Ditemukan 66 data
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
173 — 91
banding dalam memori banding 22 September 2021 padaintinya tidak sependapat mengenai pidana tambahan berupa denda uang;pidana kurungan yang terlalu ringan yaitu pidana denda Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah) bila tidak dibayar diganti pidana kurungan satubulan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jeradengan disertai pendapat dari Ketua Mahkamah Agung dalam SE No.Halaman 95 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJM12/2010; pendapat Ketua Kamar Pidana Artijo
239 — 154
kalangan non karier, karena hal tersebutmerupakan kewenangan Komisi Yudisial, yang mana terkait dengan hal tersebutAhli memiliki pengalaman, di mana Ahli telah tiga kali melakukan seleksi terhadapCalon Hakim Agung, yaitu pada tahun 2000, tahun 2001 hingga tahun 2002, yangmana pada waktu itu tidak menjadi masalah mengenai karier atau non karier,bahkan pada tahun 2000, terdapat banyak sekali peserta seleksi Calon HakimAgung tersebut dari kalangan non karier, termasuk Ketua Mahkamah Agung,termasuk Bapak Artijo
71 — 30
Hakim Agung Artijo memberi contoh bahwa hasil perhitungan atau hasilaudit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salahsatu. pihak instansional yang berkompeten dan memilik keahlian (lege artis) dalammenentukan kerugian keuangan negara.Menimbang, bahwa dalam Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai
91 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artijo Alkostar, Ketua MudaPidana Umum Mahkamah Agung RI dalam makalahnya yang berjudulKebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana Dan DasarPertimbangan Pemidanaan Serta Judicial Immunity, mengatakan bahwa:Perlakuan terhadap manusia yang didiskualifikasi sebagai tersangka danTerdakwa menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karenahal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatunkan dalam prosespengadilan:Menurut M.
409 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016Sekalipun saya agak pesimis menghadapi Artijo di MahkamahAgung yang terkenal sebagai algojo peradilan, saya akan tetapmemperjuangkan keadilan dan persamaan putusan yang sayahadapi sekarang secara diskriminatif sampai ke PeninjauanKembali. Putusan yang adil karena di Tindak Pidana Korupsi KPKtidak ada putusan bebas, adalah minimal 2 (dua) tahun, identikdengan putusan Gery yang pelaku utama.
523 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan yang dijatuhkan tanpamelinat berkas dan mengesampingkan fakta yang sebenarnya sertamengesamping peraturan perundangundangan;Hal tersebut dapat dilinat dan dibandingkan dengan putusanputusan yangdijatunkan oleh Hakim Agung Artidjo sebelumnya yang diuraikan dibawah ini: Putusan Kasasi Kedudukan dalam Putusan PN Tuntutan Para pihak No3 tahun Hakim Ketua (Kasasi) 3 tahun 4 Tahun Miranda Swara GultomMA Hakim Artijo Jaksa =(PNS Dep.