Ditemukan 664 data
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E3.2 Nomor 1, Jakarta Selatan, 12950, yang diwakili olehVasudevan Ravi Shankar, jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88887/PP/M.IVB/13/2017, tanggal 16 November
Juni 2013dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.889.382.874,dikurangkan menjadi Rp 0, (NIHIL) sesuai dengan perhitungan PemohonBanding;Atau:Bahwa jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili sengketa Banding ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88887/PP/M.IVB
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88887/PP/M.IVB/13/2017 tanggal16 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88887/PP/M.IVB/13/2017 tanggal 16 November 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman.
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
NomorSKU2195/PJ/2016 tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SHANGRILA SANGO tempat kedudukan di Jalan H.Agus Salim Nomor 24, Purwodinatan, Semarang;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69270/PP/M.IVB
Putusan Nomor 39/B/PK/Pjk/2018KUP seperti yang ditetapbkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) PPN Masa Juli 2010 itu;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69270/PP/M.IVB/16/2016, tanggal 18 Maret 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69270/PP/M.IVB/16/2016tanggal 18 Maret 2016 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.69270/PP/M.IVB/16/2016 tanggal 18 Maret 2016 terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:3. Dengan mengadili sendiri3. 1.
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDOMOBIL PRIMA NIAGA, tempat kedudukan di JalanDanau Sunter Selatan Blok O3, Sunter Jaya, Kav. 55 56,Jakarta Utara, 14350;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52583/PP/M.IVB/12/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang telah berkekuatanHalaman
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) 91.272.003 5.570.861 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52583/PP/M.IVB/12/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP346/WPUJ.20/2011tanggal 25 April 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.
Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52583/PP/M.IVB/12/2014 tanggal 20 Mei 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.
Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.52583/PP/M.IVB/12/2014, diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hariSelasa tanggal 20 Mei 2014.4.1.2. Bahwa faktanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.52583/PP/M.IVB/12/2014 dikirimkan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)pada tanggal 20 Juni 2014.4.1.3.
Olehkarena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52583/PP/M.IVB/12/2014 tanggal 20 Mei 2014 tersebut harus dibatalkan.V.
204 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Blok A12, Sokaraja Kidul, Banyumas,dengan alamat korespondensi Jalan Pramuka Nomor 144RT002/RWO003 Kelurahan Purwokerto Kulon, KecamatanPurwokerto Selatan, Banyumas;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88284/PP/M.IVB
Menetapkan perhitungan PPN Masa Oktober 2010 yang kurang dibayarseharusnya adalah RpO (Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88284/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4778/WPJ.32/2015 tanggal 30 November
Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88284/PP/M.IVB/16/2017tanggal 2 November 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88284/PP/M.IVB/16/2017 tanggal 2 November 2017 terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
KoreksiDPP PPN Masa Pajak Oktober 2010 sebesar Rp1.139.186.340,00; yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum sertadiputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu terkait dengan koreksi atasperedaran usaha dari penjualan lokal atas bungkil kopra yang berasaldari PT Pelita Sari Prima Jadi dan PT Sukajadi Sawit Mekar di sengketaPPh Badan Tahun Pajak 2010 dan dibatalkan Majelis sesuai denganPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put88281/PP/M.IVB
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
JIDECO INDONESIA, tempat kedudukan di Kawasan IndustriKota Bukit Indah Blok D III No.1, Dangdeur, Bungursari Purwakarta41181;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50231/PP/M.IVB/16/2014, Tanggal 20 Februari 2014 yang telahberkekuatan
Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50231/PP/M.IVB/16/2014tanggal 20 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.50231/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 diajukanPeninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnyadisebut UU Pengadilan Pajak) :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e.
Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50231/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 Februari 2014, atas namaPT Jideco Indonesia, (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tanggal 03 April 2014 dengan cara disampaikansecara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada tanggal 28 April
Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50231/PP/M.IVB/16/2014tanggal 20 Februari 2014 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.50231/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang menyatakan :Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohohan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1173/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sunter Mas Tengah H Blok G No.2RT/RW 7/8, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut55615/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 25 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam
Karena saling keterkaitan dengan SKPKBPPN maka sewajarnya Tim penelaah mempertimbangkan alasan yang kamisampaikan ini pada saat penelaahan keberatan SKPKB PPh badan;Bahwa Tim penelaah keberatan tidak mempertimbangkan kenyataanbahwa Pemeriksa menetapkan penyerahan terutang PPN hanyaberdasarkan asumsi:;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Mei 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut55615/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 25 September
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55615/PP/M.IVB/16/2014 tanggal25 September 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55615/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 25 September 2014, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3.1.
Putusan Nomor 2248/B/PK/Pjk/2018diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo memiliki keterkaitandengan hubungan hukum terhadap Putusan Nomor : 55608/PP/M.IVB/15/2014 atas peredaran usaha yang tidak dapat dipertahankan,sehingga fee atas jasa yang diberikan
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lambang SetyoPutro, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60115/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 12 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum
perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2009 adalah sebagaiberikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penyerahan yangPPNnya harus dipungut sendiri 11.974.947 8962 PPN yangharus dipungut/dibayar sendiri 1.197.494.7903 Kredit Pajak 1.197.494.7904 PPN Kurang((Lebih) Bayar 5 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 6 PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut60115/PP/M.IVB
Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60115/PP/M.IVB/16/2015tanggal 12 Maret 2015 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60115/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 12 Maret 2015, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA, tempatkedudukan di Sentral Senayan III Lantai 14, Jalan Asia Afrika,Nomor 8, Jakarta Pusat 10270;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61913/PP/M.IVB
Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2015 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3222/PJ./2015tanggal 21 September 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 September 2015sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali NomorPKA3099/
Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 diajukan PeninjauanKembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)jJuncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 inimasih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh UndangUndangPengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktupengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebutHalaman 6 dari 22 halaman.
Put. 61913/PP/M.IVB/16/2015 atas sengketabanding koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesarRp5.558.961.000,00, diajukan peninjauan kembali, denganpertimbangan:a. Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan tidak dapatmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkansebesar Rp5.558.961.000,00.
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Direktur PT Perkebunan Milano;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66590/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 03 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali
Putusan Nomor 71 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66590/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 03 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan ~ selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2201/WPJ.19/2014, tanggal 24 Oktober 2014, tentang keberatan atasSurat Ketetapan
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66590/PP/M.IVB/16/2015 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 71 B/PK/Pjk/20183 Desember 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66590/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 3 Desember 2015, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudirman Kav. 1, KaretTengsin, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Yuji Kido, jabatanDirektur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098174.15/2012/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 26 April 2018, yangtelan berkekuatan
(Lebih) dibayar STP Denda Ps. 7 KUP Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Maret 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098174.15/2012/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 26 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2811/WPJ.07/2015tanggal 3 September 2015, tentang Keberatan atas Surat KetetapanHalaman
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.098174.15/2012/PP/M.IVB Tahun2018 tanggal 26 April 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.098174.15/2012/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, karena putusan pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
137 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rajawali Lantai 23, Jalan DR Ide Anak Agung GdeAgung Lot#5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan12950, yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81285/PP/M.IVB
Putusan Nomor 1168 B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81285/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 23 Februari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1986/WPJ.19/2015 tanggal28 Oktober 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00088/407/13/091/14 tanggal 28 November
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81285/PP/M.IVB/16/2017 tanggal23 Februari 2017yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81285/PP/M.IVB/16/2017 tanggal 23 Februari 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
156 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
diwakili oleh EricRossi Pryo Nugroho, jabatan Manager Unit PelaksanaPelayanan Pelanggan Yogyakarta PT PLN (Persero)Distribusi Jateng & DIY Area Yogyakarta;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008720.99/2018/PP/M.IVB
Oleh karenanya, Tergugat harus mengabulkan Permohonan Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor00001/159/16/543/17 sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 23 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008720.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put008720.99/2018/PP/M.IVB Tahun2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008720.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
349 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 714/PJ/2020, tanggal 10 Februari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001939.15/2018/PP/M.IVB
Putusan Nomor 2651/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001939.15/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 3 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00405/KEB/WPJ.04/2017,tanggal 5 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001939.15/2018/PP/M.IVB Tahun2019, tanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001939.15/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 3 Oktober 2019 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku; dan,3.
104 — 18
Put-51275/PP/M.IVB/16/2014
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put51275/PP/M.IVB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi DPP Penyerahan yang dipungut sendiri PPNnya sebesarRp992.571.434,00;Menurut Terbanding: bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesarMenurut PemohonPendapat MajelisMemperhatikanMengingatRp992.571.434 berdasarkan selisih ekualisasi antara peredaran usaha yangdilaporkan dalam SPM PPN
Hendra, MM sebagai Hakim Anggota,Hadi Rudjito, SH sebagai Hakim Anggota,Muhammad Akhsanul Fata sebagai Panitera Pengganti.Putusan Nomor : Put.51275/PP/M.IVB/16/2014 diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 13 Maret2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :Idawati, SH. MSc sebagai Hakim Ketua,Drs. Seno S. B.
121 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali;LawanPT TELEN PRIMA SAWIT, beralamat di Beltway Office ParkTower B Lt. 7, Jalan TB Simatupang Nomor 41, RagunanPasar Minggu, Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put106896.16/2014/PP/M.IVB
Pjk/2020Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 50.156.202.136Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 402.302.214Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Rp 1.451.633.796PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp (1.049.331.582Jumlah yang Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp 0Jumlah PPN yang Lebih Dibayar Rp = (1.049.331.582)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put106896.16/2014/PP/M.IVB
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put106896.16/2014/PP/M.IVB Tahun2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put106896.16/2014/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali;LawanPT HUNTSMAN INDONESIA, beralamat di Jalan RayaBogor Km 27,3 RT 003/002, Jakarta Timur, yang diwakilioleh Lee Wee Yoong, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65332/PP/M.IVB
Fiskal Luar Negeri31,000,000 Jumlah Kredit Pajak7,727 ,850,962 Jumlah Pajak kurang/(lebih) dibayar(7,727,850,962) Sanksi Pasal 13(2) KUP Jumlah Pajak kurang/(lebih) dibayar(7,727,850,962) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65332/PP/M.IVB/15/2015, tanggal 29 Oktober 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.65332/PP/M.IVB/15/2015, tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 129/B/PK/Pjk/20212. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65332/PP/M.IVB/15/2015, tanggal 29 Oktober 2015, karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku;3.
130 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali;LawanPT TELEN PRIMA SAWIT, beralamat di Beltway Office ParkTower B Lt. 7, Jalan TB Simatupang Nomor 41, RagunanPasar Minggu, Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put106897.16/2014/PP/M.IVB
B/PK/Pjk/2020Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 61.176.160.773Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 429.015.677Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Rp 549.325.105PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp (120.309.428)Jumlah yang Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp 0Jumlah PPN yang Lebih Dibayar Rp (120.309.428)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put106897.16/2014/PP/M.IVB
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.106897.16/2014/PP/M.IVB Tahun2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.106897.16/2014/PP/M.IVB Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 917/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82523/PP/M.IVB/36/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan PPh Pasal 26adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp
diuraikan di atas dapatdisimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidakbenar, tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku;2) Berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untukmengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82523/PP/M.IVB
3 Tahun 2009, junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 11 Juli 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82523/PP/M.IVB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82523/PP/M.IVB/36/2017 tanggal 30 Maret 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :2).1.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);2).2.
19 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4528/P J/2018, tanggal 30 Oktober 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102725.15/2010/PP/M.IVB
Rp 71.708.362Penghasilan Netto Rp 862. 510.004Koreksi Fiskal :Positif Rp 71.708.362Negatif Rp 6.213.366Penghasilan Netto setelah koreksi Rp 928.811.000Penghasilan Kena Pajak Rp 928.811.000PPh terutang Rp 212.233.765Kredit pajak Rp 212.233.765Pajak yang kurang dibayar Rp 0Sanksi administrasi : Rp 0PPh Badan YMH dibayar Rp 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102725.15/2010/PP/M.IVB
Menerima dan mengabulkan memori peninjauan kembali PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) atas PutusanPengadilan Pajak Nomor Put. 102725.15/2010/PP/M.IVB Tahun 2018,tanggal 26 Juli 2018;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1629/B/PK/Pjk/20192.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.102725.15/2010/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 26 Juli, sehubunganbanding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP00086/KEB/ WPJ.10/2016, tanggal 18Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00006/206/10/505/14, tanggal 30 Desember 2014;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
140 — 33
Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980, yang diwakili olehEdianto, jabatan Presiden Direktur PT Sarana Titian Permata;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.010174.99/2018/PP/M.IVB
Mengabulkan seluruhnya gugatan atas Keputusan Tergugat NomorKEP02755/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 November 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak yangdiajukan Penggugat:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 26 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.010174.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 22 Agustus 2019 yangtelah berkekuatan hukum
Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.010174.99/2018/PP/M.IVB Tahun2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.010174.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.