.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Suyuti Sido Maju tidak begitubaik cas flow (arus kas) sehingga pungutan pajak dari customer yangseharusnya disetor ke KKP Pratama Klaten dipakai untuk operasionalperusahaan yaitu untuk menggaji pegawai, membayar listrik dan untukoperasional lainnya; Bahwa benar kemudian terdakwa mendaftar progran tax amnesti; Bahwa awalnya dari pegawai KKP Pratama Klaten datang blalumenawarkan program tax amnesti, selanjutnya terdakwa ikut program taxamnesti tersebut pada tahun 2017;Halaman 40 dari 84 Putusan Pidana

adanya PajakPertambahan Nilai (PPN); Bahwa yang belum terdakwa serahkan otu Pajak Penghasilan (PPh)dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);Halaman 43 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KinBahwa barang yang disita dari terdakwa sekarang ada di Kantor Pajak;Bahwa terdakwa tidak tahu apakah lelang tersebut sudah berlangsungatau belum;Bahwa obyek yang dilelang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yangmerupan milik pribadi terdakwa bukan milik perusahaan;Bahwa benar terdakwa sudah membuat surat tax amnesti

Pajak; Bahwa benar keempat perusahaan tersebut menyangkut adanya PajakPertambahan Nilai (PPN); Bahwa yang belum terdakwa serahkan otu Pajak Penghasilan (PPh)dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Bahwa barang yang disita dari terdakwa sekarang ada di Kantor Pajak; Bahwa terdakwa tidak tahu apakah lelang tersebut sudah berlangsungatau belum; Bahwa obyek yang dilelang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yangmerupan milik pribadi terdakwa bukan milik perusahaan; Bahwa benar terdakwa sudah membuat surat tax amnesti

Suyuti Sido Maju tidak begitubaik cas flow (arus kas) sehingga pungutan pajak dari customer yangseharusnya disetor ke KKP Pratama Klaten dipakai untuk operasionalperusahaan yaitu untuk menggaji pegawai, membayar listrik dan untukoperasional lainnya; Bahwa benar kemudian terdakwa mendaftar progran tax amnesti; Bahwa awalnya dari pegawai KKP Pratama Klaten datang blalumenawarkan program tax amnesti, selanjutnya terdakwa ikut program taxamnesti tersebut pada tahun 2017;Halaman 40 dari 84 Putusan Pidana

adanya PajakPertambahan Nilai (PPN); Bahwa yang belum terdakwa serahkan otu Pajak Penghasilan (PPh)dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);Halaman 43 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KinBahwa barang yang disita dari terdakwa sekarang ada di Kantor Pajak;Bahwa terdakwa tidak tahu apakah lelang tersebut sudah berlangsungatau belum;Bahwa obyek yang dilelang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yangmerupan milik pribadi terdakwa bukan milik perusahaan;Bahwa benar terdakwa sudah membuat surat tax amnesti

Pajak; Bahwa benar keempat perusahaan tersebut menyangkut adanya PajakPertambahan Nilai (PPN); Bahwa yang belum terdakwa serahkan otu Pajak Penghasilan (PPh)dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Bahwa barang yang disita dari terdakwa sekarang ada di Kantor Pajak; Bahwa terdakwa tidak tahu apakah lelang tersebut sudah berlangsungatau belum; Bahwa obyek yang dilelang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yangmerupan milik pribadi terdakwa bukan milik perusahaan; Bahwa benar terdakwa sudah membuat surat tax amnesti

Kami mohonpemantau Internasional : Amnesti Internasional dan Komisi Hak AsasiManusia Eropa, jaringan pemantau HAM lainya KONTRAS JAKARTA DANKOMNASHAM agar terlibat aktif mengawasi proses peradilan diPengadilan Negeri Sampit dan peradilan tingkat banding dan kasasi.Halmana permohonan ini akan kami sampaikan bersamaan dengangugatan ini dimasukan.Para Penggugat memohon Yang Mulia Hakim Pengadilan NegeriSampit memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagaiberikut :1.Menerima gugatan Penggugat

Kami mohonpemantau Internasional : Amnesti Internasional dan Komisi Hak AsasiManusia Eropa, jaringan pemantau HAM lainya KONTRAS JAKARTA DANKOMNASHAM agar terlibat aktif mengawasi proses peradilan diPengadilan Negeri Sampit dan peradilan tingkat banding dan kasasi.Halmana permohonan ini akan kami sampaikan bersamaan dengangugatan ini dimasukan.Para Penggugat memohon Yang Mulia Hakim Pengadilan NegeriSampit memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagaiberikut :1.

maupun tidak dengan hormat adalah ke Bapek.Terkait dengan keberatan, itu diajukan kepada atasan pejabat yangmenghukum atau Eselon Ill nya tetapi didalam UU sengketa ASNdiselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan bandingsedangkan badan tersebut belum ada, yang ada hanya Bapek; Bahwa menurut ahli, karena Badan Pertimbangan ASN tersebut belumdibentuk maka tidak menjadi persoalan apabila keberatan ditujukankepada Bupati selaku PPK yang mengeluarkan SK objek sengketa; Bahwa pemberlakuan amnesti

mulai sejak SK diterbitkan; Bahwa SK PTDH yang terbit setelah Surat Edaran Menteri PanRB No.B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, tetap diberikanamnesti;Bahwa amnesti tetap diberikan kepada para PNS ini meskipun merekatidak mengajukan gugatan ke TUN; Bahwa prosedur untuk PTDH yaitu Putusan inkracht, SK CPNS, SK PNSdilampirkan, diberikan melalui biro kepegawaian lalu diteruskan kepadapejabat yang berwenan(;; 2nn nn nn nnn nn nen ne nen ene nn nnneHalaman 54 dari 77 halaman Putusan No.78/

PPN; Bahwa berdasarkan data SIDJP, pelaporan SPT Masa PPNJanuari 2009 sampai dengan Desember 2013 atas nama PT SEI baikdan normal; Bahwa terhadap daftar rincian Faktur Pajak masukan yang tidakberdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya yang dikreditkan padaSPT Masa PPN atas nama PT SEI masa Januari 2009 sampai denganDesember 2013 yang telah dilaporkan ke KPP Pratama JakartaTamansari Satu sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik angka 18,adalah belum dilakukan pembetulan; Bahwa berdasarkan Aplikasi Amnesti

data SIDJP, pelaporan SPT Masa PPNJanuari 2011 sampai dengan Desember 2013 atas nama PT SMCdan PT RPM baik dan normal maupun pembetulan; Bahwa terhadap daftar rincian Faktur Pajak masukan yang tidakberdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya yang dikreditkan padaSPT Masa PPN atas nama PT SMC dan PT RPM Masa Januari 2009sampai dengan Desember 2013 yang telah dilaporkan ke KPP MadyaJakarta Barat sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik angka 18,adalah belum dilakukan pembetulan, sudah mengikuti Tax Amnesti

Rahman Hidayat, dan H. wahyudi untuk memperlihatkanbukti surat tebusan pajak/Amnesti Pajak (Tax Amnesti) yang dibayartahun 2016. Kemungkinan harta warisan peninggalan almarhumah Hj.Helyati banyak disembunyikan oleh Penggugat kedalam laporanAmnesti Pajak (Tax Amnesti) kepunyaan H. Rahman Hidayat dan H.Wahyudi..Pada bulan April 2017 saya dapat informasi H. Darlan dan H.

Sedangkan TERGUGATI sampai saat ini tidak pernahmembayar hutangnya baik dengan menggunakan uang atau barang.Dalil Jawaban TERGUGATI:Kemungkinan harta warisan peninggalan Almarhumah HJ.HELYATIbanyak disembunyikan oleh PENGGUGAT ke dalam laporan AmnestiPajak (Tax Amnesti) kepunyaan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III.Tanggapan:Kami persilahkan TERGUGATI untuk membuktikan dalilnya dihadapan pengadilan, jika TERGUGATI tidak dapat membuktikannyamaka TERGUGAT adalah termasuk ahli fitnah yang kelak mendapatazab

., yang khusus menangani pajak telah menyatakan rekeningperusahaan atas nama Penggugat dan Tergugat, serta asset assetperusahaan yang belum dilaporkan sebelum adanya amnesty pajak telahdilaporkan saksi pada saat adanya amnesti pajak ;Bahwa saksi saksi lain baik yang diajukan Pembanding/ Tergugat maupunTerbanding/ Penggugat dalam persidangan, telah menyatakan asset assetyang diajukan dalam gugatan merupakan harta kekayaan perusahaan PT.

Instansi pusat dan daerah diberikesempatan dalam batas waktu yang tertera dalam SKB yaitu Desember 2018.Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPGTidak sampai disitu, terbit lagi surat Menpan RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019tanggal 28 Februari 2019 yang menyatakan apabila sampai Desember 2018 belumdiselesaikan, maka diberi tambahan waktu dan amnesti/pengampunan untuk tidakdimintakan ganti rugi kepada PNS yang di PTDH jadi tidak ada kerugian negarayang harus dibayarkan, bahkan Mendagri

Jadi apabilahukuman terhadap ASN baik yang terlibat kejahatan tipikor maupun kejahatanbiasa seperti narkoba, KDRT, asusila, dan lainlain dapat dilihat dari vonisnya, darivonisnya dapat ditentukan hukuman apa yang akan diberlakukan sesuai ketentuanUU ASN dan PP 11 Tahun 2017 ; Bahwa jika berpatokan pada vonis yang inkracht, tidak dilakukan lagisidang/tuntutan lain selain dari vonis yang sudah ditetapkan, karena sudah masukkejahatan final : Bahwa amnesti yang dimaksud adalah tidak ada lagi kerugian

Putusan Nomor 1164/Pid.B/2016/PN.PlgMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadaterdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkandan Halhal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:Halhal yang memberatkan :Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 (empat) oranganak yang masih kecil; Terdakwa adalah PNS di Kantor Pajak yang sangat dibutuhkan yang memeriksasehubungan dengan Tax Amnesti

1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat akhir atau hakim yang memeriksa peninjauan kembali, menjatuhkan: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (nebis bin idem) atau daluarsa, pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 tahun atau presiden mengabulkan grasi atau amnesti

belum lewat lima tahun sejak hukuman atas perbuatandengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang pertama dijalaniseluruhnya.Yang dimaksud selama hak untuk menjalankan pidana belumdaluwarsa adalah apabila dijatuhi pidana satu tahun penjara, makaperhitungan lima tahun dimulai dari sejak selesai ia menjalani pidanaMenimbangMenimbangtersebut, jika dia mendapat pengampunan (grasi) maka perhitungan dimulaisejak sebahagian pidana itu dijalankan sesuai dengan grasi tersebut, apabilahal terjadi amnesti

1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat akhir atau hakim yang memeriksa peninjauan kembali, menjatuhkan: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (nebis bin idem) atau daluarsa, pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 tahun atau presiden mengabulkan grasi atau amnesti

No. 284 K/Pdt/2012Bahwa kemudian pada tahun 1962 Penggugat diberi Amnesti dandipensiunkan dengan Surat Keputusan KPTS 0376/M.PANGAD/2/III/1962tanggal 1 Oktober 1962 dan sejak saat itu Penggugat setiap bulannyaberhak atas dan telah menerima pembayaran pensiun yang diambil diKantor Turut Tergugat ;Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa sepengetahuan Penggugat,tanpa ada pemanggilan, pemeriksaan apapun terhadap Penggugat disekitar bulan Oktober 1983 Tergugat telah menghentikan pembayaranuang pensiun

terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat akhir atau hakim yang memeriksa peninjauan kembali, menjatuhkan: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (nebis bin idem) atau daluarsa, pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 tahun atau presiden mengabulkan grasi atau amnesti

Oleh karena itu saksi urung mengajukan peninjauan kembali:Baru pada tanggal 25 Mei 1998 beberapa hari setelan Pak Harto mundursaksi mendapat amnesti dan abolisi dari Presiden Habibie melalui Kepres Nomor80 Tahun 1998.

Amnesti diberikan untuk perkara Jerman yang sudah putus,sedang abolisi ditujukan untuk perkara subversif yang pada waktu itu belum putus,tatapi tanggal 25 Mei 1998 Majelis Hakim PN Jakarta Selatan membuka sidangdan kemudian menunda sidang dengan alasan saksi mendapatkan abolisi denganketerangan bahwa sidang akan dibuka lagi sesudah ada pengumuman lebih lanjut;Melanjutkan perkara Jerman, pada tahun 2000 saksi mengajukanpeninjauan kembali dengan novum adanya perbedaan tanda tangan dari saksi SriBasuki

Tetapi ketika saksi mengajukan banding kePT.TUN, yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Benyamin Mangkudilaga, sudah adaKeputusan Presiden tentang pembebasan saksi secara amnesti dan abolisi,gugatan saksi dikabulkan. Oleh karena itu, saksi berpikir bahwa pemecatan itu punkemudian ditiadakan, dan saksi mulai mengajar kembali, tetapi gaji tidak turun,sehingga Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesiamemutuskan untuk memberikan honorarium sukarela kepada saksi.

Timbul rasa iba Tergugat asal ia mau tinggaldirumah yang sebagiannya sudah digunakan sebagai petak Rumahkontrakan;Bahwa didalam laporan pajak Tergugat pada tahun 2016 denganmemanfaatkan kesempatan tax amnesti dari desakan konsultan pajaknyadimasukanlah hadiah perkawinan dari kerabat dan keluarga dekat Tergugatyang sebenarnya sudah tidak ada bahkan Tergugat sendiri juga sudah lupadalam bentuk apa hadiah tersebut;Bahwa pada tahun 2011 Penggugat mulai merengekrengek untuk dibelikanrumah baru dengan

Berdasarkan perspektifini, perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah cukup adil dari segi moralitas hukum, apabilanorma hukum mengenai persyaratan a quo dibandingkan dengan pemberian amnesti terhadapmereka yang terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan RakyatSemesta (PRRI/Permesta) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta ditiadakannya persyaratantidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan G.30.S/PKI untukmenjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD

.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;