salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih sangat dibutuhkan olehkeluarga;Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagiTerdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amarputusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekatirasa keadilan dalam masyarakat;Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a, pasal 54,55

Kabupaten Manggarai Barat ;Agama : Khatolik ;Pekerjaan : Swasta ;Pendidikan : SMU Berijasah ;Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :I.2 Penyidik tidak melakukan penahanan ;Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 November2010, Nomor : PRINT42/P.3.24.3/Ep.2/11/2010, sejak tanggal 22 November2016 s/d tanggal 11 Desember 2010 ;:Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berdasarkan Surat PenetapanPenahanan tanggal 25 November 2010, Nomor : 54,55

Sedangkan narkotika golonganIll mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan,sehingga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalamterapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.Bahwa unsur metamfetamine termasuk dalam gol Narkotikayaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadappenyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasalpasal 51, 54,55 dan Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009.Bahwa sesuai fakta

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 (2) bahwa dalammemutus perkara sebagaimana dalam pasal tersebut, Hakim wajibmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54,55, 103 harus diberi rehabilitasi, Terdakwa sebagai WNI PenasehatHukum Terdakwa mempertanyakan apakah Terdakwa tidak berhakmendapatkan rehabilirasi tanoa adanya pemecatan dari dinas militerselanjutnya kalau tidak berhak Penasehat Hukum Terdakwamengusulkan pasal tersebut

seperti shakau;namun keadaan tersebut tidak dapat dipastikan apakah terdakwa memangmengalami sakkau ataukah mengalami lemas karena penyakit yang lainnyakarena di persidangan tidak didengar keterangan ahli ; sehingga tidak dapatdipastikan bahwa terdakwa sebagai pecandu ganja ataupun shabushabu;Menimbang, bahwa atas dasar ketiadaan data dan fakta yuridis tersebutdan ketiadaan keterangan ahli yang berkompeten tersebut, maka mengenaipermohonan terdakwa untuk di rehabilitasi sebagai mana ketentuan Pasal 54,55

Hal ini bisa dilihat dalampertimbangan hukum Salinan Putusan perkara aquo pada halaman 53, 54,55, 5G, GU, 61.,, Patt G29 ase sete cesta eee enoneMenimbang, bahwa berdasarkan tanggapan tersebut di atas, majelishakim tingkat banding menyatakan alasan memori banding dari JaksaPenuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;Halaman 27 dari 31 hal, Tipikor No. 4/Pid.SusT PK/2016/PT.TK28Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat denganisi kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakanbahwa

Tergugat , Il;Bahwa oleh karena penghasilan bersih unit unit usaha yang tersebutpada angka 52, 53, 54, 55 sebesar Rp 53.000.000, 00 (lima puluh tiga jutarupiah) setiap bulannya telah dinyatakan sebagai boedel warisan yangmerupakan milik bersama Penggugat I, Il, Ill, IV dengan Tergugat I, Il,maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Penggugat ,II, Ill, IV serta Tergugat , Il ditetapbkan mendapat bahagian yang sama daripenghasilan bersih unit unit usaha yang tersebut pada angka 52, 53, 54,55

merupakan milik bersama Penggugat I, Il, Illdan IV dengan Tergugat dan II;Menetapkan Penggugat I, Il, Ill, dan IV serta Tergugat dan IImendapat bahagian yang sama dari penghasilan bersih unitunitusaha pada angka 52, 53, 54, 55 masingmasing 1/6 x Rp53.000.000, 00atau sama dengan Rp8.333.300, 00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tigaribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seketika dan sekaliguspenghasilan unitunit usaha sebagaimana tersebut dalam angka 52, 53, 54,55

Ranai dan Pengadilan TinggiPekanbaru) telah salah menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagai dasar pemidanaan, karena Majelis HakimPengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak melaksanakanketentuan Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, Dalammemutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajibmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,55

putusan PengadilanNegeri Medan No. 311/PID.B/2012/PN.Mdn, tertanggal 23 Mei 2012 salah dankeliru dalam menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam mengadiliMajelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangmenyatakan Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,55

dengan pengakuannya Terdakwasendiri telah mengkonsumsi Ganja.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbang18: Bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat berkaitan denganbeberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Repliknyayaitu : Bahwa Majelis Hakim mengemukan pendapat berkaitan keberatanPenasehat Hukum Terdakwa terhadap penerapan Pasal 127 ayat (1) UUNomor 35 tahun 2009 bukan merupakan pasal tunggal tapi pasal relavitasdalam hal memutuskan penerapan pasal 1 harus dipertimbangkan pasal 54,55

Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan jikadalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban daripenyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalanirehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwaoleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti jikaTerdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu untuk kepentingansendiridan Terdakwabukan Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54,55

Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nladan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa dalammemutus perkara dimana Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika,Hakim wajio memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,55

Pemohonan diperiksa dengan dianiaya dan tanpa ada penasehathukum yang mendampingi sehingga pemeriksaan yang dilakukanTermohon terhadap Pemohon telah bertentangan dengan Pasal117, 54,55, 56 KUHAP.Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikutPutusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sim 15 dari 32Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadapPemohon dilakukan dalam keadaan bebas dan didampingi olehPenasehat Hukum atas nama HERMAN RUMAHORBO,SH.

milikPenggugat sekaligus mohon supaya obyek sengketadibatalkan atau dicabut namun sampai saat ini Tergugattidak melakukan Pencabutan atau Pembatalan atas Obyeksengketa, terhadap hal tersebut Penggugat sangatlahkeliru) dan tidak memahami mengenai mekanismepembatalan' sertipikat karena mengenai mekanismeterhadap pembatalan sertipikat sudah jelas diatur dalamBab VI pasal 104 ayat 1,2 PMA/KBPN No. 09 Tahun 1999Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Jo, pasal 54,55

Ni.54,55/03/2010, Rp.1.658,968.

RKB yang dikeluarkan oleh KantorHukum Acep Saepudin & Partners pada tanggal 22 Juni 2016pada point 37 (tiga puluh tujuh) yang menyebutkanpenerimaan dana SPP periode Juli 2015 s/d April 2016 baruterealisasi 90,34% dan DSP 54,55%, Fotocopy dari asli;Surat DAFTAR BUKTI TERGUGAT dalam perkara No06/PDT.G/2016/PN.

selama 4(empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), apabiladenda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menimbang, bahwa perbedaan pendapat Hakim Anggota II yaitu mengenai pertimbangansalah satu dari barang bukti dalam perkara ini, akan diuraikan dalam pertimbangan mengenaibarang bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009, mensyaratkan hakim waijib memperhatikan ketentuan pasal 54,55

RUMPHIUS halaman 53, 54,55 dan 56 yang khusus mengangkat danmenulis tentang Sejarah Negeri Nusaniwe,4.

selama 4 (empat) bulan dan dendasebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama1 (satu) bulan penjara;1)2)3)4)5)6)7)8)Menyatakan barang bukti berupa :Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15,16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54,55

SUWARDI;43) Asli 1 (satu) Eksemplar Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 0176 Atasnama HARUN persil No 54,55.Dengan lampiran:a. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah tanggal 03 Maret2012;b. Foto copy 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bp. SIMAMORAsebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 03 Maret2012;c. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. FRANS SIMAMORA;44) Asli 1 (satu) Eksemplar Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 178 Atas namaMAKNO persil No 56,57.Dengan lampiran:a.

SUWARDI;43) Asli 1 (satu) Eksemplar Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 0176 Atasnama HARUN persil No 54,55. dengan lampiran:a. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah tanggal 03 Maret2012;b. Foto copy 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bp. SIMAMORAsebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 03 Maret2012;Hal. 47 dari 105 hal. Put. No. 1529 K/Pid.Sus/2017C.Foto copy 1 (satu) lembar KTP An.

No. 1529 K/Pid.Sus/201743) Asli 1 (satu) Eksemplar Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 0176 Atasnama HARUN persil No 54,55. dengan lampiran:a. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah tanggal 03 Maret2012;b. Foto copy 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bp. SIMAMORAsebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 03 Maret2012;c. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An.