Ditemukan 135 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-10-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2189/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.DEDE HERDIANA, SH
2.WIDODO W UTOMO, SH
Terdakwa:
DEVAN CHRYSTIAN TJIO
338
  • ;Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan No. 2189/Pid.Sus/2018/PNTNG Bahwa terdakwa menerangkan pekerjaan Terdakwa adadalah laryawanSwasta dalam hal menerima kiriman Ekstasy terdakwa tidak ada ijin dari pihakyang berwenang dan juga tidak ada kerelasinya dengan pekerjaan Terdakwa; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa dalam rangka Hakim mempertimbangkan tentangterbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, makaterlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara
    ;Bahwa benar terdakwa menerangkan pekerjaan Terdakwa adadalah laryawanSwasta dalam hal menerima kiriman Ekstasy terdakwa tidak ada ijin dari pihakyang berwenang dan juga tidak ada kerelasinya dengan pekerjaan Terdakwa;Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories, BalaiLaboratoriom Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 69ARNI/2018/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 28 Joni 2018, yang dibuat danditanda tangani oleh Sdri.MAIMUNAH, S.Si, M.Si. ; Sdri.
Register : 02-03-2010 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 06-10-2011
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 21-K/PM II-11/AD/III/2010
Tanggal 2 Juni 2010 —
288
  • Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai warga negara yang tundukkepada peraturan perundang undangan yang berlakudi Indonesia termasuk terhadap UU Nomor 5 tahun1997 tentang psikotropika .Dengan demikian Unsur Kesatu yaitu Barangsiapa telah terpenuhi.Unsurkedua : Menyalurkan psikotropika selainyang ditetapkan dalam pasal 60 ayat(2) UU RI No.5 Tahun 1997 *Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat denganOditur Militer mengenai apa yang dimaksud denganmenyalurkan dalam pasal dimaksud
Register : 04-07-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 41-K/PM.II-11/AD/VII/2018
Tanggal 24 Juli 2018 — Oditur:
DEWI KUSUMANINGTYAS, SH
Terdakwa:
Bansa Tualeka
6018
  • Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI ADadalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukumyang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.Berdasarkan uraian faktafakta tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapatelah terpenuhi.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawahsumpah, keterangan Terdakwa dan dan alat bukti yangdiajukan dipersidangan telah diperoleh faktafaktasebagai berikut:Unsur Kedua: Dengan sengaja menimbulkan rasasakit atau luka pada orang lain.Bahwa menurut
Register : 29-09-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 192-K/PM.I-02/AD/IX/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — Oditur:
RIRIS GANDA TUA, SH
Terdakwa:
Kusiadi
6117
  • Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI ADadalah juga sebagai warga negara biasa yang mempunyai kedudukan, hakdan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dihadapanhukum, sehingga Terdakwa juga harus tunduk dan taat pada setiapperaturan yang berlaku di Indonesia.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatuBarangsiapa, telah terpenuhi.Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum .Hal 17 dari 26 hal Putusan
Putus : 28-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — POERWANTO SOEWADJI , DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
20682 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat ADadalah peraturan dasar Partai Politik ;c. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkatART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaranAD;Hal. 6 dari 44 hal. Put.
Register : 31-01-2011 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 12/BDG/K-AD/PMT-II/III/2011
Tanggal 17 Maret 2011 — Agus Setiawan dkk (4 Orang)
3013
  • dengan28kekerasan terhadap orang tidakterpenuhi karena dari rangkaianperbuatan tidak ada sedikitpunperbuatan yang menimbulkan sakitatau menderita sehingga timbulketakutan.Bahwa pertimbangan Majelis Hakimyang menyatakan para Terdakwa yangmempunyai karakter yang semena menasehingga khuwatir akan = menyulitkanBinpers dikesatuannya, perbuatanpara Terdakwa dilakukan berulangulang sehingga bila dibiarkan akanditiru dan mengganggu mentalPrajurit lainnya dan perbuatan paraTerdakwa dapat merusak citra INI ADadalah
Register : 06-10-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN-Lsm
Tanggal 17 Desember 2015 —
10422
  • lima puluh riburupiah), tetapi di saat itu saksi Murtala hanya memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa pun mau menerima uangnya ;Menimbang, bahwa untuk sisanya besok harinya diberikan kepadaterdakwa, setelah terdakwa terima uangnya dan terdakwa serahkan senjata reflikaAir Soft Gun Jenis FN itu kepada saksi Murtala dan terdakwa pun langsungpulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan pengakuanterdakwa dimana terdakwa menguasai senjata api tersebut adadalah
Register : 08-08-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 107-K/PM I-02/AD/VIII/2016
Tanggal 4 Oktober 2016 — Hendri Alisa Ginting, Sertu NRP 2110001631287
3112
  • Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI ADadalah juga sebagai WNI biasa yang mempunyai hak dan kewajiban yangsama dengan WNI lainnya dihadapan hukum, sehingga Terdakwa jugaharus tunduk dan taat pada setiap peraturan yang berlaku di Indonesia.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatuSetiap orang telah terpenuhi.Unsur kedua: Dengan sengaja.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja, berarti si pelaku(Terdakwa) dalam melakukan aksi kejahatannya dalam keadaan sadaratas kehendaknya
Register : 09-08-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-04-2012
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 19/Pdt.G/2011/PNBS
Tanggal 7 Februari 2012 — BUJANG lawan JUSAR Gelar Dt. BANDARO PANGERAN CS
818
  • tergugat tidak perlu meminta izin/persetujuan dari penggugatsepanjang para tergugat berbuat dalam kaumnya sendiri, apapun yang tergugatlakukan terhadap sako dan pusako tinggi tergugat adalah hak tergugat sendiri dantidak perlu penggugat ikut campur terhadap harta sengketa, karena harta sengketaadalah harta pusaka tinggi tergugat, begitu juga dengan sako/Gelar Dt.BandaroPangeran itu adalah urusan kaum tergugat sendiri, karena yang berhak atas Sako/Gelar Dt.Bandaro Pangeran dan Pusaka/harta pusaka adadalah
Register : 10-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 85-K/PM.II-09/AD/VI/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — Oditur:
Handoyo, S.H
Terdakwa:
Yanri Christian Liuani
241148
  • Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai Warga Negara RI dan Terdakwaadalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada hukumyang berlaku di Indonesia.4.
Register : 27-09-2011 — Putus : 01-02-2012 — Upload : 18-09-2012
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 104-K/PM II-11/AD/IX/2011
Tanggal 1 Februari 2012 — SUPRIYADI / Pelda / 505562 CS 1 ORANG
8123
  • Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum danperundangundangan yang berlaku di Indonesia termasukUU narkotika.Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelisberpendapat bahwa unsur kesatu Setiap orang telahterpenuhi.Unsur kedua: Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli menukar ataumenyerahkan;Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapaalternatif, Majelis hanya akan
Register : 17-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 15-K/PM.II-10/AD/II/2021
Tanggal 28 April 2021 — Oditur:
Agus Niani, S.H.
Terdakwa:
Yadi Purnomo
12833
  • Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai WNI yang tunduk kepadahukum yang berlaku di Indonesia.3.
Register : 09-11-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 08-03-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 216-K/PM.I-02/AD/XI/2017
Tanggal 5 Februari 2018 — Oditur:
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Junaidi Sofian Tambunan
4722
  • Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI ADadalah juga sebagai warga negara biasa yang mempunyai kedudukan,hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dihadapanhukum, sehingga Terdakwa juga harus tunduk dan taat pada setiapperaturan yang berlaku di Indonesia.Menimbang20Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatuBarangsiapa, telah terpenuhi.Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum .Bahwa penempatan
Register : 18-03-2011 — Putus : 11-05-2011 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 28-K/PM II-11/AD/III/2011
Tanggal 11 Mei 2011 — PRATU AGUS PRASETYO NRP. 31000553460180
9331
  • Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah juga sebagai Wirga Negara Indonesia danmerupakan subyek hukum Indonesia yang tunduk kepadahukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.
Register : 08-03-2012 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 55-K/PM.II-09/AD/III/2012
Tanggal 4 April 2012 — KAPTEN CAJ SYAIFUDIN YUSUF, NRP. 21930139561172
5621
  • Bahwa Saksi tidak kenal langsung dengan Terdakwa tetapi Saksi sudah tahu yangmembantu anak Saksi yang bernama Saksi Aji Jafar Sidik masuk menjadi anggota TNI ADadalah Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui dari adik ipar Saksi yang bernama Sdr.Engkus yang berdomisili di Bandung selain itu Saksi pernah berkomunikasi melaluitelepon pada saat Saksi Aji Jafar Sidik mau Pantuhir tetapi tidak ada hubungan keluarga.2.
Upload : 15-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/PDT.SUS/2011
I WAYAN SUKAJA, S.SOS.; PENGURUS DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TABANAN, PENGURUS DPD PDIP PROVINSI BALI PENGURUS DPP PDI NI PUTU EKA WIRYASTUTI DAN I KOMANG GEDE SANJAYA
5740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya angka 2 menjelaskananggaran dasar Partai Politik selanjutnya disingkat ADadalah peraturan dasar Partai Politik, dan selanjutnyaangka 3 menjelaskan anggaran rumah tangga PartaiPolitik, selanjutnya disingkan ART adalah peraturanyang dibentuk sebagai penjelasan anggaran dasar (AD).Bahwa dalam anggaran rumah tangga Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) sebagaimana akta Nomor 27tanggal 21 Maret 2003 yang dibuat di hadapan HajiRahmat, S.H., Notaris di Jakarta dalam BAB VI Pasal 14huruf
Register : 07-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 158-K/PM.II-09/AD/X/2019
Tanggal 18 Desember 2019 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Andi Saputro
219138
  • Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI ADadalah seorang warga negara Indonesia yang tundukkepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku dinegara RI.3.
Register : 12-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 276-K/PM.II-09/AD/XII/2012
Tanggal 20 Februari 2013 —
13952
  • Bahwa Terdakwa berada di Pusdikku Kodiklat TNI ADadalah dalam rangka mengikuti kursus Bintara Juyarsejak tanggal 5 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012berdasarkan perintah dari Ka Kumdam XVI/PattimuraNomor : Sprin/19/III/2012 tanggal 2 Maret 2012.2.
Putus : 24-01-2011 — Upload : 26-09-2012
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 75-K / PM II-11 / AD / XII /2010
Tanggal 24 Januari 2011 — Subagiyo / Serka / 21000056570580
5318
  • Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI ADadalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yangberlaku di Indonesia termasuk KUHP.Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelisberpendapat unsur kesatu : barang siapa telah terpenuhi.Unsur Kedua: Dengan sengaja dan melawan hukum .35Menimbang Yang dimaksud dengan Sengaja menurut M.V.T ataumemori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafiterjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.
Register : 22-12-2009 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 146/Pdft.G/2009/PN.Plg
Tanggal 1 Nopember 2011 — Drs. AMRAN AMAT, SH, MH, DKK, - LAWAN - SAMMY HAMZAH, DKK
13147
  • berbatasan dengan tanah Sdr.Ismail Ibrahim ,sebelah Barat berbatasan dengan Jin.Paka Rohim ;Bahwa sebelum tahun 2003 memang ada tanah milik TNI AD yanngdiberikan / dihibahkan kepada anggota TNI AD, yang berhak memberikan23hibah kepada anggota TNI AD, sebelum adanya Keppres tahun 2003adalah Pangdam, Pangdam memiliki kewenangan untuk menghibahkantanah dan bangunan milik TNI AD, setelah Keppres Tahun 2003 tidak adalagi kewenangan tersebut ;Bahwa yang menjadi dasar bahwa objek sengketa adalah milik TNI ADadalah