dengan tetao memperhatikan pulanilainilai hukum adat yang berlaku secara umum di Bali yakni adanyagaris keturunan mengikuti Purusa / Pihak LakiLaki, maka adalah patutjika pengasuhan anak tersebut tetap pada Penggugat sebagai lunyadengan tetap member kebebasan kepada Tergugat sebagai pihakPurusa untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya untuk ikutmemelihara serta mendidik anak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petium angka 4dalam gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabukan

UndangUndargNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwaPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) har sejak putusan pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Para Pihak berkewajibanuntuk menyampaikan dan melaporkan Putusan Pengadilan tentang Perceraianyang telah berkekuatan hukum tetao dan oleh karenanya petitum angka 5 dalamsurat gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabukan

denganperbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti darn gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan ;Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal

PENGGUGAT , tertanggal 12Juni 2013 dan bukti P5 berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, seriadidukung pula oleh keterangan saksi SAKSI 1. dan SAKSI2 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapatcukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat adalah sah, dan oleh karenanya Petitum huruf B dalam GugatanPenggugat dapat dikabukan

anakanak yang lahir dalam perkawinanPenggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat ; Bahwa dalam perspektf hukum adat bali, garis keturunan dalam suatuperkawinan adalah tetap mengikuti garis lakilaki / purusa ; Bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya suatu keadaanyang sangat mendesak untuk mengalinkan pengasuhan anakanak tersebutyang saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum huruf Ddalam gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabukan

memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum huruf E beralasanmenurut hukum dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakrnimengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum huruf A dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan

merdaiilkan bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami isti yang melangsungkan perkawinanmenurut Agama Hindu pada tanggal 9 September 2009 di tempat Tergugat diKabupaten Buleleng, hal mana telah dibukti dengan bukti surat P1, serta telahdikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 yang hadir saatupacara perkawinan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat adalan sah menurut hukum dan olehkarenanya Petitum angka 2 dapat dikabukan

sematamataberdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenaipenguasaan anakanak, Pengadilan memberi keputusan ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknyaterungkap bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini,anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat ;Bahwa menurut Hukum Adat di Bali pada dasarmya gars keturunanmengikuti pihak Purusa/LakiLaki ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum angka 4dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan

dengan perbaikan redaksisebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti dar gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabukan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkanuntuk seluruhnya, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapatdikabukan ;Mengingat, Pasal 149

telah disidangkan pada hari SELASA , tanggal 30 Januari2018 dan pemohon telah dipanggil untuk hadir pada hari persidangan tersebut ;no Menimbang, bahwa setelah perkara tersebut diperiksa, Kuasa Pemohon telahmengajukan pencabutan perkaraanya tersebut di atas secara lisan di persidangan padahari SELASA tanggal 27 Februari 2018 ;wonnn Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemohon untuk mencabutperkaranya tersebut diajukan saat pemeriksaan perkara berlangsung dan cukupberalasan, oleh Karena itu patut dikabukan

pertmbanganpertimbangan di atas, makaalasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah NomorHalaman 10 dari 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 39/Pat.G/2017/PN.Blb9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan telah teroukii dan dengan terouklinya alasan tersebut dihubungkandengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak maulagi mempertahankan perkawinannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2cukup beralasan untuk dikabukan

Pencaiatan Sipil mencatat pada Register Akia Perceraian danmenerbitkan Kutipan Akta Perceraian, namun oleh karena pencatatan perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada Kantor Catatan Sipil KotaBandung, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban mengirimkansalinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil KotaBandung, untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan, oleh karenanyapetitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabukan

denganperbaikan redaksi kalimat seperlunya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatanPenggugat haruslah dikabukan untuk seluruhnya ;Halaman 12 dari 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 39/Pat.G/2017/PN.BlbMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabukan dan Tergugatadalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (8) HIRTergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang

ALI MASHARtersebut beralasan untuk dikabukan dengan memperbaiki petitum sebagaimanatersebut dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telahdikabukan, maka segala perubahan nama tersebut wajiob dilaporkan oleh PemohonHalaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pat.P/2016/PN Rbgkepada hstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Percatatan Sipil berdasarkanPenetapan Pengadilan dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan

UU RiNo.24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan selurun periimbangan diatas, makapermohonan Pemohon patut dikabukan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan untukseluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonanin dibebankan kepada Pemohon yang besamya akan ditentukan dalam amarpenetapan ini;Mengingat, Undangundang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Undangundang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atasUndangundang

untukmemeriksa perkara ini ;Setelah membaca Penetapan Hakim , Nomor : 206/Pdt.P/2018/PN.Krg tanggal5 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon hadir dan mengajukan surat pencabutan permohonan ;Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat Volunter, yangmana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itupermintaan permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan danpatut untuk dikabukan

., selaku Kepala Dinas, sebagaimana bukii tanda (P.2) ; Bahwa untuk = memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohontersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negen;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakahpermohonan Pemohon patut dikabukan ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabukannya permohonanPemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa

suratsurat, seperti KIP, sertifikat tanah, suratsurat sehuoungan perbankan, dan lainsebagainya;Menimbang, bahwa dari alatalat buktii yang diajukan oleh Pemohon tidaksatuoun yang dapat menerangkan tentang perubahan nama atas nama orang tuaPemohon yang bernama la dan dalam perkara ini telah dimohonkan untuk digantinamanya menjadi la Parijo, yang perubahannya langsung dimohonkan dalamPermohonan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua tidak berdasar hukumuntuk itu dikabukan

Dengan demikian permohonanPemohon pada petitum angka 1 dapat dikabukan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, agar tidak menghambat/menghalangiPemohon dalam mengurus suratsurat yang berkaitan dengan adnministrasikependudukannya akibat perbedaan nama tersebut, maka haruslah ditentukan satuidenttas yang dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk melakukan perbuatanperouatan hukum dan demi kepentingan administrasi kependudukannya sehinggaHalaman 5 dari 6 Putusan Nomor 52/Pat.P/2014/PN Krgharuslah dinyatakan

bahwa nama Padi dan Rusdi adalah sama dan dengan demikianpetitum angka 2 dapat pula dikabukan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makapemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan :MENETAPKAN :1.

19 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa antara suami dan ist yang terusmenerusterjadi perselisinan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitumangka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena pelitum angka 2 (dua) dikabukan

, perhatian, dan cinta kasihdari Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya, sehingga menurutpendapat Majelis Hakim adalah pantas dan adil bila kedua anak tersebut beradadalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat mempunyaitanggung jawab bersama untuk kelangsungan hidup dan masa depan dari keduaanak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa dan mandir;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganperimbangan tersebut di alas,maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah,maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikianmaka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabukan;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 69/Pat.G/2018/PN JapMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkanseluruhnya ;Memperhatikan UndangUndang Republik Ihdonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohonhadir ;Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 5 November 2018dengan acara sidang pertama pembacaan permohonan dari Pemohon, Pemohonhadir dan menyatakan mencabut permohonan secara lisan ;Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat Volunter, yangmana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itupermintaan permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan danpatut untuk dikabukan

perkara ini adalah terhadap Akta Kelahiran Nomor104/1984 ;Menimbang, bahwa dari bukiioukti surat dan saksisaksi yang diajukan olehPemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikannama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor104/1984 beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan nama ayahPemohon dari nama JORAN SUMITRA dibetukan menjadi nama JORAM SUMITRA dapatdikabukkan;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabukan

tersebut, Pejabat Pencatatan Sipilpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggirpada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalahAkta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 611Pat.P/2017/PN KpnMenimbang, bahwa Hakim secara exofficio akan memperbaiki redaksi permohonandari Pemohon sebagaimana amar pemohononan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan

hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah sangatberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patut dan beralasan untukdikabukan selanjuinya Hakim akan mempertimbangkan pettum yang diajukanoleh Pemohon sebagai berikut ;Menimbang, bahwa mengenai petium perlama akan Hakimperimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya ;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai denganpertimbangan hukum di atas bahwa permohonan Pemohon dikabukan

AnakPemohon Nomor: 3029/KLH/RTN/L/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang semuatertuis ABDUL ARKAN ALVARO dibetukan menjadi ABDULLAH ARKANALVARO;Halaman 6 dari 8Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN PwrMenimbang, bahwa mengenai petitum ketiga bahwa sesuai dengan Pasal100 ayat (8) dan Pasal 101 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan dan Tata Cara Perdaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil makadiperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membetukan Akta KelahiranNomor 20506/TP/2008, patut dikabukan

ini adalah terhadap Akta Kelahiran Nomor2686/1996 ;Menimbang, bahwa dari bukiioukti surat dan saksisaksi yang diajukan olehPemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikannama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor2686/1996 beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan nama Pemohondari nama TINTIN LEILISTYAWATI dirubah menjadi nama TINTIN MEILISTIAWATI dapatdikabukan;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabukan

selaniuinyaberdasarkan ketentuan ayat (3) maka berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipilpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggirpada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalahAkta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;Menimbang, bahwa Hakim secara exofficio akan memperbaiki redaksi permohonandari Pemohon sebagaimana amar pemohononan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan

Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatat padacatatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan AktaPencatatan Sipil oleh karena itu terhadap petitum ketiga adalah sepatutnyaCiKabulkan ; nnn nnn nnn nnn nnn nnn non non non en nee cee nee one nee neeMenimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentinganPemohon, maka selurun biayabiaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum keempat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke2, ke3, dan ke4 telah dikabukan

, maka terhadap petitum ke1 dikabukan pula ;Mengingat, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danperaturanperundanganundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini: MENETAPKAN:1.

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2018/PN.LsmBahwa menurut saksi permohonan pemohon dapat dikabukan karena namapemohon sudah diganti dengan nama Muhammad Khairul sejak pemohonmemeluk agama Islam, dan nama Muhammad Khairul akan dicantumkandidalam suratsurat agar Sempurna dimasa yang akan datang;Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan danmembenarkannya;ll. Saksi M.

dengan pemohon + 2 tahun sejak di Takengon AcehTengah;Bahwa pada saat pemohon tinggal di Takengon Aceh Tengah pemohon kosdan tinggal sendiri;Bahwa setahu saksi pemohon telah mempunyai istri di Tapanuli Selatan,tetapi saksi tidak pernah melihat istri pemohon;Bahwa saksi tahu pemohon berkeinginan memeluk agama Islam pada saatpemohon masih tinggal di Takengon Aceh Tengah, dan sejak memelukagama Islam pemohon sudah tidak tinggal lagi di Takengon Aceh Tengah;Bahwa menurut saksi permohonan pemohon dapat dikabukan

2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa agar penggantianjpembetulan tahun kelahiran tersebutdicatat secara sah, maka diperintahkan kepada Pejabat pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, untuk mencatatpembetulan tahun kelahiran anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anakPemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkanuntuk itu, dengan demikian posita permohonan angka 3 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan

, makapemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timobul dalamperkara in, dengan demikian posita permohonan angka 4 dapat dikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena posita pemohon angka 2, 3 dan 4 dikabukanmaka dengan demikian posita angka 1 haruslah dikabulkan pula;Memperhatkan Kitab Undangundang Hukum Perdata sertaperaturanperundangundangan yang berkaitan:MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

dengan tetao memperhatikan pula nilainilai hukum adat yang berlaku secara umum di Bali yakni adanya garisketurunan mengikui Purusa / Pihak LakiLaki, Majelis berpendapatbahwa patut jika pengasuhan anak tersebut tetap pada Tergugatsebagai bunya dengan tetaop memberi kebebasan kepada Penggugatsebagai pihak Purusa untuk bertemu dan melaksanakankewajibannya untuk ikut memelihara serta mendidik anak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 3dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan

redaksisebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UndangUndargNomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan ditentukan bahwaPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) han sejak putusan pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 4 dalamHalaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 547/PDT.G/2016/PN.Sgr.surat gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabukan

dengan perbaikanredaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti darn gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabukan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal

2019 pemohon hadir sendiri ;n Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diperiksa dan pada hari sidangpertama yaitu pada hari RABU TANGGAL 20 maret 2019, pemohon telahmengajukan pencabutan perkaranya tersebut di atas ;wonne Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat Volunter, yangmana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itupermintaan pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan dantidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu patut dikabukan

melakukan perouatan hukum yaitu mewakilikepentingan anak Pemohon yang belum dewasa untuk meniual sebidang tanahsebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 734 haruslah memerukan ijin dari Pengadilan NegeriMungkid ;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 38/Padt.P/2016/PN.MungkidMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di aitas,Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapatlahditerima dan dikabukan

;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabukan dan permohonannyauntuk kepentingan Pemohon sendin, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini;MENETAPKAN:1.