Hakim Makarau, terletak di KM 12 Dusun 3 Toili, Kec Toiliukuran 130 m x 130 m; Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah No 593.8/ /XI/2001 atasnama Abd Haling M terletak di Kaleko Dusun Desa Singkoyo Kec.Toili, Ukuran 50 x 50 m;5. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus hartapeninggalan almarhum Bapak Abd. Haling Y. Makarau dan almarhum IbuMeti Petta Eppe;Hal 3 dari 12 hal.

, bahwa harta benda yang dihibahkan harus hak milik dari penghibah danhibah dari orang tua pada anakanaknya diperhitungkan sebagai harta waris, olehkarenanya hibah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan yang mengikatdengan segala akibat hukumnya ;Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh Siti Ayudahtelah dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibathukumnya, maka surat pernyataan hibah ke Dewiana tanggal 7 Februari Tahun2000 dan Akta Pelepasan Hak Nomor 593.8

Orpa Rosina Osok berdasarkan Surat Keterangan BuktiKepemilikan Tanah Adat Nomor ; 01/Klw/03/2009 tanggal 10 Maret 2009dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 10 Maret2009 serta berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanahtertanggal 13 Novemer 2017, disamping itu berdasarkan pula denganSurat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor ; 593.8/09/SWGSU/2017,tertanggal 14 November 2017 yang dibuat oleh Kepala KelurahanSawagumu dan Kepala Distrik Sorong Utara dan telah deregisterdengan Nomor

Kedua, pada tanggal 14Halaman 30 dari 76 Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPRNovember 2017, Penggugat mengajukan permohonan sertifikat, lalupada tanggal yang sama Terbit Surat Keterangan PenguasaanTanah Nomor : 593.8/09/SWGSU/2017 tertanggal 14 November2017 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas PenguasaanTanah Tanggal 14 November 2017, Ketiga, tidak jelas kapan tanahyang diterbitkan obyek sengketa dibeli oleh Penggugat, tahun 2009atau 2017 ?

Sesuai dengan aslinya);Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor:01/KLW/D3/2009, tanggal 10 Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tanggal 10Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 13 November2007, (fotokopi Sesuai dengan aslinya) ; Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah,tanggal 14 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593.8

yang terletak di JalanArteri Kelurahan Klawuyuk Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat (videbukti P23) yang kemudian dikuatkan dengan Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Penguasaan Tanah antara Julius Kendi dengan Penggugat (videbukti P9) serta Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593.8/09/SWGSU/2017 tertanggal 14 November 2017 (vide bukti P10);2.

UmumPemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan, asas tertibpenyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asaskesewenangwenangan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53ayat 2 huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor 593.8

Pertamina.PutusanNomor 93/Pdt/2018/PT JAP halaman22. bahwa tanah yang diperuntukan untuk perumahan karyawan DOKARIMSorong tersebut telah dibebaskan secara kolektif berdasarkan SuratPernyataan Hak Atas Tanah Adat dengan nomor Register Camat SorongNo.593.8/194 tanggal 24 Juli 1985 dari pemilik hak ulayat yaitu margaKalagison dalam hal ini Simson Kalagison, yang terletak, dahulu di Jl.Basuki Rahmat, Desa Remu Selatan, Kecamatan Sorong, Daerah T.K. IIKab.

Bahwa kami menguasai dan menggarap tanah tersebut atas sepengetahuan Kepala DesaKlamalu sehingga sebagai bukti sah atas dasar penguasaan dan penggarapan tanah yangcukup lama tersebut, maka pada tahun 2009 dikeluarkanlah SURAT KETERANGANPENGUASAAN TANAH Nomor : 593.8/5943/KLM/2009, tanggal 13 Mei 2009 olehKepala Kelurahan Klamalu dan diketahui oleh Kepala Distrik Aimas (Bukti T.II1).Bahwa di dalam Surat Keterangan tersebut tercantum atas nama DANIEL MADEDASTER, adalah orang tua dari Tergugat II yang

Bahwa kami menguasai dan menggarap tanah tersebut atas sepengetahuanKepala DesaKlamalu sehingga sebagai bukti sah atas dasar penguasaan danpenggarapan tanah yangcukup lama tersebut maka pada tahun 2000dikeluarkanlah SURAT KETERANGANPENGUASAAN TANAH Nomor 593.8/08/KLM.1/2000 tanggal 24 Januari 2000oleh Kepala Desa Klamalu dandiketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Aimas (BuktiT.Jll1).

21 November2003 atas nama pemilik BERNARD THEDYARDI, dimana Para terdakwa dankeluarga membangun rumah dan melakukan aktifitas milik saksi korban lalusaksi korban melakukan pendekatan kekeluargaan hingga memberikan somasiuntuk mengosongkan tanah milik saksi korban namun terdakwa tidak merespondengan alasan tanah tersebut milik orang tua mereka dengan dasar SuratPernyataan Penguasaan Tanah oleh YUNUS ASSI tertanggal 20 Januari 2000,Surat Pelepasan Adat dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :593.8

/107/I/KPB/SRGB/2000 tanggal 20 januari 2000 dimana surat tersebutsudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Pencabutan PenguasaanTanah oleh YUNUS ASSI Nomor:593.8/6/KLBSK/III/2017 tanggal 13 Maret2017 oleh Lurah Klabala serta adanya pencabutan Surat Pelepasan adat milikYUNUS ASSI oleh Lembaga adat yang mengeluarkannya;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum atau tanpa hak disebutdengan istilah wederrechtelijk menurut Drs.

21 November2003 atas nama pemilik BERNARD THEDYARDI, dimana Para terdakwa dankeluarga membangun rumah dan melakukan aktifitas milik saksi korban lalusaksi korban melakukan pendekatan kekeluargaan hingga memberikan somasiuntuk mengosongkan tanah milik saksi korban namun terdakwa tidak merespondengan alasan tanah tersebut milik orang tua mereka dengan dasar SuratPernyataan Penguasaan Tanah oleh YUNUS ASSI tertanggal 20 Januari 2000,Surat Pelepasan Adat dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :593.8

/107/I/KPB/SRGB/2000 tanggal 20 januari 2000 dimana surat tersebutsudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Pencabutan PenguasaanTanah oleh YUNUS ASSI Nomor:593.8/6/KLBSK/III/2017 tanggal 13 Maret2017 oleh Lurah Klabala serta adanya pencabutan Surat Pelepasan adat milikYUNUS ASSI oleh Lembaga adat yang mengeluarkannya;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum atau tanpa hak disebutdengan istilah wederrechtelijk menurut Drs.

Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 531993NomorAO.7) Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 351990 Nomor37.8) Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur tanggal 25101989 NomorSP.1211/WPJ.08/KP.0405/1989 tentang PerubahanNPWP.9) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 241992 Nomor1133.2.86.92.05462.10) Surat Keputusan DPP Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia tanggal 1271990 Nomor263/Kep/DPP REI/1990.11) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah tanggal 2351992 Nomor 593.8

/497/92/IItentang penyesuaian ijin lokasi dan pembebasan tanahuntuk kawasanindustri.12) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah tanggal 2441991 Nomor 593.8/457/91/IItentang pemberian ijin lokasi dan pembebsan tanah untuk kawasan industri.13) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah tanggal 8221991 Nomor 593.8/1242/91/iitentang Perubahan ijin lokasi dan pembebasan tanah.14) Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IISemarang tanggal 3131990 tentang Rekomendasi

Kurang 29 tahun), tidak adasengketa/keberatan dari pihak manapun dan PENGGUGAT sebagai siempunya (Pemilik) yang beritikad baik mengerjakan dan menikmati hasilPenetapan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Mkm halaman 2 dari 1210.bumi yang dihasilkan dari tanaman yang ditanam oleh PENGGUGAT di tanahtersebut sebagai sumber pendapatan menghidupi ekonomi keluargaPENGGUGAT;Bahwa tepatnya pada tanggal 10 Mei 2011, TERGUGAT yang pada saat itumenjabat Kepala Desa Marga Mulya Sakti dan TERGUGAT II mengeluarkansurat No. 593.8

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P11 yaitu Surat KeteranganKepala Kelurahan Rufei Sorong Distrik Sorong Barat Kota Sorong No.593.8/21/RFSB/2006 tanggal 13 Februari 2006 menerangkan bahwatanah yang dikuasai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bukanTanah Adat akan tetapi Tanah Negara.f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sertipikat objeksengketa Tata Usaha Negara bukan Tanah Adat akan tetapi TanahNegara.g.

Tandriani (Penggugat) sebagai pihak keduayang menerima pelepasan;Bahwa dasar hukum Harun Kalagison sebagai pihak pertama yangmelepaskan sebidang tanah adat tersebut diatas adalah sesuai denganSurat keterangan bukti pemilikan tanah adat Nomor 593.8/89/98 tertanggal12 Februari 1998 dari Lurah Remu Selatan Markus Gaspersz, NIP.010140986, cap tanda tangan dan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Reg.

Peninjauan Kembali, sesuai buktiT46;Bahwa kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tinggi menjadikan bukti P1:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1756 K/Pdt/1995 tanggal 28Oktober 1997 sebagai dasar hukum untuk membuktikan kepemilikantanah adat dan keabsahan pelepasan tanah adat terlihat dalamPutusannya (vide halaman 3 butir 4) yang menyatakan bahwa dasarhukum Harun Kalagison sebagai pihak pertama yang melepaskansebidang tanah adat tersebut adalah sesuai dengan Surat keteranganbukti pemilikan tanah adat Nomor 593.8

Kebudayaandilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kodya Semarang yangdibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 3Desember 1975 No. 15/1975 Jo Surat Keputusan Gubernur KDHTingkat Jawa Tengah tanggal 23 Pebruari 1976 Nomor Huk.16/1976Jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1978 NomorBku. 1/581/1/1978 Jo Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat JawaTengah tanggal 21 November 1984 Nomor 143/ 225/1984 Jo SuratKeputusan Walikotamadya KDH Tingkat Il Semarang tanggal 1 Maret1990 Nomor : 593.8

(Vide: BuktiTII1);2) Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat Jawa Tengah Tanggal 2Maret tahun 1990 Nomor 593.8/46/1990 telah menetapkan lokasipembangunan kampus baru Universitas Diponegoro Semarangbeserta fasilitasnya terletak di Kelurahan Tembalang KecamatanSemarang Selatan. (Vide: Bukti TII2);3) Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl3121975 No. 15/1975 jo SK Gubernur Jateng tgl 2321976 No.Huk.16/1976 jo SE Mendagri tg! 3111978 No.

131990 No. 593.8/05/089/1990(Vide: Bukti TII3), dibentuk Panitia Pembebasan TanahKotamadya Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaiberikut:1. Drs. Muhsin : Kepala Kantor Pertanahan Kodya Semarang,selaku Ketua merangkap Anggota.2. Istomo, SH : Kepala Bagian Pemerintahan Kodya Semarang,selaku anggota.3. Ir. Mochtar : Kepala Dinas Tata Kota Kodya Semarang, selakuanggota.Hal. 24 dr 88 hal. Ptsn. No. 323/Pdt/2021/PT SMG.4)5)6)4. Ir.

danKebudayaan melalui Panitia Pembebasan Tanah Kodya Semarangyang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 3Desember 1975 No. 15/ 1975 Jo Surat Keputusan Gubernur KDHTingkat Jawa Tengah tanggal 23 Pebruari 1976 Nomor Huk.16/1976Jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1978 NomorBku. 1/581/1/1978 Jo Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat JawaTengah tangal 21 November 1984 Nomor 143/ 225/1984 Jo SuratKeputusan Walikotamadya KDH Tingkat Il Semarang tanggal 1 Maret1990 Nomor: 593.8

yang dilakukan olehpanitia pembebasan tanah;Bahwa pembebasan tanah Yasan C 374 persil 28A Kelas D II dilakukanoleh Panitia Pembebasan Tanah Kodya Semarang yang dibentukberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember1975 No. 15/1975 Jo.Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat JawaTengah tanggal 23 Februari 1976 Nomor Huk.16/1976 Jo Surat EdaranMenteri Dalam Negeri tanggal 21 November 1984 nomor 143/225/1984Jo surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat Il Semarang tanggal 1Maret 1990 Nomor 593.8

Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 20Maret 1992 dan sesuai dengan surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adatNomor 5922/82 dan di bawah Nomor Register 593.8/85/92 oleh Kepala WilayahKecamatan Sorong Lukas Burung, BA, Surat Pernyataan Tertanggal 20 Maret1992 oleh Orgenis Osok mengetahui Kepala Desa Aimas Yonathan Klaibin, SuratKeterangan Bukti Pemilik Tanah Adat Nomor 592.2/83/4.2/DS/1992 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Aimas Yonathan Klaibin dan di ketahui

Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut Penggugat telah memiliki secarasah Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 20 Maret 1992 dansesuai dengan surat Pernyataan Pelepasan Ha katas tanah adat Nomor 5922/82Hal 2 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Sondan di bawah Nomor Register 593.8/85/92 oleh Kepala Wilayah KecamatanSorong Lukas Burung, BA, Surat Pernyataan Tertanggal 20 Maret 1992 olehOrgenis Osok mengetahui Kepala Desa Aimas Yonathan Klaibin, SuratKeterangan Bukti Pemilik Tanah Adat

Foto copy surat keterangan kepemilikan hak atas tanah adat Nomor Reg /593.8/170/AMS/III/2007 yang diberi tanda bukti P 9 ;10.

Makaperbuatan pihak para Tergugat ini merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikanpihak Penggugat.Bahwa upaya musyawarah damai dari pihak Penggugat terhadap pihak paraTergugat yang difasilitasi oleh Kepala Distrik Sorong telah berlangsung 3 kalipertemuan, yaitu pada tanggal 10 April 2007, tanggal 17 April 2007 dan tanggal 03 Mei2007 namun tidak berhasil berdamai maka Kepala Distrik Sorong membuat Berita AcaraNomor: 593.8/45 tertanggal 03 Mei 2007 dengan Kesimpulan sebagai berikut :a Setelah Kepala

. / Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 593.8/187 Tahun2012 tanggal 6 November 2012 tentang pembayaran ganti rugi tanahpembangunan sekolah menengah atas (SMA) YPK Bethel Aimas di KabupatenSorong, membuktikan bahwa Pembanding / Turut Tergugat , telah membayar gantirugi tanah kepada JENNI SIGARLAKI sebesar Rp 175.000.000, , yangtelah membebaskan tanah untuk pembangunan SMA YPK Bethel Aimas yangterletak di Kelurahan Aimas Distrik Aimas seluas 19.500.M2.

Multi Harapan Utama;Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Surat Tergugat Nomor 593.8 1/627/CLK/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, perihal: Pencabutan sekaligus Pembatalan TandaTangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama AspianSamsu tertanggal 12 April 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanahdari Aspian Samsu kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011, sepanjangyang ditujukan Kepada PT.

tertanggal 31 Desember 1990 danKwitansi Tanda Terima Uang 12 Agustus 1991.Kemudian pada tahun 2003, Tergugat selanjutnya memperolehSurat Pelapasan Hak atas tanah obyek sengketa tersebut dari Sdra.Harun Klagison selaku Pemilik Adat pada tahun 2003 sesualdengan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor :Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pat.G/2019/PN Son593/19/MLKST/2003 tanggal 26 Maret 2003, sebagaima telahdiregister pada Kantor Kepala Wilayah Kecamatan Sorong TimurNomor : 593.8

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas TanahAdat tanggal 26 Maret 2003 dan Surat Keterangan BuktiKepemilikan Tanah Adat Nomor : 593/19/MLKST/2003 tanggal 26Maret 2003, sebagaimana telah diregister pada Kantor KepalaWilayah Kecamatan Sorong Timur Nomor : 593.8/126/SORTIM /2003 tanggal 27 Maret 2003 dan Register Pada Kantor KepalaKelurahan Malaingkedi Nomor : 593/19/MLKST/03 tanggal 27Maret 2003 adalah sah menurut hukum, dan oleh karena itu,Tergugat harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanahobyek

SURAT KETERANGAN BUKTI TANAH ADAT, Nomor : 593.8/... yangditandatangani oleh Kepala Kelurahan Malanu, tentang Sebidang TanahAdat seluas 3000 M? (100 x 30 M?) yang terletak di jalan Arteri Km.10RT/RW 02/08 adalah milik Harun Kalagison, sesuai aslinya, diberi tandabukti (P.2) ;Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Padt.G/2017/PN Son. SURAT KETERANGAN, No. : 79/BPHGTDI/XIV/2006 tanggal 06 Desember2006, dikeluarkan dari dan oleh BPH Gereja Tuhan di Indonesia Medan,berisi tentang Pdm.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak BOAS FAKDAWER;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 4.292 M2 (empat ribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 593.8/40/2005, tanggal 28 Juli 2005 dan telah diregister di Kantor