Dan dalam pasal 23 ayat(1) Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokHalaman 20 dari 28 Putusan Nomor 30/Pat.G/2018/PN BonAgraria menyebutkan bahwa "hak milik, demikian pula setiap peralinan, hapusnyadan pembebanannya dengan hakhak lain harus diaftarkan menurut ketentuan yangdimaksud dalam pasal 19", dan didalam ayat (2)nya disebutkan bahwa"pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan

., dengan NomorSurat No.006/MS&MS/11/2015 tertanggal 27 Pebruari 2015, tetapi sampaidengan gugatan ini diaftarkan tidak mendapatkan tanggapan terhadap suratPenggugat a quo, sehingga nyatanyata tepat dan berdasar hukum dalil ParaTergugat terkait terdapat kurangnya pihak dalam gugatan a quo4.

Bahwa merujuk kepada ketentuan pasal 18 ayat (1) UU No.3 Tahun 1992 yangberbunyi:4.01 Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya,daftar upah perubahanperubahannya dan daftar kecelakaan kerja diperusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri ;Dan merujuk pada penjelasan pasal 18 ayat (1) UU No.3 Tahun 1992 maka Datakaryawan yang ada di CV Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam yang telah dibuatdan diaftarkan oleh Bpk.Sipon pada tanggal 22 Maret 2010, telah jelas Ahli warisberhak

perkara ini dapat segera diputus dandikabulkan.Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan yang intinyatidak keberatan terhadap permohonan cerai talak Pemohon dan memohonagar gugatan Rekonvensinya dikabulkan.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelismenunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satukesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMDALAM KONVENSIDALAM PROVISIMenimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa mendalilkan bahwasejak perkara ini diaftarkan

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.17.Bahwa pada tanggal 13 April 2015 PT.Sapta Lestari Perdana/ Tergugat Iltelah mengajukan Perlawanan yang telah diaftarkan pada PengadilanNegeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor228/PDT.Plw/2015/PN.JKT.Sel. terhadap Penetapan pelaksanaan lelangeksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 32/Eks.Pdt/2014 Jo.

dijaminkan secara Fidusia harus dibuatdi depan Notaris dan didaftarkan pada kantor fidusia untuk mendapatkansertifikatnya, sehingga tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan atauterjadi perjanjian fidusia dibawah tangan ;Bahwa yang berhak untuk mendaftarkan jaminan fidusia ini adalahpemberi kredit dalam hal ini koperasi Swamitra flamboyan sendiri danbukan notaris yang harus mendaftarkan ke kantor fidusia ;Bahwa yang negara akan mengalami kerugian jika jaminan Fiducia tidakdidaftarkan ;Bahwa jika tidak diaftarkan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Akta Pendaftaran PutusanArbitrase Internasional No. 05/PDT/ARBINT/2016/PN.JKT.PST tertanggal 20 Juni2016 (Bukti T15), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan AbritraseInternational Final Marina Bay telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat;c.

Advokat pada Law Firm Agustian Sugiarto & Partners, yangberalamat di Dusun Sukaresmi No 69 RT 008 RW 002 Desa Mekar JayaKevamatan Compreng Kabupaten Subang Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasayang telah diaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 09/KHADVSBY/X1/2018 tanggal 14 November 2018;Pengadilan Negeri Tersebut ;Setelah membaca1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No: 276/Pen.Pid/2018/PN. Sngtanggal 08 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;2.

;:Menimbang, bahwa dilihat dari tanggal terbitnya obyeksengketa kesatu Ssampai dengan obyek sengketa ketiga yaitutanggal 25 Juni 2018, sedangkan obyek sengketa keempatditerbkan tanggal 2 Juli 2018, dan terhadap pengajuan gugatansengketa Tata Usaha Negara ini diajukan dan diaftarkan diPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 1 Agustus 2018adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yangdimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang

No.20 Kebayoran BaruJakarta Selatan, berdasarkan surat kuasakhusus yang terdaftardiKepaniteraanPengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor :38/SK/2016/PN.Bau,semuladisebutTERGUGAT ,sekarang disebutTERBANDING2.KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAWANNEGARA (KPPN),Baubau di Jalan Anoa,Kokalukuna Kota Baubau Sulawesi Tenggara,dalam hal ini diwakili oleh Dr INDRA SURYA,SH.LLM, Dkk, dari biro bantuan hukumKementerian Keuangan Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22Februari 2016, yang diaftarkan

makaiameskipuntidakdiajukantangkisankarena ketidakwenangannya, karenajabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenangBahwa terlihat sangat jelas dari Posita Penggugat dalam Gugatannya halaman10 V Dasar Dan Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan angka 1 yang padapokoknya menyebutkan :Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah di daerah sawangan danBojongsari Kota Depok seluas kurang lebih 250 Ha berdasarkan SuratPelepasan Hak Atas Tanah Grapan tanggal 17 Maret 2007 antara M.AHENDRO dan PENGGUGAT dan telah diaftarkan

Gugatan haruslahsebagai pihak yang benarbenar berhak dan mempunyai kualitas sebagaiPenggugat dimana apabila ketentuan syarat formil tersebut dikaitkan denganGugatan Penggugat halaman 10 V Dasar Dan Alasan Penggugat MengajukanGugatan angka 1 yang pada pokoknya menyebutkan :Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik atas tanah di daerah sawangan danBojongsari Kogta Depok seluas kurang lebih 250 Ha berdasarkan SuratPelepasan Hak Atas Tanah Grapan tanggal 17 Maret 2007 antara M.AHENDRO dan PENGGUGAT dan telah diaftarkan

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.17.Bahwa pada tanggal 13 April 2015 PT.Sapta Lestari Perdana/ Tergugat Iltelah mengajukan Perlawanan yang telah diaftarkan pada PengadilanNegeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor228/PDT.Plw/2015/PN.JKT.Sel. terhadap Penetapan pelaksanaan lelangeksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 32/Eks.Pdt/2014 Jo.

Oudang serta telah diaftarkan atas namapemegang hak Kepolisian Negara RI cq Polisi Daerah Sulawesi Selatanberkedudukan di Jakarta cq Penggugat Rekonvensi/Tergugat Ill Konvensi diKantor Pertanahan Nasional Makassar sebagaimana Sertifikat Hak PakaiNomor: 20001/Jongaya tertanggal 4 Februari 1999 untuk tanah in litis a quorumah jabatan Kepala Polisi Propinsi Sulselra dan Sertifikat Hak Pakai Nomor:20002/Jongaya tertanggal 4 Februari 1999 untuk tanah in litis a quo asramaPolisi Bongaya, bahwa Pasal 19

Dan dalam pasal 23 ayat(1) Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria menyebutkan bahwa "hak milik, demikian pula setiap peralihan,hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lain harus diaftarkan menurutketentuan yang dimaksud dalam pasal 19", dan didalam ayat (2)nya disebutkanbahwa "pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yangkuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan haktersebut" ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal

Hakim Pengadilan Negeri Jambi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejaktanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Asmara & Associatesberalamat di Jalan Abdul Laman RT. 09 Nomor 46, Kelurahan Handil Jaya,Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKPid/BA&A/IV/2018 tanggal 02 April 2018.Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor: 210 /Pid.Sus/2018/PN JmbDan telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor

Sehingga apabila tanah hakpenguasaan yang tidak jelas asal usul dan tidak ada hak penguasaandengan berdasar pada Surat Menteri Agraria maka dapat dikatakansebagai tanah Negara bebas.Karena tidak pernah dilakukan konversi atas penguasaan tersebut karenabatas waktu konversi melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun1965 jo Nomor 1 tahun 1966, dengan demikian maka batas akhir hakpenguasaan berakhir pada 31 desember 1970, menurut UUPA Hak Baratpaling lama telah diaftarkan koversi sebelum 24 september

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan PerkaraIni ;Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk Membayar Beaya PerkarAtau Mohon diberikan putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugatdatang menghadap dipersidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedang pihakTergugat I datang menghadap kuasanya Sentot Ahmadi, dan kawan kawan, berdasarkansurat khusus tertanggal 27 Februari 2015, yang telah diaftarkan

;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YELMI.SH.MH Advokat PenasehatHukum yang berkantor LAW FIRM YELMI, SH, MH & REKAN beralamat di jalanJendral Sudirman Nomor 125 Lantai II Perkantoran Bank BRI Tangkerang Pekanbaruberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2015 dan telah diaftarkan padaHalaman 1 dari 62 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2015.

Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala AdatBesar Kabupaten Kutai Barat; Bahwa Saksi pernah menyidangkan perkara Penggugatdengan Tergugat secara Adat tahun 2020; Bahwa pada waktu Saksi menyidangkan perselisinan antaraPenggugat dengan Tergugat I, Leonardus Ucoch sudah meninggal; Bahwa pada saat Saksi menyidangkan secara adatperselisihnan antara Penggugat dan Tergugat I, waktu itu yang hadirsebagai Penggugat adalah Tergugat yang diwakili olen Damegsebagai jurubicara dan anakanak yang diaftarkan

yang diperlinatkan oleh Majelis Hakim objek yangdigugat ada dalam gambar petra tersebut dan yang Saksi tahu hanya1,7 hektar dan yang lainnya Saksi tidak mencampurinya;Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya perkara antara Isak Maga danViktor Umboh;Bahwa Anthon Tengker adalah ayah Saksi dan Saksi tidak tahuapakah ayah Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara antara IsakMaga dan Viktor Umboh karena Saksi dirantau;Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang jadi masalah yang diatasnyaada hutan lindung ada diaftarkan