Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP626/WPJ.31/2014 tanggal 26 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00021/207/10/922/13 tanggal05 Desember 2013, sehingga perhitungan Pajak yang harus dibayarsebesar Rp555.000.000,00 menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah) atau Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Desember 2014;Menimbang

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP626/WPJ.31/2014 tanggal 26 Juni 2014, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00021/207/10/922/13tanggal 05 Desember 2013 atas nama PT Soe Makmur Resources,Halaman 3 dari 6 halaman.

pekerjaan pengawasan pembangunan KonstruksiRumah Adat:Dasar penentuan harga pembersihan lokasi;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tahun Anggaran 2014;Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) Nomor 0165/SPPLS/1.01.01/2014;Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) Nomor 0165/SPPLS/1.01.01/2014;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 0165/SPPLS/1.01.01/2014;Surat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Lembar Kontrol TahunAnggaran 2014;Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa

(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPPLS/1.1.1.1/2014tahun 2014:Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPPLS/1.1.1.1/2014tahun 2014:Halaman 3 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/201812.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.29.26.27.28.29.Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPPLS/1.1.1.1/2014 tahun2014;Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;Lembar Check List Kelengkapan Dokumen

Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPPLS/1.1.1.1/2014tahun 2014:Halaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor 930 K/PID.SUS/201811.12.13.14.15.16.ive18.19.20.21.22.23.24.29.26.27.28.29.Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPPLS/1.1.1.1/2014tahun 2014;Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0165/SPPLS/1.1.1.1/2014 tahun2014;Lembar Penelitian

Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.01.02/ 392/ SPP/ XI/ LSBJ/B2009,tanggal 09 Desember 2009, Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD denganjumlah dana Rp 11.580.325.650, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDALENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis KegiatanIr. SUHDRIK M. ADU;14.

Asli 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran langsung barang danjasa (SPP LS Barang dan Jasa ) Nomor : 2.01.02/394/SPP/XII/LSBJ/B2009,tanggal 09 Desember 2009 , surat pengantar kepada Yth Pengguna AnggaranSKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao ditempat, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 5.090.909,, (lima JutaSembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) tanda tangan BendaharaPengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui PejabatPelaksana Teknis

Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.01.02/ 394/ SPP/ XII/LSBJ/B2009,tanggal 09 Desember 2009 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD denganjumlah dana Rp 11.580.325.650, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDALENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis KegiatanIr. SUHDRIK M. ADU;24.

Bahwa adapun amar Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi InformasiJawa Barat register nomor : 874/PTSNMK.MA/KJJBR/X1/2016 tertanggal29 November 2016 adalah sebagalberikut :AMAR PUTUSANMemutuskane Mengabulkan permohonan Pemohon untuksebagian ;e Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan dan barang danjasa yang terdiri1.

Matrsa Perkasa Utama, yang terdiri daripengadaan barang danjasa yang terdiriHalaman 7 dari 46 halaman Put. No. 14/G/KI/2017/PTUN.BDG1. Photocopi (dilegalisir) Surat Faktur Pembelian Mobil PemadamKebakaran. 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn2. Photocopi (dilegalisir) Surat sertifikat kepemilikan, berupa SuratBukti, Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan nomorFEGIISTIYE.. j~~ nnn nnn nem minnie nnnnmnmennnmnmenenmamaninmnnnn3. Photoopi (dilegalisir) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK.) ;4.

Matra Perkasa Utama beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya, merupakan informasidikecualikan ;e Menyatakan babwa salinan dokumen pengadaan barang danjasa yang terdiri1. Berita acara Pemeriksaan Admnistrasi berikut lampirannya Suratperjanjian Kontrak(Pemborongan). j2n2n nn nnn nenennnnee2. Gambar model mobil yang dibuat Konsultan Perencana dan disetujuipenggunaANQQAMAN, 22 nne anne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn3. Surat perjanjian mulal4. Berita acara pembayaran berikutlampirannya. ;5.

No. 2443 K/Pid.Sus/201357.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa No. 907/PGDP/OTSUS/257/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;58.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 1 Desember 2010 ;59.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas TerminKedua (terakhir) 95% sebesar Rp120.037.800,00 ;60.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PGDP/Otsus/255/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;61.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas BiayaPemeliharaan

No. 172/TIMPHO.NR/VV2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;79.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang danJasa Nomor 145/TIMPHO/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;80.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor145/TIMPHO.WILI/V/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;81.1 (satu) lembar Asli Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi No.145/TIMPHO.WILI/V/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;82.1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Pekerjaan Selesai 100% (PHO) PaketPekerjaan Pengaman Tebing

No. 2443 K/Pid.Sus/201317.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) rincian No. 232/BLA/2010 tanggal28 Juli 2010 ;18.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa No. 02/SPPDP.NR/OTSUS/4/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;19.1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 28 Juli 2010 ;20.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang MukaKerja 20% sebesar Rp240.075.600,00 tanpa tanggal Juli 2010 ;21.1 (satu) lembar

No. 2443 K/Pid.Sus/201335.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 510/BLA/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;36.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)No. 510/BLA/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;37.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) rincian No. 510/BLA/2010 tanggal4 Oktober 2010 ;38.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPPLS Barang danJasa No. 907/PGDP/OTSUS/029/2010 tanggal 4 Oktober 2010

No. 2443 K/Pid.Sus/201315.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor232/BLA/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;16.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)No. 232/BLA/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;17.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) rincian No. 232/BLA/2010 tanggal28 Juli 2010 ;18.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa No. 02/SPPDP.NR/OTSUS/4/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;19.1

Bahwa penggugat telah mendaftarkan diri menjadi salahsatu peserta yang mengikuti lelang Pengadaan Barang danJasa Pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi JaringanReklamasi Rawa dan Tambak, DR. Kubu Komplek 5.650 Ha.,Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sumberdana APBNTA.20115 ++ +22 22 ee eee 3. Bahwa pendaftaran telah dilakukan penggugat sesuaiprosedur dan ketentuan yang diatur berdasarkan peraturanperundang undangan yangBerlakU $2 = 2sn8 5 ece s ahe somes eee eee ee eR eRe BHR Se4.

Bahwa dari harga Pagu yang ditawarkan oleh PejabatPembuat Komitmen sebesar Rp.3.010.952.000,00, (tigamilyar sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh dua riburupiah), yang telah diumumkan oleh Ketua PanitiaPengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di kantor BalaiWilayah Sungai Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat,Penggugat menawar dalam dokumen penawaran yang telahdisampaikan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang danJasa Pemerintah dengan harga koreksi sebesar Rp.1.776.689.000,00, (satu) milyar tujuh ratus

No.471/B/PK/PJK/2010Kedua Atas Undang Undang Nomor 8Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah ;c.

Bahwa pengertian Jasa dan Jasa Kena Pajakmenurut ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahadalah tidak sama dengan apa yang dimaksud dandiatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor 11Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah serta dalam ketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang ' PerubahanKedua Atas Undangundang

Bahwa dari tabel perbandingan pengertian Jasa danJasa Kena Pajak tersebut pada huruf a di atas,dapat diketahui1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaibahwa Undang Undang Nomor 8 TahunBarang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah belummengatursecarategastentangJasa Maklontermasuk dalam penggolongan Jasa Kena Pajak ;c.

No.471/B/PK/PJK/2010Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah telah diberlakukan sebagaiundang undang yang merubah isi danketentuan Undang Undang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah ;.

Bahwa dengan demikian, atas Jasa Maklondimaksud terutang Pajak Pertambahan Nilai yangditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal4 huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang= danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 18 = Tahun 2000, yaitu ditentukanberdasarkan tempat dimana penyerahan Jasa KenaPajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimanapemanfaatannya terjadi ;2.11.

sigaret kretek mesin,dimana (satu) batang filter panjang 12 cm digunakan untuk 6 (enam)batang rokok @ 2 cm;bahwa atas selisih pemakaian berdasarkan hasil analisa uji pemakaian filteryang merupakan koreksi Terbanding yakni sebesar Rp.284.316.222,00tersebut dianggap sebagai produksi rokok, dijual, dan Pajak PertambahanNilainya dikalikan dengan tarif efektif 8,4%;bahwa berdasarkan analisa dan anggapan tersebut Terbanding menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, danketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP1771/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 19 Oktober 2011, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45561/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanTergugat Nomor : KEP1413/WPJ.04/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentangPengurangan Sanksi Administrasi Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor : 00007/207/10/019/2011 tanggal 15 Nopember 2011 Masa Pajak Juni2010;: bahwa terhadap

Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Juni 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan PenguranganSanksi Administrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor =:00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni 2010 Nomor0086/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari jawaban Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang danJasa

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT013068.99/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 4 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP04289/NKEB/WPJ.08/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP04289/NKEB/WPUJ.08/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

XIIA/99/2017 Tanggal 12 Juni 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP0035.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00017/107/09/091/12 Tanggal 13 Nopember 2012 MasaPajak

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0035/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00017/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 MasaPajak Januari 2009 oleh Majelis Hakim

mengajukansurat tanggapan tanggal 27 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006549.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00718/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 20 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang danJasa

nama Penggugat NPWP: 02.492.685.9722.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00718/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang danJasa

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01459/NKEB/WPJ.01/2017, tanggal 15 November 2017 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00431/107/16/123/16, tanggal 5 Desember 2016 Masa PajakJanuari 2016;3.

Membatalkan Surat Taginan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2016 Nomor 00431/107/16/123/16, tanggal5 Desember 2016, atas nama PT Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Tapian Sumber Hidup Berita Acara Pembukaan Penawaran Hasil Pembukaan Penawaran Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran Daftar Pemasukan Penawaran Formulir Pendaftaran Tanda Terima Dokumen Pengadaan Barang dan Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PT PAL Jasa Pemerintah Pokja Pengadaan Barang danJasa tanggal 04 Juni 2012 PT Kurnia ParmindoSejati Tanda Terima Dokumen Pengadaan Barang danJasa Pemerintah Pokja Pengadaan Barang danJasa tanggal 04 Juni 2012 PT Mira Husada Mulia Tanda Terima

Dokumen Pengadaan Barang danJasa Pemerintah Pokja Pengadaan Barang danJasa tanggal 04 Juni 2012 PT CV Adhita Pratama Tanda Terima Dokumen Pengadaan Barang danJasa Pemerintah Pokja Pengadaan Barang danJasa tanggal 04 Juni 2012 PT Menjana BanggaiFarma Tanda Terima Dokumen Pengadaan Barang danJasa Pemerintah Pokja Pengadaan Barang danJasa tanggal 04 Juni 2012 PT Indo Takwa Sarana Tanda Terima Dokumen Pengadaan Barang danJasa Pemerintah Pokja Pengadaan Barang danJasa tanggal 04 Juni 2012 CV Sang Timur

Jaya Tanda Terima Dokumen Pengadaan Barang danJasa Pemerintah Pokja Pengadaan Barang danJasa tanggal 04 Juni 2012 PT Tapianta SumberHidup Tanda Terima Dokumen Pengadaan Barang danJasa Pemerintah Pokja Pengadaan Barang danJasa tanggal 01 Juni 2012 CV Mapan Mandiri Tanda Terima Dokumen Pengadaan Barang danJasa Pemerintah Pokja Pengadaan Barang danJasa tanggal 31 Mei 2012 CV Cahaya Data Isian Pendaftaran CV Sang Timur Jaya Data Isi Pendaftaran PT Indo Takwa Sarana Data Isi Pendaftaran PT Tapianta Sumber

SPM :904/111/SPMLS/DISDIKPORA tanggal 31 Mei 2010 ; Berita AcaraSerah Terima Barang Nomor : 09/PL.176/PPTKPORA/2010 tanggal17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 904/111/SPMLS/DISDIKPORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar ; SuratPermintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/111/SPPLS/DISDIkPORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita AcaraKemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor :09/PL.166/PPKPORA/II/2010 tanggal

) Nomor 904/ /SPPLS/DISDIKPORA tanggal 19 Maret 2010;Fotocopy yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor 904/ /SPPLS/DISDIKPORA tanggal 19 Maret 2010;Fotocopy yang dilegalisir Rencana Penggunaan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor 904/ /SPPLS/DISDIKPORA tanggal 19 Maret 2010;Fotocopy yang dilegalisir Surat Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 106 Tahun

) Nomor 904//SPPLS/DISDIKPORA tanggal 19 Maret2010;Fotocopy yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor 904//SPPLS/DISDIKPORA tanggal 19 Maret 2010; Fotocopy yang dilegalisir Rencana Penggunaan SuratPermintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSHal. 77 dari 230 hal.

) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPPLS/DISDIKPORA tahun 2010 ; Fotocopy yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPPLS/DISDIKPORA tahun 2010;Hal. 132 dari 230 hal.

Putusan Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor 904//SPPLS/DISDIKPORA tanggal 19 Maret2010;Fotocopy yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor 904//SPPLS/DISDIKPORA tanggal 19 Maret2010; Fotocopy yang dilegalisir Rencana Penggunaan SuratPermintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 904/ /

Dengan mengadili sendiri: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP0043.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00025/107/09/091/12 Tanggal 13 Nopember 2012 MasaPajak September 2009 atas nama: PT Trakindo Utama, NPWP:02.025.873.7091.000 adalah tidak sesuai dengan

nama Penggugat, NPWP: 02.025.873.7.091000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP0043/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112270.99/2013/ PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 5 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00283/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal24 Maret 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang DanJasa

Putusan Nomor 2652/B/PK/Pjk/2018(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00283/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 24 Maret 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00131/107/13/092/16 tanggal13 Oktober 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP00033/WPJ.19/ KP.0203/2016 tanggal 20Desember

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00471/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor00017/277/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak November2014;3.

Menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean PemohonBanding untuk Masa Pajak November 2014 menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

No. 416 K/Pid.Sus/201414.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25:1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19Oktober 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19Oktober 2009 (ringkasan) (asli) ;1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uangmuka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen

(SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal28 Desember 2009 (ringkasan) (asli) ;Hal. 35 dari 52 hal.

(SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal28 Desember 2009 (ringkasan) (asli) ;Hal. 40 dari 52 hal.

Bahwa yang menjadi dasar hukum pembentukan danpenerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor302/KMK.04/1989 tersebut adalah UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sertaPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentangPengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JasaKena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong;b.

Bahwa namun demikian pada UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PenyerahanJasa Maklon tersebut digolongkan sebaqai PenyerahanBarang Kena Pajak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1huruf d butir c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 besertaPenjelasannya, yang menyebutkan:Pasal 1 huruf d Butir cDalam undangundang ini yang dimaksud dengan:d.

Putusan Nomor 761/B/PK/PJK/2011tersebut terjadi, dalam hal ini adalah UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;i.

Putusan Nomor 761/B/PK/PJK/2011Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang danJasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai(selanjutnya disebut PP 144 Tahun 2000), menyebutkan:Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaiadalah:a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;b. Jasa di bidang pelayanan sosial;c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usahadengan hak opsi;.

ConsumptionPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas seluruh konsumsi dalamnegeri atas barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang danJasa, tanpa membedakan asal barang dan/atau jasa tersebut,apakah diproduksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri;d. Indirect Taxe. Beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk forwardshifting maupun backuvard shifting,Prinsip yang berkaitan dengan yuridiksi atau kewenanganpemungutan pajak, yaitu:1.