Ditemukan 215 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-06-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. WIRAKARYA SAKTI
4836 Berkekuatan Hukum Tetap
  • apply if more than 50 percent of such income is used to satisfy claims by such persons(including interest, royalties, development, advertising, initialand travel expenses, and depreciation of any kind of businessassets including those on immaterial goods and processes) ,Dalam buku berjudul "Beneficial Ownership of Royalties in BilateralTax Treaties" yang ditulis oleh Carl P. du Toit dikutip tulisan KlausVogel (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 1997) yangmenyatakan sebagai berikut:Treaty benefits
    A person who enjoys the real benefits of ownership, eventhough the title to the property is in another name. Oftenimportant in tax treaties, as a resident of a tax treaty partnermay be denied the benefits of certain reduced withholding taxrates if the Beneficial Owner of the dividends etc. is residentof a third country (OECD Tax Glossary);2.
Register : 10-04-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI;
5338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam buku berjudul "Beneficial Omership of Royalties in Bilateral8.3.Tax Treaties" yang ditulis oleh Carl P. du Toit dikutip tulisan KlausVogel (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 1997) yangmenyatakan sebagai berikut:Treaty benefits should not be granted wth a view to a formal titleto dividends, interest, or royalties, but to the "real" title. In otherwords, the dispute of "form versus substance" should be decided infavour of "substance"...
    A person who enjoys the real benefits of ownership, eventhough the title to the property is in another name. Oftenimportant in tax treaties, as a resident of a tax treaty partnermay be denied the benefits of certain reduced wthholding taxHalaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor 218/B/PK/PJK/20149.10.11.rates if the Beneficial Omer of the dividends etc. is residentof a third country (OECD Tax Glossary);2.
Putus : 18-06-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Juni 2013 — THORSTEN OBST vs PT. ERICSSON INDONESIA, yang diwakili oleh Bassam Jawdat Saba, Presiden Direktur PT. Ericsson
10894 Berkekuatan Hukum Tetap
  • walaupun Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenaisyaratsyarat dan ketentuan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,Penggugat masih juga belum mendapatkan Perjanjian Kerja yang sudahditandatangani ;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Tergugat kembali mengirimkansurat elekronik yang menyampaikan bahwa Tergugat akan kembali melakukanrevisi terhadap syaratsyarat dan ketentuan kerja dalam Perjanjian Kerja WaktuTertentu. yang diajukan Penggugat, khususnya pada bagian "ManfaatPermulaan (start up benefits
    Tunjangan permulaan (start up allowance) sejumlah 1 (satu) bulan gaji,yakni sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), sesuai SuratPenawaran Kerja pada bagian "Manfaat Permulaan" (start of benefits) ;B.
Register : 25-10-2012 — Putus : 25-06-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juni 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS;
4423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam buku berjudul "Beneficial Ommership of Royalties in BilateralTax Treaties" yang ditulis oleh Carl P. du Toit dikutip tulisan KlausVogel (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 1997) yangmenyatakan sebagai berikut: "Treaty benefits should not be grantedwth a view to a formal title to dividends, interest, or royalties, but tothe "real" title. In other words, the dispute of "form versus substance"should be decided in favour of "substance"...
    A person who enjoys the real benefits of omership, even thoughthe title to the property is in another name. Often important in taxtreaties, as a resident of a tax treaty partner may be denied thebenefits of certain reduced wthholding tax rates if the beneficialowner of the dividends etc. is resident of a third country (OECDTax Glossary);b.
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
6035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamCommentary tersebut di atas, disebutkanbahwa conduit company tidak dapat secaranormal menjadi beneficial owner, meskipunmerupakan pemilik penghasilan secara formal,jika dalam prakteknya mempunyai kekuasaanyang sempit atas penghasilan tersebut, hanyasebagai orang yang diberi kepercayaan belaka,atau sebagai pengadministrasi yang bertindakuntuk pihakpihak yang berkepentingan;Pengertian yang tercantum dalam OECD TaxGlossary dan IBFD International Tax Glossary,sebagai berikut:1) A person who enjoys the real benefits
    Putusan Nomor 1949/B/PK/PJK/2017is in another name Often important in taxtreaties, as a resident of a tax treaty partnermay be denied the benefits of certain reducedwithholding tax rates if the bene ficial owner ofthe dividends etc. is resident of a third country(OECD Tax Glossary);2) The term beneficial ownership is often used incontrast to legal ownership, where ownershiprights are split, the latter referring to the moreformal attributes such as registration, etc.
    (IBFDInternational Tax Glossary);Doktrin, oleh Klaus Vogel.bahwa dalam buku berjudul Beneficial Ownershipof Royalties in Bilateral Tax Treaties yang ditulisoleh Carl P. du Toit, antara lain dikutip tulisanKlaus Vogel (Klaus Vogel on Double TaxationConventions, 1997) yang menyatakan sebagaiberikut:Treaty benefits should not be granted with a viewto a formaltitle to dividends, interest, or royalties,but to the real title.
Putus : 29-11-2016 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — PETER ASHLEY BALL VS PT KALTIM PRIMA COAL
6663 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kaltim Prima Coal(Tergugat) Point 15.5 Condition of Employment Expatriate Employees yangdikutip sebagai berikut: Employees terminated for reasons other than formisconduct will be given a minimum of two (2) months notice written noticeand will be eligible for assignment completion benefits.
    Bahwa dalam Perjarulan Kerja yang dibuat oleh Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi, dim ana Perjanjian Kerja dimaksud juga telah diajukansebagai bukti di Persidangan dengan Kode Bukti P .3. yang dikutip danberbunyi sebagai berikut:Employees terminated for reasons other than for misconduct will begiven a minimum of two (2) months written notice and will be eligible forassignment completion benefits;Yang terjemahannya sebagai berikut:Pemutusan hubungan kerja untuk alasan selain daripada kesalahanakan
Putus : 11-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1634/B/PK/PJK/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA
184119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberadaan imbalan Jasa;Suatu jasa dikatakan telah diserahkan hak pemanfaatannya oleh pihakafiliasi, jika harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaat bagiWajib Pajak;Economic benefit test (paragraf 7.5 OECD TPG)Willing to pay test (paragraf 7.8 OECD TPG) No duplication of services (paragraf 7.11 OECD TPG) No incidental benefits (paragraf 7.12 OECD TPG) No shareholders activity (paragaraf 7.9 dan 7.10 OECD TPG).2.
    Keberadaan imbalan Jasa;Suatu jasa dikatakan telah diserahkan hak pemanfaatannya oleh pihakafiliasi, jika harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaat bagi WajibPajak;Economic benefit test (paragraf 7.5 OECD TPG)Willing to pay test (paragraf 7.8 OECD TPG) No duplication of services (paragraf 7.11 OECD TPG) No incidental benefits (paragraf 7.12 OECD TPG) No shareholders activity (paragaraf 7.9 dan 7.10 OECD TPG).2.
    Keberadaan imbalan Jasa;Suatu jasa dikatakan telah diserahkan hak pemanfaatannya olehpihak afiliasi, jika harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaatbagi Wajib Pajak;Economic benefit test (paragraf 7.5 OECD TPG)Willing to pay test (paragraf 7.8 OECD TPG) No duplication of services (paragraf 7.11 OECD TPG) No incidental benefits (paragraf 7.12 OECD TPG) No shareholders activity (paragaraf 7.9 dan 7.10 OECD TPG).2.
Putus : 07-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1762 B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DSM KALTIM MELAMINE
3915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPh Pasal 21Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1762/B/PK/PJK/2016yang kurang dilaporkan sesuai hasil pemeriksaan sehingga dikoreksi sesuaiUndangundang PPh Tahun 2000;> Menurut Pemohon BandingBahwa Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 21 berdasarkanekualisasi biaya di General Ledger (Buku Besar) dengan SPT Tahunan PPhPasal 21 dengan perincian sebagai berikut :Service and Industrial Clothing 32.167.417,00Wages and Salaries 15.515.861.252,00Bonuses 2.672.820.673.00Allowance and Sundry Benefits
    Ataspembentukan cadangan pesangon tersebut bukan merupakan Objek PPhPasal 21;Social Security BenefitsBahwa biaya yang dicatat dalam akun Social Security Benefits sebesarRp.5.160.934,00 merupakan biaya pembayaran iuran Jaminan Hari Tua;Bahwa Pasal 7 butir c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:15/PJ/2006 tanggal 23 Februari 2006 menyebutkan Bahwa "Tidak termasukHalaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1762/B/PK/PJK/2016dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah iuranpensiun yang
Putus : 19-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT Tbk
10381 Berkekuatan Hukum Tetap
  • meskipun merupakan pemilik penghasilan secara formal,jika dalam prakteknya ia mempunyai kekuasaan yang sempit ataspenghasilan tersebut, hanya sebagai orang yang diberi kepercayaan belaka,atau sebagai pengadministrasi yang bertindak untuk pihakpihak yangberkepentingan ;Bahwa dalam buku berjudul "Beneficial Ownership of Royalties in BilateralTax Treaties" yang ditulis oleh Carl P. du Toit dikutip tulisan Klaus Vogel(Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 1997) yang menyatakansebagai berikut;Treaty benefits
    dengan pemikiran yang terdapat dalam paragraf 9 dan 10OECD Commentary yang telah dibahas di atas;Bahwa sebagai referensi tambahan, meskipun istilah "beneficial owner"tidak pernah secara eksplisit didefinisikan dalam setiap P3B, tetapi dalamberbagai kamus pajak internasional terdapat beberapa pengertian yangsecara literal dapat digunakan sebagai bahan rujukan, misalnya penger tianyang tercantum dalam OECD Tax Glossary dan IBFD International TaxGlossary di bawah ini: A person who enjoys The real benefits
    Often important in Tax treaties,as a resident of a tax treaty partner may be denied The benefits of certainreduced withholding Tax rates if The beneficial owner of the dividendsetc. is resident of a third country (OECD Tax Glossary). The term benefi cial ownership is often used in contrast to legalownership, where ownership rights are split, the latter referring to themore formal attributes such as registrat ion. etc.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
5248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • OECD mendefinisikan beneficial owner sebagai A personwho enjoys the real benefits of ownership, even though thetitle to the property is in another name. Often important in taxtreaties, as a resident of a tax treaty partner may be deniedthe benefits of certain reduced withholding tax rates if thebeneficial owner of the devidens etc is resident of a thirdcountry;7.
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA >< EVA SUSANTI HANDOYO, DKK
206127
  • We look forward to a mutuallypositive and beneficial partnership with Inalum that will continue to providesubstantial benefits to the people of Papua; the Republic of Indonesia; and toour local employees, suppliers and contractors while generating attractivereturns for our shareholders.Yang terjemahannya berbunyi :Perjanjian ini menandai tonggak penting menuju pembentukankemitraan jangka panjang baru dengan Republik Indonesia untukmemberikan stabilitas jangka panjang bagi operasi PT Freeport Indonesia.Melalui
    JKTA Benefits & HR Support.Bahwa Para Penggugat Rekonpensi saat ini belum memasuki usia pensiundan pembayaran gaji oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para PenggugatRekonpensi tetap diberikan hingga saat ini, hal ini menunjukkan tidak terjadipemutusan hubungan Kerja kepada Para Penggugat Rekonpensi.Bahwa Tergugat Rekonpensi ternyata telah memperoleh Izin UsahaPertambangan Khusus hingga 2021 dan telah mendapatkan perpanjanganhingga 2041 dengan izin eksport konsentrat sesuai SK IUPK No. 413K/30/MEM/2017
    JKTA Benefits &HR Support dan Engineer, Business Systems, dan menerima upah terakhirbervariasi tergantung masa kerja dan jabatan (Bukti P2A,P2B,P4A, P4B, P6A, P6B, P8A, P8B, P61A s/d P64B, dan Bukti T31 s/d T46);Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat atas setatushubungan kerja, masa kerja, jabatan dan upah Para Tergugat di atas tidak adabantahan sesuai dengan point 34 dan point 35 halaman 16, Jawaban ParaTergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugatmemberikan pengakuan
    JKTA Benefits & HR Support danEngineer, Business Systems, dan bervariasi mulai dari masa kerja minimal 6tahun 1 bulan sampai dengan yang tertinggi 16 tahun 1 bulan sampai dengantanggal 1 Januari 2019 (Bukti P1, P3, P5 dan P7), gaji terakhir Para Tergugatbervariasi tergantung masa kerja dan jabatan (Bukti P2A,P2B,P4A, P4B, P6A, P6B, P8A, P8B, P61A s/d P64B, dan Bukti T31 s/d T46), sehinggaterhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwaberkaitandengan masa kerja, jabatan dan upah Para
Register : 24-06-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Tpg
Tanggal 27 Desember 2016 — NICHOLAS MARK OGDEN( Penggugat) PT. BINTAN LAGOON RESOR ( Tergugat)
10533
  • Villa membershipprivileges, benefits and entitlementsshall be similar to the privileges,benefits and entitilements of the SocialVacation Membership (hereinafterdefined as Hotel Membership).i) OwnerOccupied Villas :The Second Party shall be regardedto have a roaming Villa Membershipwherein the Second Party maytransfer his membership benefits tohis authorized representative.
    Tpg Ox Kutipan Pasal Terjemahannya dalamPerjanjian Pengelolaan Vila Bahasa Indonesiaholders for his Villa Membership, his pemegang' kartu. utama.membership shall be regarded as a Dalam hal Pihak Keduaroaming Villa Membership wherein tidak memilih 3 (tiga)the Second Party may then transfer perwakilan sebagaihis membership benefits to his pemegang Kartuauthorized representative making use Keanggotaan Vilanya,of that Participant's FreeStay days. keangotaannya dianggap sebagai Keanggotaan Viladapat berpindahyangdimana
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1804/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA
38118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cost AI (60,649.23)610105 Inter/Intra co Overhead Charge Outs 390,077.32610110 Inter/Infra co Real Estate Charge Out 18,279.22610115 Intei/Intntco Co IT Charge Outs 73.55610150 FICOI/C Cost Allocation 117,853.26610151 FICO JjC Short Term Rentals 31,443.93610152 PICO JjC Services (679,052.91)610153 FICO I/C Software Charges 1,627.97610154 FICO I/C Maintenance/Repair 1,177,262.93610156 FICO I/C GTJB Charges 142,460.75610120 Distribution of Actual Labor 1,369,997.06610125 Distribution of Burdens and Benefits
    tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPhdan PPN JKPLN terhutang;Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1804 B/PK/PJK/2016 Akun 610156 FI CO F/C GUB Charges merupakan tagihan dari perusahaanafillasi sehubungan dengan penggunaan server dan network, jasapemeliharaan dan konsultan IT yang dilakukan di luar negeri dan atastagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh danPPN JKPLN terhutang; Akun 610120 Distribution of Actual Labor, 610125 Distribution of Burdensand Benefits
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1205/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA
6769 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Given that the licenseewill have to undertake investments or otherwise incur expendituresto use the licence it has to be determined whether an independententerprise would be prepared to pay a licence fee of the givenamount considering the expected benefits from the additionalinvestments and other expenditures likely to be incurred;Paragraf 6.15:This analysis is important to ensure that an associated enterprise isnot required to pay an amount for the purchase or use of intangibleproperty that is based
    Terkait dengan analisa kesebandingan dalam rangkamenguji kewajaran royalti, seharusnya dilakukan analisiskesebandingan dengan mempertimbangkan specialfactors dalam menguji kesebandingan royalti sesuaiparagraf 6.20 OECD TP Guidelines yang antara lainmeliputi kesebandingan atas expected benefits from theintangible property (possibly determined through a netpresent value calculation), any limitations on thegeographic area in which rights may be exercised; exportrestrictions on goods produced by virtue
    Given that thelicensee will have to undertake investments or otherwise incurexpenditures to use the licence it has to be determined whether anindependent enterprise would be prepared to pay a licence fee ofthe given amount considering the expected benefits from theadditional investments and other expenditures likely to be incurred;Paragraf 6.15:This analysis is important to ensure that an associated enterpriseis not required to pay an amount for the purchase or use ofintangible property that is based
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1186 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
4148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • OECD mendefinisikan beneficial owner sebagai A person who enjoysthe real benefits of ownership, even though the title to the property isin another name. Often important in tax treaties, as a resident of a taxtreaty partner may be denied the benefits of certain reducedwithholding tax rates if the beneficial owner of the devidens etc isresident of a third country.7.
Register : 27-07-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 15-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3438/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
176
  • Fotokopi offer letter salary & benefits yangdikeluarkan oleh PT Geinshou Harmoni Santosa, bukti surat tersebuttelah diberi metersaksi cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesusaksi I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan AgamaJakarta Selatan Nomor 1215/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal 25 Juli2018, bukti surat tersebut telah diberi metersaksi cukup dan telahHal. 9 dari 21 hal.
Register : 09-09-2009 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44768/PP/M.XII/15/2013
Tanggal 29 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
180130
  • bahwa selain itu Article 1 paragraf 21.3 menyatakan bahwa:"The following provision aims at denying the benefits of the Convention with respect to income tlto low or no tax under a preferential tax regime:1.
    The benefits of this Convention shall not apply to income which may, in accordance with the othof the Convention, be taxed in a Contracting State and which is derived from activities the petwhich do not require substantial presence in that State, including:a) such activities involving banking, shipping, financing, insurance or electronic commerce activitb) activities involving headquarter or coordination centre or similar arrangements providing compadministration, financing or other support; orc)
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUNUNG SAWIT BINA LESTARI
4828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1553/B/PK/PJK/2016 Uraian Menurut Pemohon BandingPenghasilan neto cfm SPT Pemohon Banding 139.727.461.294Koreksi yang disetujui Pemohon BandingBiaya salary, wages and benefits 55.359.996Biaya security 50.483.814Biaya transportasi 158.246.402Provision for postemployement benefits 24.812.050Miscellaneous 163.558.342 Sundry Income 70.000.000Penghasilan neto 140.249.921.898Kompensasian Kerugian Penghasilan kena pajak 140.249.921.000PPh Terhutang10% * Rp50.000.000 5.000.00015% * Rp50.000.000
Putus : 30-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
4420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • OECD mendefinisikan beneficial owner sebagai A person who enjoysthe real benefits of ownership, even though the title to the property isin another name. Often important in tax treaties, as a resident of a taxtreaty partner may be denied the benefits of certain reducedwithholding tax rates if the beneficial owner of the devidens etc isresident of a third country.7.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INDOSAT Tbk
365217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • meskipun merupakan pemilik penghasilan secara formal,jika dalam prakteknya ia mempunyai kekuasaan yang sempit ataspenghasilan tersebut, hanya sebagai orang yang diberi kepercayaan belaka,atau sebagai pengadministrasi yang bertindak untuk pihakpihak yangberkepentingan ;Bahwa dalam buku berjudul "Beneficial Ownership of Royalties in BilateralTax Treaties" yang ditulis oleh Carl P. du Toit dikutip tulisan Klaus Vogel(Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 1997) yang menyatakansebagai berikut:Treaty benefits
    dengan pemikiran yang terdapat dalam paragraf 9 dan 10OECD Commentary yang telah dibahas di atas;Bahwa sebagai referensi tambahan, meskipun istilah "beneficial owner"tidak pernah secara eksplisit didefinisikan dalam setiap P3B, tetapi dalamberbagai kamus pajak internasional terdapat beberapa pengertian yangsecara literal dapat digunakan sebagai bahan rujukan, misalnya penger tianyang tercantum dalam OECD Tax Glossary dan IBFD International TaxGlossary di bawah ini: A person who enjoys The real benefits
    Often important in Tax treaties,as a resident of a tax treaty partner may be denied The benefits of certainreduced withholding Tax rates if The beneficial owner of the dividendsetc. is resident of a third country (OECD Tax Glossary). The term benefi cial ownership is often used in contrast to legalownership, where ownership rights are split, the latter referring to themore formal attributes such as registrat ion. etc.