggal 1Oktober 2012 perihal Laporan Bulanan PJOK Kec. Cikidang,yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kab.
    Sukabumi.Surat Bupati Sukabumi Nomor: 414.2/ 1252/ BPMPD/ 2009tanggal 1 Juni 2009 perihal Usulan Revisi Lokasi dan AlokasiBLM PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat danCerdas T.A. 2009.Rekapitulasi Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan DanPNPM Generasi SehatCerdas Kab.
    Sukabumi 2012.9) Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat DanPemerintahan Desa Nomor: 790/ 585/ BPMPD/ 2012tanggal 28 Juni 2012 perihal Teguran yang ditujukankepada Camat Cikidang.10) Surat Nomor : 414.2/ 608/ BPMPD/ 2009 tahun 21Desember 2009 perihal Klarifikasi Berita yang ditujukankepada UPK Lokasi PNPM MP dan PNPM GSC Kab.
Register : 26-12-2012 — Putus : 29-10-2012 — Upload : 26-12-2012
Putusan PN GRESIK Nomor 235/PDT.P/2012/PN.GS
Tanggal 29 Oktober 2012 —
313
  • Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala DesaYosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor : 414.2/ 174 / 437.103.03 /12 tertanggal 01 Oktober 2012(bertanda P2) ;3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama HJ. FAICHAK AZIZAH(bertanda P3) ;4. Asli Surat Konfirmasi Kelahiran Belum Tercatat dari DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresikyang Nomor : 474 /169 / 437.57 / 2012(bertanda P4) ;5.
    Pemohon adalah anak pasangan suamiistri ABDULCHALIM (ALM) dan NUR AZIZAH (ALM) ;e Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Gresik tanggal 06 Mei 1962 ;e Bahwa benar Pemohon sejak dilahirkan belum mempunyai AktaKelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan tersebut diatas, bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal06 Mei 1962 di Gresik sesuai dengan Surat Bukti berupa foto copy SuratKeterangan Kelahiran dari Kepala Desa Yosowilangun Kecamatan7Manyar Kabupaten Gresik Nomor : 414.2
Register : 06-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HENGKY SETIAWAN KAENDO, SH
Terdakwa:
MAYA RATNA SARI, ST
11322
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2 /10768/PMD perihal Kontrak Kerja Fasilitator PNPM-MPd tanggal 29 September 2014.
  • 2 (dua) lembar fotocopy memorandum nomor : 075/A-5/KM-Prov/PNPM-MPd/XII/2014 perihal Kontrak Kerja Fasilitator PNPM-MPd tanggal 29 September 2014.
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Sdri. MAYA RATNA SARI, ST tanggal 7 September 2015.
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerja pendamping desa pemberdayaan PNPM-MPd nomor: 414.2/Ktr-19.08-55/PNPM-MPd/2015 tanggal 10 Juli 2015.
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas nomor : 414.2/SPT 1-19.02-393/PNPM-MDR/2012 tanggal 25 Oktober 2012.
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Sdri. MAYA RATNA SARI,ST tanggal 22 Agustus 2016.
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah tugas nomor :414.2/001/ BPMPD-B tanggal 2 Januari 2014 tentang pengangkatan sebagai Fasilitator Kab. Mempawah pada program PNPM- MPd.
  • 1 (satu) lembar fotocopy kontrak kerja fasilitator PNPM-MPd nomor : 414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang pengakhiran kontrak kerja sebagai Fasilitator Kab. Mempawah pada program PNPM-MPd.
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah tugas nomor :414.2/SPT-19.04-04/PNPM-MPd /2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang pengangkatan sebagai Fasilitator Kabupaten Keuangan/ PendampingTeknis Kabupaten Mempawah dalam rangka penyelesaian dan pengakhiran PNPM-MPd.
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah tugas nomor :414.2/SPT-19-04/TA-4/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang perpanjangan kontrak sebagai Fasilitator Kabupaten Keuangan/ Pendamping Teknis Kabupaten Mempawah dalam rangka penyelesaian dan pengakhiran PNPM-MPd.
  • 1 (satu) lembar fotocopy data kelompok SPP yang disalah gunakan.
  • 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran yang dicap dan ditanda tangani oleh ketua UPK Sdra. SABARNO.
    MAYA RATNASARI, ST tanggal 7 September 2015.1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerja pendamping desapemberdayaan PNPMMPd nomor: 414.2/Ktr19.0855/PNPMMPd/2015 tanggal 10 Juli 2015.1 (satu) lembar fotocopy surat tugas nomor : 414.2/SPT 119.02393/PNPMMDR/2012 tanggal 25 Oktober 2012.1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Sdri. MAYA RATNASARI,ST tanggal 22 Agustus 2016.Halaman 5 dari 131 Halaman, Putusan Nomor 14/Pid.
    Mempawah pada program PNPM MPd.1 (satu) lembar fotocopy kontrak kerja fasilitator PNPMMPd nomor :414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang pengakhirankontrak kerja sebagai Fasilitator Kab. Mempawah pada programPNPMMPd.1 (satu) lembar fotocopy surat perintah tugas nomor :414.2/SPT19.0404/PNPMMPd /2015 tanggal 10 Juli 2015 tentangHalaman 6 dari 131 Halaman, Putusan Nomor 14/Pid.
    PNPMMPd nomor :414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang pengakhirankontrak kerja sebagai Fasilitator Kab.
    MAYA RATNASARI, ST tanggal 7 September 2015.1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerja pendamping desapemberdayaan PNPMMPd nomor: 414.2/Ktr19.0855/PNPMMPd/2015 tanggal 10 Juli 2015.1 (satu) lembar fotocopy surat tugas nomor : 414.2/SPT 119.02393/PNPMMDR/2012 tanggal 25 Oktober 2012.1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Sdri. MAYA RATNASARI,ST tanggal 22 Agustus 2016.Halaman 125 dari 131 Halaman, Putusan Nomor 14/Pid.
    Mempawah pada program PNPM MPd.1 (satu) lembar fotocopy kontrak kerja fasilitator PNPMMPd nomor :414.2/10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang pengakhirankontrak kerja sebagai Fasilitator Kab. Mempawah pada programPNPMMPd.1 (satu) lembar fotocopy surat perintah tugas nomor :414.2/SPT19.0404/PNPMMPd /2015 tanggal 10 Juli 2015 tentangHalaman 126 dari 131 Halaman, Putusan Nomor 14/Pid.
Register : 14-02-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 4/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 18 April 2017 — Pembanding/Terdakwa : ANDI NURHAWAISA S,PD BINTI H.A.NYIWI Diwakili Oleh : MUHAMMAD RUSDI SH
Terbanding/Penuntut Umum : SAKARIA ALY ZAID, SH
5324
  • . : 414.2/ 534 /XIlI/ BPMPDK/2011 tanggal 01 Desember 2011;Hal 18 dari 25 Hal Put. No.4/Pid.Sus. TPK/2017/PT.MKS.19. 1 (sat) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Kegiatan ProgramPengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan PartisipatifDaerah (SPKP2SP3D) Kabupaten / Kota : Wajo No. : 414.2/242/ IV/BPMPDK/ 2012 tanggal 17 April 2012; 20. Rekening koran SPP Kec. Takkalalla bulan September 2009 s/dbulan Juni 2013 dengan Nomor Rekening 5050010013265321. Rekening koran UPK Kec.
    Takkalalla tanggal09 September2009; 15.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla tanggal10 Mei2010; 16.1(satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla Nomor : 900/ 121/TKL/2011 tanggal 30 Mei 2011;17.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Camat Takkalalla Nomor :900/33/TKL/2012 tanggal 02 Februari 2012; 18.1 (Satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Kegiatan ProgramPengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah(SPKP2SP3D) Kabupaten / Kota : Wajo No. : 414.2
    /534/XII/BPMPDK/2011 tanggal 01 Desember2011. 19.1 (Satu) rangkap Foto Copy Surat Penetapan Kegiatan ProgramPengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah(SPKP2SP3D) Kabupaten / Kota : Wajo No. : 414.2/242/IV/BPMPDK/2012 tanggal 17 April 2012; 20.Rekening koran SPP Kec.
Putus : 24-02-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN
6622
  • 2011.21. 1 (satu) bendel berkas pengajuan pencairan dokumen PNPM tahu 2012.22. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus PNPM-MPd TA 2014 dan Musyawarah Antar Desa 2 (MAD sosialisasi) PNPM-MPd TA 2015.23. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Kelompok SPP-UEP.24. 1 (satu) bendel Progres Pengembalian SUKIYAH ROLIYAH.25. 1 (satu) bendel SPC TA 2011 2012.26. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Nomor : 414.2
    pencairan bantuan langsungmasyarakat (BLM) PNPMMP Tahun 2011.1 (satu) bendel berkas pengajuan pencairan dokumen PNPM tahu20121 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) KhususPNPMMPd TA 2014 dan Musyawarah Antar Desa 2 (MAD sosialisasi)PNPMMPd TA 2015.1 (satu) bendel Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Kelompok SPPUEPe 1 (satu) bendel Progres Pengembalian SUKIYAH ROLIYAH.e 1 (satu) bendel SPC TA 2011 2012e 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Karangkobar KabupatenBanjarnegara Nomor : 414.2
    Sedangkan untuk tahun 2012 juga mendapatalokasi dana Rp. 3.000.000.000, sebagaimana tercantum dalam SK BupatiBanjarnegara nomor : 414.2 / 85 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentangPenetapan pengurus dan unit pengelola kegiatan ( UPK ) sebagai pengeloladana urusan bersama ( DUB ) Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) danPenetapan lokasi dan alokasi PNPM MP Kab. Banjarnegara tahun 2012 dimanasebesar Rp. 2.850.000.000, berasal dari APBN TA 2012 dan sebesar Rp.150.000.000, berasal dari APBD Kab.
    .= Untuk tahun 2011 berdasarkan Surat Penetapan Camat Karangkobar Nomor :414.2 / 19/PNPMMP/KRB/III/ 2011tanggal 1 Maret 2011 ditetapkan sebagaiberikut :Untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup sebesar Rp. 220 491.000,Untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 1.917.013.600.Untuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah sebesar Rp. 712.500.000,Untuk Operasional UPK dan TPK sebesar Rp. 149.995.400.Sedangkan untuk tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Camat KarangkobarNomor : 414.2 / 06/PNPMMP
    dana dan Pelaksanaan Kegiatan.= Bahwa prosedur selanjutnya Setelah diadakan Musyawarah Antar Desa ( MAD )Penetapan Usulan kemudian dibuat Surat Penetapan Camat Alokasi per Desasetelah itu Dari Unit Pengelola kegiatan ( UPK ) di Kecamatan mengajukanpermohonan pencairan dana BLM PNPM MP kepada Kuasa PenggunaAnggaran ( dalam hal ini Kepala Kantor PMD ) dengan dilengkapi buktipengajuan pencairan berdasarkan petunjuk teknis pencairan dan penggunaanDana Urusan Bersama ( DUB ) PNPM MP TA 2011 Nomor : 414.2
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
5610
  • 2009.25. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / XI / 2008 tanggal 17 November 2008.26. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 05 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.27. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.28. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor : 414.2
    / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd / 2009 tanggal 02 Maret 2009.29. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor : 414.2 / Ktr 05.02 27/ PNPM MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.30. 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Tugas NANIK EKAWATI sebagai FK Nomor : 414.2 / SPT 05.02.27 / PNPM Mpd 2010 tanggal 05 Januari 2010.31. 1 ( satu ) lembar Surat Printah Tugas NANIK EKAWATI sebagai FK nomor : 414.2 / SPT / 05.02-42 / PNPM - Mpd / 2009
    tanggal 02 Maret 2009.32. 1 ( satu ) lembar surat peritah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan singkep barat nomor : 414.2/SPT -05.02.27/PNPM MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.33. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.128/PNPM-MPd/ 2010 tanggal 28 Desember 2010.34. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.22/PNPM-MPd/ 2011 tanggal
    12 Januari 2011.35. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja fasilitator kecamatan PNPM-MPd nomor : 414.2/Ktr-05.02.27/PNPM- MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.36. 1 ( satu ) rangkap Surat Indikasi penyimpangan dana SPP PNPM di Kec.
    Lingga nomor : 414.2 / DTTP / 993 tanggal 22 Desember 2008 beserta lampiran.121. 1 ( satu ) lembar surat pejabat pembuat komitmen / kuasa pengguna anggaran tanggal 17 November 2008.122. 1 ( satu ) bundel Kwitansi pembayaran perguliran IV dari bulan Januari s/d bulan Desember 2009.123. 1 ( satu ) bundel laporan bulanan SPP bulan Januari 2009124. 1 ( satu ) bundel laporan bulanan SPP bulan Februari 2009.125. 1 ( satu ) bundel laporan bulanan SPP bulan Maret 2009126. 1 ( satu ) bundel laporan
    / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd/ 2009 tanggal 02 Maret 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 27/ PNPM MPd/ 2010 tanggal 05 Januari 2010.1 (satu ) lembar Surat Perintah Tugas NANIK EKAWATI sebagai FK Nomor:414.2 / SPT 05.02.27 / PNPM Mpd 2010 tanggal 05 Januari 2010.1 ( satu ) lembar Surat Printah Tugas NANIK EKAWATI sebagai FK nomor :414.2 /SPT /05.0242 / PNPM Mpd / 2009 tanggal 02 Maret 2009.Boe33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44,45.46.47.48.49.50.1 ( satu
    ) lembar surat peritah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatansingkep barat nomor : 414.2/SPT 05.02.27/PNPM MPd / 2010 tanggal 05Januari 2010.1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi KecamatanKundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT05.02.128/PNPMMPd/ 2010tanggal 28 Desember 2010.1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi KecamatanKundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT05.02.22/PNPMMPd/ 2011tanggal 12 Januari 2011.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja fasilitator
    kecamatan PNPMMPdnomor : 414.2/Ktr05.02.27/PNPM MPd/ 2010 tanggal 05 Januari 2010.1 ( satu ) rangkap Surat Indikasi penyimpangan dana SPP PNPM di Kec.Singkep Barat Kab.
    KepriNo : 414.2/SPT0542/PNPMMPd / 2009 tanggal 2 Maret 2009 dan SuratPerjanjian Kerja No : 414.2/Ktr 0542/PNPMMPd / 2009 tanggal 2 Maret 2009serta Surat Perjanjian Kerja No : 414.2/Ktr0542/PNPMMPd / 2010 taggal 5Januari 2010 ;e Bahwa terdakwa selaku Fasilitator Kecamatan PNPMMPD Kec.SingkepBarat mendapat gaji Rp. 4.600.000, (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)Setiap bulan yang dananya bersumber dari Dana Coasharing AnggaranPendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Belanja Pusat ; Bahwa tugas dan tanggung
    / SPT 05.02.27 / PNPM Mpd 2010 tanggal 05 Januari 2010.1 ( satu ) lembar Surat Printah Tugas NANIK EKAWATI sebagai FK nomor :414.2 /SPT /05.0242 / PNPM Mpd / 2009 tanggal 02 Maret 2009.1 ( satu ) lembar surat peritah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatansingkep barat nomor : 414.2/SPT 05.02.27/PNPM MPd / 2010 tanggal 05Januari 2010.1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATTI lokasi KecamatanKundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT05.02.128/PNPMMPd/ 2010tanggal 28 Desember 2010.1 ( satu
Register : 30-06-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
TAUFIK bin MUHAMMAD RASID
9268
  • Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/454/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 13 Juni 2017, perihal Percepatan Penyampaian Usulan APBDes Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada TA. Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
  • Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/473/C/DINSOS-PMD/2017, tanggal 20 Juni 2017, perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa dalam Kecamatan Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
  • Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/611/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 20 September 2017, perihal Penyampaian Data Implementasi Aplikasi Siskeudes bagi Pemerintah Desa Kabupaten Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu beserta lampiran.
  • Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/783/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 28 November 2017, perihal Penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
  • Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/938/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 20 Desember 2017, perihal Penyampaian Permohonan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa dalam Kecamatan Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
    Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan DesaNomor: 414.2/473/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 20 Juni 2017,perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara PencairanDana Desa (DD) Tahap Desa dalam Kecamatan Kepahiang dariRekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala BankBPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan DesaNomor: 414.2/611/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 20 September 2017,perihal Penyampaian Data Implementasi Aplikasi
    Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan DesaNomor: 414.2/783/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 28 November 2017,perihal Penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa dan DanaDesa SeKabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, yang ditujukankepada Camat SeKabupaten Kepahiang beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan DesaNomor: 414.2/938/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 20 Desember 2017,perihal Penyampaian Permohonan Pengajuan Penyaluran AlokasiDana Desa (DD) Tahap II (40%) Desadesa
    Kas Desa, yang ditujukan kepadaPimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat danDesa Nomor: 414.2/611/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 20September 2017, perihal Penyampaian Data Implementasi AplikasiSiskeudes bagi Pemerintah Desa Kabupaten Kepahiang Tahun2017, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat danDesa Nomor: 414.2/636/C/DINSOSPMD/2017, tanggal
    Kepahiangbeserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat danDesa Nomor: 414.2/938/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 20Desember 2017, perihal Penyampaian Permohonan PengajuanPenyaluran Alokasi Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desadesadalam Kecamatan Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepadaBapak Bupati Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat danDesa Nomor: 414.2/ /C/SOSPEMDES/2017, tanpa tanggalDesember 2017, yang ditandatangani oleh
    Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPDCabang Kepahiang beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan DesaNomor: 414.2/783/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 28 November 2017,perihal Penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa dan Dana DesaSeKabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, yang ditujukan kepadaCamat SeKabupaten Kepahiang beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan DesaNomor: 414.2/938/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 20 Desember
Register : 03-11-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
ENDAR HUSIN bin KAMALUDDIN
13879
  • Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/181/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
  • Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/353/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Juni 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q.
  • Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiang c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Desa-desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
  • Fotocopy satu eksemplar Surat Nomor: 414.2/203/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (20%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
  • Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/364/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
  • Asli satu lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal Penyampaian Permohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.
    , perihal PenyampaianPermohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) DesadesaDalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 besertalampiran.Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018,Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiangc.q.
    Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa besertalampiran.Asli satu. lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018,Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD CabangKepahiang, perihal Penyampaian Permohonan PemblokiranSementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desadi Wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa besertalampiran.Putusan Nomor : 29/Pid.SusTPK/2020/PN.BGL Halaman 657;58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.Empat lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Ujan
    Dalam WilayahKabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018,Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiangc.q.
    Endang Sarjanapada tanggal 22 Januari 2018.Fotocopy legalisir satu) eksemplar Surat Nomor: 414.2/695/C/SOSPEMDES/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, yang ditujukan kepadaKepala Bank BPD Cabang Kepahiang, perihal PenyampaianPermohonan Pemblokiran Sementara Pencairan Alokasi Dana Desa(ADD) Tahap Ill (40%) Desa di Wilayah Kabupaten Kepahiang dariRekening Kas Desa beserta lampiran.Fotocopy legalisir satu) eksemplar Surat Nomor: 414.2/777/C/SOSPEMDES/ 2018, Tanggal 23 November 2018, yang ditujukankepada Kepala
    Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 besertalampiran.Fotocopy satu bundel Surat Nomor: 414.2/750/C/SOSPEMDES/2018,Tanggal 9 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepahiangc.q.
Register : 26-08-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 158 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 18 Januari 2016 — HUSNA SUJANA , SPd.
6323
  • Sukabumi Nomor:414.2/152/BPMPD/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 perihalPermohonan Penjelasan.Surat Sekretaris Camat Cikidang Nomor: tidak ada tanggal 1Oktober 2012 perihal Laporan Bulanan PJOK Kec. Cikidang,yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kab.
    Sukabumi.Surat Bupati Sukabumi Nomor: 414.2/ 1252/ BPMPD/ 2009tanggal 1 Juni 2009 perihal Usulan Revisi Lokasi dan AlokasiBLM PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat danCerdas T.A. 2009.Rekapitulasi Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan DanPNPM Generasi SehatCerdas Kab.
    Sukabumi 2012.9) Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat DanPemerintahan Desa Nomor: 790/ 585/ BPMPD/ 2012tanggal 28 Juni 2012 perihal Teguran yang ditujukankepada Camat Cikidang.10) Surat Nomor : 414.2/ 608/ BPMPD/ 2009 tahun 21Desember 2009 perihal Klarifikasi Berita yang ditujukankepada UPK Lokasi PNPM MP dan PNPM GSC Kab.
Register : 29-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 15/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : A. SAHARUDDIN, S.Ag., SH., M.Si Bin A. BASO MAWAKKA
9251
  • Enrekang) priode2015 hingga sekarang, yakni :1. 1 (Satu) rangkap foto copy Surat perintah tugas yang telah dilegalisir Nomor: 414.2/SPTPD0115/P3MDSET/2016 tanggal 04 januari 2016, dimanasurat perintah tugas tersebut berlaku sejak tanggal 04 Januari 2016 sampaildengan tanggal 31 Maret 2016;2. 1 (Satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa yangtelah dilegalisir Nomor : 414.2/SPKPD0115/P3MDSET/2016 tanggal 04januari 2016.3. 1 (Satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas yang telah
    dilegalisirNomor : 414.2/SPTPD063/P3MDSET/2017 tanggal 10 januari 2017,dimana Surat perintah tugas tersebut berlaku sejak tanggal 10 Januari 2017sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.4. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa yangtelah dilegalisir Nomor : 414.2/SPKPD063/P3MDSET/2017 tanggal 10januari 2017.Hal. 60 dari 83 hal, Put.No.15/PID.TPK/2020/PT.MksBarang bukti seluruhnya mulai dari bagian huruf a s/d huruf i,dipergunakan dalam perkara lain yakni SAINAL BIN CAMI
    Enrekang Periode TA. 2016;51. 1 (satu) rangkap foto copy Surat perintah tugas yang telah dilegalisirNomor : 414.2/SPTPD0115/P3MDSET/2016 tanggal 04 januari2016, dimana surat perintah tugas tersebut berlaku sejak tanggal 04Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;52. 1 (Satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desayang telah dilegalisir Nomor : 414.2/SPKPD0115/P3MDSET/2016tanggal 04 januari 2016.53. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas yang telah dilegalisirNomor
    : 414.2/SPTPD063/P3MDSET/2017 tanggal 10 januari2017, dimana Surat perintah tugas tersebut berlaku sejak tanggal 10Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.54. 1 (Satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desayang telah dilegalisir Nomor : 414.2/SPKPD063/P3MDSET/2017tanggal 10 januari 2017.Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Sainal, S.Pd. bin Cami;9.
    dilegalisirNomor : 414.2/SPTPD063/P3MDSET/2017 tanggal 10 januari2017, dimana Surat perintah tugas tersebut berlaku sejak tanggal 10Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.8. 1 (Satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desayang telah dilegalisir Nomor : 414.2/SPKPD063/P3MDSET/2017tanggal 10 januari 2017.Barang bukti seluruhnya mulai dari bagian huruf a s/d huruf i,dipergunakan dalam perkara lain yakni SAINAL BIN CAMI danterdakwa MUKHSIN, S.E Bin HAMUDDIN.7.