Arara Abadi tanggal 25 November 1996, SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan HutanTanaman Industri Tahun 2002 A.n. PT. Arara Abadi tanggal 21 Maret2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: B638/KptsVII/2002 tentangPenetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo)Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT.

Siak RayaTimber sepanjang 75.210,17 Meter dengan luas 26.512 Hektar diProvinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau) Nomor: KPTS/522.2/PK/883 tentangPengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanamantahun 2008 di Kabupaten Pelalawan A.n. PT.

Arara Abadi tanggal 25November 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiRiau Nomor: KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana KaryaTahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2002 A.n. PT. Arara Abaditanggal 21 Maret 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: B638/KptsVII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri danPersekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman IndustriPT.

Siak Raya Timber sepanjang 75.210,17 Meter denganLuas 26.512 Hektar di Provinsi Riau tanggal 11 September 2002,Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/883 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Pengesahan Rencana KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan TanamanIndustri dalam Hutan Tanaman tahun 2008 di Kabupaten Pelalawan A.n.PT.

Siak RayaTimber sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar diProvinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/883 tentangPengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanamantahun 2008 di Kabupaten Pelalawan A.n. PT.

Rekomendasi Izin Lokasi dari Camat Nomor :503/TRANTIB/SH/43 Kecamatan Siak Hulu Pangkalan Baru Kabupaten Kampar tertanggal24 Mei 2012.e Bahwa didalam pengurusan Konsep Izin Lokasi,Tergugat juga telah berhasil memperolehnya, halini dapat dilihat dari NOTA DINAS yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten KamparNomor : 522.2/DISHUTPPHH/618 tertanggal 14 Juni2012.e Bahwa walaupun izin tempat usaha, Izin Prinsip,Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dariBadan Pertanahan Nasional, Konsep Izin

Bahwa Tergugat juga telah mengurus Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Bupati, yang dalam hal ini melalui DinasKehutanan Kabupaten Kampar, dan hal ini tertuang didalamsurat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar tertanggal 19Januari 2012 dengan nomor register : 522.2/DISHUTPPHH/75tentang Rekomendasi/Pertimbangan Teknis IUIPHHK An.PT.Brilian Cipta Mandiri ;13.

Bukti T.16 yaitu Nota Dinas Kehutanan Kampar No.522.2/DISHUTPPHH/618 tanggal 14 Juni 2012;18. Bukti T.17 yaitu Fotocopy Surat Keputusan Bupatikampar tanpa Nomor dan tanpa tanggal yang belumditandatangani Bupati kampar;19. Bukti T.18.a yaitu Fotocopy Surat Perintah TugasNomor : 522.21/DISHUTPUK/024 tanggal 6 Januari 2011;20. Bukti T.18.b yaitu Fotocopy Surat Perintah TugasNomor : 522.21/DISHUTPUK/726 tanggal 20 Juli 2011;21.

Bukti T.31 yaitu Fotocopy Daftar Usaha IndustriLanjutan Bidang Kehutanan No.Distan/ 522.2/623.2/623/VII/2010 an. CV. Wahyu Utama tanggal 26 Juli 2010;42. Bukti T.32 yaitu Fotocopy Keputusan Kepala DinasPerindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Nomor:536/Disperindag/IUI/394/VII/ 2012 tanggal 26 Juli 2012,43.

L00/PUM/2011/281tanggal 11 Oktober 2011, Bukti T.13.b yaitu Risalah PertimbanganTeknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi No.08/PTIL/PPP/BPN/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 Bukti T.15 yaitu Fotocopy SuratRekomendasi dari Camat Siak Huku No. 503/TRANTIB/SH/43 tanggal24 Mei 2012, Bukti T.16 yaitu Nota Dinas Kehutanan Kampar No.522.2/DISHUTPPHH/618 tanggal 14 Juni 2012, Bukti T.17 yaituFotocopy Surat Keputusan Bupati kampar tanpa Nomor dan tanpatanggal yang belum ditandatangani Bupati Kampar, Bukti

Nomor 666 PK/Pdt/2017dengan SK Nomor KPTS.522.2/PK/6403, dengan perincian PSDH senilaiRp1.592.611.501,60 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enamratus sebelas ribu lima ratus satu Koma enam rupiah) dan DR senilaiUS$694,624.60 (enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus duapuluh empat koma enam puluh US dolar), bukti PK5B,10.Surat Perhitungan Pemungutan/Pembayaran dan Penyetoran Tahunan11.Rencana Kerja Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) IUPHHKHT PT Merbau

Pelalawan Lestari Tahun 2006dengan SK Nomor KPTS.522.2/PK/4463 dengan perincian PSDH senilaiRp1.742.167.093,40 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratusenam puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga Koma empat puluh rupiah) danDR senilai US$803,113.60 (delapan ratus tiga ribu seratus tiga belaskoma enam puluh US dolar, bukti PK5C;Surat laporan hasil deliniasi mikro dalam rangka percepatanpembangunan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku indutriprimair hasil hutan PT Merbau Pelalawan Lestari

penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut sebagai berikut:Bahwa Terdakwa CARKUM BIN SIAN selaku Pemilik Kapal KM SinarJaya Si Roy yang berukuran 13,04 m x 3,15 m x 1,30 mtonase kotor (GT)10 dengan penggerak Mesin Mitsubishi 100 PS terdaftar dalam PasTahunan Kapal Penangkap lkan Nomor: PK 205/10/19/UPP.Tbg13tertanggal 30 Juli 2013 dan berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) Nomor :522.2

Kemudian Tim Patroli tersebut melakukan pemeriksaan atasHalaman 7 dari 38 Pusan Nomor 1001/Pid.Sus/2014/PN.Tjkdokumen kapal berupa Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK205/10/19/UPP.Tbg13 tertanggal 30 Juli 2013 dan Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) Nomor :522.2/B9/N.35/2013 tertanggal 23 Agustus 2013diketahui alat tangkap ikan yang berada diatas kapal jenis Jaring Dogolmerupakan milik Terdakwa Carkum Bin Sian;Bahwa berdasarkan hasilpengecekan dan pengukuran terhadap alat penangkapan ikan yang

Nomor 1001/Pid.Sus/2014/PN.TjkIndonesia dan / atau di Laut Lepas, yang tidak memiliki SIPI dilakukanTerdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:Bahwa Terdakwa CARKUM BIN SIAN selaku Pemilik Kapal KM SinarJaya Si Roy yang berukuran 13,04 m x 3,15 m x 1,30 mtonase kotor (GT)10 dengan penggerak Mesin Mitsubishi 100 PS terdaftar dalam PasTahunan Kapal Penangkap lkan Nomor: PK 205/10/19/UPP.Tbg13tertanggal 30 Juli 2013 dan berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) Nomor :522.2

Kemudian Tim Patroli tersebut melakukan pemeriksaan atasdokumen kapal berupa Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK205/10/19/UPP.Tbg13 tertanggal 30 Juli 2013 dan Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) Nomor :522.2/B9/NV.35/2013 tertanggal 23 Agustus 2013diketahui alat tangkap ikan yang berada diatas kapal jenis Jaring Dogolmerupakan milik Terdakwa Carkum Bin SianBahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran terhadap alatpenangkapan ikan yang berada di atas Kapal KM Sinar Jaya Si Roy diketahui

Bahwa PT RIMBA PERANAP INDAH (RPI) memiliki izin untuk pengelolaanyang dikeluarkan oleh mentri kKehutanan dengan nomor surat keputusan :1616 / KPTSII/2001 tanggal 31 oktober 2001 yang mana izin tersebutberlaku mulai 31 oktober 2001 sampai jangka waktu tertentu yaitu 35 tahunditambah 1 daur tanaman sehingga menjadi 42 tahun, sementara untuk izinuntuk oprasional dikeluarkan oleh dinas kehutanan provinsi riau dengannomor : 522.2 / Pemhut / 43 / 2 tanggal 19 desember 2016 berlaku selama 1tahun sampai

karenasudah mati.Bahwa benar PT RIMBA PERANAP INDAH (RPI) memiliki izin untukpengelolaan yang dikeluarkan oleh mentri kehutanan dengan nomor suratHalaman 17 dari 25 halaman Perkara No : 365/Pid.B/2018/PN.Rgtkeputusan : 1616 / KPTSII/2001 tanggal 31 oktober 2001 yang mana izintersebut berlaku mulai 31 oktober 2001 sampai jangka waktu tertentu yaitu 35tahun ditambah 1 daur tanaman sehingga menjadi 42 tahun, sementara untukizin untuk oprasional dikeluarkan oleh dinas kehutanan provinsi riau dengannomor : 522.2

lokasipengrusakan tersebut berada di Kecamatan Kelayang Kab Inhu, selanjutnya pihakPT.RPI telah memperoleh izin berupa izin untuk pengelolaan yang dikeluarkan olehmentri kehutanan dengan nomor surat keputusan : 1616 / KPTSII/2001 tanggal 31oktober 2001 yang mana izin tersebut berlaku mulai 31 oktober 2001 sampai jangkawaktu tertentu yaitu 35 tahun ditambah 1 daur tanaman sehingga menjadi 42 tahun,sementara untuk izin untuk oprasional dikeluarkan oleh dinas kehutanan provinsiriau dengan nomor : 522.2

KPTS.522.2/Pemhut/3570 Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan An.PT. Riau Makmur Sentosa Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis,Selanjutnya GISCDUL........ eee eee eee eeeeeaaeaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeeeeees Bukti P.48;49.Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. KPTS.522.2/Pemhut/3729 Tentang Izin Pemasukan Dan Penggunaan PeralatanUntuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.

KPTS.522.2/Pemhut/2062 Tentang Revisi Kedua Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau No. KPTS.522.2/Pemhut/946 Tentang RevisiKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, No. KPTS.522.2/Pemhut/3729 Tentang Izin Pemasukan Dan Penggunaan Peralatan UntukKegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.

Riau Makmur Sentosa DiKecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebutBukti P.52;53.Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No.Kpts.522.2/Pemhut/1254 tentang Perpanjangan Izin Penggunaan PeralatanAn. PT.

air dan Pemohon Kasasi telah menyetor uangke Kas Negara sebesar Rp. 90.000.000, (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dankemudian Pemohon Kasasi mengganti kayu tersebut dengan kayu yangPemohon Kasasi beli dari masyarakat Desa Bangka Kota yang masihberada dalam Wilayah lin Pemungutan Hasil Hutan dari Bupati BangkaSelatan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertaniandan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan untuk wilayah APL seluas 10hektar sesuai dengan Surat jin Bupati Bangka Selatan Nomor : 522.2

NegeritiSungailiat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi yang menyatakanbahwa kayu sebanyak 775 batang atau 29 kubik tersebut dimusnahkan karena kayu tersebut adalah kayu yang Pemohon Kasasi beli darimasyarakat Desa Bangka Kota yang masih berada dalam Wilayah jinPemungutan Hasil Hutan dari Bupati Bangka Selatan berdasarkanrekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bangka Selatan untuk wilayah APL seluas 10 hektar sesuaidengan Surat jin Bupati Bangka Selatan Nomor : 522.2

DHARTOTARIHORAN tanggal 18 Desember 2006; 1 (satu) lembar foto copy SIUPNo.523.3/124/IUP/11/2006 tanggal 16 November 2006; 1 (satu) lembar fotocopy SPI Nomor No.523.3/92.a/IUP/11/2007 tanggal 14 November 2007; 1(satu) lembar foto copy PAS KECIL No.522.2/166/Dishub/07 tanggal 14November 2007 dipergunakan dalam perkara An. DOHARTO TARIHORANBin KARANG TARIHORAN;Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);Hal. 4 dari 7 hal. Put.

Diktum ketiga angka 3 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiRiau Nomor KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan RencanaKerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutanTanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PTMerbau Pelalawan Lestari yang berbunyi sebagai berikut:Mewajibkan kepada PT Merbau Pelalawan Lestari sebagai berikut:1.

hutan di dalam lokasi IUPHHKHT, denganmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena melanggarketentuan yang diatur dalam:Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/1UPHHKHT/X11/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Merbau PelalawanLestari seluas + 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar)di Kabupaten Pelalawan;Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau NomorKPTS.522.2

Bahwa perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat,yaitu Tergugat melanggar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiRiau Nomor 522.2/PK/2051 tentang Pengesahan RKT UPHHKHTItahun 2006 di Kabupaten Pelalawan, tidak jelas uraian perbuatan apasaja yang telah dilakukan oleh Tergugat.

dilaksanakan kegiatan usaha PTMerbau Pelalawan Lestari Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tahun 2001; Bukti P8 yang berupa Peta PT Merbau Pelalawan Lestari dalam fungsikawasan hutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tahun 2009; Bukti P32 yang berupa Keputusan Gubernur Riau NomorKPTS.242/III/2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 atas nama PT MerbauPelalawan Lestari; Bukti P33 yang berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi RiauNomor KPTS.522.2

/PK/6403 tentang Pengesahan Rencana Kerja TahunanUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari; Bukti P34 yang berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi RiauNomor KPTS. 522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja TahunanUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 diKabupaten Pelalawan atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari;Bahwa Bukti P6 dan Bukti P8 sebagaimana dimaksud menjelaskanbahwa sebelum dilaksanakan kegiatan

sanksidenda yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutananatas nama gubernur dan salinannya disampaikan kepada Menten,Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kab/Kota, Kepala Balai danpemegang izin yang bersangkutan;Halaman 41 dari 75 hlm, Putusan No. 21/G/2014PTUNSMD ........asBahwa adapun yang mendasari diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat InLitis tersebut didasarkan bukti dan faktafakta hukum sebagai berikut : Surat Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi KabupatenPaser Nomor 522.2

Indowana Arga Timber,ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutan Provinsi Kaltim; Surat Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi KabupatenNomor 522.2/1086/DKPEPH tanggal 07 Nopember 2012 perihal Tindaklanjut Hasil Peninjauan Lapangan adanya dugaan pelanggaran pada PT.Indowana Arga Timber, ditujukan kepada Kepala Dinas KehutananProvinsi Kaltim; Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Nomor 759/6682/DKV/2012 tanggal 26 Nopember 2012 perihal Undangan Rapat MasalahLapangan Dugaan Penebangan di

Indowana Arga Timber; Surat Kepala Dinas Kehutan Provinsi kaltim Nomor 522.2/7043/DKV/2012 tanggal 20 desember 2012 perihal Tindaklanjut hasil rapat dugaanpelanggaran pada PT.

Administrasi terhadap IUPHHKHA PT.Indowana Arga Timber atas penebangan dilokasi Petak Ukur Permanen(PUP), diluar blok RKT dan penebangan jenis kayu yang dilindungi; Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Nomor 522.21/138/DKPH/ tanggal 03 April 2014 perihal Pembayaran PSHD dan DR; Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Nomor 522.21/162/DKPH Surat Pengantar SPP Sanksi denda Nomor SPP 020414, SPP PSDHNomor 090414, SPP DR Nomor 090414; Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Nomor 522.2

Penebangan di Luar Blok PT Indowana dan Daftar HadirRapat ;Foto copy dari foto copy Surat Kementerian Kehutanan DirektoratJenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Jenderal Bina UsahaHutan Alam Nomor : S. 1118/ BUHA4/2012 Tanggal 7Desember 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Peninjauan Lapanganadanya Dugaan Pelanggaran pada PT Indowana Arga Timberyang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan PropinsiKalimantan Timur di Samarinda ;Foto copy dari foto copy Kepala Dinas Kehutanan PropinsiKalimantan Timur Nomor 522.2

danPerkebunan Republik Indonesia Nomor: 143/KPTS/VIIIKP/1999, tanggal 22 Juni 1999 tentang penetapan batas arealkerja HPHTI PT.ARARA ABADI Unit Sebanga) sepanjang170.901, 36 Meter di Propinsi Daerah Tingkat Riau (yangsudah dilegalisin;e Fotokopi 1 (Satu) berkas Rencana Keria Tahunan (RKT)Nomor : 4165/KPTS/Kw14/1999, tanggal 27 Oktober 1999yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riaubeserta Peta (yang sudah dilegalisir);e Fotokopi 1 (Satu) berkas Rencana Kerja Tahunan (RKT)Nomor : 522.2

Maju Wahana Papua berdasarkan RekomendasiPerpanjangan Pemasukan Peralatan Pengusahaan Hutan IPKMAatas nama Kopermas Ngirang Girang Nomor : 522.2/266 tanggal15 Mei 2004 yang diterbitkan/ditandatangani oleh KepalaDinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat(Ir. ML. Rumadas, M.Si.).

Kopermas Ngirang Girangdi Kabupaten Fakfak Nomor : 01/IPK MANNG/IV/2004, tanggal April 2004 ;9. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi PerpanjanganPemasukan Peralatan Penguasaan Hutan an.Kopermas Ngirang Girang Nomor : 522.2/226 ;10. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Peralatan BeratPenguasaan Hutan IPKMA an. Kopermas NgirangGirang Nomor : 522.3/616 tanggal 09 November2004 ;1011.12.13.14.15.16.17.2 (dua) lembar foto copy Pengesahan PenggunaanPALU TOK DK IPKMA an.

Kopermas Ngirang Girangdi Kabupaten Fakfak Nomor : 01/IPK MANNG/IV/2004, tanggal April 2004 ;9.2 (dua) lembar asli Rekomendasi PerpanjanganPemasukan Peralatan Penguasaan Hutan an.Kopermas Ngirang Girang Nomor : 522.2/226 ;10.2 (dua) lembar asli Rekomendasi Peralatan BeratPenguasaan Hutan IPKMA an. Kopermas' NgiangGirang Nomor : 522.3/616 tanggal 09 November2004 ;11.2 (dua) lembar foto copy Pengesahan PenggunaanPALU TOK DK IPKMA an.

Kopermas Ngirang Girang2410.1112.13.14.15.16.di Kabupaten Fakfak Nomor : 01/IPK MANNG/IV/2004, tanggal April 2004 ;2 (dua) lembar asli Rekomendasi PerpanjanganPemasukan Peralatan Penguasaan Hutan an.Kopermas Ngirang Girang Nomor : 522.2/226 ;2 (dua) lembar asli Rekomendasi Peralatan BeratPenguasaan Hutan IPKMA an. Kopermas NgirangGirang Nomor : 522.3/616 tanggal 09 November2004 ;.2 (dua) lembar foto copy Pengesahan PenggunaanPALU TOK DK IPKMA an.

Penggugatmaka Surat Keputusan tersebut ditembuskan kepada instansiinstansi yangterkait antara lain: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten IndragiriHulu sesuai Surat dengan Nomor 522.2/PRII/2008/197 tertanggal 14Februari 2008 tentang Persetujuan Pembukaan Lahan Rencana KerjaTahunan (RKT) tahun 2008/2009, seluas + 2.527 ha kepada Penggugat;. Bahwa, dengan dukungan dari Bupati Indaragiri Hulu /.c.

Penggugat maka Surat Keputusan tersebutditembuskan kepada instansiinstansi yang terkait antara lain: DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Suratdengan Nomor 522.2/PRII/2008/197 tertanggal 14 Februari 2008 tentangPersetujuaan Pembukaan Lahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun2008/2009, seluas + 2.527 ha kepada Penggugat;Pada angka 9 gugatan Penggugat, Bahwa, dari SK (Surat Keputusan)Bupati Indragiri Hulu /.c.

Arara Abadi dengan masyarakatDesa Kesuma dalam Hak Ulayat Batin Hitam Sungai Medang yang ditandatangani oleh Abdul Arifin selaku Batin, sesuai dengan aslinya, diberi tandabukti T4 ;Foto copy Surat Perintah Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananUPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek Nomor : 522.2/UPTKPHSRK/III/2019/032 tertanggal 13 Maret 2019, sesua dengan foto copy, diberitanda bukti T5 ;.

Arara Abadi denganmasyarakat Desa Kesuma ;Menimbang, bahwa pengambilan titik kordinat dilakukan oleh saksi a decharge Yowel Baransano sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor:522.2/UPTHalaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN PlwKPHSRK/III/2019/032 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Sorek (bukti T5) berdasarkan permohonan dariPemangku Adat Petalangan Batin Hitam Sungai Medang Kecamatan PangkalanKuras Nomor: 02/BHSN/III/2019 tanggal 8 Maret 2019

ARARA ABADII, wakil masyarakat dan mengetahui BupatiPelalawan, Bupati Kampar, Kakanwil Kehutanan, Camat Pangkalan Kuras danKBKPN Langgam dan juga Resume Meeting tanggal 24 Februari 2000 perihalpermasalahan Dusun Medang (bukti T2) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge YOWELBARANSANO yang berkerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Sorek yang telah ditugaskan untuk turunkelapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:522.2/UPTKPHSRK/III/2019

HUBI tentang Penertiban Retribusi Hasil Hutan Kayudan Surat Nomor: 522.2/227/SET tanggal 30 Agustus 2006 perihal EdaranTarif Retribusi Ijin Angkut Kayu Olahan yang ditandatangani oleh Asisten IIAn. Bupati Kab.

No. 839 K/Pid.Sus/2009Jayawijaya No. 253 Tahun 2001 tentang penertiban Hasil Hutan Kayu(Bukti1, Peemohon Kasasi), dimana SK Bupati tersebut kemudianditindaklanjuti dengan surat edaran Nomor 522.2/227/SET tanggal 30Agustus 2006 perihal edaran tarif retribusi ijin angkut kayu olahanmasyarakat yang kemudian dikenal dengan sebutan SAKOM (Bukti2,Pemohon Kasasi) ;Bahwa untuk yang kesekian kalinya kami Pemohon Kasasi sampaikanbahwa dalam melakukan Penebangan, pengolahan sampai pendistribusiankayu telah

Asmat Daci;1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Asmat Nomor: 522.2/111 tanggal 27Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci;1 (satu) lembar tanda terima Surat Dinas Bupati Asmat Nomor: 522.2/111tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM.

Soleman Wairo Nomor:522.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 perihal: masalah pembayarankapal Kabupaten Asmat KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada GubernurProvinsi Papua;Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor:050/1406/Phb2004 tanggal 30 Nopember 2004 perihal: proses pembayarantagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepadaBupati Kabupaten Asmat;Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs.

AsmatDaci yang banyak kekurangan dan tidak sesuai dengan Keppres No. 18 Tahun2000;Bahwa setelah membaca telaahan staf Dinas Perhubungan Provinsi tersebut,saksi membuat surat kepada Gubernur dengan Nomor: 522.2/111, tanggal 27Agustus 2004 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen pembelianKapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dinyatakan batal;Bahwa kapal Cargo Kayu KM.

Asmat Daci;12131415161718192021221 (satu) lembar foto copy surat Bupati Asmat Nomor: 522.2/111 tanggal 27Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci;1 (satu) lembar tanda terima Surat Dinas Bupati Asmat Nomor: 522.2/111tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM.

Tanggal 09 Mei 2018

IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Papua Nomor 522.2/1548 tanggal 30 November 20076. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP26.10.150.3.42.077 Tanggal 28 April 20177. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/067/SIUPKDPMPTSP/KAPJP/2017 tanggal 28 April 20178. Izin Usaha Industri CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor: 503/004/DPMPTSP/IX/2017 tanggal 6 September 20179. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBERINDONESIA No.

IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Papua Nomor 522.2/1548 tanggal 30 November 20077. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP26.10.150.3.42.077 Tanggal 28 April 20178. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/067/SIUPKDPMPTSP/KAPJP/2017 tanggal 28 April 20179. Izin Usaha Industri CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor: 503/004/DPMPTSP/IX/2017 tanggal 6 September 201710. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBERINDONESIA No.

IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Papua Nomor 522.2/1548 tanggal 30 November 2007Halaman 33 Putusan Nomor 47/PID.SUSLH/2020/PT SBY18. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP26.10.150.3.42.077 Tanggal 28 April 201719. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/067/SIUPKDPMPTSP/KAPJP/2017 tanggal 28 April 201720. Izin Usaha Industri CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor: 503/004/DPMPTSP/IX/2017 tanggal 6 September 201721. 5 (lima) print out Rekening Giro CV.

Gunawan;Kemudian setelah rekomendasi Bupati Bangka Tengah dikeluarkandan ditandatangani oleh Erzaldi Roesman dengan Nomor:55/2098/DIHUBKOMINFO/2013, tertanggal Apeil 2013 selanjutnyaterdakwa melakukan kerja sama (MOU) dengan Bupati BangkaTengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:522.2/28/2013 dan Nomor: 03/MOU/LBSBT/14/2013 tertanggal 20April 2013, yang kemudian pada tanggal 21 Mei 2013 terdakwa Ildisuruh oleh terdakwa untuk memberikan surat pemutusan kerjasama dengan Sdr. H.

Asmat Daci;1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Asmat Nomor: 522.2/111 tanggal 27Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci;1 (satu) lembar tanda terima Surat Dinas Bupati Asmat Nomor: 522.2/111tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM.

Soleman Wairo Nomor:522.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 perihal: masalah pembayarankapal Kabupaten Asmat KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada GubernurProvinsi Papua;Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor:050/1406/Phb2004 tanggal 30 Nopember 2004 perihal: proses pembayarantagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepadaBupati Kabupaten Asmat;Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs.

AsmatDaci yang banyak kekurangan dan tidak sesuai dengan Keppres No. 18 Tahun2000;e Bahwa setelah membaca telaahan staf Dinas Perhubungan Provinsi tersebut,saksi membuat surat kepada Gubernur dengan Nomor: 522.2/111, tanggal 27Agustus 2004 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen pembelianKapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dinyatakan batal;e Bahwa kapal Cargo Kayu KM.

Photo copy Legalisir Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 522.2/129 tanggal 31 Mei 2012 Perihal Kekurangan Bayar PSDH Bulan Maret dan April 2012 dan Photo copy Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 522.3/142 tanggal 29 Juni 2012 Perihal Peringatan I (Pertama).------13. Photo copy Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama PT.

Mamberamo Alasmandiri kepada BUDI SUSANTO (Direktur PT.Sinar Jaya Wijaya) No : MA/A/2012/V/098 tanggal 25 Mei 2012 Perihal SelisihPembayaran PSDH;Photo copy Legalisir Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Mamberamo RayaNomor : 522.2/129 tanggal 31 Mei 2012 Perihal Kekurangan Bayar PSDH BulanMaret dan April 2012 dan Photo copy Surat Dinas Kehutanan KabupatenMamberamo Raya Nomor : 522.3/142 tanggal 29 Juni 2012 Perihal Peringatan I(Pertama);Photo copy Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Sinar Jaya Wijaya) No : MA/A/2012/V/098 tanggal 25 Mei 2012 Perihal SelisihPembayaran PSDH.Photo copy Legalisir Surat Dinas Kehutanan KabupatenMamberamo Raya Nomor : 522.2/129 tanggal 31 Mei 2012Perihal Kekurangan Bayar PSDH Bulan Maret dan April2012 dan Photo copy Surat Dinas Kehutanan KabupatenMamberamo Raya Nomor : 522.3/142 tanggal 29 Juni 2012Perihal Peringatan I (Pertama).Photo copy Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama PT.Mamberamo Alasmandiri

Sinar Jaya Wijaya) No : MA/A/2012/V/098 tanggal 25 Mei 2012Perihal Selisih PembayaranPhoto copy Legalisir Surat DinasKehutanan Kabupaten MamberamoRaya Nomor : 522.2/129 tanggal 31Mei 2012 Perihal KekuranganBayar PSDH Bulan Maret dan April2012 dan Photo copy Surat DinasKehutanan Kabupaten MamberamoRaya Nomor : 522.3/142 tanggal 29Juni 2012 Perihal Peringatan I(Pertama).Photo copy Legalisir SuratPemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun2012 atas nama PT.