Ditemukan 359374 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Lembaga pembiayaan ekspor
Lembaga pembiayaan ekspor indonesia
Lembaga pendidikan tanpa ijin
Pelanggaran hak ekonomi
Lembaga penyiaran
Pembajakan
Perizinan usaha
Berbasis resiko
Lembaga oss
Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan;
Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pihak ketiga yang berkepentingan
Permohonan praperadilan
Lembaga swadaya masyarakat
Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Putus : 12-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2814 K/Pdt/2017 Tanggal 12 Desember 2017 — SAMIADI VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
111 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMIADI VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
,M.H,.M.Kn, dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Ki Maja Nomor 172 Way Halim, Bandar lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding;LawanLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (SELANJUTNYA DISEBUTLPS), sebuah badan hukum yang dibentuk Undang UndnagNomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga Penjamin Simpanan,berkedudukan di Equity Tower Lantai 2021 SCBD Lot. 9, JalanJendral Sudirman Kav. 5253, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dedy
Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yangdibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang Undang LPS).Penggugat memiliki fungsi dan tugas antara lain menjamin simpanannasabah penyimpan dan merumuskan, menetapkan danmelaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidakberdampak sistemik. (vide Pasal 2 juncto Pasal 4 juncto Pasal 5Undang Undang LPS);2.
Walaupun HIR/Rbg atau Rv tidakmengatur, tetapi lembaga peradilan sudah lama menerapkan hal ini;Supomo menunjukkan salah satu putusan Road Justisie Jakarta padatanggal 20 Juni 1939, yang memperbolehkan penggabungan gugatan,dengan pertimbangan antara gugatangugatan itu, terdapat hubungan erat(innerlijke samenhang).
Pendapat yang sama, ditegaskan dalam PutusanMA Nomor 575K/Pdt/1983 yang menjelaskan antara lain:Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yangdiperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai prosesdoelmatigheid, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara diluar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapannya berpedoman kepadaukuran:1. Benarbenar untuk memudahkan atau menyederhanakan prosespemeriksaan;2. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
Tidak jelas dasar hukum pengajuan gugatan oleh PenggugatBahwa Penggugat mendasari gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1359KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf C angka 1.Tetapi pada awal gugatan, Penggugat mendasari tentang KetentuanUndang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.
Putus : 26-02-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 413/PID.B/2013/PN.DUM Tanggal 26 Februari 2014 — Lembaga Samosir Bin Robert Samosir
40 — 5
40 — 5
Menyatakan bahwa terdakwa Lembaga Samosir Bin Robert Samosir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan 5.
Lembaga Samosir Bin Robert Samosir
Hutahaen langsung menuju tempat tersebut dandi sebuah kedai mendapati terdakwa Lembaga Samosir Bin Robert Samosir sedang mondarmandir dan pada saat ditanya apakah benar ada menjual nomor undian togel terdakwaLembaga Samosir Bin Robert Samosir mengatakan tidak ada dan saksi Abdi B.K Siregarbersama saksi HJ. Hutahaen menyuruh terdakwa Lembaga Samosir Bin Robert Samosirmengeluaran isi kantongnya dan terdapat uang Rp. 65. 000.
(enam puluh lima ribu)dan terdakwa Lembaga Samosir Bin Robert Samosir menerangkan bahwa uang Rp. 65.000.(enam puluh lima ribu) adalah hasil penjualan selama (satu) hari yaitu pada hari kamistanggal 07 November 2013 dan masih banyak lagi yang belum menyetor hasil pembeliannomor undian togel dan pada saat saksi Abdi B.K Siregar dan saksi HJ. Hutahaen lakukanpengembangan dan terdakwa Lembaga Samosir Bin Robert Samosir menerangkan bahwamenyetor uang hasil penjualan nomor undian togel kepada sdr.
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2002 938 — 463
- Tentang : Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
Ketua Pengadilan Agamadi Seluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor : 1 Tahun 2002TentangPemberdayaan Pengadilan Tingkat PertamaMenerapkan Lembaga Damai.(Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.)salah satu hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI di Yogyakartatanggal 24 s/d 27 September 2001 lalu adalah pemberdayaanPengadilan Tingakat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian(Lembaga Dading) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130HIR/Pasal 154 RBg.
Putus : 21-06-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pdt/2017 Tanggal 21 Juni 2017 — DULLAH MONI vs YAYASAN LEMBAGA ALKITAB
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
DULLAH MONI vs YAYASAN LEMBAGA ALKITAB
Nomor 3132 Harmoni, Jalan Gajah MadaNomor 35 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Oktober 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanYAYASAN LEMBAGA ALKITAB, berkedudukan di JalanSalemba Raya Nomor 12, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh Pdt.Dr.
Pasir Bungai sejak sebelumtahun tujuh puluhan yaitu tanggal 2 September 1960, Hak menempatitanah dan bangunan diperoleh dari Yayasan Lembaga Alkitab, yangberarti alm. Pasir Bungai adalah sebagai Bezitter (orang yangmenguasai) atas bidang tanah dan bangunan tersebut, sesuai dengansurat pernyataan alm. Pasir Bungai tanggal 14 November 1977, yangdiketahui oleh Soemono selaku ketua RW setempat dan juga diketahuioleh Lurah setempat.
Naif Abdullah samasama membeli tanah tersebut,menggugat juga Tergugat (Yayasan Lembaga Alkitab). Naif Abdullahikut juga membeli sebagian tanah seluas 190 m? dari luas tanah secarakeseluruhan 379 m? di lokasi/di alamat yang sama seperti yang dibeliPenggugat seluas 190 m? yang terletak Jalan Pakubuwono VI Nomor63, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tahun 2012 984 — 937
- Tentang : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
. :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALNO: 86/DSNMUI/XII/2012TentangHADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANALEMBAGA KEUANGAN SYARIAHpee cee Na pe2Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelahMenimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunandana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuaisyariah, yaitu wadiah dan mudharabah;b. bahwa dalam rangka menarik minat masayarakat terhadap produkpenghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabahpenyimpan, baik
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MajelisUlama Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.MEMUTUSKANMenetapkan : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan SyariahPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan danamasyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yangdapat berupa tabungan, deposito, dan giro;2.
Suap/uangpelicin/money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikansebaagi risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yangbatil atau membatilkan perbuatan yang hak;: Ketentuan HukumLembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikanhadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana denganmengikuti ketentuanketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.Ketentuan terkait HadiahL,Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan
Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, ur/);Keenam : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadiperselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukanmelalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelahtidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.Ketujuh : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dandisempurnakan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di : JakartaPadatanggal
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 Tahun 2010 247 — 106
- Tentang : Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah
Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah
Sd) NA NeDEWAN SYARIAH NASIONAL MUINational Sharia Board Indonesian Council of UlamaSekretartat : Masjid Istiqial Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710Velp.(021) 3450932 Vax. (021) 3440889 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALNO: 18/DSNMUI/TX/2000TentangPENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIFDALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIT'AHpee ee BN peDewan Syariah Nasional setelahMenimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkinterjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lembaga KeuanganSyari'ah
Kemaslahatan dan uruf dalam lembaga keuangan menghendakiadanya pencadangan sebagai salah satu upaya mengurang resikokerugian yang mungkin terjadi.5.
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hariSabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.MEMUTUSKAN: FATWA TENTANG PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVAPRODUKTIF DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH4.: Ketentuan Umum1.2.Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS.Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagiankeuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikannasabah.Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruhkeuntungan.Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan,
Register : 21-05-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.KLt Tanggal 13 Nopember 2019 — -Ir.Nano Kusharyono.ME
-Direktur PT.Pertamina Regional II Sumbagsel
-Direktur Lembaga Penyalur Lembaga Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM)
149 — 69
149 — 69
-Ir.Nano Kusharyono.ME-Direktur PT.Pertamina Regional II Sumbagsel-Direktur Lembaga Penyalur Lembaga Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM)
DirekturLembagaPenyalurYayasan Lembaga PemberdayaanMasyarakat (AGRIM), berkantor dan berlamat di Jalan catur Blok E No. 23Kampus Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KualaTungkal pada tanggal 21 Mei 2019 dalam Register
Tergugat1 tyelah menunjuk Tergugat II (LSM AGRIM) sebagai KonsultanPendamping untuk Penggugat padahal Tergugat mengetahui bahwaTergugat Il (LSM AGRIM) bukan Lembaga Keuangan Mikro danpenunjukan ini betentangan dengan peraturan Menteri BUMN Nomor :PER05MBU2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha MenengahNegara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan untuk ituPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkaluntuk menyatakan perbutan Tergugat!
Suratkuasa Pengugat hanya menyebutkan memberi kuasa untukmempertahankan kepentingan hukum dan hakhak Penggugat ataskerjasama peminjaman uang untuk usaha budi daya ikan antaraPertamina Regional Il Sumbagsel tentang Program Kemitraan danBina Lingkungan (PKBL) dengan Lembaga Penyalur YayasanLembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) yang melibatkanPenggugat sebagai Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur tanpamenyebutkansecara ringkas dankonkretjenis ataumasalahperkaranya.
Pertamina WilayahRedional Il Sumbangsel sebesar Rp. 3.750.000.000, (tiga milyar tujuh ratuslima puluh juta rupiah) dilakukan dengan jaminan dan bunga sebesar 3%(tiga persen) selama enam bulan ;Bahwa menurut kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untukmenjalankan usaha budi daya perikanan, Penggugat akan didampingi olehTergugat Il sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang bertugas selakukonsultan pendamping yang di tunjuk oleh Tergugat yang akanmempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari pembuatan
kesepakatan sehinggausaha yang Penggugat lakukan mengalami kegagalan dan kebangkrutanyang berdampak menyebabkan terjadinya kredit macet, hingga diajukannyaPenggugatsecara Pidana atas adanya Tindak Pidana Korupsi;Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN.KLt Bahwa usaha yang Penggugat lakukan mengalami kegagalan dankebangkrutan dikarenakan Tergugat telah menunjuk Tergugat Il (LSMAGRIM) sebagai Konsultan Pendamping untuk Penggugat, padahal Tergugat mengetahui bahwa Tergugat II (LSM AGRIM) bukan Lembaga
Register : 16-09-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 525/Pdt.G/PLW/2014/PN.JKT.Sel. Tanggal 27 Mei 2015 — DULLAH MONI, -
lawan
YAYASAN LEMBAGA ALKITAB
39 — 15
39 — 15
DULLAH MONI, -lawanYAYASAN LEMBAGA ALKITAB
Melawan :YAYASAN LEMBAGA ALKITAB, Beralamat di Jalan Salemba Raya No.12, Jakarta Pusat, yangselanjutnyanya disebut sebagai: TERLAWAN;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat perkara;Telah memeriksa suratsurat bukti;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.
YAYASAN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA(YLAI) selanjutnyaCISGDUT SGDAQ Al jes sacs cas cvs enacweueweueweueweueweane Tergugat I.2. Tommy Rishi, selanjutnya disebut sebagai.................. Tergugat Il.3. Ahli Waris Almarhum Pasir Bungai, selanjutnya disebutSEA El procenmenmmnmmnmmenmen ae wo ws amnmmammcammeammammmasezas amas 3 Tergugat Ill.194. Balai Harta Peninggalan Jakarta, selanjutnya disebutSPACE rocenmenmenmmenmmenmmen ane ws ws qmnrammammeaamesmsemasezas sizes ae Tergugat IV.5.
Putusan No. 525/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.2410.11.12.24BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBukti3aPenetapan Pemohonan Nomor : 076/Pdt.P/1993/PN.JKT.Sel. yang dikeluarkan oleh PengadilanNegeri Jakarta Selatan;Putusan perkara Perdata Nomor : 487/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. antara Naif Abdullah melawan YayasanLembaga Alkitab,Cs. yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan;Putusan perkara Perdata Nomor : 111/Pdt./2013/PT.DKI. antara Yayasan Lembaga Alkitab, melawanNaif Abdullah,Dkk yang dikeluarkan
Bukti T 4a.: Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak Bumi danBangunan tahun 1995 atas nama wajib pajakYayasan Lembaga Alkitab Indonesia,Nomor :31.71.050.007.0100012.0Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun Terlawan masingmasing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 April 2015, danHal. 25 dari 29.
Putus : 07-09-2011 — Upload : 01-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/Pid/2011 Tanggal 7 September 2011 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT NTB, DKK
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT NTB, DKK
Register : 04-10-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2013/PTUN-MDN Tanggal 29 April 2014 — LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST) : GUBERNUR SUMUT
91 — 38
91 — 38
LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST) : GUBERNUR SUMUT
LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST) ; yang berkantor Pusat di Desa Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara yangdalam hal ini diwakili oleh:LAMSIANG SITOMPUL, SH ; kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan :Ketua Harian Lembaga Negeri Sibaganding Tua (LNST) berdasarkanAkta Pendirian Lembaga Negeri Sibaganding Tua (LNST) Nomor : 200tertanggal 21 September 2013 di hadapan Roida Gurning,SH., Notaris di Tarutung, dan selanjutnya memberi Kuasa kepada :1 HERMANSYAH HUTAGALUNG, SH., MH ;
Adapun kerugian yang dapat diderita oleh Penggugat (masyarakat yang bernaung di Lembaga NegeriSibaganding Tua) terdiri dari :a Kerugian materiil : Bahwa dengan diterbitkannya Surat KeputusanTergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat(masyarakat yang bernaung di Lembaga Negeri Sibaganding Tua)yaitu secara materiil berupa rusaknya harta benda : rumah,sawah, ladang dan kebun yang diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000. ( satu milyar rupiah );b Kerugian immateriil : Bahwa dengan diterbitkannya
Surat KeputusanTergugat dapat mengancam keselamatan nyawa Penggugat(masyarakat yang bernaung di Lembaga Negeri Sibaganding Tua)mengingat bahwa kegiatan pengembangan panas bumi akanmengakibatkan di keluarkannya gas H2S dari dalam bumi ke udarayang dapat mengakibatkan kematian dan sehingga dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah mengakibatkantimbulnya kerugian immaterial bagi Penggugat (masyarakat yangbernaung di Lembaga Negeri Sibaganding Tua) yang nilainya sangatbesar dan tak terhingga
, namun Penggugat (masyarakat yangbernaung di Lembaga Negeri Sibaganding Tua) menetapkannyasebesar Rp. 1.000.000.000.000. ( satu trilyunc Oleh karenanya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat telahmengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat (masyarakat yangbernaung di Lembaga Negeri Sibaganding Tua) yaitu secara materiildan immaterial sebesar Rp. 1.001.000.000.000.
Oleh karena itu Penggugatbertindak dalam Jabatannya sebagai Ketua Lembaga Negeri SibagandingTua berdasarkan pasal 4 dan pasal 10 Anggaran Dasar Lembaga NegeriSibaganding Tua mengajukan Gugatan ke PTUN Medan untukmenyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 671.26/3067/K/Tahun 2009 tertanggal 12 Agustus 2009Tentang KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATANPENGEMBANGAN LAPANGAN PANAS BUMI DANPEMBANGUNAN PLTP SARULLA KAPASITAS 330 MW DIKABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA2
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 90/DSN-MUI/XII/2013 Tahun 2013 1808 — 457
- Tentang : Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syriah (LKS)
Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syriah (LKS)
. :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALNO: 90/DSNMUI/XII/2013TentangPENGALIHAN PEMBIAYAAN MURABAHAHANTAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)ee AD abl tyDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUJ) setelahMenimbang : a. bahwa masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang pengalihanpembiayaan murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah;b. bahwa ketentuan hukum mengenai pengalihan pembiayaanmurabahah antar Lembaga Keuangan Syariah belum diatur
dalamfatwa DSNMUI;c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSNMUImemandang perlu menetapkan fatwa tentang pengalihan pembiayaanmurabahah antar Lembaga Keuangan Syariah untuk dijadikansebagai pedoman.Mengingat : 1.
Keputusan Lembaga Fikih Islam OKIZdebe hd tinecpt LEE RE 4AG ee > BE isleas ms ip Ga im ast a 3 8 uesTidak boleh menjual piutang yang belum jatuh tempo kepadaselain debitur dengan uang yang dibayar tunai, baik mata uangsejenis atau berbeda jenis, karena menyebabkan terjadinya riba.Begitu pula tidak boleh menjual piutang dengan uang yangdibayar tidak tunai, baik dengan mata uang sejenis atau berbedaJenis, karena termasuk bai alkali* bi alkali yang diharamkanmenurut syariah.
(Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI no. 101 11/4 tentang baialdain)2. Keputusan Nadwah alBaraka :cP As REGEN gbag olga gh Lie nested otal 45ce US OY $i a3 yy : 2 51 ofS 4254s whe ach 2psi Bel O35 tothe ow SAG Gis alsa c3syAS ghich 355 Sf Gps aozlach otal abe oy G5 V5 aesdel os Hep ie eatDi antara bentukbentuk (transaksi, pen.) wren dilarang adalahmenjual piutang kepada selain debitur dengan harga(pembayaran) berupa uang yang dibayar tunai dan lebih kecildari pokok utang.
Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI tentang kebolehan jual belipiutang dengan harga berbentuk barangDiantara bentukbentuk bai aldain yang dibolehkan adalahmenjual piutang dengan komoditas tertentu. (Keputusan LembagaFikih Islam OKI no. 158 17/7 tentang bai aldain) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia / (Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar LKS 9 g.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 Tahun 2007 876 — 559
- Tentang : Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syari/ah
Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syari/ah
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUINational Sharia Board Indonesian Council of UlamaSekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALNomor: 56/DSNMUI/V/2007TentangKETENTUAN REVIEW UJRAHPADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAHpal com zl all panyDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUD), setelah:Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatubarang sering memerlukan pihak lain melalui akad
Putus : 18-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4624/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
326 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
326 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 23-02-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 24-08-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 92/PDT/2011/PT.MDN Tanggal 26 Mei 2011 — YAYASAN LEMBAGA HUKUM INDONESIA X WALIKOTA MEDAN
12 — 4
12 — 4
YAYASAN LEMBAGA HUKUM INDONESIA X WALIKOTA MEDAN
PUTUSANNOMOR : 92/PDT/2011/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalamtingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHD),berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat,dalam hal ini diwakili oleh A. PATRA M.
ZEIN, SH, LLM,selaku Ketua Badan Pengurus Harian YLBHI, dan telahmemberi kuasa kepada NURIYONO, dkk, Advokat danPengabdi Bantuan Hukum yang tergabung dalam TimAdvokasi Penggusuran Pedagang Kaki Lima, yang berkantordi Lembaga Bantuan Hukum Medan, Jalan Hindu No. 12Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember2009, dan untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING; NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cg, Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Presiden Republik Indonesia, Cq.
Putus : 11-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
315 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
315 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Putusan Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00012/206/12/093/15 tanggal 02Desember 2015, atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, NPWP01.061.255.4093.000, beralamat di Equity Tower Lantai 2021, SudirmanCentral Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling5253, Senayan, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Penghasilan
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2011/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putusan Nomor 2011 B/PK/Pjk/2019Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00012/206/12/093/15 tanggal 02Desember 2015, atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, NPWP01.061.255.4093.000, beralamat di Equity Tower Lantai 2021, SudirmanCentral Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jend.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2011 B/PK/Pjk/2019pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
Putus : 14-11-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659 PK/Pdt/2018 Tanggal 14 Nopember 2018 — YAYASAN LEMBAGA ALKITAB VS NAIF ABDULLAH DKK
55 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA ALKITAB VS NAIF ABDULLAH DKK
PUTUSANNomor 659 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA ALKITAB, yang diwakili olen KetuaYayasan Lembaga Alkitab Indonesia, Pdt. Dr. Ishak P.
Fotocopy bukti surat dari Lembaga Alkitab Indonesia Nomor 1012/Secr/546 tanggal 5 November 1982 yang ditujukan kepada Direktur JenderalAgraria, Departemen Dalam Negeri, Perihal: Status bangunan yangterletak di Jalan Bukit Barisan Nomor 63, Kebayoran Baru, besertatanahnya yang terdaftar dengan Nomor Kavling E.85; (Bukti PK2);3.
Fotocopy bukti surat dari Pasir Bungai tanggal 30 April 1990 yang ditujukankepada Sekretaris Lembaga Alkitab Indonesia; (Bukti PK3);kemudian memohon putusan sebagai berikut: Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali dimaksud dalam memori ini untuk seluruhnya danHalaman 6 dari 10 hal. Put.
, Jakarta Selatan adalah milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli dengan Almarhum PasirBungai sebagaimana Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak Nomor189 tanggal 30 Januari 1995, sedangkan terbukti Tergugat tidak pernahmendaftarkan hibah atas tanah dan bangunan objek sengketa dari LembagaAlkitab Negeri Belanda tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN LEMBAGA
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN LEMBAGA ALKITAB tersebut;Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 659 PK/Pdt/20182. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.
Register : 07-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 349/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 15 Agustus 2016 — DULLAH MONI >< YAYASAN LEMBAGA ALKITAB CS
38 — 18
38 — 18
DULLAH MONI >< YAYASAN LEMBAGA ALKITAB CS
Bo.3132 Harmoni Jalan GajaH Mada No.35 Jakarta Pusat,untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDINGsemula PENGGUGAT;MELAWANYAYASAN LEMBAGA ALKITAB, beralamat di JI. Salemba Raya No.12, Jakarta Pusat, dalam hali ini diwakili oleh Pdt.Dr. Ishak P.Lambe/sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia danHarsiatmo Duta Pranowo.
Milik Dullah Moni (Penggugat) sebagaimana yangdipersoalkan didalam gugatan in cassu No. 348/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, dimana Dullah Moni sebagai Pemilik bertindak sebagaiPenggugat menggugat Yayasan Lembaga Alkitab / Tergugat sebagaiTergugat dan Tommy Rishi Cs. sebagai Turut Tergugat yang saat inimasih dalam proses banding;2Kemudian tanah seluas 190 M2 Milik Naif Abdullah yang juga digugatoleh Naif Abdullah sebagai Penggugat Lawan Yayasan LembagaAlkitab/Tergugat Cs. dalam Perkara Perdata No. 487/Pdt.G
Pst, dimana Dullah Moni sebagai Pemilik bertindaksebagai Penggugat menggugat Yayasan Lembaga Alkitab / Tergugatsebagai Tergugat dan Tommy Rishi Cs. sebagai Turut Tergugat yang saatini masih dalam proses banding;Diperbaiki menjadi : Tanah seluas 190 M?
Milik Dullah Moni (Penggugat)sebagaimana yang dipersoalkan didalam gugatan in cassu No. 343/Pdt.G/2012 /PN.Jkt.Pst, dimana Dullah Moni sebagai Pemilik bertindak sebagai Penggugatmenggugat Yayasan Lembaga Alkitab/Tergugat sebagai Tergugat dan TommyRishi Cs. sebagai Turut Tergugat yang saat ini masih dalam proses kasasi.
menjadiPENGGUGAT, yakni DULLAH MONI, juga di Pengadilan Negeri JakartaHal 23 dari 29 hal Put No. 349/Pdt/2016/PT.DKI24Selatan ini, yang terdaftar GUGATAN PERLAWANAN PELAWANtertanggal, 16 September 2014, yang kemudian ditambah lagi denganPerihal : Perbaikan / Perubahan Perlawanan Eksekusi Pengosongan,tertanggal 25 Februari 2015, dalam perkara No. 525 / Pdt.Plwn / 2014 /PN.Jkt.Sel, dan hal ini hanya merupakan kesiasian saja, sesuai buktiterlampir (Tl5 dan TI6) yang para Pihaknya adalah sebagai berikut :YAYASAN LEMBAGA
Putus : 03-05-2006 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03G/HUM/2003 Tanggal 3 Mei 2006 — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ; Presiden Republik Indonesia
74 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ; Presiden Republik Indonesia
Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4708 B/PK/PJK/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
32 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN