Ditemukan 113 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adhi apri apht alhi apai apih appi apui aphb
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 01-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 57/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 26 September 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
35 — 16
  • peraturan perundangundanganLebih lanjut dalam Pasal 33 dinyatakan :(1) Pejabat Penagih SPPGR sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 huruf f,menerbitkan SPPGR berdasarkan harga patokan yang ditetapkanoleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DRdan Biaya Produksi(2) Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapbkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbanganDirektur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-08-2013 — Upload : 21-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2458 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Agustus 2013 — Negara Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Sumatera Utara, cq. Walikota Medan, Drs. H. Rahudman Harahap, MM., vs Agrifina Sembiring,
105 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,dimana telah diakui kKedudukan hukum organisasi masyarakat untukmengajukan gugatan ;Putusan gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdengan perkara nomor : 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST yang diajukanoleh Aphi, Elsam, Kontras, LBH Jakarta, dan PBHI yang mengajukangugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerusuhan Sampit ;.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 224/Pdt.G/2016/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — JAMRES SIMANJUNTAK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
85 — 36
  • peraturan perundangundanganLebih lanjut dalam Pasal 33 dinyatakan :(1) Pejabat Penagih SPPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 huruf f, menerbitkan SPPGR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh MenteriPerdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan BiayaProduksi(2) Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanoleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan DirekturJenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia(APHI
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 27-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 51/PDT/2019/PT TJK
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : Negara Republik Indonesia RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Wakil Presiden RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Kota Bandar Lampung Walikota Bandar Lampung
Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. DPRD Kota Bandar Lampung
Terbanding/Tergugat III : Negara Republik Indonesia RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Wakil Presiden RI, Cq. Menteri Keuangan, Cq. Pemerintah Kota Bandar Lampung Walikota Bandar Lampung Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Bandar Lampung
Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Wakil Presiden RI, Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Pemerintah Kota Bandar Lampung Walikota Bandar Lampung Cq. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bandar Lampung
Terbanding/Tergugat V : Negara Republik Indonesia RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Waki
84 — 67
  • Putusan Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdengan perkara Nomor: 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST diajukan olehYLBHI, APHI, ELSAM, KONTRAS, dan PBHI yang mengajukan Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pdt./2019/PT TJK.Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara KerusuhanSampit..
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 09-05-2008 — Putus : 26-11-2008 — Upload : 24-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 22/PDT.PLW/2008/PN.Mkt
Tanggal 26 Nopember 2008 — ENDAH HARIARTI lawan 1. LUSIHONO DIANTO, 2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. SENTRA KREDIT KECIL MOJOKERTO, 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Sidoarjo, 4. PT. BALAI LELANG STAR (STAR AUT10N) REGIONAL MAKASAR
78 — 29
  • Desa Mentikan,Kecamatan Mojokerto, Kota Mojokerto;Bahwa sesuai bukti PIl sampai dengan P10 yangidentik dengan bukti T.IIl 1 sampai dengan bukti T.IIl 14serta bukti T.III 1 dan T.III 2 maka untuk menjaminpelunasan kreditnya tersebut, atas seizin dan setahuPelawan, Terlawan menyerahkan barang agunan berupatanah dan bangunan sebagaimana dalam bukti P1 dan P2diatas selanjutnya bukti surat PI dan P2 tersebut telahdiadakan tindakan hukum berupa pengikatan dengan 2 (dua)Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHI
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 22-02-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 121/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 30 Oktober 2013 —
279 — 107
  • Berdasarkan uraian di atas, Tergugat yakin Majelis akan sependapatbahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena tidakmengikutsertakan:(a) Para Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yangmembuat APHT Para Penggugat terkait dengan dalih ParaPenggugat yang mempersoalkan keabsahan APHI ParaPenggugat tersebut.
    Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalihnya bahwaAPHT Para Penggugat didasarkan pada Perjanjian Peminjaman,khususnya pasal manakah dari APHI Para Penggugat yangmenyebutkan hal tersebut;36.Justru sebaliknya, APHT Para Penggugat adalah untuk menjaminpelaksanaan kewajibankewajiban Keluarga Jason berdasarkanPerjanjianPerjanjian Pokok di bawah ini. (a) Share Purchase Agreement antara International Ferro Pte. Ltd danTergugat.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 03-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 59/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 24 September 2018 — Pembanding/Tergugat : Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Keerom Qq Pejabat Penagih
Terbanding/Penggugat : NOPRIYANTO
26 — 11
  • /PT JAP.Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan.6.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 225/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — NOPRIYANTO Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
88 — 34
  • /PT JAP.Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan.6.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 22 Juli 2019 — PENGGUGAT : PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY TERGUGAT : 1.Pemerintah RI cq Kemendagri cq Pemprov Papua cqDinas Kehutanan Provinsi 2.Pemerintah RI cq Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XV Jayapura
125 — 89
  • Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Kementrian Kehutanan ;Untuk diketahui Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tanggal 22September 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Kehutanan, yang dijadikanHalaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pat.G/2019/PN Japdasar hukum untuk menagih Penggugat, telah dibatalkan oleh MahkamahAgung RI dalam uji materiil yang diajukan oleh Asosiasi PengusahaHutan Indonesia (APHI
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-02-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 103/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Mei 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kavling 36-38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., M.Arifin Firdaus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Panca Wardhana,S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Galur Sari Timur Nomor 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2016, selanjutnya disebut -------------------------------------- Pelawan;
60 — 55
  • ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI), berkedudukan diGedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 9, JalanJendral Gatot Subroto Senayan, Jakarta Selatan, yangdiwakili oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia, Sugiono, dalam hal ini memberi kuasa kepadaChristofel Butarbutar,S.H.,M.H., dan kawankawan,berkantor di Jalan Rawa Selatan IV Nomor 3, Johar Baru,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal11 Maret 2016, selanjutnya disebut Terlawan ;2.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 01-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 58/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 26 September 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
35 — 17
  • peraturanperundangundangan;Lebih lanjut dalam Pasal 33 dinyatakan :(1) Pejabat Penagih SPPGR sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 huruf f,menerbitkan SPPGR berdasarkan harga patokan yang ditetapkanoleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DRdan Biaya Produksi;(2) Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbanganDirektur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Perjanjian
Putus : 23-08-2007 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BENGKULU Nomor 08/Pdt.G/2007/PN.BKL
Tanggal 23 Agustus 2007 — SUDIRMAN SALEH VS PT. BANK MANDIRI Tbk PUSAT, DI JAKARTA
131 — 58
  • Photo copy Sertiflkat Hak31.Tanggungan No.09/2002 tanggal 06Agustus 2002 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.06/HT/WT2002, tanggal 29 Agustus2002 berikut Akta Peinberian HakTanggungan (APHT) No.06/HT/WT/2002tanggal 29 Juli 2002 telahdisesuaikan dengan aslinyadipersidangan, untuk selanjutnyadiberi tanda T.3 26;Photo copy Sertifikat HakTanggungan No. 10/2002, tanggal 06Agustus 2002 berikut Akta Pemberian41Hak Tanggungan (APHI)No.07/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli2002 telah disesuaikan denganaslinya
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 23-10-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 408/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 23 Oktober 2018 — Erna Rosianawati dkk lawan Pebri Adi Setyanto dkk
91 — 37
  • O40/IIVPWT/1992 yang dibuat oleh CamatBaturaden atas nama Raden Hudoyo;Pada tanggal 02/12/1993 telah dipasang Hak Tanggungan No.2362/1993 Peringkat 1 (Pertama) berdasarkan APHT igl.20/10/1993 No.167/HP/PWT/X/1993 yang dibuat dihadapanMohammad Turman, S.H selaku PPAT.Pada tanggal 29/11/1994 telah dipasang Hak Tanggungan No.2629/1994 Peringkat 2 (Kedua) berdasarkan APHI ig24/10/1994 No.528/HP/PWT/X/1994 yang dibuat dihadapanMohammad Turman, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 22/10/1996 telah dipasang Hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-06-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS PRESIDEN RI;
155 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH. yang diajukanoleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) telah membatalkan ketentuankewajiban pembayaran nilai tegakan kepada Hutan Tanaman Industri karenadianggap prematur mengingat Peraturan Pemerintah maupun UndangUndangsebagai peraturan perundangundangan di atasnya tidak mengatur kewajibanpembayaran nilai tegakan sebagai jenis PNBP;Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 41P/HUM/2011 dapatdilihat dalam Putusan halaman 4041 yang selengkapnya sebagai berikut:Menimbang, bahwa implisit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — DIREKTUR BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. PERANAP TIMBER DAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU;
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 21 K/TUN/2016a peop =20.Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehMenteri dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal danmasukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapatditerbitkan setiap 6 (enam) bulan ;Pasal 36SPPGR sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) ditembuskankepada :Lembar Pertama untuk wajib bayar ;Lembar kedua untuk kepala Dinas Kabupaten/Kota ;Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi ;Lembar keempat untuk kepala Balai ; danLembar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — ACHMAD., DKK VS I. DIREKTUR BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINS RIAU;
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbanganDirektur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan;f. Pasal 36i.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Perijinan
Register : 11-03-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 12/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 8 Mei 2013 — PT. Mitra Kembang Selaras Melawan Pejabat Penagih Nilai Tegakan SPP-GR Dinas Kehutanan Kab. Inhu Propinsi Riau
77 — 24
  • Pasal 351)1)Pejabat penagih SPPGR sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 ayat (4) menerbitkan SPPGRberdasarkan harga patokan yang ditetapkan olehMenteri Perdagangan setelah dikurangi kewajibanPSDH, DR dan biaya produksi ;Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Menteri denganmemperhatikan pertimbangan Direktur Jenderaldan masukan dari Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6(enam) bulan ;Pasal 36SPPGR sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4)ditembuskan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-07-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 345/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 27 Januari 2015 — - Alvon Kurnia Palma / Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LAWAN - Walikota Medan / Drs.H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si - Direksi PT. Arga Citra Kharisma (ACK) - Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemko Medan / Ir. Arief S. Trinugroho
386 — 166
  • Jkt.Pstyang diajukan oleh APHI, ELSAM, KONTRAS, LBH JAKARTA,Halaman 5 dari 52 halamanaIV.dan PBHI yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukumdalam Kerusuhan Sampit ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan NegeriMedan menerima gugatan ini untuk seluruhnya karena telah memenuhiketentuan formil serta memperhatikan azas azas hukum yaitu :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIAINDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
70 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kementerian KOMINFO, Kementerian Pekerjaan Umum,Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara,Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBIleMA), AsosiasiPertambangan IndonesiaIndonesia Mining Association (IMA),Asosiasi Perminyakan Indonesia, Asosiasi Industri PenunjangMigas, Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Asosiasi KontraktorListrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), Asosiasi Jalan Tol Indonesia(ATI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), AsosiasiPengelolaan Hutan Indonesia (APHI
Pengadilan PN SUBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-02-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN SUBANG Nomor 3/ pdt.g/ 2013/ pn subang
Tanggal 7 Januari 2014 — Penggugat I = Carmin Bin Kadi Penggugat II = Rustam Bin Wasra M E L A W A N Tergugat I = Encih binti Egot Tergugat II = Yuyun binti Satirah; Tergugat III = Samsudin alias Kiwil bin Dulgani; Tergugat IV = PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Cq. PT. Bank Danamon Pamanukan, Kabupaten Subang; Turut Tergugat = Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Subang;
80 — 5
  • ., selakuPPAT di Kabupaten Subang (APHT No. 315/2011) adalah beralasan danberdasarkan ketentuan hukum serta perundangundangan yang berlaku diRepublik Indonesia;;6.1Bahwa selanjutnya, atas dasar terbitnya (APHI No. 9315/2011)sebagaimana yang telah Tergugat IV jelaskan di atas, yang kemudian olehHajjah Aisah KomarUdin, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Subangdidaftarkan Kepada Badan Pertanahan Kabupaten Subang (Turut Tergugat)yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 1887/2011 tanggal 11Agustus