Ditemukan 635 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — H. SHALIHIN MAHMUD Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
5314
  • Menyatakan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 932.329.000,00 (zembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) adalah pembayaran yang sah menurut hukum. 6.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 untuk membayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat adalahRp. 2.234.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen).------------------------------------------
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, dan mengalokasikan anggaran Rp. 2.234.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp. 2.234.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat.----------------------------------------------------------------9.
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp. 3.166.429.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) pertahunnya kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran
    , namun masalah penganggaran sudahlewat sehingga harus menunggu dianggarkan kembali pada APBA Perubahan atauAPBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan denganDPRA sebagai dasar pertimbangan.
    Untuk pembayaran, digunakan Harga Satuansaat dilaksanakan pekerjaan.e Unsur BPKP setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuai ketentuan yangberlaku.e Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Acehakan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran dan proses anggaran bukan diDinas tetapi di DPRA yang dianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60milyar, sisanya akan diperjuangkan di APBA e Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkan pembayaran segeradilakukan
    untuk kegiatannya yang sudah dianggarkan dalam APBA dan sisanyadimasukkan dalam APBA P. 12 Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untukmenuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugat denganmenganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, namun hal tersebut tidakditindak lanjuti oleh Tergugat I, If dan III baik dalam APBAP Tahun 2013 maupundalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikananggaran untuk penuntasan pembayaran
    /APBA Perubahan ; JAWABAN TERGUGAT IT:A DALAM EKSEPSIBahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan olehPenggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat II ; 1.
    KU.602/AIRP/5353/2010 tanggal 29Desember 2010 menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut di atas akandialokasikan melalui dana APBA Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan APBA Tahun 2011dan APBA Tahun 2012 dan/atau sumber dana lainnya. namun padakenyataannya baru sebagian volume pekerjaan Penggugat yang dianggararkan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, sedangkan sisa volume pekerjaan yang belumdibayar Tergugat I kepada Penggugat sebesar
Putus : 19-07-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH VS MUZAMIR ACHMAD, S.E
6123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Perubahan TahunAnggaran 2010, APBA Tahun Anggaran 2011 dan APBA Tahun Anggaran2012 dan/atau sumber dana lainnya dan menyatakan Pemborong yangHalaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt/2017ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari setelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat ;6.
    Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisa nilai volumepekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat I, II dan atau yangmasih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran oleh Tergugat Illdalam APBA Perubahan Tahun Anggaran 2010, APBA Tahun Anggaran 2011dan APBA Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp3.794.034.000, 00 (tigamiliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah)sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluhpersen) sebagaimana
    Nomor 1160 K/Pdt/2017dan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 danuntuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRAsebagai dasar pertimbangan.
    untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;11.Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , II danI dalam APBA murni dan atau APBAP Tahun 2014 dan 2015 yang terbuktitidak ada serupiahpun' dialokasikan anggaran untuk penuntasanpembayaran sisa nilai volume
    Bahwa Penggugat melalui koordinator rekanan yangmelaksanakan pekerjaan Darurat Bencana Alam dengan SPMK DinasPengairan Aceh telah berusaha beberapa kali menjumpai Tergugat dan IImempertanyakan mengapa tidak melunasi nilai pekerjaan Penggugat, tidakmengusulkan dan mengalokasikan anggaran dalam APBA murni Tahun2014, APBA Tahun 2015 maupun dalam APBAP Tahun 2015, namun darijawaban Tergugat dan Il ternyata telah saling melemparkan tanggungjawab satu sama lainnya (Bukti P11);15.
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
7217
  • Menyatakan pembayaran atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat dengan :------------------------------------------------------------------------------------------ Anggaran APBA Tahun 2010, sebesar ..........Rp. 8.989.800.000,00 ;-------------- Anggaran APBA Tahun 2011, sebesar ........ Rp. 736.500.000,00 ;--------------- Anggaran APBA Tahun 2012, sebesar ........ Rp. 992.736.000,00 ;--------------- Anggaran APBA Tahun 2013, sebesar ........
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang tidak mengusulkan, mengalokasikan anggaran Rp.9.987.743.000.- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran lunas sisa harga volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA P) dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan
    Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar Rp.9.987.743.000.- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam APBA-P tahun 2014 guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan Perusahaan Penggugat.---------------------10.
    Menghukum Tergugat III untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-P tahun 2014 sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari Rp.22.206.779.000.
    -(dua puluh dua milyar dua ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam Anggaran Pendapatan belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, untuk membayar kerugian materil kepada Perusahaan Penggugat setara bunga Bank Pemerintah terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan Tergugat I dan II melaksanakan putusan.---------------------------------11.
    Tahun 2010 Rp.8.989.800.000,00 ;e Dibayar dengan Anggaran APBA Tahun 2011 Rp.736.500.000,00 ;e Dibayar dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.992.736.000,00 ;Bahwa selanjutnya dalam Tahun 2013 Tergugat I dan II telah melakukan lagipembayaran atas sebagian nilai volume hasil pekerjaan itu kepada PenggugatRp.750.000.000.
    (dua puluh dua milyar dua ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribudengan : 22 nne nanan nnn enna nnn nnn nn nn nen nn ene ne nena nnae Anggaran APBA Tahun 2010 Rp. 8.989.800.000,00 ;e Anggaran APBA Tahun 2011 Rp. 736.500.000,00 ;e Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 992.736.000,00 ;e Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 750.000.000,00 ;adalah pembayaran yang sah menurut hukum.6 Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar TergugatI dan II dan belum dialokasikan, ditetapkan dan
    /APBA Perubahan.
    KU.602/AIRP/04/2010, tanggal 11 Januari2010 menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut di atas akan dialokasikanmelalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 201147dan APBA Tahun Anggaran 2012 dan atau sumber dana lainnya, namun padakenyataan sejak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2010 sampai Tahun Anggaran 2013, masingmasing hanya dianggarkansebagiannya saja, yaitu sejumlah yaitu dengan dana dari APBA Tahun 2010 sejumlahRp.8.989.800.000,00
    (dua puluh dua milyar dua ratus enam juta tujuh ratus tujuhpuluh sembilan ribu5 Menyatakan pembayaran atas sebahagian harga volume hasil pekerjaanPenggugate Anggaran APBA Tahun 2010, sebesar wee Rp.8.989.800.000,00 ;e Anggaran APBA Tahun 2011, sebesar an...
Putus : 16-12-2014 — Upload : 27-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PID.TIPIKOR/2014/PT-BNA
Tanggal 16 Desember 2014 — 1.MASNA RIMA YANTI BINTI TGK. H.JAMALUDDIN 2.Ir. EFFENDI BIN ACHMAD YUSUF;
5221
  • Jalan LingkarUjung Blang-Pusong (Ljtn), Lokasi : Lhokseumawe,Nomor Kontrak : 02-KONT/BM/PJ/OTSUS-LSM/VII/2011,Tanggal Kontrak : 12 Januari 2011, Biaya Kontrak :Rp. 2.013.489.000,-, Sumber Dana : APBA (Otsus),Tahun Anggaran : 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 01,tanggal 25 Januari 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 02,tanggal 25 Agustus 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Bulanan No. 03,tanggal 25 September 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat
    (telah dilegalisir).- 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian KontrakPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8Lhokseumawe Nomor Kontrak: 11 / AC / CTR / BPP /DBC / APBA / 2011, tanggal 04 Januari 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak KesatuPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8Lhokseumawe Nomor Kontrak : 11/AC/ CTR/BPP/DBC/APBA/2011, tanggal 25 Januari 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak Final11.2-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/2011 atas AmandemenKontrak Kesatu
    11.1-AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/ 2011,tanggal 25 Januari 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 01 bulan Januari2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 02 bulan Agustus2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 03 bulanSeptember 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 04 bulan Oktober2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 05 bulanNopember 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 06 bulanDesember 2011.- 1 (satu) eksemplar asli Back Up Invoice No. 01 bulanJanuari 2011.- 1
    BIFEFA RAYA CONSULT selaku Konsultan Pengawaspekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah8(Lhokseumawe) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor11AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011,AmandemenKontrak Kesatu Nomor: 11.1AC / CTR / BPP / DBC/ APBA / 2011tanggal 25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2AC / CTR / BPP / DBC / APBA / 2011 tanggal 9 Desember 2011,baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengansaksi Ir. FERIZAL BIN H.M.
    BIFEFA RAYA CONSULT selaku Konsultan PengawasHal 12 dari Hal 71 , No. 25/Pid.Tipikor/2014/PTBNApekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Wilayah8(Lhokseumawe) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor11AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 4 Juli 2011, AmandemenKontrak Kesatu Nomor : 11.1AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal25 Juli 2011 dan Amandemen Kontrak Final Nomor: 11.2AC/CTR/BPP/DBC/APBA/2011 tanggal 9 Desember 2011, baikbertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksiIr.
    Amandemen Kontrak Kesatu11.1AC/CTR/BPP/DBC/APBA/ 2011, tanggal 25 Januari 2011.1 (satu) examplar asli Invoice No.
    Muhyan Yunan,Zulkarnaini,Surat Perjanjian Kontrakdan Jembatan Wilayah 811 / AC / CTR / BPP /04 Januari 2011.1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak KesatuPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah 8Lhokseumawe Nomor Kontrak 11/AC/ CTR/BPP/DBC/APBA/2011, tanggal 25 Januari 2011.1 (satu) eksemplar asli Amandemen Kontrak Final11.2AC/CTR/EPEP/ DBC APBA/2011 atas AmandemenKontrak Kesatu 11.1AC/CTR/BPP/DBC/ APBA/ 2011,tanggal 25 Januari 2011.1 (satu) eksemplar asli Invoice No.
    /DBC/ APBA/ 2011,tanggal 25 Januari 2011.1 (satu) eksemplar asli Invoice No. 01 bulan Januari2011.1 (satu) eksemplar asli Invoice No.
Register : 27-03-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 38/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 11 September 2014 — IR.RAMLAN, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. MINA FAJAR ABADI MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
7738
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan APBA Tahun 2013 Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dari harga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum.--------------------------------6.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah Rp.5.330.200.000,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% (sepuluh persen).-------------------------------------------------------------------------------------------7.
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, dan mengalokasikan anggaran Rp.5.330.200.000,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp.5.330.200.000,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat.---------------------------------------------------------------------9.
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp.6.080.200.000,- (enam milyar delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak
    Sawang (Paket II) Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yangmerupakan Pekerjaan Darurat akibat Bencana Alam yang harus segeradilaksanakan.Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkan alokasianggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011 dan APBATahun Anggaran 2012 dan/atau sumber dana lainnya dan menyatakanPemborong yang ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah
    , namun masalahpenganggaran sudah lewat sehingga harus menunggu dianggarkan kembali padaAPBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebihdahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan.
    untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dansisanya diamasukkan dalam APBAP.Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugatdengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, namun haltersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, IT dan HI baik dalam APBAPTahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak adaserupiahpun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa
    /APBA Perubahan.
    yang menurutpenggugat harus memasukkan sisa tagihan penggugat yang belum dibayar, makahal itu tidak dapat diterima Tergugat III, karena dalil penggugat itu bukanlahsyarat bagi tergugat II dalam proses pembuatan /pengesahan anggaran APBA,sebab tergugat III adalah mitra tergugat I dan II, dalam pengesahan APBA secaraumum, sepanjang dilakukan berdasarkan alasan dan mekanisme serta kebutuhanriel dan adanya kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan yang logis, makatergugat III akan melakukannya dengan
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
303
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan APBA Tahun 2013 Rp.750.000.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dari harga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum.--------------------------------6.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah Rp.8.959.865.000,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen).---------------------------------------------7.
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, dan mengalokasikan anggaran Rp.8.959.865.000,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp.8.959.865.000,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat.-----------------------9.
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp.9.709.865.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank
    , namun masalahpenganggaran sudah lewat sehingga harus menunggu dianggarkan kembali padaAPBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebihdahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan.
    untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dansisanya diamasukkan dalam APBAP.Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugatdengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, namun haltersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan HI baik dalam APBAPTahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak adaserupiahpun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa
    /APBA Perubahan.
    KU.602/AIRP/2375/2010, tanggal 11Agustus 2010 menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut di atas akandialokasikan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2011 dan APBA Tahun Anggaran 2012 dan atau sumber dana lainnya, namunpada kenyataan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2011 dan 2012 tidak dilakukan pembayaran, baru pada Tahun Anggaran2013, yaitu sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh puluh ribu rupiah),sehingga
    Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, If dan IM dalam dan dengan APBA Tahun 2013Rp.750.000.000.000.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2759 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, vs MUHAMMAD ABDULLAH
5015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (bukti P9);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telah memerintahkan perusahaanPenggugat untuk mulai melaksanakan Pekerjaan Pengaman Pantai SawangIl Kecamatan Sawang (Paket I) Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam)yang merupakan pekerjaan darurat akibat bencana alam yang harus segeradilaksanakan;Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011dan/atau sumber
    Nomor 2759 K/Pdt/2015ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimanaditentukan pada Angka 58 Lampiran 2 Hasil Pemeriksaan KhususInspektorat Aceh yang dikirimkan kepada Tergugat II (bukti P13); Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Perjanjian (Kontrak)Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602A/KPAIRP/3543/2013 tanggal28 November 2013 (bukti P14);10.
    ,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRAHal 4 dari 21 hal.
    untuk kegiatannya yang sudahdianggarkan dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , IIdan Ill baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBA murni tahun2014 yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untukpenuntasan pembayaran
    Bahwa Penggugat melalui koordinator rekanan yang melaksanakanpekerjaan Darurat Bencana Alam dengan SPMK Dinas Pengairan Aceh telahberusaha beberapa kali menjumpai Tergugat dan Il mempertanyakanmengapa tidak diusulkan, dialokasikan anggaran dalam APBAP Tahun 2013dan dalam APBA murni Tahun 2014, namun dari jawaban Tergugat dan Ilternyata telah saling melemparkan tanggung jawab satu sama lainnya;17.
Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2143 K/Pdt/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, c.q. GUBERNUR ACEH lawan TEUKU NURIMANSYAH dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, DK
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2010, 2011 danAPBA 2012 dan/atau sumber dana lainnya dan meminta Penggugat untuksegera memulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas)hari setelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat ;6.
    ,namun masalah penganggaran sudah lewat waktu sehingga harusmenunggu dianggarkan kembali pada APBA Perubahan atau APBATahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebin dahulu dibicarakandengan DPRA sebagai dasar pertimbangan.
    Yang telah dianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar60 miliar, sisanya akan diperjuangkan di APBA P; Unsur rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkanpembayaran segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBA P;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBA P, tahun 2013, namun hal tersebut
    Nomor 2143 K/Pdt/2015Rp6.013.858.000,00 (enam miliar tiga belas juta delapan ratus lima puluhdelapan ribu rupiah);Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan Ill dalam dan dengan APBA Tahun 2012 sejumlahRp1.241.437.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empatratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atassebahagian dari harga total volume hasil pekerjaan Penggugat
    Tahun 2012 sejumlahRp1.241.437.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empatratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atasHalaman 12 dari 24 hal.
Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. GUBERNUR ACEH VS Ir. RAMLAN DAN 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
4214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan APBA Tahun 2013 Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dari harga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum;6.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam APBA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah Rp5.330.200.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% (sepuluh persen); 7.
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, dan mengalokasikan anggaran Rp5.330.200.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp5.330.200.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat; 9.
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp6.080.200.000,00 (enam milyar delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak
    Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011dan APBA Tahun Anggaran 2012 dan/atau sumber dana lainnya danmenyatakan Pemborong yang ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebutselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelan SPMK tersebutdikeluarkan Tergugat ;7.
    Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisa nilai volumepekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat , Il dan atauyang masih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran olehTergugat III dalam APBA adalah sebesar Rp5.330.200.000,00 (lima milyarHalaman 3 dari 29 hal. Put.
    ,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 danuntuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRAsebagai dasar pertimbangan.
    Nomor 269 K/Pdt/2016.13.14.15.e Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkanpembayaran segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , IIdan Ill baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam
    Nomor 269 K/Pdt/2016.10.Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan Ill dalam dan dengan APBA Tahun 2013Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dariharga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sahmenurut hukum;Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan olehTergugat III dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun2014
Putus : 23-02-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 04/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA
Tanggal 23 Februari 2016 — 1.RONI ZULIANDI SAPUTRA Bin Alm ZULFA. 2.Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN.
3916
  • PT.Gagas Adi BagasKara ) untuk melakukan pengawasan KeciptakaryaanAceh Jaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahunanggaran 2013.1 Examplar laporan Khusus paket pengawasan Keciptakaryaan AcehJaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahunanggaran 2013, No. Kontrak : 703/031/CKAPBA/2013 tanggal 5 Juni2013.1 Examplar laporan Akhir paket pengawasan Keciptakaryaan Aceh JayaWialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran2013, No.
    Aceh Jaya di Lingkungan Unit Layanan Pengadaan(ULP) SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Sumber dana APBA (OTSUS) T.A2013.1 Examplar Dokumen Lelang dengan nama paket pembangunanprasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus )Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 20131 Examplar Dokumen permintaan Lelang dengan nama paketpembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec.Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.1 Examplar Dokumen penawaran CV.
    Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.1 Examplar Dokumen penawaran CV. ACEH SERUMPUN dengan namapaket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee PutohKec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 20131 Examplar Dokumen penawaran CV. KRUENG THO JAYA dengannama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong GleePutoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab.
    Gagas Adi BagasKara ) untuk melakukan pengawasanKeciptakaryaan Aceh Jaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumbervdana APBA tahun anggaran 2013.1 Examplar laporan Khusus paket pengawasan Keciptakaryaan AcehJaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahunanggaran 2013, No. Kontrak : 703/031/CKAPBA/2013 tanggal 5 Juni2013.1 Examplar laporan Akhir paket pengawasan Keciptakaryaan AcehJaya Wialayah ( PWInfra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahunanggaran 2013, No.
    (ULP) SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Sumber dana APBA (OTSUS)T.A 2013.1 Examplar Dokumen Lelang dengan nama paket pembangunanprasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus )Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 20131 Examplar Dokumen permintaan Lelang dengan nama paketpembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee PutohKec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.1 Examplar Dokumen penawaran CV.
Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2015
Tanggal 25 April 2016 — DEDI MULYADI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR ACEH, DKK
2713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2013tanggal 23 Agustus 2013 (bukti P6);Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp3.482.227.000,00 (tiga miliarempat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh riburupiah) telah termasuk pajak PPN 10 (sepuluh) persen sebagaimanadiatur dalam Perjanjian (kontrak) Pembayaran Kontruksi Nomor KU.602A/KONSTPNL/1482/2012 tanggal 11 April 2012, (bukti P7) dan sesuaipula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor800.07A/922/WILII/2012 tanggal 17 April 2012 (bukti P8);Dengan Anggaran APBA Tahun
    Nomor 2444 K/Pdt./201511.12.Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan rekanantermasuk Penggugat (bukti P13), telan melahirkan pendapat dankesimpulan di antaranya: Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahuludilakukan penilaian administrasi, penilaian harga satuan, opname fisikdan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014dan untuk hal
    segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP tahun 2013, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti olehTergugat I, Il dan III baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBAmurni Tahun 2014 di mana terbukti tidak ada serupiah pun dialokasikananggaran untuk
    Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat dan II atas sebagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat:Dengan anggaran APBA Tahun 2010 yaitu Rp2.449.547.000,00 (duamiliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluhtujuh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPN 10 (sepuluh) persensebagaimana ditentukan dalam angka 40 Lampiran 2 Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029/IALHPK/2013tanggal 23 Agustus 2013;Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp3.482.227.000,00
    Nomor 2444 K/Padt./2015Penggugat adalah hasil pengurangan volume pekerjaan Penggugatyang telah 2 (dua) kali dibayar oleh Tergugat I/Turut Terbanding/TurutTermohon Kasasi dan Tergugat Il/Pembanding/Termohon Kasasidengan APBA Tahun 2012 dan APBA Tahun 2013 sebelumnya kepadaperusahaan Penggugat;Dengan demikian sangatlah beralasan hukum putusan Judex Facti yangdimintakan kasasi ini dibatalkan demi hukum;Bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan TinggiBanda Aceh yang menyatakan gugatan
Putus : 18-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 September 2017 — H. SHALIHIN MAHMUD, SELAKU DIREKTUR PT KUMALA RAYA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, DKK
5646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditujukan jugakepada Tergugat III (Bukti P3):Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telah memerintahkan perusahaanPenggugat untuk mulai melaksanakan pekerjaan perkuatan tanggul lautGampong Geunteng Barat di Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie (bencanaalam) yang merupakan pekerjaan darurat akibat bencana alam yang harussegera dilaksanakan;Bahwa pada diktum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA
    Nomor 427 PK/Pdt/201712.13.Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanantermasuk Penggugat (Bukti P10), telah melahirkan pendapat dankesimpulan di antaranya: Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahuludilakukan penilaian administrasi, penilaian harga satuan, opname fisikdan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 danuntuk hal
    untuk kegiatannya yang sudahdianggarkan dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II danIll baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untukpenuntasan pembayaran
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan olehTergugat Ill dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013 dan APBA munrni tahun2014 untuk membayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat adalahRp2.234.100.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus riburupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10%(sepuluh persen),;7.
    Menyatakan tindakan Tergugat dan II tidak membayar, mengusulkan danmengalokasikan anggaran Rp2.234.100.000,00 (dua miliar dua ratus tigapuluh empat juta seratus ribu rupiah), sudah termasuk Pajak PertambahanNilai PPn 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran lunas sisa volumepekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja AcehPerubahan (APBAP) Tahun 2013 dan dalam APBA murni tahun 2014 untukdibahas, ditetapbkan dan disahkan oleh Tergugat Ill adalah perbuatanHalaman 6 dari 26 hal. Put.
Register : 20-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 8 Juni 2017 — DEDI MULYADI mewakili PT AYBA ACEH PERDANA Lawan: 1.Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
497
  • .- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)sah secara hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III untuk menganggarkan, mengesahkan dalam APBA- murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahuan Anggaran berikutnya, guna membayar sisa nila harga atas sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II kepada Perusahaan Penggugat; -----------------------------------------------------
    Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan Anggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya adalah Rp.767.184.000.- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk hitungan Pajak PPn 10% (sepuluh persen
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp.767.184.000.- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017 dan
    Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan AcehRp.767.184.000.- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk hitungan Pajak PPn 10%, kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA - Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi harga sisa PekerjaanPerkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik
    Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan standar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat Rp.7.823.958.000.- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran
    Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkan Alokasianggaran untuk pembayaran pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011 danAPBA 2012 dan/atau sumber dana lainnya dan menyatakan Pemborong(perusahaan Penggugat) yang ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebutselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelan SPMK tersebut dikeluarkanTergugat , (Bukti P 3). 222002.
    Bahwa terhadap nilai harga total 100% (seratus persen) pekerjaan PerkuatanTebing Sungai Weih Pining Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten GayoLues (Bencana Alam) yang telah selesai Penggugat kerjakan tersebut, telah 3(tiga) kali dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan II atas sebahagian nilaiVolume hasil Pekerjaan Penggugat yaitu : 00 20 neon oooDengan Anggaran APBA Tahun 2010 yaitu Rp. 2.449.547.000.
    Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.3.482.227.000. (tiga milyaremapat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh riburupiahtelah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimanadiatur dalam PERJANJIAN (KONTRAK) PEMBAYARAN KONTRUKSINo.KU.602A/KONSTPNL/1482/2012 tanggal 11 April 2012. (Bukti P 8)dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)No.800.07A/922/WILII/2012 tanggal 17 April 2012, (Bukti P 9). Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp.1.125.000.000.
Register : 19-09-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 31-03-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 12 Maret 2018 — Penggugat:
H TB NURDIN AB selaku Direktur Utama PT ACEH RAJA APPRISINDO
Tergugat:
Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
668
  • Nagan Raya (Bencana Alam) telah selesai 100% (seratus persen) Penggugat kerjakan dengan nilai pekerjaan seluruhnya adalah Rp.5.696.429.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) ;
  • Menyatakan pembayaran yang telah dilakukan Tergugat atas sebahagian nilai hasil pekerjaan Penggugat dengan:
  • Anggaran APBA Tahun 2012, yaitu Rp.994.642.000,- (Sembilan ratus

    Sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor: KU.602-A/KONST-PNL/1278/2012, tanggal 27 Maret 2012;

    Anggaran APBA Tahun 2013, yaitu Rp.642.800.000,- (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi

    Menyatakan sisa nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat dengan ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan/atau APBA murni Tahun 2014 dan/atau APBA Perubahan sampai dengan APBA Tahun 2017 adalah Rp.4.058.987.000 (empat milyar lima puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) ;

    6.

    Menyatakan tindakan Tergugat tidak membayar atau melunasi sisa nilai pekerja Penggugat Rp.4.058.987.000 (empat milyar lima puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan APBA-P Tahun 2013 dan/atau APBA murni dan/atau APBA Perubahan Tahun 2014 sampai dengan APBA Tahun 2017 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat ;

    7.

    Menghukum Tergugat untuk membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat Rp.4.058.987.000 (empat milyar lima puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn 10% (sepuluh persen) dengan APBA Murni dan/atau APBA Perubahan Tahun 2018 dan/atau dengan APBA Tahun Anggaran berikutnya ke Nomor Rekening : 0430766899 pada PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama PT. ACEH RAJA APPRISINDO (Penggugat) ;

    8.

Register : 17-03-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 11 September 2014 — DARWANSYAH, ST SELAKU DIREKTUR PT. ALDY JAYA UTAMA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
739
  • Menyatakan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat yaitu : ---------------------------- Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 sebesar Rp. 744.282.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan angka 55 Tabel 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tergugat I dan Tim Pemeriksa Inspektorat Aceh
    . ------------------------------------------------------------------------------------------- Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN (KONTRAK) PEMBAYARAN KONTRUKSI No.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggarannya oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 untuk membayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 8.304.874.000.- (delapan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % (sepuluh persen) ; ------------------------------
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan dan mengalokasikan anggaran Rp. 8.304.874.000.- (delapan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % (sepuluh persen) untuk membayar lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Terugat III adalah perbuatan melawan
    Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar Rp. 8.304.874.000.- (delapan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % (sepuluh persen) ditambah dengan 13 % (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp. 9.799.156.000.- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P
    , namun masalah penganggaran sudahlewat waktu sehingga harus menunggu dianggarkan kembali pada APBAPerubahanatau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakandengan DPRA sebagai dasar pertimbangan.
    (sembilanmilyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), danbaru dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat yaitu : Dengan Anggaran APBA Tahun 2012yaitu Rp. 744.282.000, (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapanpuluh dua ribu rupiah) dan Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp. 750.000.000.(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Vide bukti P13 dan P12/TI6), sedangkan sisa volumepekerjaan sebesar Rp. 8.304.874.000.
    Tahun 2012 yaitu Rp. 744.282.000,(tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan DenganAnggaran APBA Tahun 2013 yaitu.
    (sembilan milyar tujuhratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), sudah termasukPajak Pertambahan Nilai (PPn 10 %), serta pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I(Vide bukti P12/TI6) atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat DenganAnggaran APBA Tahun 2012 yaitu Rp. 744.282.000, (tujuh ratus empat puluh empat juta duaratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp.750.000.000.
    (PPTK) Tergugat I danTim Pemeriksa Inspektorat Aceh.e Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp. 750.000.000.
Putus : 24-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3234 K/PDT/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — HENDRA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH DKK
4526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) telah termasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen);sebagaimana ditentukan dalam angka 48 lampiran 2 Laporan PemeriksaanKhusus Inspektorat Aceh yang dikirimkan kepada Gubernur Aceh (TergugatIl) (bukti P 5); Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) telah termasuk pajak Pon 10% (sepuluh persen), sesuai denganPerjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602.A/KONSTPNL./2005/2013 tanggal 02 Desember
    segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telan menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa volume hasil pekerjaanPengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAPTahun 2013, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , Il danIll baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014dimana terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untukHalaman
    Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan IIl dalam dan dengan : Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.980.636.000,00 (dua miliar sembilanratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telahtermasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);Sebagaimana ditentukan dalam angka 47 lampiran 2 Laporan PemeriksaanKhusus Inspektorat Aceh yang dikirimkan kepada Gubernur Aceh (Tergugat II): Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)telan termasuk
    Gugatan Kabur (Obscuur Libel):Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat telah melakukanpembayaran dengan anggaran APBA tahun 2012, yaitu) sebesarRp2.980.636.000 dan pembayaran dengan anggaran APBA tahun 2013 yaitusebesar Rp1.000.000.000 termasuk pajak PPN 10%.
    Tahun 2012 dan APBA Tahun 2013 sebelumnya kepadaPerusahaan Penggugat;Dengan demikian sangatlah beralasan hukum putusan Judex Facti yangdimintakan kasasi ini dibatalkan demi hukum;3.
Putus : 24-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3229 K/Pdt/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH, ; ASWIN SUHERI, dkk
7541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (bukti P 6);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telah memerintahkan PerusahaanPenggugat untuk mulai melaksanakan Pekerjaan Pengaman Pantai DesaUjong Tanoh, Kecamatan Samadua (Paket II), Kabupaten Aceh Selatan(Bencana Alam) yang merupakan pekerjaan darurat akibat bencana alamyang harus segera dilaksanakan;Bahwa pada diktum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2011dan/
    Nomor 3229 K/Pdt/201510.11.12.13.Bahwa terhadap total nilai 100 % (seratus persen) volume hasil pekerjaanPenggugat yang tersebut pada angka 7 posita di atas, telah dilakukanpembayaran sebanyak 2 (dua) kali atas sebahagian nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan rincian sebagai berikut:e Dengan Anggaran APBA P Tahun 2012 sebanyak Rp743.953.000,00(tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga riburupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) PekerjaanKonstruksi Nomor
    Illdalam APBA adalah sebesar Rp8.501.282.000,00 (delapan miliar lima ratus satujuta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sudah termasuk hitungan PajakPertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana nominal yangtersebut dalam Rekapitulasi Volume Mutual Check Pekerjaan Pengaman PantaiDesa Ujong Tanoh, Kecamatan Samadua (Paket II), Kabupaten Aceh Selatan(Bencana Alam) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
    Nomor 3229 K/Pdt/201514.15.Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanantermasuk Penggugat (bukti P 14), telah melahirkan pendapat dankesimpulan diantaranya: Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahuludilakukan penilaian administrasi, penilaian harga satuan, opname fisikdan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014dan untuk hal
    untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya diamasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, Ildan Ill dalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak ada serupiahpundialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa nilai volumehasil pekerjaan Penggugat
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 20 April 2017 — AZMI OLIVIN, ST Bin MUNIR;
6129
  • Aceh Besar (OA) dengan nilai kontrak sebesar Rp.191.500.000, (Seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumberdari APBA Otsus Aceh tahun 2016 dikarekan pihak rekanan tidak bisa membuatdokumen tersebut ;e Bahwa, dokumen apa saja yang dibuat oleh Saudara MISUAR untuk pekerjaanpembangunan sarana lbadah MCK Gampong Siron Kuta Kec. Cot Glee Kab.
    AcehBesar (OA) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 191.500.000, (seratus sembilan puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBA Otsus Aceh tahun 2016adalah :Laporan harianLamporan Mingguan.Lamporan Bulanan.MC.O (Mutual Chek).MC. Akhir;Shop Drawing.
    Aceh Besar (OA) dengan nilai kontrak sebesar Rp.191.500.000, (Seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumberdari APBA Otsus Aceh tahun 2016 tersebut adalah CV.
    Aceh Besar (OA) dengan nilaikontrak sebesar Rp. 191.500.000, (Seratus Sembilan puluh satu juta lima ratusribu rupiah) yang bersumber dari APBA Otsus Aceh tahun 2016 adalah selakuInspektor (pengawasan lapangan) dari CV. MAULANA CONSULTAN yangberalamat di Peuniti Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh dengan DirekturSAFARLI, ST ;Bahwa, saksi kenal dengan M.
    ZULKIFLI, MM) ;e Bahwa, yang melakukan perikatan kontrak terhadap pekerjaan pembangunansarana lbadah/ MCK Siron dengan nomor : 602.2/64/WIL.III/SPK/TBPL.64/DCK/2016tanggal 27 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp. 191.500.000, (Seratus sembilan puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBA Tahun 2016 adalah M.DAHLAN selaku Direktur CV. USA MEUTUAH, alamat Kab.
Register : 30-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN Bna
Tanggal 13 September 2017 — PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Wilayah Banda Aceh diwakili oleh Moren Widya Putri SH DKK Lawan: ROHANA
10614
  • dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dansisanya diamasukkan dalam APBAPerubahan.Bahwa meskipun dalam Resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran nilai sisa volume hasil pekerjaan Pengugat denganmenganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP Tahun 2013, namun haltersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , Il dan III baik dalam APBAP Tahun2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014, dimana terbukti tidak adaserupiahpun dialokasikan anggaran
    (satumilyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan pulih empat ribu rupiah)yang mengikat Tergugat , Il dan IIl untuk mengusulkan, mengalokasikan danmengesahkan Anggaran dalam APBA untuk membayar nilai pekerjaan itu kepadaPerusahaan Penggugat.Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat , IIdan Ill atas sebahagian harga hasil pekerjaan Penggugat :e Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.497.714.000.
    KU.602A/KONSTPNL/1267/2012 tanggal 27Maret 2012, dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(PHO) tanggal 4 April 2012;e Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp.750.000.000.
    Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murnidan/atau APBAPerubahan Tahun Anggaran berikutnya adalah Ap.739.380.000.
    dengan anggaran APBA tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 750.000.000termasuk pajak PPN 10%.
Putus : 23-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Juni 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH VS BAKHTIAR ZAKARIA, ST. DKK
4136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui DanaAPBA Tahun Anggaran 2011 dan APBA Tahun Anggaran 2012 dan/atausumber dana lainnya dan menyatakan Pemborong yang ditunjuk segeramemulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) harisetelan SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat I:5.
    ,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014dan untuk hal tersebut harus terlebin dahulu dibicarakan dengan DPRAsebagai dasar pertimbangan.
    untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Halaman 5 dari 25 hal.
    Nomor 828 K/Pdt/201611.12.13.14.Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , Ildan Ill baik dalam APBAP Tahun 2013, dalam APBA murni Tahun 2014,maupun dalam APBAP Tahun 2014 yang terbukti tidak ada serupiahpundialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa nilai volumehasil pekerjaan
    Berdasarkan fakta bahwaTergugat tidak pernah mengusulkan anggaran tersebut kepada Tergugat Il,makanya Tergugat II tidak mungkin mengusulkan anggaran dimaksudkepada Tergugat III untuk dibahas dan di sahkan dalam APBA;2.