Ditemukan 430256 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-02-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 24-K /BDG/PMT-II/AD/II/2017
Tanggal 14 Maret 2017 — . : Sertu, 21060145130785 Jabatan : Bapem Tenor Sax Kesatuan : Paspampres
20459
  • . : Sertu, 21060145130785 Jabatan : Bapem Tenor Sax Kesatuan : Paspampres
    Dalam pembunuhanberencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusandengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tidakmerupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yangcukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan.Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukanpembunuhan.
Upload : 25-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 28-K/PMT-I/BDG/AD/II/2015
Kesatuan : Korem 031 / WB.
5213
  • Kesatuan : Korem 031 / WB.
Register : 04-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 002-K/PM.II-09/AD/I/2017
Tanggal 13 Februari 2017 —
250
  • Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.
Register : 23-03-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 32-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017
Tanggal 11 April 2017 — Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.
12024
  • Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.
    Hal ini sesuai dengan asas dan ciriciri tatakehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawabterhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsisebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatin sehingga seorang12komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dananak buahnya.
    Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sebagaiprajurit TNI AD yang seharusnya Terdakwa mampumengendalikan diri dan menghindari melakukan perbuatanmelanggar hukum, namun justru Terdakwa menjadi bagian darikejahatan yang apabila tidak dijatuhi pidana tambahan akanberpengaruh pada prajurit lain di kesatuan Pusdikif PussenifKodiklat TNIAD khususnya dan kesatuan TNI pada umumnya.4.
Putus : 18-02-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 07-K/PMT-I/BDG/AD/II/2013
Tanggal 18 Februari 2013 — Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
6628
  • Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
Register : 24-01-2017 — Putus : 10-02-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 13-K/BDG/PMT-II/AD/I/2017
Tanggal 10 Februari 2017 — Kesatuan : Bais TNI .
5027
  • Kesatuan : Bais TNI .
    Demikianjuga dengan lingkungan kesatuan dimana Terdakwa bertugastetap dalam keaadaan kondusif dan aman, tidak ada perubahandan dampak sebagaimana yang dipertimbangkan oleh MajelisHakim dalam putusannya.3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlaluberlebihan dan hanya merupakan bentuk kekhawatiran sematayang kemudian dijadikan alasan pembenar untuk menilaiTerdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinaskeprajuritan, sehingga pertimbangan tersebut bukanlahmerupakan pertimbangan hukum.4.
    Hal ini sesuai denganasas dan ciriciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandanbertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itukomandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatihsehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuhterhadap kesatuan dan anak buahnya.
Putus : 19-09-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 45-K/PMT-I/BDG/AD/V/2013
Tanggal 19 September 2013 —
6012
  • Kesatuan : Jasdam XII/Tpr.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2915 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — NEGERI SAWAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI qq PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, VS NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI qq PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, DKK
387357 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEGERI SAWAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUMADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI qqPENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, VS NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUMADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI qqPENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, DKK
    /Pembanding;LawanNEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUMADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI qqPENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, diwakilioleh Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Wahai A.S.
    No.2915 K/Padt/2015Bahwa Negeri Wahai adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yangbersifat genealogis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenangmengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan hak asalusul dan adat istiadat setempat berada diKabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 1Angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01Tahun 2006 Tentang Negeri);Bahwa Masyarakat Hukum Adat Negeri
    Bahwa Negeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adatmemiliki tanah Petuanan yang sangat luas dengan batasbatas tanahsebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan NegeriSawai; Sebelah Timur berbatasan dengan Petuanan Negeri Pasahari; Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram; Sebelah Selatan berbatasan dengan Petuanan Kanikeh danPetuanan Huaulu;4.
    Bahwa dengan demikian berkenaan dengan perbuatan melawan hukumberupa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukumadat Negeri Sawai atas tanah Petuanan Negeri Wahai sebagaiKesatuan Masyarakat Hukum Adat seluas 1.000 hektar yang terletaksetempat di Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten MalukuTengah, maka kedudukan hukum (legal standing) Negeri WahaiSebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat gq. Kepala PemerintahNegeri Wahai qq.
    Hukum Adat (Penggugat) dengan NegeriSawai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Tergugat) tentangbatas Tanah Petuanan kedua Negeri atau tidak pernah terjadipenyerobotan dan/atau okupasi ilegal atas Tanah Petuanan PenggugatHalaman 10 dari 41 hal.
Upload : 27-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2015
Kesatuan : Korem 042 / Gapu
650
  • Kesatuan : Korem 042 / Gapu
Register : 13-04-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 048-K/PM.II-09/AD/IV/2018
Tanggal 12 Juli 2018 — Nama : Fuad Hasan Pangkat / NRP : Prada / 31140532121195 Jabatan : Ta Raipur B Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
9940
  • Nama : Fuad HasanPangkat / NRP : Prada / 31140532121195Jabatan : Ta Raipur BKesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
    Saksi juga melaporkan kepada pihak keluargayaitu Pihak Kesatuan bahwa Prada Agus Ludi sebagai korban telahmeninggal dunia serta Saksi membuat status IGD.8.
    Bahwa dari pihak RSUD Cimacan membuatkan suratsuratkematian bagi pasien yang dinyatakan meninggal dan juga pada saat ituada permintaan dari pihak keluarga yaitu pihak Kesatuan dari PradaAgus Ludi yang meminta Surat Kematian.Saat itu Saksi hanyamembuatkan Surat kematian saja, namun Saksi mendengar bahwa daripihak Kesatuan meminta surat untuk dilaksanakan Formalin kepadaSaksi13.Atas keterangan Saksi (Ahli) tersebut, pada pokoknya Terdakwamembenarkan.Saksi13Nama lengkap : dr. lbnu Katsir MachbubPekerjaan
    sudah Saksi koreksi dan isinya menerangkan bahwa Korbanmeninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan DeathOn Arrival, kemudian surat keterangan diberikan kepada pihakkesatuan, lalu jasad Korban dibawa pulang ke kesatuan.6.
    Ardila NurFadilah) membuatkan surat keterangan kematian yang isinyamenerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal duniadisebabkan oleh berhentinya detak jantung dan death on arrival,kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasadKorban dibawa pulang ke kesatuan.24.
    Perouatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.4.
Register : 02-09-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 156-K /PM.II-09/AD/IX/ 2014
Tanggal 23 September 2014 —
3734
  • Nama lengkap : DENI HENDARSYAH Pangkat/NRP : Sertu/31950083660273Jabatan : Ba Pok Tuud Kesatuan : Kodim 0607/Kota Sukabumi
    Rafli Hendarsyah Putra umur 12 tahun, anak keduaRika Putri Hendarsyah umur 10 tahun dan anak yang ketiga bernama Muh.Rangga Hendarsyah umur 7 tahun, sedangkan Saksi1 menikah dengan KaptenLaut (PM) Zaenal Bajuri (Saksi2).Bahwa Saksi1 menikah dengan Saksi2 pada tanggal 26 Nopember 1995 sahsecara agama Islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikahNomor : 705/ 87 / XI / 1995 tanggal 27 Nopember 1995 yang dikeluarkan olehKUA Sukaraja Kab.
    Farida Aryani padatanggal 26 November 1995 sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan sehinggaterbit buku kutipan akta nikah Nomor : 705/87/XI/1995 tanggal 26 Nopember1995 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu LauraRubby P.P umur 17 tahun, Attalah Revanza umur 10 tahun, Rizqullah Berlianumur 6 tahun dan Nailah Cantika umur 4 tahun, sampai sekarang Sdri.
    Bahwa perzinahhan dan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengankeluarga besar TNI merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnyadilakukan, karena dapat berakibat keretakan/ketegangan dikalangan prajurit,menurunkan kepercayaan bawahan kepada atasan atau sebaliknya sehingga dapatmerusak jiwa korsa dan soliditas sesama prajurit serta menyulitkan pimpinandalam melakukan pembinaan di Kesatuan.3.
    Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain dapat menghancurkan keluargaKapten Laut Zaenal Bajuri juga nama baik kesatuan Terdakwa khususnyaMenimbangdipersidangan.MenimbangKodim 0607/ Sukabumi dan pada umunya TNI AD dimata masyarakat, sertamencemarkan nama baik keluarga rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi2(Kapten Laut Zaenal Bajuri).5.
Register : 12-04-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 75/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2016 — PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
4619
  • PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    PENETAPANNomor : 75/G/2016/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara : PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNAGOTONG ROYONG 1957, yang diwakili oleh : 1. H.R.
Putus : 17-09-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 46-K/PMT-I/BDG/AU/V/2013
Tanggal 17 September 2013 — Kesatuan : Lanud Soewondo
6015
  • Kesatuan : Lanud Soewondo
    Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa pindah kesatuan dari LanudBandung ke Lanud Medan sehingga Mobil toyota kijang kapsul Nopol D1174 YPdibawa Terdakwa ke Medan, setelah berdinas di Lanud Medan, pada bulanJanuari 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama CPM Gang PantangMundur No. 55 Pulau Brayan Medan menawarkan mobil toyota kijang kapsul LGXtersebut kepada Saksi Maslina Sesilia Tamba dengan cara mengembalikan DP/uang muka mobil toyota kijang LGX Nopol D1174 YP sebesar Rp.30.000.000,(tiga
    (dua puluh sembilan juta rupiah) diACC Finance Bandung lama angsuran 4 (empat) tahun dan pembayaransetiap bulan Rp.3.377.000, (tiga juta tiga ratu tujuh puluh tujuh ribu rupiah)dan bulan Januari 2010 Terdakwa pindah kesatuan dari Lanud Bandung keLanud Medan sehingga Mobil toyota kijang kapsul Nopol D1174 YP dibawaTerdakwa ke Medan, setelah berdinas di Lanud Medan, pada bulan Januari2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama CPM Gang PantangMundur No. 55 Pulau Brayan Medan menawarkan mobil toyota
Register : 27-08-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 04-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 345/PDT/2012/PT DKI
Tanggal 6 Desember 2012 —
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BPOM DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN - MULTI YEARS 2010 - 2011
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI BESAR BPOM DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN - MULTI YEARS 2010 - 2011
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ KEPALA BALAI BPOM DI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PARANATA POLA CIPTA, PT
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH
6013

  • Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BPOM DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN - MULTI YEARS 2010 - 2011
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI BESAR BPOM DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN - MULTI YEARS 2010 - 2011
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ KEPALA BALAI BPOM DI JAKARTA
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PARANATA POLA CIPTA, PT
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH
    PT
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI KEPALA BIRO PERENCANAAN BPOM RI
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ SEKRETARIS UTAMA BPOM RI
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA RI CQ KEPALA BPOM RI
Register : 27-07-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 15-09-2022
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 112-K/PM.II-09/AD/VII/2022
Tanggal 5 September 2022 —
30786
  • Kesatuan : Yonif 116/GS.
Register : 11-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 008-K/PM.II-09/AD/I/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — Nama lengkap : Muhammad Danil Pangkat/NRP : Serma/21000135860780 Jabatan : Bamin Sie Alin Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav Kodiklatad
16634
  • Nama lengkap : Muhammad DanilPangkat/NRP : Serma/21000135860780 Jabatan : Bamin Sie AlinKesatuan : Pusdikkav Pussenkav Kodiklatad
Register : 03-06-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 14/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 30 September 2020 —
Tergugat:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Lampung
24482

  • Tergugat:
    Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Lampung
    Pada BAB III Tata Cara Pendaftaran, Pasal 10 ayat (6) danayat (7)menyatakan j 29222 n2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn e nnn eeeayat (6) : Unit Layanan Administrasi di Daerah Provinsi atau daerahKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranyaterdiri dari perwakilan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politikatau sebutan lainnya di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten /ayat (7) : dalam hal unit layanan administrasi di Daerah Provinsi ataudaerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
    Dimana dalam hal ini untuk pengesahan legalitasPengurus DPP GANN di Tangerang merupakan kewenanganMenteri Hukum dan HAM yang menjadi satu kesatuan pada saatpengesahan GANN berbadan hukum, sedangkan untukpengesahan/legalitas Pengurus DPD GANN Provinsi Lampungmerupakan kewenangan Pengurus DPP GANN di Tangerang;Selanjutnya apakah peristiwa perubahan kepengurusan DPDGANN Provinsi Lampung oleh Pengurus DPP GANN diTangerang telah sesuai atau tidak sesuai dengan AD/ART GANNadalah bukan merupakankewenangan
    Sedangkan bandingadministrasi Tergugat kepada Gubernur Lampung yang didisposisi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan KesraSekdaprov Lampung kepada Kaban KESBANGPOLDALampung yaitu untuk ditindaklanjuti", maka tindaklanjutnyatelah menjadi satu kesatuan sebagaimana tindaklanjutHalaman 118 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUNBLkeberatan di atas mengingat substansi keberatan dan bandingadalah sama Selanjutnya sehubungan dengan adanya keberatanPenggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat
    Bangsa dan Politik Daerah ProvinsiLampung Nomor 210/081/IV/V1.07/2020 Tanggal 12 Februari2020 perihal Kepengurusan DPD Ormas Generasi AntiNarkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (Fotokopi darifOLOKOPI); 2 22 nn nnn n nn nn nn nn nn erence nen rnn nn nnn ne nenneneeBukti T7 : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ProvinsiLampung Nomor 210/III/IV/VI.07/2020 Tanggal 21 Februari2020 perihal Kepengurusan DPD Ormas Generasi AntiNarkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung(Fotokopi dariU8) C0
    Niagari Galuhtersebut, Tergugat melakukan konfirmasi kepada DPP GANN melalui SuratBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor210/081/IV/VI.07/2020 perihal Kepengurusan DPD Ormas Generasi AntiNarkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (vide bukti T6); Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 DPP GANN memberikan klarifikasimelalui Surat DPP GANN Nomor : 0066/DPPGANN/II/2020 perihal Balasandan Klarifikasi yang pada pokoknya memberikan mandat kepada Hj.
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015
Nama lengkap : CHAIRUL Pangkat/ Nrp : Praka / 31980018140676 Jabatan : Ta Kodim-0319/Mentawai Kesatuan : Kodim-0319/Mentawai
210
  • Nama lengkap : CHAIRUL Pangkat/ Nrp : Praka / 31980018140676 Jabatan : Ta Kodim-0319/Mentawai Kesatuan : Kodim-0319/Mentawai
Register : 12-11-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 139-K/PM.II-09/AD/XI/2018
Tanggal 5 Maret 2019 — Nama lengkap : SUHERMAN Pangkat/ NRP : Serda / 3910512651269 Jabatan : Ba Koramil 0904/ Paseh Kesatuan : Kodim 0609/ Cimahi
18481
  • Nama lengkap : SUHERMANPangkat/ NRP : Serda / 3910512651269Jabatan : Ba Koramil 0904/ PasehKesatuan : Kodim 0609/ Cimahi
    Putusan No.139K/PM II09/AD/X1/2018TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Koramil 0904/ Paseh danKodim 0609/ Cimahi menjadi tercemar dimata masyarakat.4.
    Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimataMasyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.3.
Putus : 12-08-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT BINA PERINDO NUSANTARA VS KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK
10764 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BINA PERINDO NUSANTARA VS KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK
    KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89, Jakarta Pusat;2.