Menimbang, bahwa atas pencabutan Gugatan Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuaidengan pasal 271 Rv ;Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya Gugatan Penggugat, makaMajelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor0528/Pdt.G/2015/PA.Bi telah selesai dengan dicabut ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah dubah

halamanMenimbang, bahwa atas pencabutan Permohonan Pemohon, Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuaidengan pasal 271 Rv ;Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya Permohonan Pemohon, makaMajelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor0052/Pdt.P/2015/PA.Bi telah selesai dengan dicabut ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah dubah

Mkd.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinan sebagimanadimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UUNo. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayahKabupaten Magelang

Pengadilan Agama Mungkiduntuk mengirimkan salinan putusan imi setelah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat danTergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka sesuai dengan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dua kali dubah

panggilanyang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, yaitu padatanggal 10 Nopember 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014, dan ke tidak hadirantermohon tersebut oleh ketua majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasanyang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan diluar hadirnya termohon, sesuai dengan pasal 125 dan 126 HIR, yakni diputusverstek.Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah dubah

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu permohonan pemohon dengan alasan tersebut dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidangperkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangPutusan: 2023/Pdt.G/2014/PA.Sr, Halaman 7Nomor: 7 tahun 1989 yang telah dubah dengan undangundang nomor 3 tahun2006 dan nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undsangundangPeradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianpermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadapemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makaHal 8 Nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Prgdiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan

penetapan ikrartalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanDuampanua, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, setelah pemohonmengucapkan ikrar talak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianpermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadapemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWatang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat NikahHalaman 8 dari 10 putusan Nomor 44/Pat.G/2018/PA.PrgKantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, setelah pemohon mengucapkanikrar talak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada pemohon;Memperhatikan segala ketentuan

menyangkut pemeriksaan dalampersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkaturaian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangantersebut sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tuyjuan gugatan Penggugat adabh sebagaimana telahdiuraikan diatas ;Menmbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomsii di wikyah hukumPengadian Agama Boyolali, sesuai pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanateh dubah

kepada PegawaiPencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempatdilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung RepublikIndonesia nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlumemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk melaksanakan ketentuan tersebutdi atas;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, makasesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimanateh dubah

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianpermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaHal. 8 dari 10 ha/, Putno.0342/PdtG/2016/PA Prgpemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun2006 dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan

salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setelahpemohon mengucapkan ikrar talak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun2006 dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada pemohon;Memperhatikan segala

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianpermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadapemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setelahpemohon mengucapkan ikrar talak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatanPenggugat dapat dikabulkan menjatuhkan talak satu bain sugraMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan inikepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MattiroBulu, Kabupaten Pinrang di tempat perkawinan Penggugat

dan Tergugatdilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Hal. 9 dari 11 hal.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianpermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadapemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWatang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, setelah pemohon mengucapkanikrar talak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianpermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadapemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrarHal. 9 dari 11 hal

Put.no.117/Pdt.G/2017/PA Prgtalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSuppa, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;MENGADILI Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan tidak hadir; Mengabulkan

HUKUMNNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraian di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkaraterlebihdahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinan sebagimanadimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dubah

Mkd.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka sesuai dengan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dua kali dubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dankedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku terutamapasal 125 HIR serta hukum syarai yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianpermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadapemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWatang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, setelah pemohon mengucapkanikrar talak.Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.PrgMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada pemohon;Memperhatikan segala ketentuan

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianpermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadapemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWatang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat NikahHalaman 8 dari 10 putusan Nomor 70/Pat.G/2018/PA.PrgKantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, setelah pemohon mengucapkanikrar talak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada pemohon;Memperhatikan segala ketentuan

HUKUMNNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraian di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkaraterlebihdahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinan sebagimanadimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dubah

Pengadilan Agama Mungkiduntuk mengirimkan salinan putusan imi setelah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat danTergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka sesuai dengan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dua kali dubah

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianpermohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCempa, Kabupaten Pinrang, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Hal 9 Nomor 458/Pdt.G/2017/PA.PrgMemperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianpermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadapemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWatang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, setelah pemohon mengucapkanikrar talak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006dan dubah kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku

mengajukan permohonanpencabutan perkara secara lisan di dalam persidangan denganalasan Pemohon damai dan rukun kembali dengan Termohon;Menimbang bahwa berdasarkan pengakuannya sendiri,Pemohon telah hidup' rukun lagi dengan Termohon, = dantelah damai, oleh sebabitu permohonan Pemohon untukmencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3Tahun 2006 dan dubah

HUKUMNNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraian di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkaraterlebihdahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinan sebagimanadimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dubah

Mkd.untuk mengirimkan salinan putusan imi setelah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat danTergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka sesuai dengan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dua kali dubah pertama