tidak terpenuhi,maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsurselebihnya sehingga dakwaan haruslah dinyatakan tidak terpenuhi26secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan Kedua Primair;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan kedua primair tersebut, maka Terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Mejelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu) melanggar Pasal 53 huruf dUndang

Unsur suatu perbuatan yang berlanjut;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke1 dari Pasal 53 huruf dUndang Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiJo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan kesatu subsidair ini samadengan unsur yang terkandung dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8ayat 1 huruf a Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1999, tentangperlindungan Konsumen jo pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan KesatuPrimair;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke1 pada dakwaan kesatuprimair telah dipertimbangkan

Pertamina (Persero) maupun daripihak manapun yang bertugas untuk mengeluarkan izin usaha yangdijalani oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa sampai ditangkap olehPolisi tidak pernah mengurus surat ijin untuk usaha tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini tidak terpenuhii ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke3 dari Pasal 53 huruf dUndang Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiJo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan kedua

KesatuSubsidair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi,maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke3tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan Kedua Subisidair ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat oleh karena unsur unsur dari dakwaankesatu) subsidair melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 10 huruf aUndang undang RI Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan Konsumenjo pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua subsidair Pasal 53 huruf dUndang

III Kecamatan Batang AlaiSelatan Kabupaten Hulu Sungai TengahSYAHRIL bin JAMHARI27 tahunIslamSMANelayanDesa Dundang Rt.04 Kecamatan Muara JawaKabupaten Kutai Kartanegarayang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;.

ESAPengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara cerai talak antara :Halik bin Karimullah umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA,pekerjaan tani, tempat tinggal di dusun SerbungDesa Bakeyong Kecamatan Guluk guluk KabupatenSumenep, sebagai Pemohon ;lawanKartini binti H.Badrus umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA,pekerjaan tani, tempat tinggal di dusun MasaranDesa Payudan dundang

dapat mempersalahkan seseorang telahmelakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yangdidakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaanTunggal yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 tahun2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNo.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang

Pid.SusAnak/2020/PN PmnTahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak dapat diberlakukan bagiAnak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal, setelahmenganalisa dan mempelajari semua unsurunsur pasal , maka Hakim Tunggalmeyakini bahwa semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 tahun2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNo.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang

dipertimbangkan olehHalaman 20 Putusan Nomor: 11/Pid.SusAnak/2020/PN PmnHakim tunggal dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman = atau pidanakepada Anak telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagiAnak, korban maupun masyarakat;Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang

Tumpak 1Sebelah Timur berbatas dengan Bandar, dibaliknya tanah Nurmalis;Sebelah Barat berbatas dengan Kedai Pelaminan Queen;Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Dundang;Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt/2017Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya by pass Pariaman;B.

Menyatakan tanah objek perkara yang terdiri atas 2 (dua) tumpak , yangmasingmasing terletak di Dusun Rawang, Desa Kampung Gadang,Kecamatan Pariaman Timur dengan batasbatas yaitu untuk tanahTumpak sebelah Timur berbatas dengan Bandar dan dibaliknya tanahNurmailis, Barat berbatas dengan tanah Ruko Pelaminan dan jalan ByPass, Utara berbatas tanah Mak Dundang suku Caniago, dan Selatanberbatas dengan Jalan By Pass, sedangkan untuk tanah Tumpak IIsebelah Timur berbatas dengan Bandar , dibaliknya tanah

Akhirnya perbuatan terdakwa yang telah melakukanpenyimpanan minyak dan/atau) gas bumi tanpa izinusaha penyimpanan bersama barang bukti dibawa kekantor Kepolisian setempat untuk diproses lebihlanjut.Perbuatan terdakwa SARIFUDDIN Bin MAMING sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 huruf dUndang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan JaksaPenuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2011 No. Reg.

, Tergugat 5,Tergugat 9, Tergugat 10 serta Tergugat 11 untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.Menyatakan Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuksebagian;Menyatakan tanah objek perkara yang terdiri atas 2 (dua)tumpak yang masingmasing terletak di Dusun Rawang, DesaKampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur denganbatasbatas yaitu untuk tanah Tumpak sebelah Timurberbatas dengan bandar dan dibaliknya tanah Nurmailis,Barat berbatas dengan tanah Ruko Pelaminan dan jalan ByPass, Utara berbatas tanah Mak Dundang

eksploitasi satwa liar berupa perburuandan perdagangan illegal secara langsung maupun tidak langsungmenyebabkan penurunan populasi satwa liar semakin cepat di habitatalaminyaBahwa Ahli menerangkan laranganmemperniagakan, menyimpan, ataumemiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi ataubarangbarang yang dibuat dari bagianbagian satwa tersebut ataumengeluarkannya dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalamatau di luarlndonesiasebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf dUndang

secara langsung maupun tidak langsungmenyebabkan penurunan populasi satwa liar semakin cepat di habitatalaminyaHalaman 19 dari 27 Putusan nomor 93/Pid.B/LH/2020/PN.WnoBahwa menurut Ahli : laranganmemperniagakan, menyimpan, ataumemiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi ataubarangbarang yang dibuat dari bagianbagian satwa tersebut ataumengeluarkannya dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalamatau di luarlndonesiasebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf dUndang

secara langsung maupun tidak langsungmenyebabkan penurunan populasi satwa liar semakin cepat di habitatalaminyaBahwa menurut Ahli : laranganmemperniagakan, menyimpan, ataumemiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi ataubarangbarang yang dibuat dari bagianbagian satwa tersebut ataumengeluarkannya dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalamHalaman 23 dari 27 Putusan nomor 93/Pid.B/LH/2020/PN.Wnoatau di luarlndonesiasebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf dUndang

Anak Korban Terdakwa memberikan uangsebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu) kepada Anak Korban;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 huruf DUndang

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebihlama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadapTerdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahdan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP,Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnyasebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 huruf DUndang

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Wahab bin Iksan) dengan Pemohon II ( Herlina Tri Komala Dewi bintiKharuddin ) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2021 di Dusun Reyang RT 001 Rw 008 Desa Payudan Dundang, KecamatanGuluk-guluk Sumenep

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

4.

Akan tetapi pada diktum kesatu, Tergugatmenyatakan bahwa Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil Karena pada tahun 2008 telah melakukanperbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan dUndang Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Maka berdasarkan diktum kesatu tersebut, pasal yang dilanggarPenggugat yang mengakibatkan Penggugat diberhentikan Dengan TidakHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pasal 87 ayat 4 huruf b dan dUndangUndang

UndangNomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebab : Bahwa pada diktum KESATU objek sengketa, Tergugat menyatakanMenjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Zulhanuddin S.H., M.A.PNIP : 19611130 198903 1 004 Pangkat/Golongan IV/b, Jabatan : Staf.Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.Karena yang bersangkutan pada tahun 2011 telah melakukanperbuatan yang nelanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan dUndang

Maka penerbitan objek sengketa tersebuttelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan dUndang Undang Nomor : 5 tahun 2014 itu sendiri ; Bahwa pasal 87 ayat 4 huruf b dan d mensyaratkan Pegawai Negeri Sipildapat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat apabila dihukum pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun. Meskipun putusan Pengadilan NegeriStabat No : 811/Pid.B/2008/PNStb telah berkekuatan hukum tetap.

berpisah sejak bulan Maret 2010 yang padagilirannya menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapatmenjalankan hak dan kewajiban masing masing sebagai suamiisteri;Menimbang, bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yangdidalilkan oleh Penggugat untuk alasan perceraian, hal manatelah dapat dibuktikan oleh Pengugat dipersidangan, makaMajelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan kekerasandengan mencekik leher Penggugat, maka perbuatan Tergugattersebut telah bertentangan dengan pasal 5 huruf b dan dUndang

Dan oleh sebab itu perkawinan antaraPemohon 1 dan Pemohon 2 adalah patut dan layak untuk di itsbat kan .Menimbang, bahwa berdasar atas fakta hukum tersebut diatas, maka patutpula di pertimbang kan dalil dari kitab lanatuth Tholibin juz IV halaman 254 ;Lig cals 92) ya ab pirg airua 53 dl pol Ue cISu ngt ob lindgAg rf codArtinya: Pengakuan pernikahandengan seorang perempuan harus dapat ukum ), juga sebagaigan ketentuan hukum7 tahun 1989 junctopersyaratan untuk msebagaimana diatur dundang undang nom

memperhatikan dan menyimak dasarpertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili Putusan No. 162K/TUN/2003 tanggal 5 Juli 2006 berpendapat bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi ;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemohonmengajukan Peninjauan Kembali dengan dasar Pasal 67 point dUndang

Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah denganUndang Undang No. 5 Tahun 2004 dan UndangUndang No. 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang10No. 9 Tahun 2004 ;Bahwa Pasal 67 point d telah menggariskan' tentangapabila antar pihak pihak yang sama mengenai soal yang samaatas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau samasengketanya telah diberikan Putusan yang bertentangan satudengan yang lain sebagai berikut Bahwa yang pasti sesuai ketentuan Pasal 67 point dUndang Undang No

Memperhatikan, Pasal 77 ayat (1) huruf dUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara .

1.

Nomor 638 K/Pdt.SusPHI/201610.11.12.13.maka Penggugat memohon agar dapat diproses sesuai dengantuntutan pertanggal 20 April 2015, yaitu permohonan pemutusanhubungan kerja dengan dasar Pasal 169 ayat (1) huruf a dan dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003;d. Penggugat tidak terdaftar/memiliki jamsostek dari Tahun 2003 sampaidengan Maret 2014;. Bahwa pertanggal 20 April 2015, Penggugat sudah tidak dapat absen lagidengan system elektronik karena data sudah dihapus.

haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 10 Februari 2016 dihubungkan denganpertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti telah salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf dUndang

Bahwa oleh karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka hakhak Penggugat akibatputusnya hubungan kerja sebagai berikut: Uang Pesangon 2 x ketentuanPasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang PenggantianHak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) dan (4) yaitu sejumlah:a. Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp48.600.000,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja:5 x Rp2.700.000,00 = Rp13.500.000,00c.

karet; Bahwa terdakwa mengambil karet tanpa sepengatahuan dansein dari pemiliknya yaitu pihak PT.PN VII di Ketahun;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 Kitab KitabUndangUndang Hukum Pidana Atau kedua melanggar Pasal 107 huruf dUndang

Ketahun dan mengakibatkan pihak PT.Perkebunan Nusantara VII menderita kerugian sekitar Rp 900.000,00 (SembilanHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN AgmRatus Ribu Rupiah) dan faktanya terdakwa terdakwa mengambil karet milikPT.PN VII di Ketahun di luar jam kerja terdakwa selaku penyadap karet;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara tidak sahmemanen dan atau memungut hasil perkebunan dalam perkara ini telahterpenuhi pula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf dUndang

Ro Binti Rajiun Dundang) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 Kabupaten Lubuk Linggau , dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar

Tahun 1989 tentang PeradilanUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dUndang Nomor 50 tahun 2009, semuadibebankan kepada Penggugat,Mengingat pasalpasal peraturan perundanghukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Me ipangginyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir; :2 awfon gugatan Penggugat dengan Verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Cceae 5 terhadap4.

Pasal 6 ayat (1) huruf dUndang Undang Drt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 November 2008Hal. 4 dari 7 hal.Put.No. 1377K/Pid.Sus/2009sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa KARLI bin DAMAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana menyalurkan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah yang menjaditanggungjawab sebagaimana diatur