PPA dan kami hanya mempunyai hubungan hukum denganpemilik asal.Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1988 PT.PPA mengirimkan surat kepadaorang tua Penggugat dengan surat No.P183/PPA/VIII/1988 perihalpemberitahuan pembangunan tanah bekas Kopen berdasarkan SK GlobalGubernur No.593.82.SK.31.S.AGR.DA.83.83, sehubungan surat PT.PPApada tanggal 3 Agustus 1988, orang tua Penggugat melalui kuasahukumnya dari LBH Harbin mengirimkan surat Somasi kepada PT.PPAdengan Nomor. 001/HARBIN/SK/ KB/VIII/1988, perihal pemberitahuanlarangan

Ocim selaku mantan RT dan masyarakat sekitaryang mengetahui asalasul tanah tersebut (Bukti P9)Bahwa pada bulan Juli 2017, Penggugat sangat kaget melihat adapembangunan pagar dan memasang Plang menyatakan tanah tersebutmilik PT.PPA berdasarkan SK Gubernur No.593.82.SK.31.S.AGR.DA.83.83(terlampir) yang dilakukan oleh tukang suruhan Sdr. Yusuf yang mengakupihak dari PT.PPA.

Kopen Seblu Cs sebagaimana kami uraikan diatas dan pada saat ituPT.PPA tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut, kecuali SKGubernur No.593.82.SK.31.S.AGR.DA.83.83 sedangkan SK Gubernurbukan bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai syarat untukpembebasan tanah. Kami menduga adanya surat/dokumen tidak benar olehPT.PPA.Bahwa dapat kami informasikan kepada Majelis hakim, Bukti Serifikat HGBNo.1 Tahun 1986 yang dijadikan bukti kepemilikan atas tanah yang tersebutHal 7 putusan PT.

SK915/HGB/85, SK Gub TK Jabar tanggal 12 Mei 1982 No. 593.82/SK.602Pem.Um/82. Bahwa Tergugat melepaskan hak yang di antaranya yaitu:i) Kohir no 201 Persil 16, seluas 6.225m2 (enam ribu duaratus duapuluhlima meter persegi) tertulis atas nama Seblu Sedinil) Kohir no 201, seluas 2.505 m2 (dua ribu lima ratus lima meter persegi)atas nama Kopen Seblu Sedinill) Kohir no.

SK 915/HGB/85, SK Gub TK Jabar tanggal 12Mei 1982 No. 593.82/SK.602Pem.Um/82. (BUKTI P2 sampai P5). Bahwa disebutkan dalam Pasal 7 akta Pelepasan Hak yaitu: Pihak Pertama(pemilik awal) menjamin kepada Pihak Kedua (PPA) bahwa tanah tersebuttidak digadaikan, tidak dijadikan untuk kepentingan siapapun juga, bebas dariHal 11 putusan PT.

Sinadia (foto copy sesuai dengan asli); T2 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :Sk.54/DJA/1981 tanggal 21 Mei 1981 (foto copy dari foto copy); T3 : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1Sulawesi Tengah Nomor : 28/593.82/II/1983 tentang Penataan KembaliPeruntukan Dan/Atau Pengunaan Tanah Negara Sebagai DimaksudDalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54/DJA/1981tanggal 21 Mei 1981, tertanggal 14 Februari 1983 (foto copy dari fotocopy);T4 : Surat Bupati

dimaksud; b Memproses redistribusi atas sebagian tanah tersebut kepada parapetani penggarap yang benarbenar memenuhi persyaratan sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961; 4 Memproses kembali permohonan pihak batalyon 711/Rks atas bagiantanah selebihnya sesuai dengan peruntukan/penggunaan menurutketentuan peraturan perundangundangan; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk.54/DJA/1981 ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.ISulawesi Tengah Nomor : 28/593.82

Oleh karena saling mengklaim maka terbitlah SuratKeputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah Nomor : 28/593.82/II/83tanggal 14 Pebruari 1983 (Vide Bukti T 3)dan Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tk.I Donggala Nomor : 395/AG100/XI/83 tanggal 14 Oktober 1983tentang Penataan tanah Negara seluas 200 Ha; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim akan menpertimbangkan dengan mengacu pada alat bukti Surat24Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk.54/DJA/1981 (Vide Bukti T

2)ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi TengahNomor : 28/593.82/II/83 tanggal 14 Pebruari 1983 (Vide Bukti T 3) dan SuratKeputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Donggala Nomor : 395/AG100/XI/83tanggal 14 Oktober 1983 tentang Penataan tanah Negara seluas 200 ha denganperincian Pemerintah Daerah 10 ha, Proyek Kesejahteraan Masyarakat SukuTerasing (PKMST) seluas 18,6 ha, Petani Penggarap 58 ha, Yonif 711/Rks 109ha serta prasarana jalan 4,4 ha (Vide Bukti T 4) dan denganmengkesampingkan

Sinadia(Vide Bukti T 1=T23);28Menimbang, bahwa Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Tengah tanggal 10September 1969 Nomor : 02/XVI.A/153/1/69 telah diredistribusikan tanahNegara seluas + 261 Ha yang terletak di Desa Rarantikala, Kecamatan Dolo(sekarang Kecamatan Sigi Biromaru) Kabupaten Donggala (Vide Bukti T 2)dan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I SulawesiTengah Nomor : 28/593.82/I/83 tanggal 14 Pebruari 1983 (Vide Bukti T 3)dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Donggala

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor:593.82/ 846/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr.NAWIR dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir.

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor:593.82/ 847/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr.ABBAS dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir.

Kukar tahun 2014;Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor :593.82/ 846/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr.NAWIR dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir.

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor :593.82/ 847/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr.ABBAS dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubemur KDH TK Jawa Barat No.593.82/SK.522Pem.Um/1983 tanggal 23 Maret 1983 dan Surat KeputusanNo. 593.82/SK.499Pem.Um/1983 tanggal 24 Maret 1983 perihal Izin Lokasidan Pembebasan Tanah disebutkan bahwa PENGGUGAT memperolehpersetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas + 10 Hektar dan + 15Hektar, selurulmya + 25 Hektar untuk pembangunan perumahan sederhanadengan fasilitas KPRBIN terletak di Desa Pondok Karya (dfh PondokBetung), Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten

Zaenal dan Sertipikat Hak Milik No.696/Pondok Karya atas nama Azis Zaenal tersebut telah merugikan hakPENGGUGAT karena TERGUGAT XIl seharusnya tidak menerbitkan SertifikatHak Milik atas nama TERGUGAT karena bidang tanah tersebut merupakanhak milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Pelepasan Hak Tanggal 2 Juni1975 dan telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan sehinggaditerbitkan Gambar Situasi tanggal 2 April 1983 No. 3056/1983 dan juga telahditerbitkan Surat Keputusan Gubemur KDH TK Jawa Barat No.593.82

/SK.522Pem.Um/1983 Tanggal 23 Maret 1983 dan Surat KeputusanGubemur KDH TK Jawa Barat No. 593.82/SK.499 Pem.Um/1983 Tanggal 24Maret 1983 untuk Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah ;Bahwa tindakan TERGUGAT XII menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas namaTERGUGAT bertentangan dengan ketentuan ketentuan pertanahankhususnya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, bahkan tindakan TERGUGAT XII tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum ( Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal1365

/SK.522Pem.Um/1983 Tanggal 23 Maret 1983 dan Surat KeputusanGubemur KDH TK Jawa Barat No. 593.82/SK.499Pem.Um/1983 Tanggal24 Maret 1983 untuk Izin Lokasidan Pembebasan Tanah;Hal. 41 dari 50 hal.

Putusan No. 93/Pdt/2017/PT.BTNNo.695/Pondok Karya dan Hak Milik Sertipikat Hak Milik No.696/PondokKarya atas nama Azis Zaenal (Pembading/Tergugat ) adalah sah menuruthukum;Bahwa Surat Pelepasan Hak Tanggal 2 Juni 1975 , pengukuran oleh KantorPertanahan sehingga diterbitkan Gambar Situasi tanggal 2 April 1983 No.3056/1983 ,Surat Keputusan Gubemur KDH TK Jawa Barat No.593.82/SK.522Pem.Um/1983 Tanggal 23 Maret 1983 , Surat KeputusanGubemur KDH TK Jawa Barat No. 593.82/SK.499Pem.Um/1983 Tanggal24 Maret

IntiInsan Lestari Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, KotamadyaDaerah Tingkat II Surabaya Nomor : 593.82/31.3/402.06.01/98, yang dibuatpada tanggal 9 Juli 1998 ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tanah Prasarana Lingkungan,Utilitas Umum, Fasilitas Sosial, Dan Jalur Hijau di Kompleks PerumahanPT.

Inti Insan Lestari Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis,Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 593.82/31.3/402.06.01/98,yang dibuat pada tanggal 9 Juli 1998, Salah satu Prasarana LingkunganPerumahan Villa Bukit Mas yang diserahkan Pengugat kepada Tergugatadalah fasilitas sosial berupa jalan seluas kurang lebih 0.700 m2 ;Bahwa peralihan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, Fasilitas SosialPerumahan illa Bukit Mas adalah peralihan hak kebendaan dariTERGUGAT kepada ENGGUGAT sehingga secara

nn nnn nnn nnn nnn4 Foto Copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali No.684 PK/Pdt/2012, dandiberi tanda, P4 ;5 Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. tahun 1987, dan diberi tanda,6 Foto Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.40113311991 tanggal 29 Mei 1991 yang ditujukan kepada Direktur PT Chris Utamadan Direktur PT Inti Insan Lestari di Surabaya, dan diberi tanda, P6 ;7 Foto Copy Surat Persetujuan No : SPKOM/LDIII/08/VII/98, dan diberi tanda,8 Foto Copy Berita Acara No : 593.82

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasaioleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 05 Agustus 2002 No.593.82/1729Disrum yang ditandatangani oleh AA. Tarmana, Walikota Bandung, tanah danbangunan mana, serta dengan hakhak Penggugat di atasnya untukselanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai objek sengketa. 2.

Penggugat selaku Penerima Pelepasan Hak telah melakukankewajibannya membayar ganti rugf kepada Pemerintah Kota Bandung antaralain Penggugat telah membayar uang seluruhnya sebesar Rp.425.469.825, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapanratus dua puluh lima rupiah) dan pembayaran tersebut telah diterima olehPemerintah Kota Bandung sebagaimana ternyata dari Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandungtanggal 5 Agustus 2002 No.593.82

Bahwa pembayaran ganti rugi atas pelepasan obyek sengketa a quosebesar Rp.425.469.825, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratusenam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh limarupiah)sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanahyang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung Bandung tanggal 5 Agustus2002 No.593.82/1729DISRUM biaya pelepasan tanah tersebut sebesarRp. 14.852.500, ( empat belas juta delapan ratus lima puluh dua ribulima ratus rupiah) adalah telah dibayar oleh

Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal05 Agustus 2002 No.593.82/1729 Disrum yang ditandatangani oleh AATarmana, Walikota Bandung.Bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah No.512/SPPHT/XII/2001tanggal 03 Desember 2001 maupun Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukan bukti kepemilikanmenurut hukum.Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Perdata Nomor 361 /Pdt.G/2015/PN.BdgBerdasarkan hal tersebut, maka gugatan

Bahwa benar, mengenai adanya pelepasan hak atas tanha berikut bangunantersebut dituangkan pula dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 05 Agustus2002 No.593.82/1729 Disrum yang ditandatangani oleh AA Tarmana,Walikota Bandung. 5.

Djoko Marsito (Kabag Pemerintahan Kodya DTIl Cirebon) yang bertindak untuk dan atas nama DEPDAGRIdengan memperoleh ganti rugi sebesar Rp 36.308.973,50, yangdibuat dihadapan Camat Kesambi dengan Nomor:593.82/06/Kec.Ksb/1989, tanggal 1 Desember 1989 yangditandatangani oleh Hj.RAMSINAH;Bahwa terhadap bidang tanah Ex Sertifikat Hak Milik No.1344/Sunyaragi tersebut diatas telah terbit Sertifikat Hak GunaBangunan No: 27/Sunyaragi atas nama PT.

Djoko Warsito (Kabag Pemerintahan KodyaDT Il Cirebon) dan tidak pernah menerima ganti rugi sejumlah Rp36.308.973,50, dihadapan Camat Kesambi(Tergugat Ill) denganNomor: 593.82/06/Kec.Ksb/1998 pada tanggal 1 Desember 1989;Bahwaterhadapsurat yang dibuat dihadapan Camat Kesambi(Tergugat Ill) dengan Nomor: 593.82/06/Kec.Ksb/1989 tanggal 1Desember 1989 tersebut juga terdapat kejanggalan pada penomoransurat yang pada umumnya penomorannya menyesuaikan denganbulan diterbitkannya surat yaitu 12 bukan 06;Almh

DjokoWarsito (Kabag Pemerintahan Kodya DT Il Cirebon) atas nama Mendagridan tidak pernah menerima ganti rugi sejumlah Rp 36.308.973,50.dihadapan Camat Kesambi (Tergugat ill) dengan Nomor:593.82/06/Kec.Ksb/1998 tanggal 1 Desember 1989, serta tidak pernahmenyerahkan Sertifikat Hak Milik No: 1344/Sunyaragi atas nama Hi.Ramsinah baik sertifikat aslinya maupun sertifikat penggantinyakepadaDrs.

Djoko Marsito (Kabag PemerintahanKodya DT Il Cirebon) yang bertindak untuk dan atas nama DEPDAGRIyang dibuat dihadapan Camat Kesambi (Tergugaitlll) dengan Nomor:593.82/06/Kec.Ksb/1989 tanggal 1 Desember 1989 adalah tidak sah danbatal demi hukum.. Menyatakan Tergugat telah tidak memanfaatkan tanah/lahansebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.127/Sunyaragi dengan Surat Ukur No. 53/1990, tanggal 07021990seluas 30.275 m* atas nama PT.

Djoko Marsito (KabagPemerintahan Kodya DT Ill Cirebon) yang bertindak untuk dan atasnama DEPDAGRI yang dibuat dihadapan Camat Kesambi (TergugatIll) dengan Nomor: 593.82/06/Kec.Ksb/1989 tanggal 1 Desember1989 adalah tidak sah dan batal demi hukum.Poin ke6 menyatakan Tergugat telah tidak memanfaatkan tanah/lahansebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.127/Sunyaragi dengan Surat Ukur No. 53/1990, tanggal 07021990seluas 30.275 m?* atas nama PT.

Bahwa diDesa Jatimulya telah dilakukan tahapan pengadaan tanah berdasarkanKeputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 593.82/Kep.312 PPT /2015Tanggal 28 Juli 2015 dengan perincian klasifikasi sebagai berikut :a. Zoning I/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.200.000, /m2 ;b. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 950.000, /m2 ;c. Zoning 3/ Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp575 .. 000,/m2 ;d.

Zoning 4/Tanah Sawah / dengan nilai Rp.525.000, /m2 ;Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan atas Surat Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312 PP1T/2015 Tanggal 28 Juli 2015dengan Surat Keputusan Wakil Bupati Sumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 dengan Perincian klasifiaksi sebagaiberikut :a. Zoning I/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp.1.530.000,/m2 ;b. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.207.000,/m2 ;c.

Pembangunan Jalan TolCileunyiSumedang Dawuan Nomor : 593.82/414SPH.47/PPT/2015, diberitanda T.I6 ;Foto copy Kuintansi/Bukti Pembayaran No. 90/JTM/CSD/V1V2015 tanggal 09Oktober 2015 tentang kuasa pengguna anggaran pejabat pembut komitmenpengadan tanah jalan tol cileunyisumedangdawuan' satuan kerjaHalaman 39 dari61 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus/2016/PN.SMDinventarisasi dan pengadaan lahan, diberi tanda T.7;8.

Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan atas Tanah,Tanaman, dan Bangunan, untuk Kepentingan Pembangunan Jalan TolCileunyiSumedang Dawuan Nomor : 593.82/445SPH.69/PPT/2015, diberitanda T.F8 ;9.

pembut komitmenpengadan tanah jalan tol cileunyicsumedang dawuan satuan kerjainventarisasi dan pengadaan lahan, diberi tanda T.15;16.Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan atas Tanah,Tanaman, dan Bangunan, untuk Kepentingan Pembangunan Jalan TolCileunyiSumedang Dawuan Nomor : 593.82/488SPH.112/PPT/2015,diberi tanda T.116 ;Halaman 40 dari61 Putusan Nomor 23/Pdt.Sus/2016/PN.SMD17.Foto copy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah (PPAT) Nomor :593.82/Kep.312PP1/2015 Tentang Penetapan hasil

Kuta Selatan , Surat UkurNo. 1137/2012, diberi tanda T.I.II4;Surat dari Kepala Dinas Cipta karya Kabupaten badung No.593.82/1469/DCK tertanggal 20 Maret 2013 , perihal : Informasi tata ruang ,data permohonan sertifikat No. 41016 Th.2000 , luas tanah 1.650 M2, An. dr.

Ketut Rina, peruntukan Pondok wisata , diberi tanda T.I.II5;Surat dari Kepala Dinas Cipta karya Kabupaten badung No.593.82/1470/DCK tertanggal 20 Maret 2013, perihal : Informasi Tata ruang ,Data Permohonan sertifikat No.3917 tahun 1999 luas tanah 19.000 M2, An.dr.

/1469/DCK,tertanggal 20 Maret 2013 kepada Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H., M.Kn.Disamping yang diakui oleh Penggugat tersebut di atas bahwa Tergugat pulatelah menyerahkan Informasi Tata Ruang (ITR) No.: 593.82/1470/DCK,tertanggal 20 Maret 2013.

/1469/DCK , tertanggal 20 Maret 2013 danInformasi Tata Ruang (ITR) Nomor: 593.82/1470/DCK, tertanggal 20 Maret2013, kepada Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H., M.Kn.

Ketut Rina, peruntukan Pondok Wisatadan T.I.Il6, Surat dari Kepala Dinas Cipta karya Kabupaten Badung No.593.82/1469/DCK tertanggal 20 Maret 2013, perihal : Informasi Tata Ruang,data permohonan sertifikat No. 41016 Th.2000, luas tanah 1.650 M2, An. dr.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat IlUjung Pandang Nomor 578/S.Kep/593.82/1997 tanggal 4 November 1997dan Nomor 543/S.Kep/593.82/1998 tanggal 11 November 1998 atas namaInce Koemala, ditetapbkan sebagian tanahtanah sengketa terkenak ProyekJalan Tol Makassar, sebagaimana telah dirinci pada bagian objek perkaratersebut di atas;6.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat IlUjung Pandang Nomor 543/S.Kep/593.82/1998 tanggal 11 November 1998tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah atas nama Intje Koemala, oleh karenaadanya dua pihak yang mengaku atas objek sengketa, sehingga terjadiHal. 4 dari 12 Hal.

Djoko Marsito ( KabagPemerintahan Kodya DT II Cirebon ) yang bertindak untuk dan atas namaDEPDAGRI dengan memperoleh ganti rugi sebesar Rp. 36.308.973,50, yangdibuat dihadapan Camat Kesambi dengan Nomor ; 593.82/06/Kec.Ksb/1989tanggal, 1 Desember 1989 yang ditanta tangani oleh Hj. Ramsinah.Bahwa terhadap sebidang tanah Ex Sertifikat Hak Milk No. 1344/Sunyaragitersebut diatas telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No.27/Sunyaragi atasnama PT.

Dihadapan camat Kesambi pada tanggal 1 Desember1989 yang dituangkan dalam surat nomor. 593.82/06/Kc.Ksb/1989;Dan bahwa kemudian terit sertifikat HGB atas nama Tergugat I, karenaTergugat I merupakan pihak swasta yang pada saat itu sanggup dan mampumembantu mengembangkan Taman Budaya Sunyaragi Cirebon;16Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudilahkiranya untukmemutuskan :Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya.Dalam

Foto copy Surat Walikotamadya Cirebon Nomor : 593.82/209Dipenda,tanggal 27 Januari 1986, diberi tanda bukti TH 1 ;2. Foto copy Surat Walikotamadya Cirebon Nomor : 593.82/254Pemb. tanggal27 Januari 1987, diberi tanda bukti TH 2;3. Foto copy Surat Walikotamadya Cirebon Nomor : 593.82/255Pemb. tanggal27 Januari 1987, diberi tanda bukti TH 3 ;4. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Pemerintah KotamadyaDaerah Tk.II Cirebon No. 85/PS/87 tanggal 21 Pebruari 1987, diberi tandabukti TH 4 ;5.

RAMSIAH telah melepaskan haknya dan memperoleh gantirugi sebesar Rp. 36.308.973,50, di hadapan Camat Kesambi pada tanggal1 Desember 1989 yang dituangkan dalam surat nomor 593.82/06/Kc.Ksb/ 1989 ; Jawaban Tergugat III : bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Cirebon,sertifikat Hak Milk No. 1344/Sunyaragi atas nama Hj. RAMSIAH telah25melepaskan haknya dengan ganti rugi kepada Drs.

; Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik Pemerintah Republik Indonesiayang diperoleh dari IDJI HATADJI, Direktur CV Haruman berdasarkan SuratPenyerahan / Pelepasan Hak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember1983 kepada OSKAR SURJAATMADJA, Direktur Jenderal Moneter DalamNegeri Departemen Keuangan Rlisebagai realisasi dari pelaksanaan Perjanjianantara Departemen Keuangan dengan CV Haruman tanggal 17 Januari 1980yang dalam lampirannya disebutkan antara lain penyerahan tanah komplekSGPLB sebagai

Euis Maryam danproses penjualan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dirinya sebagai istri,sehingga yang bersangkutan meminta Pengadilan untuk melakukanpembatalan terhadap Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGRtertanggal 22 Desember 1983 ; Bahwa setelah menjalani proses hukum sampai dengan tingkat Kasasi,Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Nomor : 2887 K/Pdt/1995Halaman 9 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.tanggal 14 Mei 1997 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat

(empat ribu seratusdelapan puluh meter persegi) oleh ahli waris Idji Hataji (almarhum) yaituRahmat Affandi Hatadji dan Olin Darmawan Hatadji didasarkan pada dokumenwarkah kelurahan tanah adat yang terletak pada Persil No.12a + 12b S1 KohirNo.1293 (sebagian dari SKPT No.1902 tanggal 23 Oktober 1975) yangpengakuannya tidak pernah dialinkan ke pihak manapun ; Bahwa dalam dokumen Pemerintah RI yaitu Surat Penyerahan / PelepasanHak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 dan Berita AcaraSerah

Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22Desember 1983 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 596/Kmk011/1984 tertanggal 28 Juni 1984 yang pada pokoknya menyatakan tanahdan bangunan tersebut telah menjadi aset Pemerintah Republik Indonesia.b. Surat pernyataan tanggal 22 Desember 1983 diketahui oleh DR.

Nomor 1611 K/Pdt/2017Hak telah melakukan kewajibannya membayar ganti rugi kepadaPemerintah Kota Bandung antara lain Penggugat telah membayar uangselurunnya sebesar Rp425.469.825,00 (empat ratus dua puluh lima jutaempat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh limarupiah) dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Pemerintah KotaBandung sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 5Agustus 2002 Nomor 593.82/1729DISRUM

Bahwa pembayaran ganti rugi atas pelepasan objek sengketa aquo sebesar Rp425.469.825,00 (empat ratus dua puluh lima jutaempat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh limarupiah) sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah yang dikuasai olen Pemerintah Kota Bandung Bandungtanggal 5 Agustus 2002 Nomor 593.82/1729DISRUM biayapelepasan tanah tersebut sebesar Rp14.852.500,00 (empat belasjuta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) adalah telahdibayar

Nomor 1611 K/Pdt/20172).sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota BandungNomor 593.82/1729 Disrum tanggal 05 Agustus 2002 yangditandatangani oleh Walikota Bandung juncto Surat PerjanjianPelepasan Hak Tanah tanggal O3 Desember 2001 Nomor512/SPPHT/XII/2001 antara Kepala Dinas Perumahan KotamadyaDT.I Bandung dengan Pemberi Kuasa .,...Berdasarkan posita surat gugatan, bahwa Surat Perjanjian PelepasanHak Tanah tanggal 03 Desember 2001

(seribu enam ratus enampuluh sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung Nomor 593.82/1729Disrum tanggal 05 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Walikota BandungJuncto Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah tanggal 03 Desember 2001Nomor 512/SPPHT/XII/2001 antara Kepala Dinas Perumahan Kotamadya DT. IIBandung dengan Pemberi Kuasa, ...

(seribu enam ratus enam puluhsembilan meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung Nomor 593.82/1729Halaman 23 dari 31 hal. Put.

DAM UTAMA SAKTIuntuk areal seluas 140 Ha, dimana di dalamnya termasuk 84,21 Hayang dikatakan untuk pembangunan "Kawasan Wisata Terpadu";e Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593.82/SK.225Yantap/2000 tanggal 18 Maret 2000, tentang pemberian ljin Lokasiuntuk keperluan pembangunan Kawasan Wisata Terpadu BukitDago Raya atas nama PT.DAM UTAMA SAKTI PRIMA seluas + 80Hal. 41 dari 78 hal. Put.

DAM UTAMA SAKTI PRIMA;e Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593.82/SK.225Yantap/2000Tanggal 18 Maret 2000 Tentang Pemberian ljin Lokasi UntukHal. 44 dari 78 hal. Put.

Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 593.82/SK.225Yantap/2000 tanggal 18 Maret 2000 tentang pemberian Izin Lokasiuntuk keperluan pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit DagoHal. 60 dari 78 hal. Put. No. 1476 K/Pdt/2012Raya atas nama PT, DAM UTAMA SAKTI PRIMA seluas + 80 Haterletak di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung;b.

DAM UTAMA SAKTI PRIMA seluas + 80 Ha terletak di KelurahanCiumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung oleh Tergugal V menurul parapenggugat,Bahwa Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 593.82/SK.225Yantap/2000 tanggal 18 Maret 2000 tentang pemberian Izin Lokasi untukkeperluan pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya atasnama PT.

Bahwa perbuatan Tergugat V telah mengeluarkan SuratKeputusan No. 593.82/SK.225Yantap/2000 tanggal, 18Maet 2000 tentang pemberian Ijin Lokasi danSurat Ijin Walikota Bandung No,503,640/3095/DTK/XII/2005 tanggai, 8 Desember 2005, (posita Gugatan No.17 halaman 21);d.

Bahwa berdasarkan fakta dan didukung datadata administrasi diatastanah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1984 sudah dibebaskanmelalui Pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah KabupatenSintang berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor10/593.82/Agr1984 tanggal 20 Nopember 1984 serta diatas tanahtersebut juga Sudah dibangun Bangunan Gedung SMP sejak tahun 1985,sehingga sangat mustahil kalau Penggugat sebagai ahli waris tidakmengetahui permasalahan tanah dimaksud mengingat rentang waktuHalaman

Bahwa dengan sudah dibayarkannya ganti rugi terhadap tanah obyeksengketa berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor10/593.82/Agr1984 tanggal 20 Nopember 1984 maka hubungan hukumantara Antot Suwandi almarhum berserta ahli warisnya terhadap tanahobyek sengketa telah putus sehingga sudah tidak ada kepentinganhukum lagi untuk menggugat Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00002 tanggal9 Mei tahun 2000 tertulis atas nama DEPARTEMEN PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jakarta

PBS yang diperoleh /dimiliki melalui pelepasan hak (SPH) dari pemilik awal / masyarakatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaBarat Nomor. 593.82/SK/231.S/KWBPN/ 17290, tertanggal 21 Februari1990 tentang Persetujuan Lokasi dan Ijin Pembebasan Tanah seluas 150Ha (seratus lima puluh hektar are) untuk keperluan Pembangunan LahanIndustri Kecil Non Poluted atas nama PT.

Pentabinangun Sejahtera,perpanjangan pertama berdasarkan SK No.593.82/SK143BPN/91Halaman 8 Putusan Nomor : 396/PDT/2019/PT.DKI18.19.20.21.22.tertanggal 21 Januari 1991, dan Perpanjangan Kedua berdasarkan SKNo.593.82/SK749.Pem.Um / 93 tertanggal 8 Mei 1993, dalam rangkaPembangunan untuk Lahan Industri dan Perumahan ;Bahwa dari tanah seluas + 83 ha (lebih kurang delapan puluh tiga hektarare) tersebut di atas, sebelum Tergugat dan Tergugat Ill melakukanMemorandum Of Understanding (Kesepakatan Bersama

PentabinangunSejahtera yang diperoleh/dimiliki melalui pelepasan hak (SPH) dari pemilikawal/masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Barat Nomor. 593.82/SK/231 .S/KWBPN/ 17290,tertanggal 21 Februari 1990 tentang Persetujuan Lokasi dan jinPembebasan Tanah seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar are) untukkeperluan Pembangunan Lahan Industri Kecil Non Poluted atas nama PT.Pentabinangun Sejahtera, perpanjangan pertama berdasarkan SKNo.593.82/SK143BPN/91 tertanggal 21

Januari 1991, dan PerpanjanganKedua berdasarkan SK No.593.82/SK749.Pem.Um / 93 tertanggal 8 Mel1993, dalam rangka Pembangunan untuk Lahan Industri dan Perumahan ;Bahwa sebagian tanah tersebut seluas + 830.000 M?

Pentabinangun Sejahtera yang diperoleh / dimiliki melaluiHalaman 12 Putusan Nomor : 396/PDT/2019/PT.DKIpelepasan hak (SPH) dari pemilik awal/ masyarakat berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratNomor. 593.82/SK/231.S/KWBPN/17290, tertanggal 21 Februari1990 ;E. Dwangsom.35.

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang mengklaim secara sepihak TERGUGATsebagai lahan fasilitas umum (fasum) clan fasilitas sosial (fasos) adalahberdasarkan Surat Keputusan (SK) Gub.KDH.TK I Jabar Nomor: 593.82/Sk249.5/AGRDA/223 87 tanggal 10 Februari 1987 tentang Gambar Peta Site Plan.. Bahwa oleh karena adanya perbuatan TERGUGAT a quo, tibatiba tanpasepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT di atas tanah "OBYEKSENGKETA" a quo temyata telah berdiri clan dibangun lapangan futsal.

Sehingga sebagaikonsekuensi yuridisnya, Surat Keputusan (SK) Gub.KDH.TK I Jabar Nomor :593.82/Sk 249.5/AGRDA/22387 tanggal 10 Februari 1987 tentang Gambar PetaSite Planjelas secara yuridis menjadikannya tidak berlaku lagi.Bahwa perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja secara sepihak mengklaimatau mengakui sebagai aset dan miliknya sebagai lahan fasilitas umum (fasum)dan fasilitas sosial (fasos) atas "OBYEK SENGKETA" a quo padahal secarayuridis adalah PENGGUGAT pemegang hak guna bangunan yang sah yaitudengan

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala dokumen atau suratsurat keputusan, termasuk Surat Keputusan (SK) Gub.KDH.TK 1 Jabar Nomor :593.82/Sk249.5/AGRDA/22387 tanggal JO Februari 1987 tentang GambarPUTUSAN Nomor : 169/Pdt.G/2015/PN.Bgr.

berbatasan danlatau masuk dalam areawilayah Perumahan Ciparigi Indah.Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum kepemilikan dan penguasaansebagai lahan tanah fasilitas umum (fasum) dan fasi/itas sosial alas sebidang tanahseluas 2;049 m2 (dua ribu empat puluh sembilan meter persegi) berlokasi diKelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kola Bogor yang berbatasan dan/ataumasuk dalam area wilayah Perumahan Ciparigi Indah, oleh TERGUGATsebagaimana Surat Keputusan (SK) Gub.KDH.TK I Jabar Nomor : 593.82

Nomor : 593.82/Sk249.5/AGRDA/22387. tanggal 10 Februari 1987 tentang Gambar Peta Site Plan, yangmenyatakan sebagai lahan tanah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos),Tergugat atas sebidang tanah seluas 2.049 m2 (dua ribu empat puluh sembilan meterpersegi) berlokasi di Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, yangberbatasan dan/atau masuk dalam area wilayah Perumahan Ciparigi Indah;.

mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan akses jalanmasuk dari sebelah selatan objek sengketa tersebut termasuk segala biayabiaya yang timbul dalam pengurusan tersebut, sebelum dilaksanakannyapembayaran pelunasan jual beli atas objek sengketa oleh Penggugat;Bahwa pada tanggal 4 April 2013, Tergugat telah melaksanakankewajibannya untuk mengurus perubahan peruntukan objek sengketatersebut ke instansi yang berwenang dengan menitipkan bukti perubahannyaberupa Informasi Tata Ruang (ITR) Nomor 593.82

Surat Kepala Dinas Cipta Karya Kebuapten Badung Nomor 593.82/1469/DCK, Tertanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa permohonan informasi Tata Ruang atas namaDokter Ketut Rina, dengan pembangunan Pondok Wisata pada zonabudidaya 4 (b.4) sesuai dengan zonanya, sepanjang memenuhiketentuan Tata Bangunan Dan Lingkungan Yang Berlaku;b.

Surat Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Nomor 593.82/1470/DCK, tertanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa permohonan Informasi Tata Ruang atas namaDokter Ketut Rina, dengan rencana pembangunan Pondok Wisatapada zona budidaya 4 (b.4) sesuai dengan zonanya, sepanjangmemenuhi ketentuan Tata Bangunan dan Lingkungan yang berlaku;Atas penyerahan 2 (dua) buah surat tersebut, maka Tergugat telahmemenuhi kewajiban perjanjian yang dimanatkan dalam perjanjian yangdibuat oleh Notaris

Sebagai bukti perubahan atas status tanah, maka pada tanggal 4April 2013, Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan 2 (dua) buah surattersebut kepada Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H., M.Kn, masingmasing: (a) Surat Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Nomor593.82/1469/DCK., tertanggal 20 Maret 2013 dan (b) Surat Kepala DinasCipta Karya Kabupaten Badung Nomor 593.82/1470/DCK, tertanggal 20Maret 2013, atas penyerahan 2 (dua) surat tersebut di atas, PenggugatRekonvensi (Penjual) telah memenuhi

Resmi dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/625/PEMT tanggal 14 Maret 2011 antara Sdr. Ruddy Sutedja (pembeli) dengan Sdr. Resmi (penjual) berikut tanahnya seluas 20.000 M2 yang terletak di kawasan Sungai Kamboja RT.007 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bendel Surat Penguasaan/Penggarapan Tanah Nomor : 328/CMJ/X/2010 tanggal 30 September 2010 an.

Resmi dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/626/PEMT tanggal 14 Maret 2011 antara Sdr. Ruddy Sutedja (pembeli) dengan Sdr. Amir (penjual) berikut tanahnya seluas 20.000 M2 yang terletak di kawasan Sungai Kamboja RT.007 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bendel Surat Penguasaan/Penggarapan Tanah Nomor : 329/CMJ/X/2010 tanggal 30 September 2010 an.

Resmi dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/621/PEMT tanggal 14 Maret 2011 antara Sdr. Ruddy Sutedja (pembeli) dengan Sdr. Resmi (penjual) berikut tanahnya seluas 20.000 M2 yang terletak di kawasan Sungai Kamboja RT.007 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bendel Surat Penguasaan/Penggarapan Tanah Nomor : 336/CMJ/X/2010 tanggal 30 September 2010 an.

Hasbi dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/600/PEMT tanggal 14 Maret 2011 antara Sdr. Ruddy Sutedja (pembeli) dengan Sdr. Amir (penjual) berikut tanahnya seluas 20.810 M2 yang terletak di kawasan Sungai Kamboja RT.007 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bendel Surat Penguasaan/Penggarapan Tanah Nomor : 337/CMJ/X/2010 tanggal 30 September 2010 an.

Rola dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/627/PEMT tanggal 14 Maret 2011 antara Sdr. Ruddy Sutedja (pembeli) dengan Sdr.