milik terdakwa ALFIANSYAH.M. di ujipendahuluan warnakemudian dilanjutkan Uji pemeriksaan dnganmenggunakan alat Trunac dengan hasil posotif Metafetamina dan Ujikorfirmasi dengan alat FTIR dengan hasil Positif Metamfetamina.Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Golngan dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam prosesproduksi kecuali dlam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkanpersetujuan Menteri Keehatan

rumah kediaman Penggugat dengan alasan mencari Penggugat;Bencana tsunami kembali didatangkan Kapolres Pekalongan, yang ditengaraiinspiratornya sebenarnya adalah Wakapolres saat itu dijabat oleh Kompol Nengah;a Lagilagi Kapolres Pekalongan memaksa Penggugat untuk menjalani pemeriksaankesehatan ke dokter PPKP Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang kesekiankalinya;b Bahwa kemudian terjadilah peristiwa menjalani pemeriksaan kesehatan di rumahsakit Bhayangkara Semarang oleh DokterDokter Panitia Penguji Keehatan

Bahwa kemudian istri Terdakwa memberikan informasi bahwa dulu bidandan mantri kesehatan tersebut pernah diisi obatobatan dari apotik yang dielolaolehnya di daerah Rancamanyar selanjutnya istri Terdakwa menawarkan kepadaSaksi1 untuk memasarkan/ menjual obatobatan dari Apotik yang di kelolaSaksi1 kebeberapa tempat klinik dokter, klinik bidan dan mantri keehatan karenamenurut pengakuan istri Terdakwa telah ada beberapa pesanan obat sambilmembawa surat pesanan dari 2 (dua) orang dokter yaitu dr.

ABDUL ROHMAN, S.H.POLTAK AGUSTINUS, S.H.GANDI,S.H.RIO WICAKSONO,S.H.NUR FAUJI IKSAN, S.H.EKOPRASETYO TH.ANSHORI, SULAEMAN SONNY H.PAKPAHAN,S.H.SURYONO DIDI SUTARDI, SULISTIYONO, SAIFULANWAR, TAMRINUSMAN, ITKHATRILMUSLI, MARDATP, HENDRAKURNIAWAN, Seluruhnya dalah Warga Negara Indonesia,masingmasing pengacara publik dan asisten pengacarapada perhimpunan bantuan Hukum dan hakhak AsasiManusia IndonesiaWilayah Jakarta (PBHIJakarta)serta Pengurus Harian pad Dewan PimpinanPusat Gerakan serikat Buruh Kimia Keehatan

.- Copy peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2562/MENKES.PER/XII/2011 tentang petunjuk teknis jaminan keehatan masyarakat.- Copy peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat.- Copy bendel surat permintaan uang (SPU) Jampersal BPM tahun 2013 beserta lampiran nama bidan pemnerima dana jampersal dan nilai klaim pencairan dari para bidan BPM yang diajukan verifikator TRI ASIH WAHYUSARI kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2017 Tergugat mengirimkansurat kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan KemenkerRI dengan Nomor: PS01.03/V1.2/5196/2017, Perihal: SuratPengantar Resume Audit dengan Tujuan Tetentu PelaksanaanPengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning service) diRS Kusta Dr Sitanala TA 2014 dan Tanggapan KPA atas LHPNomor: P.01.03/XXX1/05474/2017 yang ditujukan kepada DirekturJenderal Pelayanan Keehatan Kemenkes RI dalam alinea terkahirmenyatakan: Namun sebelum dlakukan pengembalian

pada lembar persetujuan oleh Wakli Rektor Illbidang Kemahasiswaan (1 WAYAN MUNDRA, MT).e Terdakwa mengikuti rapat persiapan kegiatan KBDTA 2013 yang dipimpin olehsaksi PUTRA ARIF BUDI SANTOSA (Ketua Panitia) pada sekitar bulan Juli2013 dan selanjutnya pada bulan Juli 2013 sampai dengan Oktober 2013 yangmembahas tentang penentuan tema, lokasi, pendanaan, konsumsi sertakoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan KemahBhakti Desa dan Temu Akrab (KBDTA) tahun 2013, perlengkapan keehatan

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

tanggal 1Nopember 2016;Fotocopy sesuai Asli Kliping Koran Kaltim Post tanggal 17 November2016;Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur Rumah Sakit Islam Nomor :216/RSIS/UM5/VIH/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal IzinOperasional Rumah Sakit Kelas C Islam Abdul Wahab Syahranieyang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda;Putusan No. 29/G/2016/PTUNSMD Hal. 39 dari Hal. 8746.47.48.49.50.51.SZ.Bukti P26bBukti P27aBukti P27bBukti P28aBukti P28bBukti P29Bukti P30Fotocopy sesuai Asli Surat Dinas Keehatan

Bukti T Il Intv8 : Surat Keputusan Menteri Keehatan RepublikIndonesia Nomor : YM.02.04.3.5.461 TentangPemberian Izin Penyelenggaraan Kepada P.T.Padi Mekatel Jalan Kebagusan No. 8, PasarMinggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta UntukMenyelenggarakan Rumah Sakit Khusus DenganNama Rumah sakit Ibu Dan anak Ichsan MedicalCentre Jalan Raya Jombang No. 56 Bintaro jayaSektor IX, Tangerang Propinsi Bantenn tertanggal27 Februari 2006;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);9.

Bukti T Il Intv9 : Surat Keputusan Menteri Keehatan RepublikIndonesia Nomor : HK.07.06/III/1909/09 TentangPemberian Izin Perubahan Status Rumah SakitYang Semula Rumah Sakit Ibu Anak MenjadiRumah sakit Umum Kepada PT Ichsan MedicalCentre Jalan Raya Jombang No. 56 Bintaro JayaSektor IX Tangerang Untuk MenyelenggarakanRumah sakit Umum Dengan nama Rumah SakitIchsan Medical Centre Jalan Raya Jombang No.56 Bintaro Jaya Sektor IX Tangerang PropinsiHalaman 174 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017

DWI SABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

;e Kabid Pelayanan keehatan : drg. FATMA;e Kabid Kesejahteraan keluarga : drg. KHAIRATI;e Kabid Pemberantasan Penyakit Menular : dr. TRI UTAMI;e Kabid Sumber Daya Kesehatan : NENG ULFAH, S.Sos.Msi; Bahwa saksi sebagai staf Seksi pelayanan Kesehatan dasar padabidang pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan bertugas :a) Sebagai koordinator tim bencana, koordinator bakti sosial dantim kesehatan untuk eventevent tertentu. ;b) Monitoring evaluasi dan pelaporan puskesmas.

IDA LIDYA.; Kabid Pelayanan keehatan : drg. FATMA; Kabid Kesejahteraan keluarga : drg. KHAIRATI; Kabid Pemberantasan Penyakit Menular : dr.

IDA LIDYA.;7 Kabid Pelayanan keehatan : drg. FATMA;7 Kabid Kesejahteraan keluarga : drg. KHAIRAT;7 Kabid Pemberantasan Penyakit Menular : dr. TRI UTAMI;7 Kabid Sumber Daya Kesehatan : NENG ULFAH, S.Sos.Msi; Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kabid Sumber Daya Kesehatandan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang SelatanHalaman 224 dari 357 halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.SusTPK/2015/PN. Srg.tahun 2011 berdasarkan SK Walikota No. 821.2/Kep.117BKD/2011tanggal 14 januari 2011.

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerimaalokasi dana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatanrepublik Indonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahankedua atas keputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014tentang

Bahwa dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT perihal kondisi PARAPENGGUGAT yang tidak memungkinkan untuk memberikan tanda tangandalam Surat Pernyataan dan pemberian Kuasa dalam perkara a quo, jelasmerupakan dalil yang sangat dangkal, tidak ilmiah, yang dibuat oleh orangyang yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang keehatan sertadengan itikad buruk untuk menghindar dari tanggungjawabnya sebagaipenjamin dari TERGUGAT ; BERDASARKAN URAIAN DIATAS, SANGAT JELAS BAHWA PARAPENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG

obattersebut disiapkan oleh saksi Yacob Alexander dan saya hanya tanda tangan saja;bahwa proses pengadaan obat tersebut tidak ada dilakukan tender;bahwa kontrak pengadaan obat ditandatangani tgl 1 Mei 2007 dgn masa kerja selama120 hari, dan nilai kontrak sebesar Rp. 1.982.000.000,;bahwa obat dan alat kesehatan yg dimaksud telah dipenuhi dengan 10 kalipenyerahan, dgn rincian sebagai berikut :a. tgl 31 Agustus 2007 obatobatan oleh saya sendiri dan diterima oleh Mat Sarim;b. bulan September 2007 alat keehatan

jumlahnya Rp 800.180.000, dan adarekap cek dari Yusuf Efendi tanggal 29 Januari 2009 dan yang ngambil darirumah sakit tersebut atas perintah Yusuf Efendi, kKemudian saksi disuruh YusufEfendi nganter cek kelndra T Abidin dan ketemu pembantunya.Bahwa saksi tidak tahu dari Indra T Abidin bahwa Yusuf Efendi yang membackup proyek bantuan sosial dan proyek tersebut tidak ada kontrak.Bahwa saksi ada kaitan dengan Yusuf Efendi karena saksi jual beli barang alatkesehatan kepada PT KPM dalam proyek alat keehatan

cek jumlahnya Rp 800.180.000, dan adarekap cek dari Yusuf Efendi tanggal 29 Januari 2009 dan yang ngambil darirumah sakit tersebut atas perintah Yusuf Efendi, kemudian saksi disuruh YusufEfendi nganter cek kelndra T Abidin dan ketemu pembantunya.Bahwa saksi tidak tahu dari Indra T Abidin bahwa Yusuf Efendi yang membackup proyek bantuan sosial dan proyek tersebut tidak ada kontrak.Bahwa saksi ada kaitan dengan Yusuf Efendi karena saksi jual beli barang alatkesehatan kepada PT KPM dalam proyek alat keehatan

proposal yang ditujukan kepadabapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB,melalui Bapak Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan PerkebunanKabupatenLombok Barat.Bahwa serta Tim Teknis Kabupaten ada membuatkan hasilpelaksanaan verifikasi dalam bentuk Form Verifikasi terhadapkelompok tani ternak Dasan Tawar Mandiri.Bahwa hasil verifikasi yang sudah dilaksanakan bahwa kelompok taniternak Dasan Tawar Mandiri, layak dan memenuhi syarat untuk direkomendasikan kepada Dinas Peternakan Dan Keehatan

HUSEN ABDULAH, karena yang bersangkutanlah yang memberikankontrak tersebut untuk saksi tandatangani ;Bahwa benar surat perjanjian (kontrak) pekerjaan PENGADAAN ALATKEDOKTERAN, KEEHATAN DAN KB, dengan nilai sebesar Rp.6.387.792.000, (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratussembilan puluh dua ribu rupiah) sumber dana Tugas Pembantuan APBNPtertanggal 23 Oktober 2013 tersebutlah yang saksi tandatangani ;Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan sesuai kontrak adalah lima puluh harikalender