Putusan Nomor 15/B/PK/PJK/2016Dengan demikian Pengadilan Pajak menjalankan fungsi kekuasaankehakiman yang independence dan merdeka;Sesuai dengan Pasal 9A UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur bahwaPengadilan Pajak berada dan karena itu merupakan pengadilan khususdalam lingkungan Peradilan TUN;Sesuai dengan Pasal 107 UndangUndang PTUN, Pengadilan TUNpada dasarnya menganut asas Dominus Litis artinya Hakim mencarikebenaran dan keadilan materiil;Hukum Pajak

mempunyai karakteristik sebagai Hukum Publik yangtergolong pada rumpun Hukum Administrasi Negara atau Hukum TUN.ltu sebabnya Pengadilan Pajak tergolong Pengadilan Khusus darilembaga Peradilan TUN dan dengan demikian pada dasarnyaPengadilan Pajak juga menganut asas Dominus Litis.

dijelaskan dalam penjelasan Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaiberikut:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam UndangUndangPerpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi parapihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan,tidak terbatas pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak;Asas Dominus

2016merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Dengan demikian Pengadilan Pajak menjalankan fungsi kekuasaankehakiman yang independence dan merdeka;Sesuai dengan Pasal 9A UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur bahwaPengadilan Pajak berada dan karena itu merupakan pengadilan khususdalam lingkungan Peradilan TUN;Sesuai dengan Pasal 107 UndangUndang PTUN, Pengadilan TUNpada dasarnya menganut asas Dominus

Litis artinya Hakim mencarikebenaran dan keadilan materiil;Hukum Pajak mempunyai karakteristik sebagai Hukum Publik yangtergolong pada rumpun Hukum Administrasi Negara atau Hukum TUN.ltu sebabnya Pengadilan Pajak tergolong Pengadilan Khusus darilembaga Peradilan TUN dan dengan demikian pada dasarnyaPengadilan Pajak juga menganut asas Dominus Litis.

dijelaskan dalam penjelasan Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaiberikut:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam UndangUndangPerpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi parapihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan,tidak terbatas pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak;Asas Dominus

MENYATAKAN Bahwa selamapemeriksaan terdakwa tidak di dampingi oleh penasehat Hukum, sedangkanberita acara pengeledahan dan pernyataan tanggal 15 Desember 2009ternyata telah di buat oleh pejabat yg tidak melakukan tindakan tersebutnamun oleh petugas lain, dengan demikian berita acara pemeriksaanterdakwa, berita acara penggeledahan TIDAK SAH DAN CACAT HUKUMsehingga surat dakwaan Jaksa yang di buat atas dasar Berita acara menjaditidak sah dan CACAT DEMI HUKUM.Bahwa dihadapan Majelis Hakim Yaitu sebagai DOMINUS

Oleh karena itu, sebagaipencerminan asas keaktifan hakim (dominus litis), yakni dalam rangkamewujudkan suatu proses persidangan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan,maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat oleh Majelis Hakimdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), namun sesuai denganketentuan Pasal 63 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata

Rechmatigheid; Bahwa dalil tidak menerapkan asas perimbangan pembuktian adalahkeliru, dalil gugatan telah mengajukan surat permohonan pensiun dini tanggal22 Maret 2017 yang diantar Saksi Said Gasalele, telah dibantah dalamjawaban maupun dari bukti Buku Agenda Surat tidak ada surat masukpermohonan tersebut (Bukti T6, T7), maka tidak diberikan bukti tanda terimasurat; Bahwa dalil tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dankontradiktif, adalah tidak beralasan, karena pembuktian di PTUN menganutasas dominus

Putusan aquo tidak sesuai dengan asas hukum dominus litis, dimanahakim seharusnya bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satupihak dan mendasarkan pada kebenaran materiil. Hal ini terbukti daripertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutusperkara aquo yang mengabaikan begitu saja fakta hukum dan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, padahalHalaman 10 dari 29 halaman. Putusan Nomor. 1256/B/PK/PJK/2015berdasarkan ketentuan Pasal 76 jo.

Putusan Nomor. 1256/B/PK/PJK/2015Pertama, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali dalam persidangan telah mengungkapkan dan menyampaikanbuktibukti yang bersifat menentukan (P12 sampai dengan P26),ternyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan buktihukum dan dominus litis tidak dijadikan pertimbangan hukum dalammemeriksa dan mengadilinya perkara a quo.

Menetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badungsebagai Pihak yang sangat berkepentingan, dominus litis, atasperkara aquo untuk bergabung dengan Pihak Tergugat danTergugat II Intervensi ; noe nnn nnn nnn n=DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

alatalatbukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan suratsurat lain sertaketentuanketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguhsungguhmengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapatpada pokoknya sebagai berikut :Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkanbahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan/atau pokokperkaranya, maka sesuai dengan asas dominus

Bahwa = seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangansesuai dengan asas keaktifan hakim (Dominus Litis Beginsel)sebagai salah satu asas yang menjadi landasan normatifoperasional hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengingatPasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 yang menyatakan Putusan Pengadilan Pajakmerupakan

UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Dengan demikian Pengadilan Pajak menjalankan fungsi kekuasaankehakiman yang independence dan merdeka.Sesuai dengan Pasal 9A UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur bahwa Pengadilan PajakHalaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2016berada dan karena itu merupakan pengadilan khusus dalam lingkunganPeradilan TUN.Sesuai dengan Pasal 107 UndangUndang PTUN, Pengadilan TUN padadasarnya menganut asas Dominus

Hukum Pajak mempunyai karakteristik sebagai Hukum Publik yangtergolong pada rumpun Hukum Administrasi Negara atau Hukum TUN.ltu sebabnya Pengadilan Pajak tergolong Pengadilan Khusus darilembaga Peradilan TUN dan dengan demikian pada dasarnya PengadilanPajak juga menganut asas Dominus Litis.

Asas Dominus Litis tersebut, juga sejalan dan sangat terkait dengan:Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyaikekuatan hukum yang tetap.Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak yang berbunyi sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan

Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebutmerupakan perwujudan dari prinsip Dominus Litis;Menimbang, bahwa prinsip Dominus Litis telah diakui Secara universaldan tercermin di dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaanmerupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara diHalaman 38 dari 41 putusan pidana nnn; (ii ibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang, yangdilaksanakan secara independen

Secara bahasa, dominus berasal daribahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan /itis artinya perkara atau gugatan;Menimbang, bahwa asas ini dengan sendirinya menempatkan PenuntutUmum selaku pengendali perkara. Sehingga, dapat atau tidaknya dilakukanpenuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan (olehPenyidik) adalah mutlak wewenang Penuntut Umum.

Putusan a quo tidak sesuai dengan asas hukum dominus litis, dimanahakim seharusnya bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satupihak dan mendasarkan pada kebenaran materiil. Hal ini terbukti daripertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutusperkara a quo yang mengabaikan begitu saja fakta hukum dan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 76 jo.

Putusan Nomor 927/B/PK/PJK/2015menyampaikan buktibukti yang bersifat menentukan (P12 sampai dengan P26), ternyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan buktihukum dan dominus litis tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksadan mengadilinya perkara a quo.

Sesuai dengan Pasal 9A UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur bahwa Pengadilan Pajakberada dan karena itu merupakan pengadilan khusus dalam lingkunganPeradilan TUN.Sesuai dengan Pasal 107 UndangUndang PTUN, Pengadilan TUN padadasarnya menganut asas Dominus Litis artinya Hakim mencarikebenaran dan keadilan materiil.3.

Hukum Pajak mempunyai karakteristik sebagai Hukum Publik yangtergolong pada rumpun Hukum Administrasi Negara atau Hukum TUN.ltu sebabnya Pengadilan Pajak tergolong Pengadilan Khusus darilembaga Peradilan TUN dan dengan demikian pada dasarnya PengadilanPajak juga menganut asas Dominus Litis.

Asas Dominus Litis tersebut, juga sejalan dan sangat terkait dengan:Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyaikekuatan hukum yang tetap.Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak yang berbunyi sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangansesuail dengan asas keaktifan hakim (Dominus Litis Beginsel)sebagai salah satu asas yang menjadi landasan normatifoperasional hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengingatPasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 yang menyatakan Putusan Pengadilan Pajakmerupakan

Bahwa Hakim memiliki indepedensi dalam memeriksa dan mengadilisuatu perkara, bebas menentukan sendiri faktafakta yang relevanberkaitan dengan beban pembuktian, lIuas pembuktian, penilaianpembuktian maupun menentukan alatalat bukti untuk membuktikansuatu fakta sesuai dengan keyakinannya (asas pembuktian bebas/dominus litis) ;3.

objek gugatankedua yang berupa Sertifikat Hak Pakai No.2/Sukadamai", tanggal 1361997tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan demikian yang menjadiobjek sengketa kedua dan merupakan dasar pemeriksaan selanjutnya dalamperkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai No.4/Sukadamai tanggal 2561997 atasnama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.Pertimbangan putusan Judex Factie sudah tepat, karena telah mendasarkanputusannya dengan mengingat dan menerapkan asas keaktifan Hakim Tata UsahaNegara (asas Dominus

mendorong penyelenggaraan negara yang baikdan menuntun penyelenggara negara agar dapat tertib secara administrasi dalampenyelenggaraan Negara ;6 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tugasnya berfungsi sebagaipengawas dan penertiban administrasi dalam penyelenggaraan negara, dalammenjalankan tugasnya Hakim tidak hanya berifat pasif dengan melihat secaraformil datadata yang diajukan dalam persidangan dan juga harus bertindaksecara menyeluruh, sesuai sebagai harapan dalam asas keaktifan Hakim(Dominus

Putusan a quo tidak sesuai dengan asas hukum dominus litis, dimana hakimseharusnya bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak danmendasarkan pada kebenaran materiil.

Pertama, karena Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan telah mengungkapkan danmenyampaikan buktibukti yang bersifat menentukan (P12 sampai dengan P26),ternyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan bukti hukumdan dominus litis tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa danmengadilinya perkara a quo.

./2019/PT TJK.11 Keberatan terhadap pertimbangan putusan berkenaan dengan pendapatmajelis hakim yang menyatakan pekara tersebut dinyatakan obscur libel; Bahwa dalam hal ini judex factie telah membuat pertimbangan yang tidaksecara cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangannya harusnyahakim dapat lebih aktif lagi dalam menggali fakta dan juga alat bukti yangada sesuai dengan Asas Keaktifan Hakim ( dominus litis ), yakni hakim tidakbersifat pasif akan tetapi lebih bersifat aktif dalam menilai suatu

ASAS DOMINUS LITIS;Bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal menguji keabsahanbukti, Hakim diharuskan lebih aktif dalam menggali, mencari danmendapatkan kebenaran formal dan materiil terhadap bukti dimaksud;Bahwa Asas Dominus Litis, Hakim wajib menguji bukti penentu dengan caramencari dan menemukan substansial atas bukti yang diajukan, bertanyapada saksi dan menguji dengan bukti lainnya tentu yang berkaitan denganbukti dimaksud.

Nomor10 Tahun 1983 juncto PP Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi Pegawai NegeriSipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebihdahulu dari pejabat (Vide Bukti P.16);b Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim telah melakukan kekhilafannyata karena hanya menceritakan tentang fakta hukum secara kronologistetapi tanpa mengujinya, sesuai azas dominus litis ( Azas Hakim aktif)seharusnya majelis hakim secara cermat dan teliti, secara konfrehenshif,karena secara nyata Termohon kasasi/Tergugat

Namun hal ini Majelis Hakim telah tidak sepenuhnya memperhatikan permasalahanini dengan cermat sesuai azas Dominus Litis (azas hakim aktif), sehingga majelishakim telah lalai dan melakukan kekhilafan bahwa obyek sengketa yang syaratdengan pelanggaran Peraturan Perundangundangan dan bertentangan dengan azasazas umum Pemerintahan yang baik justru dinyatakan sebagai keputusan yangsempurna;6 Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan keputusan Nomor 322/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 31 Maret 2007 yang