Ditemukan 74 data
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Rahmat Dwi Pangestu
158 — 42
Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahuidan menyadari statusnya sebagai seorang prajurit TNI ADapabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari atasanyang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannyasebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlakudilingkungan militer dan tindakannya tersebut sudahHal. 10 dari 15 Hal. PUT : 98K/PM.!
Terbanding/Tergugat : VELLY DJAJAWINATA
170 — 110
dalam surat gugatan lembarke3 angka 13 yang menyatakan Bahwa sikap Tergugat yang emosionalsehingga apabila terjadi pertengkaran kecil dengan Penggugat, Tergugatselalu. mengeluarkan suara tinggi di hadapan Penggugat sehinggaPenggugat merasa tidak dihargal sebagai seorang suami dan kepalarumah tangga, oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan sikapemosional macam apa yang tunjukkan oleh Tergugat, Penggugat tidakmenjelaskan perbedaan pertengkaran besar dan pertengkaran kecil.Adalah tidak logis adapabila
Yanto
Terdakwa:
Muhammad Ridho
35 — 13
Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI ADapabila Terdakwa adalah seorang Bintara Tinggi yang seharusnya dapatmemberikan contoh tauladan kepada bawahan akan tetapi karenaTerdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripadakepentingan dinas yang juga adalah kepentingan Negara, padahal sebagaianggota TNI kepentingan Dinas dan Negara adalah hal yangutama.Namun Terdakwa justru melakukan perbuatannya yang jelasjelasmenunjukkan betapa rendahnya kesadaran hukum dan rendahnyakedisiplinan
101 — 35
TNI ADApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (AEQUO ET BONO) dan mohon memperhatikan halhalyang meringankan TerdakwaMenimbang15Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori banding yang pada pokoknya Sebagai berikut :1s Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2011 Saksi3diajak Saksi1 untuk main keruman Sdr Adin di daerah Cilangkap,saat itulah Sdr Adin mengetahui jika Saksi3 ingin masuk
33 — 15
Hal inipenting dikemukakan, ddlam rangka untuk menjamin tegaknya kepastianhukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hakhak asasimanusia(Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption of innocense);Menimbang,bahwa adapabila memperhatikan penyusunan dakwaanPenuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah bersifat alternatif subsideritas, dimana Majelis Hakim terlebihdulu harus membuktikan dakwaan Kesatu
ALTJE RUKAIT
Tergugat:
1.AGUSTINA TATAWI
2.SELSIUS SINADIA
Turut Tergugat:
SERLY KARUNDENG
80 — 20
objek perbuatan melawan hukum sehingga memintakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapat kuasa terhadap objek sengketa untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan diserahkan kepada PENGGUGAT, bila perlu dengan bantuan alat negara;
11.Menetapkan untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Penggugat memintakan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap ahrinya adapabila
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Henny Prasetyowati Diwakili Oleh : henny prasetyowati
Terbanding/Tergugat II : Sucipto, S.E
Terbanding/Tergugat III : Al Singgih Raharjo
85 — 39
Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara;adApabila Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandungberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa, atas memori banding dari Pembanding I/Penggugattersebut oleh Terbanding , Terbanding II, Terbanding III/Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, telah diajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohonsebagai berikut :1.Menolak Permohonan Banding/Memori Banding dari PEMBANDING untukseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Hajibullah
88 — 24
Karbi di PPU (Penajam Paser Utara)dan Terdakwa kembali ke Kesatuan kerenamenyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 17Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita.Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI ADapabila meninggalkan Kesatuan harus ada jjin dariAtasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidakmelakukannya sebagaimana prosedur dankewajiban yang berlaku.Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpain (THTI) sejak tanggal 11 Januari 2021 sampaidengan tanggal 17 Januari 2021, adalah perbuatanyang melanggar
22 — 3
ditetapkanbatas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindakpidana terjadi dan TerdakwaTerdakwalah yang bersalah melakukannya;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan terlebih dahulu dalamdakwaan primair, apabila dalam dakwaan primair perbuatan terbukti telah memenuhi seluruhunsure, maka dakwaan subsidaiar tidak akan dipertimbangkan lagi, sebaliknya adapabila
38 — 19
Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit INI ADapabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yangberwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedurdan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannyatersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagaiprajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.12.
1.Prof. Dr. Muchtar Pakpahan,SH.,MA
2.Tati Lamria
Tergugat:
Yayasan Universitas Kristen Indonesia
Turut Tergugat:
1.Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Gereja di Indoneisa
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
54 — 14
dapat dilihat dalam dalam Anggaran Dasar (AD)Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 26 serta Anggaran Rumah Tangga Pasal 1sebagaimana dikutip berikut ini.Pasal 6 (1) AD.Pengurus Yayasan terdiri atas sekurangkurangnya 9 (Sembilan)anggota, di antaranya 2 (dua) anggota yang ditunjuk PersekutuanGerejagereja di Indonesia.Pasal 26 (1) ADYayasan ini hanya dapat dibubarkan, jika disetujui oleh sekurangkurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Penggurus Yayasan danPersekutuan GerejaGereja di Indonesia.Pasal 26 (2) ADApabila
Marimin, S.H., M.M., M.H.
Terdakwa:
Achmad Soni
433 — 325
menyampaikansecara detail dan jelas laranganlarangan dimaksud,selain itu Saksi juga sering memberikan penekanantentang hal tersebut baik pada saat Jamdan, apelkegiatan ibadah maupun pada saat anjangsana kebarak maupun ke perumahan.Bahwa larangan melakukan hubungan sesama jenistertuang dalam bentuk Surat Telegram yaitu dariBrigif 24/BC dengan nomor ST/173/IX/2019 tanggal22 September 2019 dan sudah Saksi sampaikankepada seluruh prajurit Yonif Raider 613/Rja.Bahwa konsekuensi bagi seorang Prajurit TNI ADapabila
107 — 18
Bukti P6 atauBukti T I,Il 2) yang menyatakan bahwa;Pasal 14 ayat 2: Jika terjadi pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak olehPIHAK KESATU, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, makaPIHAK KESATU dapat menunjuk Penyedia Jasa Lain untukmenyelesaikan pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA segera menyerahkankepada PIHAK KESATU dokumen kontrak lengkap dengan lampiranlampirannya dan seluruh keterangan lain yang berkaitan denganpelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA ;Pasal 14 ayat 3:adApabila
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
458 — 226
pengadaan Perpres nomor 16tegaskan PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untukmenyelesaikan pekerjaan ketika dinilai penyedia sanggupmenyelesaikan pekerjaan dan mempunyai itikad baik danhitunghitungan teknisnya dinilai wajar meskipun melewati tahunnya,namunanggaran tidak boleh menggunakan anggaran tahun sebelumnyatapi harus menggunakan anggaran tahun depan, dengan kata lain harusdianggarkan ulang oleh KPA dengan persetujuan KPA karena KPA yangberwenang menganggarkan;Bahwa menurut Ahli adapabila