Ditemukan 63 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 57603 51643 52603 52633 57613 594.3 5.13 5.23 5623 5.2.3 5.1.3 5.3.3 5.4.3 5.6.1
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2634 — 3460
  • Hadjon,keabsahan aspek prosedur dari suatu keputusan berarti bahwa ketetapanatau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yangdisyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah.Sedangkan menurut Van der Pot sebagaimana dikutip Supandi, keputusandituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tatacara yang telah ditetapkan;5.6.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
692 — 796
  • Tim Pemeriksa dalam LHPL menyebutkanbahwa kartel yang terjadi merugikanoperator new entrant dan konsumen,namun tidak mengelaborasi lebih dalammengenai perhitungan kerugian yangditimbulkan akibat kartel tersebut;5.6.3. Dalam pendapat atau pembelaannya, XLmenyatakan hasil penelitian OVUMmengenai harga interkoneksi tidak dapatditerapkan begitu saja untuk menentukanharga SMS, karena OVUM bellummemperhitungkan parameterparameterbiaya lainnya;5.6.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
909 — 587 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Termohon Mengandung Pertentangan antara Pertimbangan yangSatu dengan Pertimbangan yang Lain.4.1.4.2.Bahwa Termohon dalam putusannya telah mempertimbangkan mengenaiadanya perbuatan yang diduga sebagai bentuk pelanggaran Pasal 17 ayat(1) UndangUndang No. 5/1999 dimana dalam uraian pertimbangan butirPutusan 5.6.3 halaman 673 Termohon menguraikan bahwa untuk dapat dikatakan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 5 /1999Termohon berpendapat harus dipenuhinya standar atau beberapa unsurpenting
    Termohon Telah Salah dalam Menguraikan dan Melakukan Pembuktianterhadap UnsurUnsur Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 5/1999Bahwa Termohon dalam Putusannya butir 5.6.3 halaman 673 telahmenguraikan unsurunsur Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 5/1999menjadi pertama, unsur Pelaku Usaha; kedua, unsur menguasai pasar;ketiga unsur Pelaku Usaha tersebut melakukan sebuah kebijakan (praktek)usaha (conduct), dan keempat, unsur kebijakan (praktek) usaha tersebutmenimbulkan atau dapat menimbulkan dampak negatif
    terhadap persaingan,dan Termohon selanjutnya melakukan proses pembuktian terhadap unsurunsur pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 5/1999 tersebut.Bahwa penjabaran atau penguraian unsurunsur Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No.5/1999 dan pembuktian yang dilakukan Termohon sebagaimanatermuat dalam Putusannya butir 5.6.3 halaman 673 telah menguraikan unsurunsur Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 5/1999 sebagaimana dimaksuddi atas adalah tidak tepat, selain itu dalam membuktikan ketentuan Pasal 17ayat (