tanggal 28 Desember 2018,Surat Rekomendasi Bupati Subang perihal Penetapan Upah MinimumSektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019 Nomor:562/125/2019/Disnakertrans tertanggal 18 Januari 2019, Surat DewanPengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/12/II/Depeprov tertanggal02 Februari 2020, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi JawaBarat Nomor: 561/IIBA/Depeprov/2019 tertanggal 02 Februari 2020,serta Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/1701/II/Jamsos

nnn ne2) Surat Rekomendasi Bupati Subang perihal Penetapan Upah MinimumSektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019 Nomor:562/125/2019/Disnakertrans tertanggal 18 Januari 2019;3) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/12/II/Depeprov tertanggal 02 Februari 2020; 4) Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/IIBA/Depeprov/2019 tertanggal 02 Februari 2020, serta ; 5) Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemerintahProvinsi Jawa Barat Nomor: 561/1701/IIl/Jamsos

Sesuai dengan aslinya) ; Hal 67 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDGBukti T 3Bukti T 4Bukti T5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10:Bukti T 11 :Bukti T12 :Bukti T13 :Foto copy Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor561/12/Il/Depeprov. ; (Sesuai dengan aslinya) ; Foto copy Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa BaratNomor 561/IIBA/II/Depeprov/2019 ; (Sesuai dengan aslinya) ; Foto copy Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemprov Jabar Nomor 561/1701/HI/Jamsos

Dalam klarifikasi tersebut turut dihadiri olehKasie Pengupahan dan Jamsos Ibu Ririn Bidasari, SH.,M.Hum danMediator HI sdri. Jusnidar Manihuruk, SE.10.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, dilakukan Mediasi antaraPenggugat dengan Pihak Perusahaan.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2014, PARA PENGGUGAT datang ke kantorKementerian Tenaga Kerja RI, dan terjadi perundingan antara PARAPENGGUGAT dengan TERGUGAT1 (PT Geoservice), TERGUGAT2 (PTCNOOC SES Ltd) dan PT Mesco Sarana Nusantara yang difasilitasi oleh DirjenPHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja, dan disaksikan oleh perwakilandari SKK Migas dan Kementerian ESDM.

Mesco Sarana Nusantara didampingi PP SPKEPSPSI, dengan Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan JamsostekKemenaker RI. 390.BuktiP145Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah pertemuan hari Selasatanggal 20 Januari 2015, (tertulis 21 Januari 2015) di Ruang RapatKPHI Ditjen PHI dan Jamsos Kementrian Ketenagakerjaan 391.BuktiP146Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah pertemuan hari Senintanggal 02 Februari 2015, di Ruang Rapat KPHI Ditjen PHI danJamsos Kementrian Ketenagakerjaan 392.BuktiP 147Fotocopy sesuai

(Copy).Surat No. 343/BOD/2013 kepada Dirjen PHI dan Jamsos TKKemenaker RI tanggal 24 Oktober 2013 perihal PenentuanIndonesia Petroleum Association (IPA) sebagai Sarana PelaporanAlur Kegiatas di Industri Hulu Migas. (Copy).Surat No. 348/BOD/13 kepada Dirjen PHI dan Jamsos TKKemenaker RI tanggal 30 Oktober 2013 perihal Penetapan AlurKerja Industri Hulu Migas Indonesia.

bobot lebih penting dan lebih urgent serta lebihtingginya pemenuhan hakhak Para Penggugat di dalam PKB a quooleh Tergugat, antara lain sebagaimana terbukti di dalam RangkumanRapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI tanggal 21 Mei2008, dan buktibukti surat lainnya seperti : Surat Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Rl Nomor B.78/MEN/PHUSKPKKAD/IIV2009tanggal 4 Maret 2009 perihal Penegasan untuk melaksanakanPerjanjian Kerja Bersama (PKB) PT (Persero) Angkasa Pura , SuratDirektur Jenderal PHI dan Jamsos

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RI NomorB.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 27/PUUIX/201 1;c.2. Pemenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepadaperusahaan lain;c.3. Surat Edaran Menakertrans RI NomorSE.04/PERMEN/VIII/203 tentang Pedoman PelaksanaanPermenakertrans R.I. Nomor 19 Tahun 2012:c.4.

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINomor B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan PutusanHalaman 4 dari 27 hal. Put.Nomor 528 K/Pdt.SusPHI/20 17Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011;c.2. Pemenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaankepada perusahaan lain;c.3. SE Menakertrans RI Nomor SE.04/PERMEN/VIII/203tentang Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I.Nomor 19 Tahun 2012;c.4.

menghukum Tergugat Rekonvensi agarmemanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensipada posisi dan jabatan semula dengan tetap WAJIB membayar upahbeserta hakhak lainnya yang biasa diterima Para Penqgugat Rekonvensisampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;32.Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan TergugatRekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 melanggar UU KetenagakerjaanNo.13 Tahun 2003 sesuai Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat KOMISI IXDPR RI DENGAN DIRJEN PHI DAN JAMSOS

Bank Internasional Indonesia,Tbk yang dikeluarkan oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI;33.Bahwa surat PHK sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan TergugatRekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013 dimana surat tersebut diatasTERBUKTI melanggar UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 sesuaiResume Rapat Dengar Pendapat KOMISI B DPRD Kota Medan dengan29PT.

fotokopi dari fotokop)) ;Print out https://moeny.kompas.com/read/2015/02/23/123656526/Ini Daftar Dewan Pengawas dan Direksi BPJSKesehatan serta Ketenagakerjaan Yang Baru Dilantik, Sumber :Kompas.com 23/02/2016, 12:36 WIB, (Print out) ;Print out https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/SerahTerimaJabatanDireksiDanDewanPengawasBPJSKetenagakerjaan.html, Sumberhttps://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ 24/02/2016, (Print out);Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor: 140/PHIJSK/JAMSOS

Bukti T 37Umum/pimpinan Konfederasi/Federasi Sertikat Pekerja/SerikatBuruh, (fotokopi dari fotokopi) ;Hasil Seleksi Calon Dewan Pengawas dari Unsur Pekerja danPengusaha BPJS Ketenagakerjaan (19 Nov 2015terbaru),(fotokopi dari fotokopi) ;Nota Dinas Direktur KKHI kepada Dirjen PHI dan Jamsos No.ND.759/PHIJSK/KKHI/X1I/2015 tanggal 10 November 2015tentang Seleksi Anggota Dewan Badan Pengawas BPJS,(fotokopi dari fotokopi) ;Surat Tugas Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor :ST.67/PHIJSKJAMSOS/X1/2015

Armada Jaya Periode 2015201711.12.13.14.Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat menjadikan PKB periode 20152017sebagai dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat;Perlu diketahui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melibatkanPTP FSBB PT Mekar Armada Jaya dalam perundingan pembaharuanPerjanjian Kerja Bersama periode 20152017 sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Surat Undangan dari Kementrian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Dirjen PHI dan Jamsos

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINo.B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan MahkamahKonstitusi No. 27/PUUIX/2011;c.2. Pemenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang SyaratsyaratPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaanlain;c.3. SE Menakertrans RI No. SE.04/PERMEN/VIII/203 tentang PedomanPelaksanaan Permenakertrans R.I. No. 19 Tahun 2012;c.4.

Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat; Artinya bahwa setiap jenis Peraturan Perundangundangan harusdibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat Pembentuk PeraturanPerundangundangan yang berwenang, Perundangundangan tersebutdapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang;Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam konsideran Memperhatikan:Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 561 /2114/HI dan Jamsos

Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 561/2114/HI dan Jamsos, HalPenyesuaian Keputusan Gubernur di 5 (lima) Kabupaten/Kota tanggal21 Mei 2018.;Bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa penetapan objek sengketa telah melalui beberapa proses dan tahapan yangHalaman 44 dari 92 hal. Putusan Nomor : 73/G/2018/PTUN.BDGmengacu pada peraturan perundangundangan.

KBLI3430, kategori sektor Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotorroda empat atau lebih sebesar Rp. 4.288.610,00 (vide Bukti P6, Bukti P1= BuktiT1) lebin besar dari besaran upah minimum Kabupaten/Kota di Daerah ProvisiJawa Barat Tahun 2018 untuk Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 3.837.939,63 (videbukti T4);Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/2114/HI & Jamsos Tanggal21 Mei 2018 Hal: Penyesuaian Keputusan Gubernur

Surat EdaranDirjen PHI/Jamsos Kemenakertrans RI Nomor 531/PHIJSK/I/201 2;Bahwa kalau pendapat Majelis Hakim seperti itu, Judex Factiseharusnya menolak gugatan Penggugat.

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINomor B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011;Halaman 4 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Padt. SusPHI/20179.4.9.5.9.6.9.3.2. Pemenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepadaperusahaan lain;9.3.3. SE Menakertrans RI Nomor SE.04/PERMEN/VIII/203 tentangPedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I. Nomor 19Tahun 2012;9.3.4.

Put. 12/G/2014/PT.TUN.JKT.Bukti P16 : Nota Dinas dari Dirjen PHI dan Jamsos kepada Sekjen KemanekrtransNo. 467/PHIJSK/SES/IX/2012. (fotocopy sesuai dengan asliBukti P17 : Surat pengembalian kepesertaan Diklat/ Instruktur No. B/724/BBPLKLN/XI/2011 tanggal 15 November 2011.(fotocopy sesuai dengan asli). Bukti P18 : DP3 tahun 2011 atas nama Penggugat.(fotocopy sesuai dengan asll). Bukti P 19: DP DP3 tahun 2013 atas nama Penggugat 2013 atas namaPenggugat. (fotocopy sesuai dengan asli).

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINomor B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011;9.3.2. Pemenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang SyaratSyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan PekerjaanKepada Perusahaan Lain;9.3.3. Surat Edaran Menakertrans RI Nomor SE.04/PERMEN/VIII/203 tentang Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans RINomor 19 Tahun 2012;Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 524 K/Pdt.SusPHI/20179.4.9:5.9:6.9.7.9.3.4.

Ketenagakerjaan/IIII2020 tanggal 18 Maret 2020perihal Jawaban Nota Pemeriksaan I, yang pada pokoknya menyatakanbahwa Tergugat adalah perusahaan yang termasuk dalam kelompok industritekstil dan produk tekstil (TPT) dimana upah minimum Tahun 2020 telahditerapkan Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur No. 561/ Kep.983Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi JawaBarat Tahun 2020 diktum ketujuh huruf d dan surat Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat No. 561/963/HI & Jamsos

Bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UndangUndang No. 2Tahun 2004, Perselisinan perkara ini telah melalui Perundingan BIPARTIT danMEDIASI di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baratsesuai dengan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial SecaraMediasi No. 565/593/PHI Jamsos tertanggal 06 Februari 2017.2.

Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINo.B.31/PHILJSK/V2012 tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi No. 27/PUUIX/2011;c.2. Pemenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang SyaratsyaratPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepadaperusahaan lain;c.3. SE Menakertrans RI No. SE.04/PERMEN/VIIV203 tentangPedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.. No. 19 Tahun2012;Hal.6 dari 41 hal. Put. No. 108/G/2016/PHI Sby.c.4.

(T24) ;Copy surat Depnakertrans RI Dirjen PHI dan Jamsos No. 568/PHIJSK/X1/2009 tanggal 11 Nopember 2009 maka yang dapat menjadi pengurus SPPT PLN adalah anggota biasa SP PT PLN sedangkan anggota luar biasa.(T25) ;Copy Susunan struktur organisasi Kepengurusan serikat pekerja SP PTPLN (Persero) yang ditanda tangani 1 AHMAD DARYOKO pada tanggal22 Oktober 2009.

PLN (Persero) (bukti T24) ;Surat Nomor : B 568/PHIJSK/XI/2009 dari Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Dirjen PHI dan Jamsos tertanggal 11Nopember 2009 (bukti T25) ;Hal. 59 dari 74 hal. Put. No.34/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel11 Surat perubahan susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat PekerjaPT. PLN (Persero) masa bakti 20072011 tertanggal 22 Oktober 2009(bukti T26) ;12 Surat Keputusan Direktur PT.

T14: Email Tergugat berupa Undangan Rapat dengan Direktur PengupahanDitjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI kepada PUK SP KEP PT> AirLiquide Indonesia selaku bagian dari kuasa Penggugat tertanggal 25Oktober 2017, sesuai asli;16. T15: Surat dari Dirjen PHI dan JSTK No.B.605/PHIJSKUPAH/X/2017tertanggal 31 Oktober 2017 perihal Klarifikasi atas SuratNo.B.288/PHIJSKUPAH/V/2016, sesuai asli;17.