operasional sudah beralih dariKementerian Perhubungan kepada Pemohon Banding;bahwa secara hukum, struktur di dalam BASTO apakah ini serah terima hasil pekerjaan ataupengalihan aset kepada Pemohon Banding, hal tersebut sudah jelas karena DIPAnya bukan untukKementerian Perhubungan tetapi untuk Pemohon Banding;bahwa dengan demikian sudah jelas sejak diserahkan penerimaan, perawatan dan beban biayaatas aset tersebut menjadi milik Pemohon Banding;bahwa oleh karena dari awalnya hasil pekerjaan DIPA dalam kementeriaan

Bahwa penggugat adalah seorang guru Honor pada SMP Negeri BunginTambun sejak tahun 2005 sampai tahun 2010, di karana sudah di putus olehsekolah SMPN Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu KabupatenKaur sehingga diteruskan Honor pada Departemen Kementeriaan Agamasampai sekarang masih honor di MTSN Desa Padang Leban, KecamatanTanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;2.

MOHAMMAD AL FARISI lahir di Bondowoso, tanggal 08 Agustus 2007 dan nama Pemohon yang semula tertulis dengan nama MAULANA IBRAHIM, disahkan menjadi MUHAMMAD ALFARISI lahir di Bondowoso, tanggal 04 April 2007 dan nama Pemohon menjadi IBRAHIM sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 10107/Dp/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 7 ULP Aceh Kementeriaan PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Tahun anggaran 2019, beralamat JalanJenderal Sudirman No.l Gedung G Lantai' Il Kota Banda Aceh;selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;Selanjutnya dipersidangan Turut Tergugat III diwakili oleh: 1. Isvandy,S.T., 2. Muhammad Iqbal, 3. Safaruddin, S.T., 4. Suriyadi, S.T.

2011tanggal 12 September 2011 tentang PenetapanRekomendasi Koperasi sebagai calon peserta ProgramRevitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Unit Desa(KUD) Dharma Bhakti Kab.Merangin dan berdasarkanSurat No.518/817/Diskoperindag/X/2011 tanggal 13September 2011 tentang Usulan Penetapan ProgramBantuan Dana Pengembangan Sarana Prasarana danJaringan Usaha/Pasar Tradisional yang ditujukan kepadaKepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Jambi.Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran danJaringan Usaha Kementeriaan

KUD Dharma Bhakti yang beralamat di Desa Bukit BungkulKecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ditunjuksebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar TradisionalTA.2011 sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah).Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaaanBantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA.2011 adalah sebagai berikut : SK Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RIAsisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana PemasaranNo.211/Dep.4.3

Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran danJaringan Usaha Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20Oktober 2011 tentang Penetapan Koperasi pesertaProgram bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melaluiKoperasi tahun anggaran 2011 dalam hal ini KUD DharmaBhakti ds.oukit bungkul kec.renah pamenang kab.meranginselaku penerima bantuan sosial revitalisasi pasar tradisionalHalaman 26 dari 155 Putusan Nomor :35/Pid.SusT PK/2014/PN.Jmbmelalui koperasi

Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran danJaringan Usaha Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20Oktober 2011 tentang Penetapan Koperasi pesertaProgram bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melaluiKoperasi tahun anggaran 2011 dalam hal ini KUD DharmaBhakti ds.oukit bungkul kec.renah pamenang kab.meranginselaku penerima bantuan sosial revitalisasi pasar tradisionalHalaman 43 dari 155 Putusan Nomor :35/Pid.SusT PK/2014/PN.Jmbmelalui koperasi

KUD Dharma Bhakti yang beralamat di Desa Bukit BungkulKecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ditunjuksebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar TradisionalTA.2011 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaaanBantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA.2011 adalah sebagai berikut : SK Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RIAsisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana PemasaranNo.211/Dep

Selanjutnya direktur Pembinaan SMK menerbitkan SuratKeputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaandan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral PendidikanMenengah Kementeriaan Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional TentangPenetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TA. 2014 angkatan bulanJanuari s.d. Juni 2014 dan angkatan II bulan Juli s.d.

Kudus melakukankonsultasi ke Kementeriaan Dalam Negeri RI dan mendapatkan penjelasan/arahandari Bpk. Sukoco, Pejabat pada Kementerian Departemen Dalam Negeri RI, bahwauntuk mengatasi kemacetan dalam pembahasan RAPBD tersebut salah satupimpinan DPRD dapat mengambil peranan untuk melanjutkan pembahasan RAPBDmengacu pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus.Dengan mendasarkan pada Pasal 48 ayat (5) Peraturan DPRD Kab. Kudus Nomor Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kab.

Untuk menyikapi dinamika pembahasanRAPBD yang terjadi di Kabupaten Kudus tersebut, maka Sekretariat DPRD Kab.Kudus melakukan konsultasi ke Kementeriaan Dalam Negeri RI danmendapatkan penjelasan/arahan dari Pejabat pada Kementerian DepartemenDalam Negeri RI, bahwa untuk mengatasi kemacetan dalam pembahasanRAPBD tersebut salah satu pimpinan DPRD dapat mengambil peranan untukmelanjutkan pembahasan RAPBD mengacu pada Peraturan DPRD tentang TataTertib DPRD Kabupaten Kudus.Dengan mendasarkan pada Pasal

atau tumbuhan, bahanhewan bahan mineral sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahantersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dandapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di MasyarakatBahwa, obat stelan untuk sakit gigi, Sakit asam urat dan obat stelan kecetityang dijual oleh Terdakwa tersebut termasuk sediaan farmasi;Bahwa, untuk memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obatdengan kandungan beberapa obat keras harus mendapatkan jjin produksidari kementeriaan

Bahwa pada tanggal 15 April 2013 melalui Surat Pemberitahuan PenolakanAtas Pendaftaran Merek dari Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intektual, Kementeriaan Hukum dan HAM RI, pengajuan merekiF eyPenggugat/ ga Gueed Nomor DOO 2008.036697 tertanggal 14Oktober 2008 telah ditolak dengan alasan mempunyai persamaan adapokoknya dengan merek EXCELLASIAM Daftar Nomor IDM 000054111milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis (Pasal 6ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 15

Selanjutnya direktur Pembinaan SMKmenerbitkan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMKDirektorat Jendral Pendidikan Menengah Kementeriaan Pendidikan DanKebudayaan Nasional tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOSSMK TA. 2014 angkatan bulan Januari sampai dengan Juni 2014 danangkatan Il bulan Juli sampai dengan Desember 2014.

Nomor 1636 K/Pid.Sus/2017Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMKDirektorat Jendral Pendidikan Menengah Kementeriaan Pendidikan DanKebudayaan Nasional tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOSSMK TA. 2014 angkatan bulan Januari s.d. Juni 2014 dan angkatan IIbulan Juli s.d. Desember 2014.

perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan wajibmemiliki SIUP sebagaimana ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 45 tahun 2009 sedangkan untuk nelayan keciluntuk melakukan usaha perikanan sebagaimana tersebut harus memilikiSIPI.Bahwa tidak semua orang disebut sebagai nelayan kecil , disebut nelayankecil apabila memiliki kartu pengenal nelayan yang masuk dalam database Kementeriaan

Selanjutnya direktur Pembinaan SMK menerbitkan SuratKeputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaandan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral PendidikanMenengah Kementeriaan Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional TentangPenetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TA. 2014 angkatan bulanJanuari s.d. Juni 2014 dan angkatan Il bulan Juli s.d.

Put.No.3/PID.SUSTPK/2017/PT PBRdan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral PendidikanMenengah Kementeriaan Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional TentangPenetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TA. 2014 angkatan bulanJanuari s.d. Juni 2014 dan angkatan Il bulan Juli s.d.

Put.No. 48/G/2015/PHISby.Kerja tersebut dikeluarkan; hal ini dikarenakan Tergugat selaku BadanUsaha Milik Negara harus terlebih dahulu berkoordinasi denganKementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementeriaan BUMN) RepublikIndonesia untuk mencari solusi serta merumuskan darimana pengambilanalokasi anggaran untuk pembayaran uang pesangon para karyawan yangterkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut; 2.

BRAHMANTORY denganJabatan Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan sarana Keolahragaan,Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementeriaan Pemuda DanOlahraga RI, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian pemudadan Olahraga Nomor 0010.A tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 ditetapkanselaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Harmonisasi dan Kemitraaan,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KementerianPemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMAdan

dilakukannya perjanjian kerjasama antara KementerianPemuda dan Olahraga dengan Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola diDesa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi TengahNomor : 489.L/MENPORA/D.V.PPK/12/2011, Nomor : 470/02/XII/2011 tentangRevitalisasi Lapangan Sepakbola di Desa Toima Kecamatan Bunta KabupatenBanggai Propinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh BRAHMANTORYJabatan Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan sarana Keolahragaan,Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementeriaan

REGSTRASI 31405016 WILAYAHDENZBANG 4/XN Parepare dan telah terdaftar sebagai BARANG MILKNEGARA DI KEMENTERIAAN KEUANGAN REPUBLIK NDONESIA (masukdalam SIMAK BMN Kementerian Keuangan Rl) dengan Kartu hhventaris BarangNomor 2.01.01.01.002.18 dan selama lebih dari 64 tahun TNI AD menguasai obyeksengketa tidak pernah ada gugatan ataupun keberatan dari pihak lain, dengandemikian penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tersebut haruslah dilindungi.Bahwa lagi pula telah menjadi Yursprudensi tetaop MahkamahAgung

Selanjutnya direktur Pembinaan SMK menerbitkan SuratKeputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaandan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral PendidikanMenengah Kementeriaan Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional TentangPenetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TA. 2014 angkatan bulanJanuari s.d. Juni 2014 dan angkatan Il bulan Juli s.d.

tersebut sah menjadi asset Negara, ahliberpendapat Ahli membenarkan menjadi milik kementerian keuangan, dandengan adanya keputusan tersebut dari kementerian keuangan secaraotomatis PT Badak LNG Bontang selaku pengguna; Bahwa mengenai legalitas surat dan dokumen terkait pembebasan tanahapakah sama dengan sertifikat, Ahli berpendapat Tidak sebanding karenamerupakan bukti awal namun sah sebagai bukti kepemilikan dan sertifikatadalah bukti kepemilikan tanah yang sah yang dikeluarkan oleh Negaramelalui Kementeriaan

Badak LNG Bontang selaku pengguna;Bahwa berdasarkan UURI no 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok pokokAgraria di pasal 19 dan PP no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengenailegalitas surat dan dokumen terkait pembebasan tanah apakah sama denganHalaman 50 dari 61 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN Bonsertifikat, Ahli berpendapat tidak sebanding karena merupakan bukti awal namunsah sebagai bukti kepemilikan dan sertifikat adalah bukti kepemilikan tanah yangsah yang dikeluarkan oleh Negara melalui Kementeriaan

Selanjutnya direktur Pembinaan SMK menerbitkan SuratKeputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaandan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jendral PendidikanMenengah Kementeriaan Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional TentangPenetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TA. 2014 angkatan bulanJanuari s.d. Juni 2014 dan angkatan II bulan Juli s.d.

Koordinator yang melaksanakan unsur pemerintahan....Tergugat akan menanggapi beberapa hal terkait pernyataan Penggugatdimaksud, sebagai berikut :1) Tidak pernah ada produk hukum berupa Keputusan Presiden Nomor09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,yang ada adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKementerian Negara Republik Indonesia ;2) Tergugat bukanlah Kementeriaan

Anak Indonesia (KPAI)Sumatera Utara ;Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 Penggugat datang keKantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumatera Utaramembuat laporan karena Tergugat mengambil paksa anakPenggugat dan Tergugat dari tangan Penggugat di Batam ;Bahwa awalnya Penggugat mengadu ke KPAI Riau lalu diteruskanke KPAI Sumatera Utara ;Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, Tergugatsering melakukan kekerasan terhadap Penggugat didepan anakanaknya ;Bahwa saksi bersama petugas dari Kementeriaan