Bukti T.9 : Kesimpulan Akhir Kepala Kantor Pertanahan,tanggal 18 Oktober 2010;10 BuktiT.10 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, tanggal 18Oktober 2010;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat IlIntervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telahbermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupunfotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dandiberi tanda Bukti T.Il Interv.isampai dengan Bukti T.Il Interv.3,selengkapnya sebagaimana

Bukti T.ll Interv. : Sertipikat Hak Milik No.795, provinsi SumateraBarat, Kabupaten Solok, Kecamatan Kubung,Nagari Koto Baru;2. Bukti T.ll Interv.2 : Surat Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Sertipikat Hak Milik No. 859 ProvinsiSumatera Barat, Kabupaten/Kota Solok ,Kecamatan Kubung, Nagari Desa/KelurahanKoto Baru;3.

Bukti T.ll Interv.3 =: Sertipikat Hak Milik No 860, provinsi SumateraBarat, Kabupaten Solok, Kecamatan Kubung,Nagari Kotobaru;Halaman 66Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.PDGBahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yangtelah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dankepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan:Saksi Penggugat:1.

hari itu. dihitung sejak hari pengumumantersebut;Menimbang, bahwa obyek sengketa In CassuSertipikat Hak Milik Nomor 843 ditujukan untuk danatas nama Tergugat II Intervensi ( YohanesEdy,SE ) :Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nama yangdituju. didalam obyek sengketa adalah atas namaTergugat II Intervensi (Yohanes Edy,SE) maka statusPenggugat terhadap objek sengketa adalah sebagaipihak ketiga yang tidak dituju langsung olehKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyeksengketa (bukti P 5=T 6=T.II Interv

27 dari 32 halamantanah 5.838 M ( bukti P5 = bukti T6 = bukti T.IIInt. 1) 5Menimbang, bahwa berdasarkan uraian analisispertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipaparkandiatas Mejelis Hakim berkesimpulan Penggugatsebenarnya telah mengetahui secara kasuistis adanyaobyek sengketa yang moreetkan, Kepentinearnya adalahpada tanggai 10 April 2007 pada saat TergugatIntervensi dalam perkara Nomor02/Pdt.G/2007/PN.SKW menyerahkan~ eksepsi/ jawabandan gugatan reconvensi dibuktikan dengan surat buktiT.II Interv

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan MemoriBanding tertanggal 17 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2014 yang antara lain menyatakansebagai berikut : 1.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada halaman 92 alenia kedua, jelas membuktikan bahwa Majelis Hakimtelah tidak mencermati secara utuh dan menyeluruh atas isi/materi/ketentuanyang terkandung dalam bukti T.I6 yang identik dengan bukti T.II Interv

Dan sesuai Pasal 35 ayat 4 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 memberikan secara tegas hak Pengadilan yangsedang mengadili suatu perkara memerintahkan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidangPengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan parapihak yang bersangkutan dokumendokumen persyaratan penerbitanObyek Gugatan ;Bahwa bukti yang Termohon Kasasi II (dahulu Termohon Banding Il,Tergugat II Intervensi) yaitu T.Il Interv 4 (Surat Pernyataan

PelepasanHak), T.Il Interv 5 (Kwitansi Pembayaran), dan T.IIl Interv 7 (SuratPernyataan Perbedaan Luas) setelah diperlihatkan dalam persidangan dankemudian Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Banding, Penggugat)menyerahkan bukti P20 (Kartu Penduduk Kabupaten Bogor Nomor586/BF13 atas nama Hasan bin Durahim), ternyata terdapat perbedaantanda tangan Hasan Bin Durahim ;Bahwa meskipun ada perbedaan yang sangat jelas mengenaitandatangan, namun Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Banding,Penggugat) tidak mempermasalahkan

Nawawi (Tergugat I),Abdul Mujib dan Mat Imbran (Tergugat III) ;e Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi adalahpembeli yang jujur dan wajib mendapatkan perlindunganyang layak;~~~~~~~~~~Menimbang, bahwa atas dalil gugatan intervensi tersebutPenggugat intervensi telah mengajukan bukti surat berupaP Interv 1 s/d P Interv 2 dan tidak mengajukan saksi;Menimbang, bahwa segala sesatu yang telah dipertimbangkandalam perkara pokok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalamMajelis mempertimbangkan perkara

Interv. I dan 2 1);Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga terkait dengan obyek sengketa dan sebagaikonkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuanPasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara danatas permohonan dari NY.

Menimbang, bahwa apakah obyek sengketa a quo (vide bukti P = Tl=T.IL Interv. 1 dan 2 1)yang diterbitkan oleh Tergugat diatas telah memenuhi unsurunsur sebagai suatu konsep Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 9 UU.No. 51 Th. 2009) ?

ketentuan Pasal 53 ayat (1)yaitu agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepadaTergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo, selain itu dalam menyusun suratgugatannya Para Penggugat tidak menggunakan alasan gugatan yang didasarkan padaketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum maupunwanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sertipikat obyeksengketa(videBukti P. 1=T.2=T.JL Interv

Interv. I dan 2 1) dan untukmemperoleh gambaran yang komprehensip Majelis Hakim tampilkkan gambar situasidi lapangan dari Hasil Pemeriksaan Setempat dimaksud dan sebagai perbandinganditampilkan pula dari Surat Ukur SHM Nomor 1185 atas nama Para Penggugat, danSurat Ukur SHM No. 1127 atas Robert George Wattimury (obyek sengketa) sebagaiberikut :GAMBAR SITUASI HASIL PEMERIKSAAN SETEMPATut = 7,IM NO Mio F / iTeluk I Lauk/ (alk oliek )Z VA. &=Laut!

Interv 1. sampai dengan Bukti T.ll.Interv 20., yang rinciannya sebagaiSIGE IIRLIE ~m ann nin nnn rn nn itn i ert ttn enT.ILInterv 1: Photo copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 685 /Panaragan,tanggal 1 November 2004, Surat Ukur No. 39/Panaragan/2004tanggal 02 Agustus 2004, luas 202 M2 atas nama Ahli WarisHarianto Tandaputra Dkk (Sesuai dengan aslinya) ;T.ILInterv 2: Photo copy Akta Keterangan Hak Waris Nomor 37, tanggal27 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Nitra Reza, S.H.

Interv 3: Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor76/Pdt.G/2016/PN.Bgr tanggal 25 Januari 2017 (Sesuai denganSaliINAN) ; 22 ona nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn eneHal. 49 dari 64 hal. Putusan Perkara Nomor : 86/G/2019/PTUN.BDGT.ll.Interv 4:TIL. Interv 5:T.IL. Interv 6:T.IL.Interv 7:T.ILInterv 8:T.IL. Interv 9:T.I.Interv10:TUL.

Unsur mengetahuibagi pihak ketiga tidak harus jelas nomor Sertifikatnya tetapi pengetahuanadanya sertifikat diatas tanahnya dan diberitahukan langsung oleh Pemegangsertifikat tentu kepentingannya pada seketika itu juga telah dirugikan denganadanya Sertifikat tersebut;Menimbang, bahwa Bukti T.II Interv.5 ditanda tangani tanggal 11Maret 2006 oleh Borahima bin Talunru dan Sikkirang Bin H.Tarasampe yangadalah anak kandung dari Hasna Dg.Tarring (Penggugat) maka pengetahuanmereka juga menjadi pengetahuan

Fotocopy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah No.593/646/BRG/2012 tertanggal 13 Juni 2012, yang telah dicocokkansesuai dengan aslinya, bermetarai cukup dan diberi tandaT3.16. 2 (dua) buah foto asli, bermetareai cukup diberi tanda 14.17. 2 (dua) buaf foto asli, bermeterai cukup diberi tanda 12.5, 13.2,T4.2, P Interv, Voeging38. 2 (dua) buah foto asli, bermetarai cukup diberi tanda P Interv,Voeging 19.

manne nnn nen nnn nnmnnnmnnnnnnnns =Menimbang, bahwa tergugat dan tergugat II merasa dirugikan olehkarena tidak dapat pula mengelola tanah obyek sengketa, dimana penggugatselalu menghalanghalangi apabila tergugat dan tergugat II akan mengelolatanah obyek sengketaj nn nnn nnn ene nnn nn nnn nn nn ne nnn nnn nnnnnnenMenimbang, bahwa oleh karena inti gugatan rekonvensi penggugatrekonvensi sama dengan inti dalam gugatan konvensi, maka Majelis Hakimmenolak seluruh petitum penggugat rekonvensi;DALAM INTERV

Dalam kaitannya dengan perkara a quo,penetapan tertulis pejabat tata usaha Negara yang memberikan hak kepada17Tergugat II Intervensi adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor 11/HP/BPN.75/2012 tanggal 11April 2012 (Bukti T.L Interv.21).Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalotersebut menetapkan, antara lain :Diktum Ketiga ; Memberikan kepada Pemerintah Republik IndonesiaC.q.

Kemudian tanah seluas 7265 m2tersebut dipecah menjadi 2 (dua) Sertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor1530/Kelurahan Huangobotu Tahun 2011 atas nama Ahmad Husain seluas6.000M2 (enam ribu meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1531/Kelurahan Huangobotu Tahun 2011 atas nama Ahmad Husein seluas 1265 m2(seribu dua ratus enam puluh lima meter perseg1).b Selanjutnya tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1530/Kelurahan HuangobotuTahun 2011 atas nama Ahmad Husain (Bukti T.I1.interv.22) dijual (dilepas

Interv.211). Dengan dengan dikabulkannyapermohonan tersebut, maka asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1530/Huangobotu Tahun 2011 atas nama Ahmad Husain ditarik dan dicoret daribuku tanah, sertipikat, dan daftar umum tanah.d Tergugat II Intervensi 2 mengajukan permohonan sertipikat atas tanah hakpakai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor 11/HP/BPN.75/2012 tanggal11 April 2012.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara iniPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima SuratPermohonan Interv ensi dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIDAMAI SEJAHTERA (Versi Munaslub 2010 Periode 2010 2015),yang diwakili oleh M.L DENNY TEWU selaku Ketua Umum, WargaNegara Indonesia, dalam hal ini menguasakan kepada ASTRO P.GIRSANG, SH, SITI HANDAYANINGSIH, SH, MH dan DARMINIWIDJAYANTI, SH, Advokat advokat pada Kantor GIRSANGHANDAYANI & PARTNER

Interv I 22, maka keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterimauntuk dipertimbangkan dalam perkara ini, kecuali Bukti P.asal/ Intv.I 22 hanya terdiri daripoto copy dari poto copy tanpa disertai ashi ;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Para Penggugat/ Para Tergugat Intervensi Itersebut, Para Pihak akan menanggapi didalam Kesimpulan masing masing ;Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti surat, Para Penggugat/Tergugat Intervensi I di depan persidangan, juga telah mengajukan

Interv 7;8.

Interv 3, P.Interv 4, P.Interv 5, P. Interv 6,P.Intery 7 dan P.intery 8, maka secara formil keseluruhan alat bukti tersebut dapatditerima sebagai alat bukti surat untuk di pertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.Interv 1, P.Interv 2, P. Interv 3, P.Interv 4, P.Interv 5, P.

Interv 6, P.Interv 7 dan P.interv 8,Para Pihak akan menanggapi didalam Kesimpulan masing masing ;51Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil dalil bantahannya terhadap GugatanPara Penggugat/ Para Tergugat Intervensi I dan terhadap Gugatan Para PenggugatIntervensi, Tergugat I/ Tergugat Intervensi II, didepan persidangan telah mengajukan buktisurat, sebagai berikut :1.Poto copy SK Gubernur Sulawesi Selatan, No. 476/VI/TAHUN 2004 Tanggal 16 Juni2004, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda dengan buKti,

Interv I 22, maka keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima75untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, kecuali Bukti P.asal/ Intv.I 22 hanya terdiri daripoto copy dari poto copy tanpa disertai ashi ;Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi I di depan persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksiyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi ke 1 (satu)SYAMSUDDIN. H.

./ INTERV.16.1 berupa PutusanMahkamah Agung RI No.703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011 berisiputusan peninjauan kembali dalam perkara antara Sukmawati, dkk melawan Ny.

(sama dengan objek sengketa a quo);Menimbang bahwa dari bukti T./1 INTERV.16.1 di atas ditemukan faktahukum bahwa Ismini dkk adalah pihak yang kalah dalam perkaraperdata mengenai hak kepemilikan tanah di atas tanah objek sengketa aHalaman 24 dari 32 halaman.

PTUNMdn50para pihak menunjuk lokasi Tanah yang sama didasarkan pada masingmasing alas hakyang berbeda ;Menimbang, bahwa terhadap penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukanoleh Penggugat, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya Dharma Budi telahmelaporkan Penggugat di Pos Pelayanan Terpadu Polda Sumut pada tanggal 01 Mei2014 tentang tindak pidana Pengrusakan dan atau menguasai Tanah tanpa izin yangberhak atau kuasanya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/511/V/2014/SPKT tanggal 01Mei 2014 ( ~ vide bukti TI = Interv

6 dan TI Interv.7Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan fisik bidang Tanah yangdilakukan Penggugat didasarkan pada alas hak Surat Keterangan No.66/3/1964 yangditerbitkan oleh Penghulu Medan Krio tanggal 21 8 1964 yang diketahui olehAss.Wedana Kecamatan Sunggal atas nama Bontjar Sembiring (Orang tua Penggugat) ,yang diperoleh orang tua Penggugat dari Pemulangan pihak Perkebunan Sei Semayang ;( Vide bukti P1) , sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/ Desa Puji Mulyotanggal 20 Desember 2012 Surat

PTUNMdn50para pihak menunjuk lokasi Tanah yang sama didasarkan pada masingmasing alas hakyang berbeda ;Menimbang, bahwa terhadap penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukanoleh Penggugat, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya Dharma Budi telahmelaporkan Penggugat di Pos Pelayanan Terpadu Polda Sumut pada tanggal 01 Mei2014 tentang tindak pidana Pengrusakan dan atau menguasai Tanah tanpa izin yangberhak atau kuasanya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/511/V/2014/SPKT tanggal 01Mei 2014 ( vide bukti TI Interv

6 dan TI Interv.7Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan fisik bidang Tanah yangdilakukan Penggugat didasarkan pada alas hak Surat Keterangan No.66/3/1964 yangditerbitkan oleh Penghulu Medan Krio tanggal 21 8 1964 yang diketahui olehAss.Wedana Kecamatan Sunggal atas nama Bontjar Sembiring (Orang tua Penggugat) ,yang diperoleh orang tua Penggugat dari Pemulangan pihak Perkebunan Sei Semayang ;( Vide bukti P1) , sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/ Desa Puji Mulyotanggal 20 Desember 2012 Surat

Tinggi Tata Usaha Negara mapun Pengadilan TataUsaha Negara Makassar, dalam menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak dapatditerima (Niet Onvantkelijkeverklaard) adalah putusan yang sangat keliru karenanyatanyata kurang pertimbangan hukumnya, bahkan salah dalam menerapkanhukum;Adapun kekeliruan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar, terlihat dengan jelas dalam halaman 54 alinea terakhir s/dhalaman 55, dengan hanya mendasarkannya pada bukti T..Intervensi.49 danTIL Interv

Intervensi.49 dan T.I.Interv.50. adalah menunjukkan bahwa Judex Facti telahsalah menerapkan asas kecermatan karena bukti T.Il Intervensi.49 danT..Interv.50. yang digunakan sebagai pertimbangan hukum tersebut cacatadministrasi, dikarenakan tidak ada bukti administrasi yang mendukung adanyabukti tersebut, misalnya bukti administrasi berupa undangan untuk menghadiri rapatHalaman 71 dari 117 halaman.

Tinggi Tata Usaha Negara maupun Pengadilan TataUsaha Negara Makassar, dalam menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak dapatditerima (Niet Onvantkelijkeverklaard) adalah putusan yang sangat keliru karenanyatanyata kurang pertimbangan hukumnya, bahkan salah dalam menerapkanhukum;Adapun kekeliruan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar, terlihat dengan jelas dalam halaman 54 alinea terakhir s/dhalaman 55, dengan hanya mendasarkannya pada bukti T..Intervensi.49 danTIL Interv

Suarni dengan buktibuktiT.I.Intervensi.49 dan T.I1.Interv.50.e Bahwa seharusnya dan demi kepentingan hukum dan keadilan (perkara aquo adalah persoalan administrasi) maka Judex Facti harus mengkajidasar Hukum Administrasi untuk mendukung bukti T.I.Intervensi.49 danT.ILInterv.50.e Bahwa dengan tidak adanya bukti pendukung administrasi terhadap buktiT.IL.Intervensi.49 dan T.II.Interv.50.

(mohon pula dibandingkan dengan bukti T.I/.Intervensi.49 danT.I.Interv.50.).Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menjadikan dasar hukum pada buktiT.I.Intervensi.49 dan T..Interv.50. adalah menunjukkan bahwa Judex Facti telahsalah menerapkan asas kecermatan karena bukti TIL Intervensi.49 danT..Interv.50. yang digunakan sebagai pertimbangan hukum tersebut cacatadministrasi, dikarena tidak ada bukti administrasi yang mendukung adanya buktitersebut, misalnya bukti administrasi berupa undangan untuk

Elima Ghona Pasaribu (PihakKedua) terhadap Hak Milik Nomor : 1144/Perdagangan yangdibuat oleh Lastaria Katarina Safrida Manik, S.H.Mkn,diKabupaten Simalungun (fotokopi dari asli) ; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil Jawabannya,Para TergugatIl Intervensi secara bersamasama telah mengajukan SuratBukti sebanyak 17 ( tujuh belas ) surat bukti yang telah bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dari fotokopi, dan telahdiberi tanda Bukti T.II Interv 1 sampai dengan Bukti

T.II Interv. 17 sebagaiberikut ; 1.Bukti T.Il Interv1 : Sertipikat Hak Milik Penerbitan Kedua Nomor : 1140/Perdagangan , tanggal 18 Maret 2017, atas nama JenHariono Pasaribu, (fotokopi dari asli) ; 2.Bukti T.I Interv2. : Sertipikat Hak Milik Nomor :1142/Perdagangan ,tanggal 18 Maret 2017, atas nama Efendi, ( fotokopiCari ASIi) 5 n nnn n nn nn nn nn ne nn nn nen enn nn nen nen n nce3.Bukti T.

Bank RakyatIndonesia. ( fotokopi dari asli) ; Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUNMDN Hal. 535.Bukti T.ll Interv5 :6.Bukti T.ll Interv6 :7.Bukti T.ll Interv7 :8.Bukti T Il Interv 8 :9.Bukti T. Il Interv9 :10.Bukti T.

Bahwa bukti itu adalah Bukti T.I 6 yang identikdengan Bukti T.II Interv. 19, yakni Akta Pengikatan Jual Beli danPelepasan Hak Nomor 23, tanggal 5 Juli 1993;Dua: Bahwa kalau saja ada aslinya, goud non, maka yang asli itupun tidak bisadijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa telahterjadi pengalihan hak; karena Akta Pengikatan Jual Beli, bukanlah dasarPengalihan hak; hal ini sesuai dengan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1973,Tentang Pengawasan Pemindahan HakHak Atas

Bhrantacakti;Ketiga: Bahwa kalaupun benar ada aslinya, quod non, maka telah terbukti secarasah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamatelah dengan sengaja mengabaikan isi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor :23, tanggal OS Juli tahun 1993, (Bukti T.I 6 yang identik dengan BuktiT.I Interv. 19) yang antara lain menegaskan :1 pada halaman 4, garis datar kedua, disana para pihak menegaskan :e Akan tetapi pelepasan hak belum mungkin dilakukanoleh karena surat hak atas tanahnya belum

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama pada bagian ini, jelas membuktikan bahwa MajelisHakim telah tidak mencermati secara utuh dan menyeluruh atasisi/materi/ketentuan yang terkandung dalam Bukti T.I 6 yangidentik dengan Bukti T.II Interv. 19, yakni sehubungan denganAkta Pengikatan Jual Beli dan Pelepasan Hak Nomor 23, tanggal5 Juli 1993;Bahwa disini ditemukan bahwa Majelis Hakim telah merekayasaisi dan makna dari Akta Pengikatan Jual Beli dan Pelepasan HakNomor : 23, tanggal

Bambang, berdasarkanbukti P14 idem T Il Interv 1 20 idem T Il Interv 2 10, yaitu Surat dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor : 260/200.3/X1/2013, tertanggal 20 Nopember 2013, Perihal Undangan KonfirmasiTerhadap Permohonan Pengukuran Ulang SHM No. 58, Desa Sungai paringKecamatan Pulau Laut Utara, yang ditujukan kepada 1. Haji Kalla bin Saka,2.Haji Malik, 3. Noor lfansyah. 4.

Bukti T Il Int.11) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 163 Desa Stagen, Kecamatan PulauLaut Utara, Kabupaten Kotabaru, diterbitkan pada tanggal 24 Oktober1995, dengan Gambar Situasi Nomor : 288/P&PT/1995 pada tanggal 14Halaman 103 dari 99 halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN.BJM.104Maret 1995, seluas : 998 M2, atas nama BAMBANG TRIYANA (Vide Bukti T IIInt.21) yang mana sebelumnya oleh Penggugat (Haji Kalla Halim binSaka) sudah diketahui pada tanggal 21 November 2013 yaitu vide buktiP14 idem T Il Interv

1 20 idem T Il Interv 2 10, Bukti T7 dan keterangansaksi HAJI MALIKE.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangandiatas, Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa Penggugat (Haji Kalla Halim binSaka) sudah mengetahui keberadaan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara objek sengketa secara resmi menurut hukum pada hari selasatanggal 21 November 2013;Menimbang, bahwa dengan diketahuinya keberadaan objek sengketaoleh Penggugat pada tanggal 21 November 2013 dengan didaftarkannyagugatan Penggugat