Nomor 3312 K/Pdt/2016Diwajibkan Oleh Peraturan PerundangUndangan Yang MengancamKelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan.1.Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 28 April 2016, Nomor 127/PDT/2016/PT.Sby, yangdalam pertimbangan hukumnya Lalai Memenuhi SyaratSyarat YangDiwajibkan Oleh Peraturan PerundangUndangan Yang MengancamKelalaian ltu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;.

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 April 2016,Nomor 127/PDT/2016/PT.Sby yang Lalai Memenuhi SyaratSyarat YangDiwajibkan Oleh Peraturan PerundangUndangan Yang MengancamKelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan: Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkanputusan Majejis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam

Nomor 3312 K/Pdt/2016Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan YangBersangkutan;4.

Bahwa, atas uraian tersebut diatas putusan Pengadilan Tinggi Surabayatanggal 28 April 2016, Nomor 127/PDT/2016/PT.Sby lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi)yang menguatkan putusan

kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Dalam Konvensi:Keberatan Pertama:Bahwa pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telahlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Bahwa maka semakin jelas kekeliruan majelis hakim dengan tidakrnempertimbangkan eksepsi eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat/sekarangPernohon kasasi, bahkan poin poin pertirnbangannya hanya mengurif darigugatan dan jawaban yang rnenguntungkan Penggugat/sekarang Termohonkasasi saja untuk mendukung pokok perkaranya, dan putusan yang demikiantidak mengacu pada syarat syarat yang diwajibkan oleh ketentuan undangundang hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga mengancamkelalaiannya itu dengan batalnya

putusan;Keberatan Kedua;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telahsalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalamrnemberikan pertimbangan hukum telah lalai memenuhi syarat syarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal30 ayat 1 huruf c UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang Nomor 14 tahun 1985 Juncto UU Nomor 3 tahun 2009

Hal ini yang menjadi kekeliruan majelis hakim dengan menerobos hukumacara tanpa ada dasar hukumnya;Keberatan Ketiga;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telahlalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c UU Nomor 5tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 14 tahun 1985Juncto UU Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan

Bahwa andaikata diputus sejak tanggal 6 April 2016 itu artinya surat PHKyang dikeluarkan oleh Tergugat/sekarang Pemohon kasasi adalah sah,namun demikian sebagaimana ternyata walau sudah diputus berdasarkansurat PHK dari Tergugat/sekarang Pemohon kasasi malah mendapat 2 kaliketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hal demikiansangat kontradiksi sehingga putusan menjadi keliru karena salahmenarapkan undang undang yang dapat mengancam batalnya putusan;Keberatan Ketujuh;Bahwa Pengadilan

Antara pertimbangan Majelis Hakim PTUN Medan dalamperkara a quo dan juga dalam amar putusan terdapat PERTENTANGANyang menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 26/G/2014/PTUNMDN tanggal 13 November 2014 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor29/B/2015/PT.

putusan yangbersangkutan yang mengabaikan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara a quo dan telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Putusan Nomor 368 K/TUN/2015yang mengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yangbersangkutan yang mengabaikan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara a quo dalam pertimbangan hukum danputusannya, maka sudah sepantasnya untuk dibatalkan dan MajelisHakim Kasasi yang Terhormat yang mengadili perkara ini untukmenyatakan:1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding;2.

Antara pertimbangan Majelis Hakim PTUN Medan dalamperkara a quo dan juga dalam amar putusan terdapat pertentangan yangmenyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 26/G/2014/PTUNMDN tanggal 13 November 2014 juncto PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 04 Maret 2015;Halaman 152 dari 232 halaman.

Olehkarena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 29/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 04 Maret 2015 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2014/PTUNMDNtanggal 13 November 2014 tersebut harus dibatalkan karena telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan.

dari Saksi Chairul Azmi Suheri Tanjung di Jalan Horas tepatnya diwarung CN; Bahwa Terdakwa menjanjikan sepeda motor itu terjual sejumlahRp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan STNK adapada Terdakwa, kemudian sepeda motor dibawa ke Hajoran; Bahwa ternyata orang yang sebelumnya ingin membeli sepeda motortersebut batal membelinya karena ia merasa tidak cocok dihatinya; Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Chairul Azmi SuheriTanjung atas batalnya

tersebut sudah deal ini, aku menuju ke rumah mu namunmasih hujan; Bahwa selanjutnya hingga sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Chairul AzmiSuheri Tanjung menelepon kembali Terdakwa tetapi tidak diangkat danpada akhirnya nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi; Bahwa ternyata orang yang sebelumnya ingin membeli sepeda motortersebut batal membelinya karena orang tersebut merasa tidak cocokdihatinya terhadap sepeda motor tersebut; Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Chairul Azmi SuheriTanjung atas batalnya

Terdakwa tidak memberitahu batalnya transaksi jual bellHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Sbgtersebut kepada Saksi Chairul Azmi Suheri, dan ternyata Terdakwa tidak jugamengembalikan sepeda motor itu kepada Saksi Chairul Azmi Suheri Tanjung,kemudian Terdakwa membawa sepeda motor itu ke Penyabungan danmenggadaikannya ke Saksi Rahmat Hidayat sejumlah Rp5.800.000,00 (limajuta delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa juga tidak ada memberikan uang hasilgadai sepeda motor tersebut kepada Saksi Chairul Azmi Suheri Tanjung, malahdigunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatasMajelis Hakim menyakini bahwa Terdakwa menyadari niat untuk tidakmengembalikan sepeda motor milik Saksi Chairul Azmi Suheri Tanjung ketikabatalnya jual beli dengan seseorang di Hajoran, saat itu juga Terdakwa tidakmemberitahu batalnya transaksi jual beli tersebut kepada Saksi Chairul

Terdakwa tidakmemberitahu batalnya transaksi jual beli tersebut kepada Saksi Chairul AzmiSuheri, dan ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor itukepada Saksi Chairul Azmi Suheri Tanjung, kemudian Terdakwa membawaHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Sbgsepeda motor itu ke Penyabungan dan menggadaikannya ke Saksi RahmatHidayat sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).Terdakwa juga tidak ada memberikan uang hasil gadai sepeda motor tersebutkepada Saksi

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975hanya merupakan tindak pidana ringan dengan hukum berupa denda sebagaidiatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan tidak berakibat batalnya pernikahan karena batalnya suatupernikahan harus diajukan ke Pengadilan oleh pihak yang berkepentingansebagaimana diatur dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa fakta bahwa ketika perkara a quo diperiksaPemohon telah bercerai dengan istri terdahulu berdasarkan

padainstansiberwenang, sebagai langkah = preventif untuk menolak dampaknegative/ madharat ( saddanlidzdzari ah), ===Menimbang, bahwa berdasarkan 7 (tujuh) pertimbangan di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa terdapat benturan nilai hukum antara hukum Islamyang membolehkan pernikahan poligami dan hukum negara yang melarangpernikahan poligami tanpa izin Pengadilan dengan sanksi berupa denda namuntetap mensyaratkan sah suatu pernikahan jika dilakukan menurut hukumagama Jn casu hukum Islam dan tidak menyatakan batalnya

Dari undangundang dan peraturan pemerintah tersebut tidakdinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasalpasal tersebut dalamperaturan perundangundangan dimaksud berakibat batalnya pernikahanyang telah dilakukan menurut hukum agama masingmasing calon mempelai;Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapatdinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas,namun Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan

Menyikapi hal ini, MajelisHakim menggunakan metode /stihsan yang merupakan salah satu metodeijtihad atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwapenggunaan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 lebihmashlahah dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karenatidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahantersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Iltelah

Menyatakan seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi sebesar S$ 839,000.00 tetap menjadi milik sah Penggugat Rekonvensi sebagai akibat batalnya formulir Pemesanan Unit Villa No. 85 tanggal 28 Agustus 2010, formulir Pemesanan Unit Villa No. 86 tanggal 28 Agustus 2010; Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 85 tanggal 29 Desember 2010, Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 86

Jika hal itu dilakukanmaka perkawinannya batal, dan menurut mazhab Hanafi perkawinanmenyebabkan rusaknya akad; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pada akad nikah Pemohon dengan PemohonIl terdapat larangan gothiiyan yang menyebabkan batalnya suatu perkawinanyaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan lakilaki lain, dengandemikian permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannyamenurut hukum ditolak; Menimbang, bahwa salah satu

Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islambahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dariperkawinan tersebut.

Oleh karena, Hakim telah menetapkan perkawinanPemohon dengan Pemohon II batal dan dari perkawinan para Pemohon telahlahir 1 (Satu) orang anak bernama Sulistiawati sebagaimana tersebut di atas,maka batalnya perkawinan para Pemohon tidak berlaku surut terhadap keduaanak tersebut dan anak tersebut merupakan anak sah Pemohon danPemohon II; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata dibidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai Hal. 9 dari 11 halamanPenetapan

No. 3233 K/PDT/2010mengakibatkan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;3.1.

LIMUKSAN adalahtidak sah dan cacat hukum ;Bahwa dengan demikian Judex Facti lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengakibatkan kelalaian itu) dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Bahwa dengan tidak cermatnya Judex Facti sebagaimana yangPemohon Kasasi uraikan di atas yang tentunya mengakibatkan JudexFacti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh undangundang,maka putusan yang diambil Judex Facti dalam perkara ini haruslahdibatalkan ;Menimbang

sengketa berdasarkan Akte Hibah di muka PPAT, lagipula keberatankeberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapanhukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalammemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

menghukum dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) adalah sangat berat dan lagi secara hukum besarnyatuntutan ganti kerugian karena pencemaran nama baik harus ditinjau darikedudukan sosial pengadu di masyarakat (vide putusan Mahkamah AgungR.I No. 196 K/Sip/1974) adalah sangat berat dan tidak adil bagi TergugatIl/Pemohon Kasasi;bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan UndangUndang yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya

No. 1492 K/Pdt/2006diwajibkan oleh peraturan UndangUndang yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal manatidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahanpenerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiandalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutanatau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Haltersebut berakibat batalnya akad nikah yang telah dilaksanakan;2.

Pasal 75 huruf a dan b, dan Pasal 76Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surutterhadap :1. Anakanak yang lahir dari perkawinan tersebut;2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad;Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Padt.P/2021/PA.TSe3.

Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antaraanak dengan orang tuanyaDan dalam perkara a quo, tidak berlaku surut terhadap Ima Shabirayang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, yang Undangundang tersebut diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon Il;Mengingat, semua pasal dalam

Putusan Nomor 553 kK/Pdi/201410.11.12.Negara Republik Indonesia;Menyatakan tidak sahnya atau batalnya menurut hukum tentangpembagian tanah obyek gugatan Para Penggugat menjadi 6 (enam)pemilik, knususnya yang telah dilakukan oleh Tergugat dan/ atau olehTergugat XVII, dan/atau yang sekarang telah menjadi penguasaan(dengan bukti berupa sertifikat dan/atau karena berdasarkan waris danhibah) oleh Para Tergugat lainnya dalam perkara ini, kecuali terhadapTurut Tergugat I;Menyatakan tidak sahnya dan batalnya

atas nama Para Tergugat tersebut, sebagaimana yang telahdisebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat dan/atau terhadap suratatau dokumen hukum lainnya;Menyatakan batalnya menurut hukum, tentang penguasaan tanah dari sisaobyek gugatan Para Penggugat, oleh Para Tergugat sampai denganTergugat XVI;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat XVII, untuk menyerahkantanahnya yang sedang dan/atau telah dikuasainya kepada paraPenggugat, dengan tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugatsebagai pemiliknya

yang sah secara hukum sebagai warisan dari bapakkandungnya yang bernama Bapak Rasidin bin Wangsadipura;Menyatakan secara hukum, batalnya atau tidak sahnya menurut hukum,pembuatan dan/atau penerbitan sertifikatsertifikat dan/atau perbuatanhukum lainnya yang sejenisnya yang telah dilakukan oleh Para Tergugat (Isampai dengan XVI) terhadap obyek (sisa) tanah yang menjadi gugatanPara Penggugat a quo, baik dengan melalui fasilitas lembaga lain yangdalam hal ini Tergugat XVII dan/atau Turut Tergugat Il

Putusan Nomor 553 K/Pdi/2014Petitum 10Petitum 11Petitum 12Petitum 13Petitum 14yaitu: Tergugat sampai dengan Tergugat XVI),kecuali terhadap Turut Tergugat, dalam perkara ini;Menyatakan batalnya menurut hukum, tentangpenguasaan tanah dari sisa obyek gugatan ParaPenggugat, oleh Para Tergugat sampai denganTergugat XVI;Menghukum Tergugat sampai dengan TergugatXVII, untuk menyerahkan tanahnya yang sedangdan/atau. telah dikuasainya kepada ParaPenggugat, dengan tanpa beban apapun jugakepada Para Penggugat

sebagai pemiliknya yangsah secara hukum sebagai warisan dari bapakkandungnya yang bernama Bapak Rasidin binWangsadipura;Menyatakan secara hukum, batalnya atau tidaksahnya menurut hukum, pembuatan dan/ataupenerbitan sertifikatsertifikat dan/atau perbuatanhukum lainnya yang sejenisnya yang telahdilakukan oleh Para Tergugat (I sampai denganXVI) terhadap obyek (sisa) tanah yang menjadigugatan Para Penggugat a quo, baik denganmelalui fasilitas lembaga lain yang dalam hal iniTergugat XVII dan/atau Turut

Pemohon Kasasi/ Penggugatdalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :e Bahwa pasal 30 UU No.14 tahun 1985 jo UU No.5 tahun 2004 jo UU No. tahun2009 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung dalam tingkat kasasimembatalkan putusan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangb Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.c Lalai memuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan.e Bahwa berdasarkan alasan kasasi sebagaimana ditegaskan dalam UU tentangMahkamah Agung tersebut di atas, maka putusan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juli 2011 No 03/G/2011/PHI.PDG yangdimohonkan kasasi ini haruslah dibatalkan karena :Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan .

Bukti Penggugat telah melanggar syarat dan ketentuanPasal 2.6 dalam perjanjian, sehingga perjanjian tersebut telah memenuhisyarat dan ketentuan batalnya perjanjian.Bahwa posita 14, adalah tidak benar pada tanggal 04 Juni 2013menghubungi Notaris Richard Yerry Puryatma, SH.,M.Kn., sebab seingatTergugat datang ke Notaris Richard Yerry Puryatma, SH.

,M.Kn., melanggarperjanjian, adalah tidak benar, karena : Batalnya perjanjian tersebut adalah telah memenuhi syarat danketentuan batalnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 2.bdalam perjanjian, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaituPenggugat dan Tergugat , dan kebatalan tersebut telah memenuhisyarat dan ketentuan batalnya perjanjian, disebabkan oleh Penggugatyang melanggar ketentuan perjanjian yang dimaksud.

, maka tidak beralasan hukum dalil gugatanPenggugat pada poin 18.Bahwa posita 19, Tergugat menolaknya, karena pembatalanperjanjian tersebut bukan pembatalan sepihak, namun adanya syarat danketentuan batal dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.bdalam perjanjian adalah persetujuaan dan kesepakatan oleh Penggugat.Sehingga batalnya perjanjian tersebut disebabkan oleh perbuatanHalaman 28 dari 74 Putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT.DPS.Penggugat dan batalnya telah memenuhi syarat dan ketentuan

Sehingga tidaklah beralasan hukum/ tidaklah benarbahwa batalnya perjanjian dilakukan oleh Tergugat secara sepihak.Bahwa posita 20, mengenai Sita Jaminan (conservatoir beslag) atastanah milik Tergugat tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan.Karena tanah tersebut milik Tergugat , perjanjian telah memenuhi syaratdan ketentuan batal sebagaimana dimaksud pada pasal 2.6 dalamperjanjian dan kesepakatan lisan menganai akses jalan tersebut adalahtidak ada.

Sehingga syarat dan ketentuan batalnya perjanjianHalaman 31 dari 74 Putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT.DPS.telah terpenuhi. Maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04Pebruari 2013 adalah batal demi hukum.Bahwa setelah batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04Pebruari 2013, kemudian Penggugat mendalilkan adanya Tergugat telah menyepakati secara lisan mengenai pengurusan akses jalanmasuk kelokasi tanah obyek sengketa.

Bahwa dengan batalnya Perikatan (Ikatan) jual beli antara Penggugatdengan Tergugat dan II, maka Tergugat dan Il tidak mempunyai dasarhukum untuk menguasai objek perkara, apalagi tindakan Tergugat III dan IVyang menempati objek perkara tidak mempunyai hubungan hukum denganPenggugat.

No.185 PK/Pdt/20155 Perjanjian Nomor 10 tanggal 16 Desember 1992 (Bukti P.II atau samadengan T.1) dan Bukti T.2 yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 5Juli 1993;Bahwa menurut Pasal 5 Perjanjian Nomor 10 tanggal 16 Desember 1992(Bukti P.I atau sama dengan T.1) sebagaimana dikutipkan di atas, jelas yangmenjadi penyebab atau yang menjadi syarat batalnya perjanjian a quo adalahdikembalikannya uang Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Il yang telahditerima oleh Termohon Kasasi semula Penggugat sebesar

Maka dengan demikian baik Majelis Hakim Banding maupun MajelisHakim Agung telah khilaf dan nyatanyata keliru dalam membatalkan suatuperjanjian tanoa memperhatikan halhal yang menjadi syarat batalnya suatuHal. 10 dari 14 hal. Put.

No.185 PK/Padt/2015tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pengurusan sertifikattanah, hal ini tidak mengakibatkan batalnya perjanjian jual beli tersebut;Bahwa Putusan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan TinggiPadang yang telah dikuatkan oleh Judex Juris, ternyata tidak memerintahkanatau menghukum agar uang yang telah diterima Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),berikut denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Pasal 63 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 dan mengarahkan kepada para pihak dalammemberikan alasan gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat(2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut adalah Putusandengan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum,salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangHalaman 51 dari 221 halaman Putusan Nomor 474 K/TUN/2015undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Bahwa selain itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 35/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 22 April 2015 salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 131 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Pasal 30 UndangUndang Nomor : 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo.

TUNMDN tanggal 22 April 2015 dalam pertimbanganhukumnya mengenai Eksepsi Perubahan Gugatan Mengenai Subjek Penggugatdan Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum atau Cacat Formil atauMengandung Kesalahan pada halaman 35 dan 37 menyebutkan Eksepsi ParaTergugat Il Intervensi 1 s/d Tergugat Il Intervensi 6 adalah pertimbanganhukum dan Putusan yang keliru yang fatal dan lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/2018menyerahkan PIB Nomor 065517 tanggal 04 Juli 2014 (PIB definitif) tidakberakibat batalnya keputusan pembebasannya sehingga bea masuk danpajak dalam rangka impor yang harus dibayar nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21 Februari

Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean TanjungPerak sesuai Surat Keputusan Nomor:KEP3171/WBC.10/KPP.MP.01/2014, tanggal 26 Maret 2014, telahdibebaskan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:502/KM.4/2014, tanggal 26 Maret 2014, tentang Pembebasan Bea Masukdan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor BarangBerdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi kepada Terbandingdan atas keterlambatan menyerahkan PIB Nomor: 065517, tanggal 04 Juli2014 (PIB definitif) tidak berakibat batalnya

Putusan Nomor 278 B/PK/Pjk/2019PERTAMINA MEDCO E&P Tomori Sulawesi dan atas keterlambatanmenyerahkan PIB Nomor 061224 tanggal 24 Juni 2014 (PIB definitif) tidakberakibat batalnya keputusan pembebasannya sehingga bea masuk danpajak dalam rangka impor yang harus dibayar nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis

Cukai Type Madya Pabean TanjungPerak sesuai Surat Keputusan Nomor KEP3030/WBC.10/KPP.MP.01/2014tanggal 24 Maret 2014 telah dibebaskan dengan Surat Keputusan MenteriKeuangan Nomor 503/KM.4/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentangPembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak DipungutAtas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas BumiKepada JOB PERTAMINA MEDCO E&P Tomori Sulawesi dan atasketerlambatan menyerahkan PIB Nomor 061224 tanggal 24 Juni 2014 (PIBdefinitif) tidak berakibat batalnya

., telah lalai dan salah dalammenerapkan hukum yang bersalah dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganmengancam kelalaian itu) dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Bahwa dalam putusan Penagdilan Tinggi Agama Palu terkaitPerkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Pal, tanggal 7 Maret 2014,dalam memeriksa dan mengadili atas Putusan Pengadilan AgamaPalu Nomor 542/Pdt.G/2013/PA.Pal tanggal 11 Desember 2013tersebut, Putusan Pengadilan Agama Palu pada pertimbanganhukumanya

TingkatPertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan Pandilan TingkatPertama diambil alih dan menjadi pertimbangan tingkat banding,Bahwa berdasarkan fakta pertimbangan hukum pada PengadilanTingkat banding dalam halaman 4 (empat) tersebut, maka dapatdinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah lalaidan salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yangberlaku dan telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya

sebagaidasar putusan tersebut dan tidak pula memuat pasal tertentu dariperaturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumberhukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan TinggiAgama Palu yang telah menguatkan putusan Pengadilan AgamaPalu, adalah telah lalai dan salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

anggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusanPengadilan Negeri Singaraja tanggal 28 Nopember 2011 Nomor :59/Pdt.G/2011/pn.Sgr, dapat dipertahankan dan karenanyadikuatkan, kecuali mengenai petitum angka 8 (delapan)mengenai Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya,yang menurut Tergugat/Pembanding hal ini bertentangan denganpetitum angka 1 (satu) yang amarnya Mengabulkan gugatanPenggugat Konvensi untuk seluruhnya sehingga mengakibatkan batalnya

putusan tersebut ; noon enn anne $$$ 22 Menimbang, bahwa atas hal tersebut Pengadilan Tinggiberpendapat dicantumkannya petitum angka 8 (delapan)tersebut sebagai berkelebihan karena faktor kesalahanpengetikan (human eror), tetapi tidak mengakibatkan batalnya putusan aquo ; Menimbang, bahwa sebagai jalan keluarnya PengadilanTinggi mengeluarkan/menghilangkan petitum angka 8 (delapan)tersebut dari rangkaian amar putusan sehingga amar putusanselengkapnya seperti tersebut dalam putusan ini ; DALAM REKONPENSI

., tanggal14 April 2009 dibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan mengabulkan seluruhgugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya, oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusanyang bersangkutan (Pasal 30 (c) UndangUndang No. 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung yaitu: Bahwa putusan Pengadilan Tinggi MataramNo. 81/Pdt/2009/PT.Mtr., tanggal 26 Agustus 2009 yang telah menguatkanputusan Pengadilan Negeri Mataram

No. 82/Pdt.G/2008/PN.Mtr., tanggal 14April 2009 adalah putusan yang lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaiantersebut dengan batalnya Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 81/Pdt/2009/PT.Mir., tanggal 26 Agustus 2009 yang telah menguatkan putusanPengadilan Negeri Mataram No. 82/Pdt.G/2008/PN.Mtr., tanggal 14 April2009 tersebut karena judex facti tidak memperhatikan bahwa antara perkaraputusan terdahulu terdaftar No. 111/Pdt.G/1991/PN.Mtr

Bahwa keberatan karena lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan(Pasal 30 (c) UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danPerubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009yaitu: Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 81/Pdt/2009/ PI.Mtr., tanggal 26 Agustus 2009 yang telahmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 82/Pdt.G