Ditemukan 66 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
17391
  • banding dalam memori banding 22 September 2021 padaintinya tidak sependapat mengenai pidana tambahan berupa denda uang;pidana kurungan yang terlalu ringan yaitu pidana denda Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah) bila tidak dibayar diganti pidana kurungan satubulan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jeradengan disertai pendapat dari Ketua Mahkamah Agung dalam SE No.Halaman 95 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJM12/2010; pendapat Ketua Kamar Pidana Artijo
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
239154
  • kalangan non karier, karena hal tersebutmerupakan kewenangan Komisi Yudisial, yang mana terkait dengan hal tersebutAhli memiliki pengalaman, di mana Ahli telah tiga kali melakukan seleksi terhadapCalon Hakim Agung, yaitu pada tahun 2000, tahun 2001 hingga tahun 2002, yangmana pada waktu itu tidak menjadi masalah mengenai karier atau non karier,bahkan pada tahun 2000, terdapat banyak sekali peserta seleksi Calon HakimAgung tersebut dari kalangan non karier, termasuk Ketua Mahkamah Agung,termasuk Bapak Artijo
Register : 24-01-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 24 Juni 2014 — M. ZAIRIN, SE., MM Bin Alm. H. JARIS
7130
  • Hakim Agung Artijo memberi contoh bahwa hasil perhitungan atau hasilaudit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salahsatu. pihak instansional yang berkompeten dan memilik keahlian (lege artis) dalammenentukan kerugian keuangan negara.Menimbang, bahwa dalam Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai
Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 30 Januari 2014 — dr. ELLY ENGELBERT LASUT, M.E
91281 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artijo Alkostar, Ketua MudaPidana Umum Mahkamah Agung RI dalam makalahnya yang berjudulKebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana Dan DasarPertimbangan Pemidanaan Serta Judicial Immunity, mengatakan bahwa:Perlakuan terhadap manusia yang didiskualifikasi sebagai tersangka danTerdakwa menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karenahal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatunkan dalam prosespengadilan:Menurut M.
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
409321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016Sekalipun saya agak pesimis menghadapi Artijo di MahkamahAgung yang terkenal sebagai algojo peradilan, saya akan tetapmemperjuangkan keadilan dan persamaan putusan yang sayahadapi sekarang secara diskriminatif sampai ke PeninjauanKembali. Putusan yang adil karena di Tindak Pidana Korupsi KPKtidak ada putusan bebas, adalah minimal 2 (dua) tahun, identikdengan putusan Gery yang pelaku utama.
Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H;
523420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan yang dijatuhkan tanpamelinat berkas dan mengesampingkan fakta yang sebenarnya sertamengesamping peraturan perundangundangan;Hal tersebut dapat dilinat dan dibandingkan dengan putusanputusan yangdijatunkan oleh Hakim Agung Artidjo sebelumnya yang diuraikan dibawah ini: Putusan Kasasi Kedudukan dalam Putusan PN Tuntutan Para pihak No3 tahun Hakim Ketua (Kasasi) 3 tahun 4 Tahun Miranda Swara GultomMA Hakim Artijo Jaksa =(PNS Dep.