Ditemukan 430256 data
204 — 59
. : Sertu, 21060145130785 Jabatan : Bapem Tenor Sax Kesatuan : Paspampres
Dalam pembunuhanberencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusandengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tidakmerupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yangcukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan.Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukanpembunuhan.
52 — 13
Kesatuan : Korem 031 / WB.
25 — 0
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.
120 — 24
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.
Hal ini sesuai dengan asas dan ciriciri tatakehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawabterhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsisebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatin sehingga seorang12komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dananak buahnya.
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sebagaiprajurit TNI AD yang seharusnya Terdakwa mampumengendalikan diri dan menghindari melakukan perbuatanmelanggar hukum, namun justru Terdakwa menjadi bagian darikejahatan yang apabila tidak dijatuhi pidana tambahan akanberpengaruh pada prajurit lain di kesatuan Pusdikif PussenifKodiklat TNIAD khususnya dan kesatuan TNI pada umumnya.4.
66 — 28
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
50 — 27
Kesatuan : Bais TNI .
Demikianjuga dengan lingkungan kesatuan dimana Terdakwa bertugastetap dalam keaadaan kondusif dan aman, tidak ada perubahandan dampak sebagaimana yang dipertimbangkan oleh MajelisHakim dalam putusannya.3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlaluberlebihan dan hanya merupakan bentuk kekhawatiran sematayang kemudian dijadikan alasan pembenar untuk menilaiTerdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinaskeprajuritan, sehingga pertimbangan tersebut bukanlahmerupakan pertimbangan hukum.4.
Hal ini sesuai denganasas dan ciriciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandanbertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itukomandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatihsehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuhterhadap kesatuan dan anak buahnya.
60 — 12
Kesatuan : Jasdam XII/Tpr.
387 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
NEGERI SAWAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUMADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI qqPENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, VS NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUMADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI qqPENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, DKK
/Pembanding;LawanNEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUMADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI qqPENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, diwakilioleh Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Wahai A.S.
No.2915 K/Padt/2015Bahwa Negeri Wahai adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yangbersifat genealogis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenangmengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan hak asalusul dan adat istiadat setempat berada diKabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 1Angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01Tahun 2006 Tentang Negeri);Bahwa Masyarakat Hukum Adat Negeri
Bahwa Negeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adatmemiliki tanah Petuanan yang sangat luas dengan batasbatas tanahsebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan NegeriSawai; Sebelah Timur berbatasan dengan Petuanan Negeri Pasahari; Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram; Sebelah Selatan berbatasan dengan Petuanan Kanikeh danPetuanan Huaulu;4.
Bahwa dengan demikian berkenaan dengan perbuatan melawan hukumberupa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukumadat Negeri Sawai atas tanah Petuanan Negeri Wahai sebagaiKesatuan Masyarakat Hukum Adat seluas 1.000 hektar yang terletaksetempat di Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten MalukuTengah, maka kedudukan hukum (legal standing) Negeri WahaiSebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat gq. Kepala PemerintahNegeri Wahai qq.
Hukum Adat (Penggugat) dengan NegeriSawai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Tergugat) tentangbatas Tanah Petuanan kedua Negeri atau tidak pernah terjadipenyerobotan dan/atau okupasi ilegal atas Tanah Petuanan PenggugatHalaman 10 dari 41 hal.
65 — 0
Kesatuan : Korem 042 / Gapu
99 — 40
Nama : Fuad HasanPangkat / NRP : Prada / 31140532121195Jabatan : Ta Raipur BKesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Saksi juga melaporkan kepada pihak keluargayaitu Pihak Kesatuan bahwa Prada Agus Ludi sebagai korban telahmeninggal dunia serta Saksi membuat status IGD.8.
Bahwa dari pihak RSUD Cimacan membuatkan suratsuratkematian bagi pasien yang dinyatakan meninggal dan juga pada saat ituada permintaan dari pihak keluarga yaitu pihak Kesatuan dari PradaAgus Ludi yang meminta Surat Kematian.Saat itu Saksi hanyamembuatkan Surat kematian saja, namun Saksi mendengar bahwa daripihak Kesatuan meminta surat untuk dilaksanakan Formalin kepadaSaksi13.Atas keterangan Saksi (Ahli) tersebut, pada pokoknya Terdakwamembenarkan.Saksi13Nama lengkap : dr. lbnu Katsir MachbubPekerjaan
sudah Saksi koreksi dan isinya menerangkan bahwa Korbanmeninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan DeathOn Arrival, kemudian surat keterangan diberikan kepada pihakkesatuan, lalu jasad Korban dibawa pulang ke kesatuan.6.
Ardila NurFadilah) membuatkan surat keterangan kematian yang isinyamenerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal duniadisebabkan oleh berhentinya detak jantung dan death on arrival,kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasadKorban dibawa pulang ke kesatuan.24.
Perouatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.4.
37 — 34
Nama lengkap : DENI HENDARSYAH Pangkat/NRP : Sertu/31950083660273Jabatan : Ba Pok Tuud Kesatuan : Kodim 0607/Kota Sukabumi
Rafli Hendarsyah Putra umur 12 tahun, anak keduaRika Putri Hendarsyah umur 10 tahun dan anak yang ketiga bernama Muh.Rangga Hendarsyah umur 7 tahun, sedangkan Saksi1 menikah dengan KaptenLaut (PM) Zaenal Bajuri (Saksi2).Bahwa Saksi1 menikah dengan Saksi2 pada tanggal 26 Nopember 1995 sahsecara agama Islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikahNomor : 705/ 87 / XI / 1995 tanggal 27 Nopember 1995 yang dikeluarkan olehKUA Sukaraja Kab.
Farida Aryani padatanggal 26 November 1995 sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan sehinggaterbit buku kutipan akta nikah Nomor : 705/87/XI/1995 tanggal 26 Nopember1995 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu LauraRubby P.P umur 17 tahun, Attalah Revanza umur 10 tahun, Rizqullah Berlianumur 6 tahun dan Nailah Cantika umur 4 tahun, sampai sekarang Sdri.
Bahwa perzinahhan dan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengankeluarga besar TNI merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnyadilakukan, karena dapat berakibat keretakan/ketegangan dikalangan prajurit,menurunkan kepercayaan bawahan kepada atasan atau sebaliknya sehingga dapatmerusak jiwa korsa dan soliditas sesama prajurit serta menyulitkan pimpinandalam melakukan pembinaan di Kesatuan.3.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain dapat menghancurkan keluargaKapten Laut Zaenal Bajuri juga nama baik kesatuan Terdakwa khususnyaMenimbangdipersidangan.MenimbangKodim 0607/ Sukabumi dan pada umunya TNI AD dimata masyarakat, sertamencemarkan nama baik keluarga rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi2(Kapten Laut Zaenal Bajuri).5.
46 — 19
PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENETAPANNomor : 75/G/2016/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara : PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNAGOTONG ROYONG 1957, yang diwakili oleh : 1. H.R.
60 — 15
Kesatuan : Lanud Soewondo
Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa pindah kesatuan dari LanudBandung ke Lanud Medan sehingga Mobil toyota kijang kapsul Nopol D1174 YPdibawa Terdakwa ke Medan, setelah berdinas di Lanud Medan, pada bulanJanuari 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama CPM Gang PantangMundur No. 55 Pulau Brayan Medan menawarkan mobil toyota kijang kapsul LGXtersebut kepada Saksi Maslina Sesilia Tamba dengan cara mengembalikan DP/uang muka mobil toyota kijang LGX Nopol D1174 YP sebesar Rp.30.000.000,(tiga
(dua puluh sembilan juta rupiah) diACC Finance Bandung lama angsuran 4 (empat) tahun dan pembayaransetiap bulan Rp.3.377.000, (tiga juta tiga ratu tujuh puluh tujuh ribu rupiah)dan bulan Januari 2010 Terdakwa pindah kesatuan dari Lanud Bandung keLanud Medan sehingga Mobil toyota kijang kapsul Nopol D1174 YP dibawaTerdakwa ke Medan, setelah berdinas di Lanud Medan, pada bulan Januari2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama CPM Gang PantangMundur No. 55 Pulau Brayan Medan menawarkan mobil toyota
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BPOM DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN - MULTI YEARS 2010 - 2011
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI BESAR BPOM DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN - MULTI YEARS 2010 - 2011
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ KEPALA BALAI BPOM DI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PARANATA POLA CIPTA, PT
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH
60 — 13
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BPOM DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN - MULTI YEARS 2010 - 2011
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI BESAR BPOM DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN - MULTI YEARS 2010 - 2011
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ KEPALA BALAI BPOM DI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PARANATA POLA CIPTA, PT
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAHPT
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI KEPALA BIRO PERENCANAAN BPOM RI
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ SEKRETARIS UTAMA BPOM RI
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA RI CQ KEPALA BPOM RI
307 — 86
Kesatuan : Yonif 116/GS.
166 — 34
Nama lengkap : Muhammad DanilPangkat/NRP : Serma/21000135860780 Jabatan : Bamin Sie AlinKesatuan : Pusdikkav Pussenkav Kodiklatad
Tergugat:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Lampung
244 — 82
Tergugat:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) LampungPada BAB III Tata Cara Pendaftaran, Pasal 10 ayat (6) danayat (7)menyatakan j 29222 n2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn e nnn eeeayat (6) : Unit Layanan Administrasi di Daerah Provinsi atau daerahKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranyaterdiri dari perwakilan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politikatau sebutan lainnya di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten /ayat (7) : dalam hal unit layanan administrasi di Daerah Provinsi ataudaerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
Dimana dalam hal ini untuk pengesahan legalitasPengurus DPP GANN di Tangerang merupakan kewenanganMenteri Hukum dan HAM yang menjadi satu kesatuan pada saatpengesahan GANN berbadan hukum, sedangkan untukpengesahan/legalitas Pengurus DPD GANN Provinsi Lampungmerupakan kewenangan Pengurus DPP GANN di Tangerang;Selanjutnya apakah peristiwa perubahan kepengurusan DPDGANN Provinsi Lampung oleh Pengurus DPP GANN diTangerang telah sesuai atau tidak sesuai dengan AD/ART GANNadalah bukan merupakankewenangan
Sedangkan bandingadministrasi Tergugat kepada Gubernur Lampung yang didisposisi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan KesraSekdaprov Lampung kepada Kaban KESBANGPOLDALampung yaitu untuk ditindaklanjuti", maka tindaklanjutnyatelah menjadi satu kesatuan sebagaimana tindaklanjutHalaman 118 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUNBLkeberatan di atas mengingat substansi keberatan dan bandingadalah sama Selanjutnya sehubungan dengan adanya keberatanPenggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat
Bangsa dan Politik Daerah ProvinsiLampung Nomor 210/081/IV/V1.07/2020 Tanggal 12 Februari2020 perihal Kepengurusan DPD Ormas Generasi AntiNarkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (Fotokopi darifOLOKOPI); 2 22 nn nnn n nn nn nn nn nn erence nen rnn nn nnn ne nenneneeBukti T7 : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ProvinsiLampung Nomor 210/III/IV/VI.07/2020 Tanggal 21 Februari2020 perihal Kepengurusan DPD Ormas Generasi AntiNarkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung(Fotokopi dariU8) C0
Niagari Galuhtersebut, Tergugat melakukan konfirmasi kepada DPP GANN melalui SuratBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor210/081/IV/VI.07/2020 perihal Kepengurusan DPD Ormas Generasi AntiNarkotika Nasional (GANN) Provinsi Lampung (vide bukti T6); Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 DPP GANN memberikan klarifikasimelalui Surat DPP GANN Nomor : 0066/DPPGANN/II/2020 perihal Balasandan Klarifikasi yang pada pokoknya memberikan mandat kepada Hj.
21 — 0
Nama lengkap : CHAIRUL Pangkat/ Nrp : Praka / 31980018140676 Jabatan : Ta Kodim-0319/Mentawai Kesatuan : Kodim-0319/Mentawai
184 — 81
Nama lengkap : SUHERMANPangkat/ NRP : Serda / 3910512651269Jabatan : Ba Koramil 0904/ PasehKesatuan : Kodim 0609/ Cimahi
Putusan No.139K/PM II09/AD/X1/2018TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Koramil 0904/ Paseh danKodim 0609/ Cimahi menjadi tercemar dimata masyarakat.4.
Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimataMasyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.3.
107 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BINA PERINDO NUSANTARA VS KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK
KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89, Jakarta Pusat;2.